Ditemukan 10844 data
Terbanding/Tergugat I : NURMALA ONIKE HOTNIDA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat II : WALUYO
Turut Terbanding/Penggugat II : NENENG KURNIA Binti Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYUDI Bin Djajudi
Turut Terbanding/Penggugat IV : RETNO SARI Binti Djajudi
120 — 77
GUGATANTIDAK DAPAT DITERIMA)Oleh karena itu, jika Majelis Hakim mau tetap konsistenmenggunakan Instrumen RV, maka sepatutnya tidak hanyamenundukkan diri pada Pasal 378 RV saja saja YANG SANGATKAKU, berbelitbelit, dan sifatnya yang terlalu mengagungagungkan syarat Formalistik ini bahkan di Negara pembuatnyaBELANDA sudah mulai ditinggalkan, beralin kepada aturan yangmemberi kKemudahan kepada PENCARI KEADILAN menemukankeadilannya sesuai nurani kemanusiaan, karena senyatanya hal inipun dapat menimbulkan kesan
berkelokkelokPutusan Nomor 372/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 44 dari 155SUDAH MENJADI TERANG BENDERANG, akan tetapi tidak mautunduk (menerapkan) Pasal 48 RV tersebut: Disamping itu, Penerapan Pasal 378 RV oeh Majelis Hakim a quojuga bertentangan dengan spirit dari amanat Asas Hukum AcaraPerdata Nasional yang diatur didalam UU No. 48 tahun 2009 tentangKekuasaan KehakimanOleh karena agar tidak muncul PRESEN BURUK bagi penegakanhuku di Indonesia kelak dikemudian hari, dan setidaknya jangansampai timbul kesan
26 — 5
Malah muncul kesan ingin menguasai assetaset milikPemohon yang tersebar di pulau Jawa dan Kalimantan;. Bahwa Termohon meyakini permohonan cerai talak ini bukanmurni keinginan Pemohon dibuktikan:1. Pemohon dalam kondisi sakit stroke (mengalami kesulitanberkomunikasi baik lisan maupun verbal);2.
61 — 30
serta dapat kitabandingkan dengan dalil gugatan penggugat pada alinea 7, halaman4 yang menyatakan secara tegas bahwa objek perkara dikuasai olehTergugat (Nirwan Munir), dimana dalil Penggugat tentang levering inibukanlah terjadi secara kebetulan melainkan telah direncanakan olehPenggugat untuk menimbulkan kesan bahwa Penggugat sudahmempunyai hak atas objek perkara dengan telah dilakukan levering,pada hal levering tidak pernah dilakukan maka tidak ada alasanhukum bagi Penggugat untuk menyatakan telah
52 — 10
Sedangkan yangdimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adanya ancaman penggunaankekuatan tenaga fisik yang menimbulkan kesan dapat menimbulkan lukaluka ataukematian maupun juga suatu keadaan dimana korban karena keadaan dirinyatidak berdaya atau tidak mampu untuk berbuat apaapa terhadap perbuatanpelaku sehingga oleh karenanya ancaman kekerasan ini dapat juga berupaHalaman 34 dari 41 Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN Broancaman psikis dimana tidak perlu ada perbuatan fisik ataupun perkataan yangmengancam
636 — 397
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal6 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yangdimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yangdisebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjol antara Merek yang satudengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaanbaik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antaraunsurunsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merekmerek tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang
RIZAL PURWANTO, SH., MH.
Terdakwa:
MARYANTHO CHAERUDDIN Als YANHTO Als SUPARTA Bin CHAERUDDIN alm
113 — 16
Satochid Kartanegara yangdimaksud dengan listige kunstgrepen atau tipu muslihat adalah tindakantindakanyang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang ataumemberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolaholah keadaannya sesualdengan kebenaran.Menimbang, bahwa menurut almarhum Prof.
193 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
dihilangkan, dialihkan, dijual ataudiasingkan;Bahwa tindakan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang juga KetuaMajelis Hakim dalam perkara ini, yaitu menetapkan sita jaminan tersebuttanpa memperhatikan buktibukti permulaan tentang adanya kekhawatirandan upayaupaya Tergugat Intervensi Il sampai dengan Tergugat IntervensiIX untuk menghilangkan objek sengketa dan tanpa didukung buktibuktibahwa objek yang disita merupakan milik Tergugat Intervensi Il sampaidengan Tergugat Intervensi IX menunjukkan kesan
160 — 69
Bahwa ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan demikianrupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benarbenar akan dapatmerugikan kebebasan pribadinya.;b.
