2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriNabire pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PNNab, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua PengadilanNegeri Nabire kiranya berkenan menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari ParaAhli Waris Taspen atas nama Dirk Anthon Sawamanay yang merupakan ayahkandung dari Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2019.Alasan dan pokok permasalahan yang mendasari

Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya tapitidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dantidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkanalasan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum danberalasan, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidakhadir dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehatdalam upaya perdamaian kepada Penggugat agar bersabar sehingga dapat rukunkembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta diperkuat olehbukti P.2 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagaisuami istri yang sah;Menimbang, bahwa yang mendasari

Penetapan Nomor 0373/Pdt.P/2021//PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalahsebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama DESI RATNA SARI lahir pada tanggal 04 Juli 2004dengan seorang lakilaki yang bernama MOCH.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangandan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnyaTermohon tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohonyang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidakdatang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir,dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat(1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah danpatut tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sahuntuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasanyang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil patut tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (HIRpasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

kediamanXXKXKXKXKXKXKXKKXKKK KKK KKK KKKMK KKK KKK KKK MK KKM XK ;selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 06 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2936/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

hal ini tentunya sesuai yang telah PENGGUGAT sampaikan dalam Posita5 yang merujuk pada Perjanjian Pasal 1 angka 2, namun demikian padaposita 8 in) PENGGUGAT mendasari Pasal 11 angka 1 huruf C dengankewajiban sebagaimana Posita 6 hal ini tentunya apa yang uraikandalam Posita 5, 6 dan 8 sangatlah tidak mendasar dan tidak adanyalandasan pijakan yang sinkron, disatu sisih dalam Gugatan PENGGUGATselalu merujuk pada apa yang tetuang dalam Perjanjian Pekerjaan LandClearing (LC) dan Sewa Alat Berat Nomor

PENGGUGATkepada TERGUGAT ~ sebagaimana telah disampaikan dalamJawaban TERGUGAT pada 4.5.1, 4.5.2. dan 4.5.5 hanyamenyampaikan tuntutan terhadap Land Clrearing dan Sewa Alat Bera;11.4.Bahwa secara narasi sebagaimana Pasal 11 angka 1 huruf c secarajuridis merupakan Perbuatan Wanprestasi atas apa yang disepakati,untuk hal ini tidak dijelaskan secara jelas apa yang menjadipersoalan berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGATdan TERGUGAT, karena dari kesimpulan dalam seluruh bagianposita PENGGUGAT yang mendasari

Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)Menimbang, bahwa Tergugat didalam eksepsinya menyatakan gugatanPenggugat kabur, karena didalam gugatan yang diajukan Penggugat bertentanganantara posita dan petitum hal ini dapat dilihat apa yang telah diuraikan dalamposita yang mendasari perjanjian ini adalah pasal 1 angka 2 dan kemudian pasal 8ayat 1 angka 13 artinya untuk 2 (dua) unit sedangkan dalam posita 6 berjumlah 9(sembilan) unit yang diuraikan dalam posita 16 hal ini tentunya permintaan

senyatanya Tergugat tidak mengembalikan alatalat berat milikPenggugat selama kurun waktu 35 (tiga puluh lima) bulan sejak berakhirnya masakontrak terhitung sejak 30 juni 2016 s/d didaftarkannya gugatan ini di PengadilanNegeri Denpasar pada bulan Juni 2019;Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara ini mengacu padaperjanjian Pekerjaan Land Clering (LC) dan Sewa Alat Berat dengan NomorPerjanjian : 143B/SPJJ/MBK.DBS/VII/2015 dan di dalam perjanjian tersebutMajelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mendasari

.: Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalahketerangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan,kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalammenilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antaraketerangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai

dipersidangan telah bersesuaiansatu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatdalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupaketerangan Saksi.: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yangdimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialahketerangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentangperbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yangia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh OditurMiliter di persidangan adalah sah karena 2 (dua) lembar Visum etRepertum Nomor VER/59/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yangdikeluarkan dari RS. TNI AL dr.