ANIK PARTINI, S.H.
Terdakwa:
COKRO AMINOTO BIN SUTARMAN
34 — 27
Teori kKemauan (wills theory) yang sebenarnya dari Von Hippel,yang mengtakan bahwa sengaja itu ada, bila mana akibat dikehendakidan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatuperbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan.Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara, tipu muslihat adalahtindakantindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat memberikankepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakan sehinggaseolaholan sesuai dengan kebenaran.
80 — 11
Ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yangdemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan padaorang yang diancam bahwa yang diancamkan itu benarbenar dapat merugikan kebebasan pribadinya;b.
Bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untukmenimbulkan kesan seperti itu;Perbuatan mengancam akan menembak mati, akan menusuk dengan bendatajam, akan memukul orang lain jika keinginannya tidak dipenuhi oleh oranglain tersebut sudah jelas merupakan suatu perbuatan mengancam dengankekerasan;(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, DelikDelik Khusus KejahatanTerhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Jakarta; Sinar Grafika, 2009, hal.74);Menimbang, bahwa di dalam praktek seringkali dalam melakukanperbuatan
75 — 68
Pembayaran mana dilakukan jauh sebelumpembuatan Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian Harta Gono GiniNomor 01 tanggal 01 Juni 2005 (Bukti P6) dan Kutipan Akte PerceraianPENGGUGAT Nomor 03/C/2005 tanggal 23 September 2005 (Bukti P17);36.Bahwa Perjanjian Jual Beli OBJEK SENGKETA dilakukan olehPENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memberi kesan dan pelajarankepada TURUT TERGUGAT I, sehingga pada akhirnya OBJEK SENGKETAtersebut dilakukan Pengikatan Jual Beli agar supaya tidak lagi menjadibagian dari HARTA
BERSAMA PENGGUGAT DAN TURUT TERGUGAT ;37.Bahwa oleh karena Perjanjian Jual Beli OBJEK SENGKETA dilakukan olehPENGGUGAT dan TERGUGAT hanya untuk memberikan kesan danpelajaran kepada TURUT TERGUGAT I, maka sifat perjanjian tersebutadalah bukan perjanjian jual beli yang sebenarnya !
1.ANDITA RIZKIANTO, SH.MH
2.DENNY ISWANTO, SH
3.MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH
4.HARTANTO, SH
5.DWI KURNIANTO, SH
6.EVI NURUL HIDAYATI, SH
Terdakwa:
HERWANSYAH, SE. Bin DARMAWI
92 — 44
Terdakwa selakuKetua Dewan Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara ; Berdasarkan keterangan saksisaksi NORBETA LIA SENATA dan MEGAWATI, saat Saksi melihat Terdakwa melemparkan uang ke atas kerumunan orang dibawah panggung dan kemudian Saksi NORBETA LIA SENATA mendapatkan1 (satu) lembar uang dengan nominal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)yang dilempar Terdakwa , para Saksi tersebut tidak mengetahui bahwaTerdakwa adalah Calon Anggota DPD RI pada pemilu tahun ini , Para Saksijuga tidak merasakan adanya kesan
143 — 73
mengosongkan tanah objekperkara;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekitar pukul 9:30 WIB, PARATERGUGAT mengerahkan ratusan SATPOL PP dan Preman berseragamORMAS tertentu memasuki lokasi tanah objek perkara, dan menggunakanalat berat, kemudian secara tragis merobohkan beberapa bangunan milikPARA PENGGUGAT dengan menggunakan 2 (dua) unit alat beratexcavator tanpa mengindahkan permintaan dari Kuasa Hukum PARAPENGGUGAT agar PARA TERGUGAT menempuh proses hukum terhadaptanah objek perkara;Bahwa untuk memberi kesan
273 — 112
ontvankelijke verklaard).Dalam Pokok Perkara1.Bahwa, Tergugat Rekopensi (Penggugat Konpensi) menolak dengantegas dalildalil Penggugat Rekonpensi (Tergugat Kopensi) dalamgugatan Rekopensinya, yang pada intinya menyatakan bahwa TergugatRekonpensi (Penggugat Konpensi) telah melakukan pengambilansecara paksa barangbarang milik Pewasiat XXXXXXXXXXXX Almh,halaman 32 dari 75 Putusan No. 1582/Pdt.G/2016/PA.Bgr.dalil Turut Tergugat tersebut terlalu mendramatisir peristiwa dimaksuddengan tujuaan memberi kesan
53 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syaukani Hasan Rais sebagai Bupati KutaiKartanegara tidak pernah tersangkut kasus Biaya Pemungutan darisektor PBB (BP PBB), demikian pula di Indonesia sepanjang pengetahuan yang ada belum ada perkara yang diputus bersalah oleh Pengadilan di seluruh tingkatan yang berkaitan dengan persoalan pembagianBP PBB dari BP, baru pertama di Kabupaten Subang yang diputus bersalah disebabkan pemahaman Majelis Hakim yang dangkal terhadapsubtansi perkara, bahkan terbetik isu, kalau memutus bebas, semacamada kesan
Mudahmudahan kesan yang muncul dimasyarakat tersebut tidak berdasar.Persoalan kedua adalah ketika Majelis Hakim tidak melihat secaraseksama proses penyampaian pendapat hukum yang terjadl dalampersidangan antara Pendapat Hukum Jaksa Penuntut Umum danHal. 117 dari 123 hal. Put.
332 — 381 — Berkekuatan Hukum Tetap
, penggabungan melakukan tindak pidana juga seringdipersamakan dengan perbarengan melakukan tindak pidana, yaituseseorang yang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapaketentuan hukum atau melakukan beberapa perbuatan pidana yangmasingmasing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus,dimana salah satu dari perbuatan itu belum mendapatkan keputusan tetap,sebagaimana diatur dalam Pasal 63 sampai 71 KUHP buku I Bab VI,sehingga dari PasalPasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan
Seperti pencurian yang diikuti dengan perusakan, pembunuhandengan pembunuhan yang tidak disengaja, dan lainlain.Pasal 64 ayat (2) ini terdapat sedikit pengecualian dalam masalah ini,adanya seseorang yang dipersalahkan telah memalsukan uang dan jugamerusak uang dan memakai benda maka hal ini termasuk dalamperbuatan berlanjut meskipun jenis perbuatannya tidak sama bentukatau jenisnya.Di samping itu ayatayat dari Pasal 64 memberikan kesan, bahwapembuat undangundang tidak juga lekas memandang gampang
230 — 50
ParaPenggugat berusaha menutupi fakta yang sebenarnya agarmenimbulkan kesan seolaholah Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat.Bahwa Akte Persetujuan Bersama No.18 tanggal 28 Maret 2000dibuat di hadapan Tan Bian Tjong SH tersebut adalah atasprakarsa Alm. Samsoe Hidajat dan Ny. Tjahajaningsih (Tergugatl).Semasa hidupnya Alm. Samsoe Hidajat dan Ny.
Tampak sekali Para Penggugat dengan sengajamengajukan gugatan setelah Samsoe Hidajat meninggal duniaguna menimbulkan kesan seolaholah para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum.Bahwa Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap para Penggugat oleh karenanyagugatan ini HARUS DITOLAK SELURUHNYA.Bahwa Penggugat memberikan informasi yang tidak benar(palsu) dalam mengajukan Tax Amnesty sekalipun sudahmenyadari ke 55 Sertifikat tersebut BUKAN MILIK Penggugat..
56 — 27
kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;Menimbang, bahwa unsur yang Melakukan Tipu Muslihat, SerangkaianKebohongan, atau Membujuk adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan HAL 49 PUTUSAN NO 1 13/PID.SUS/2016/PN.SDWterdak wa telah memenuhi salah satu eleman tersebut maka elemen lainnya tidak perludibuktikan lagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakandari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan ataumemberikan kesan
234 — 152
Selain itu seandainya benar Penggugat memilikiharta senilai yang telah disebutkan diatas, maka Penggugat seharusnya mampumelakukan pembayaran tagihannya kepada Tergugat II dan bukan pergimeninggalkan rumah yang meninggalkan kesan jika Penggugat tidak seriusmenyelesaikan permasalahannya ;12Bahwa pada waktu Tergugat I memindahkan barangbarang tersebut disaksikanoleh Ketua RT setempat serta terhadap barangbarang yang dipindahkan olehTergugat I telah tercatat yang hingga saat ini masih tersimpan dengan
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 9 jo pasal 18 UURI Nomor 31Tahun 1999 jo UURI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PembahanAtas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Bahwa putusan yang dikeluarkan Hakim Agung pada MahkamahAgung RI Register Nomor : 263 K/Pid.Sus/2011, tertanggal 28April 2011 tersebut hanya sebatas pendapat hukum belakatanpa memberikan pertimbangan yuridis formal, filosofi hukumdan sosiologi hukum sehingga menimbulkan kesan