Bahwa mendasari ketentuan perundangundanganPasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapaadalah setiap orang yang tunduk dan dapatdipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidanadi Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinyadapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secarahukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orangsebagai warga negara Indonesia, termasuk yangberstatus sebagai prajurit TNI.

Mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan Terintegrasi SecaraElektronik telah terbit Nomor Induk Izin Berusaha Nomor8120013082136 milik Penggugat. Surat izin tersebut TIDAKSERTA MERTA menjadi izin penyelenggaraan peternakan ayamdi lokasi tersebut.

Mendasari hasil penyampaian dari SKPD terkait yang hadir,bahwa Penggugat yang merupakan pemohon perizinan belummengajukan permohonan komitmenkomitmen yang diminta,sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor29/Permentan/PP.210/7/2018 Tentang Tata Cara PerizinanPertanian sesuai Pasal 33 bahwa perusahaan peternakan wajibmenyampaikan pemenuhan atas komitmen dimaksud palinglambat 2 bulan sejak izin berusaha nomor 8120013082136 namausaha pembesaran ayam potong alamat usaha Dukuh PeronGang Garuda III nomor

Mendasari Peraturan Pemerintahn Noor 24 Tahun 2018Tentang Pelayanan Perizinan Perusahaan TerintegrasiElektronik telah terbit izin usaha, telah terbit Nomor Induk IzinBerusaha nomor 8120013082136 nama usaha PembesaranAyam Potong, alamat usaha Dukuh Peron Gang Garuda IllNomor 7 RT.05 RW.13 Kelurahan Petarukan, nama KBLIBudidaya Ras Ayam Pedaging kode KBLI:01641, tertanggal 23Oktober 2018, surat izin tersebut TIDAK SERTA MERTAmenjadi izin penyelenggaraan peternakan ayam di lokasitersebut, dikarenakan

mendasari Peraturan Menteri PertanianNomor 29/Permentan/PP.210/7/2018, Tentang Tata CaraPerizinan Pertanian diperbarui Peraturan Menteri PertanianNomor 05 Tahun 2019 bahwa NIB tersebut sampai batas akhirdua bulan menurut Pasal 33 Ayat (1) tidak melengkapipersyaratan perizinan peternakan rakyat sehingga tidak bolehmenyelenggarakan usaha peternakan di lokasi tersebut.2.

Bahwa pendapat dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tipikor BandaAceh dan kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh yang menyatakan Terdakwa telah mengambil/menarik kembalikewenangan yang pernah diberikan kepada PPTK dalam melakukan serahterima barang, tanpa sama sekali mendasari pertimbangan hukumnya padaketerangan ahli yang terungkap di persidangan, sehingga kesimpulan keduaJudex Facti tersebut nyata bertentangan dengan kewenangan PPTK yangterdapat dalam bunyi Pasal kontrak dan

Seharusnya dalammenentukan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabanpidana dalam perkara ini kKedua Judex Facti harus mendasari pertimbanganhukum dan kesimpulan yuridisnya pada fakta yang terungkap dipersidangan dengan menarik korelasi yuridis dengan ketentuan yangterdapat dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jikadikaitkan dengan ketentuan regulasi yang berkenaan dengan TupoksiTerdakwa,

Bahwaputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi/Tipikor yang telah menambahpidana kepada Terdakwa dengan mendasari pada pertimbangan hukumsebagaimana dikemukakan Judex Facti pada Alinea ke2 halaman 29putusan yang menyebutkan Menimbang bahwa pidana yang dijatunhkandalam putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama terhadap TerdakwaJudex Facti menilai terlalu ringan dan tidak setimpal dengan kesalahanTerdakwa sehingga hukuman itu perlu ditambah karena tindak pidanakorupsi merupakan kejahatan yang luar biasa

00007/207/11/058/13 tanggal 10Januari 2013 Masa Pajak Juni 2011 dengan perincian sebagai berikut : Ditambah/ .Semula MenjadiUraian (Dikurangi)(Rp) (Rp)(Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar 647.791.471 0 647.791.471Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 647.791.471 0 647.791.471Jumlah PPN YMH (lebih) dibayar 1.295.582.942 0 1.295.582.942 Bahwa maka dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding kepadaPengadilan Pajak atas permohonan Keberatan yang ditolak dengan Keputusantersebut di atas;Bahwa adapun alasan yang mendasari

Mengolah dan/atau memanfaatkan lebih lanjut Barang Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas seluruh penyerahannya termasukdalam Penyerahan yang Terutang Pajak;Seluruh Pajak Masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuaiketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan";Bahwa landasan filosofis yang mendasari

Pajaksebagaimana dimaksud pada huruf a, baik melalui unit pengolahansendiri maupun melalui titip olan dengan menggunakan fasilitaspengolahan Pengusaha Kena Pajak lainnya sehingga menjadiBarang Kena Pajak yang atas penyerahannya termasuk dalamPenyerahan yang Terutang Pajak;Sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidakdapat diketahui dengan pasti, Pajak Masukan yang sudah dibayar dapatdikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan di bidangperpajakan;Landasan filosofis yang mendasari

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanahobyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

Posita tidak menjelaskan dasar hukum.Maksudnya dalam gugatan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dasar hukumdan kejadian yang mendasari gugatan Penggugat, tidak menjelaskan tanah17obyek sengketa tersebut dari mana sumbernya, sehingga Penggugatmenganggap dirinya berhak mewarisi tanah obyek sengketa tersebut.

jelas (obscure libel).Kekaburan dan ketidakjelasan tersebut kami kemukakan berdasarkan alasanalasanhukum sebagai berikut: Bahwa title dan isi gugatan tidak jelas, antara Posita dengan Petitum tidak adasinkronisasi dimana gugatan PENGGUGAT mengenai gugatan Pembagian waris,tetapi dalam posita menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatanmengancam dan memaksa, selain itu tidak jelasnya konstruksi hukum dalamgugatan PENGGUGAT, telah menimbulkan ketidak konsistenan hubungan hukumyang mana yang mendasari

Hak Milik No: 4318 atas nama MELKIAS MARKUSKOLENG; Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 10 Juli 2005 atas namaMELKIAS MARKUS KOLENG; Asli Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 02 Januari 2006 atasnama MELKIAS MARKUS KOLENG;Bahwa berdasarkan pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila pasal 8 Rv tidak diikuti yaitu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, makaakibatnya gugatan batal;Oleh karena PENGGUGAT tidak menyebutkan peristiwa atau dasar fakta (feitelijkegrond) yang mendasari

ketentuanhukum yang terkait erat dengan kebiasaan dan agama PewarisBahwa gugatan PENGGUGAT tersebut diatas adalah tidak jelas dan tidak tertentu(een duidelijkke en bepaalde consclusie), hal mana dapat diketahui dari posita ataufundamentum petendi gugatan PENGGUGAT yang tidak menjelaskan dasar hukumHalaman 15 dari 43 halaman putusan nomor : 171/PDT/2016/PT.SMRmengenai PENGGUGAT DOFINA (Istri Kedua/TANPA ADA KETURUNAN) sehinggadapat menjadi ahli waris Alm MELKIAS MARKUS KOLENG dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

berhasil;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telahdipanggil dengan sah dan patut tidak hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untukhadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugattersebut disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat yang telahdipanggil patut tetapi tidak datang menghadap di persidanganharus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputusdengan verstek (HIR pasal 125 ayat (1) HIR);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Hurufa Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quotermasuk dalam ruang lingkup kompetensi absolut Pengadilan Agama Pasuruan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati agar Pemohontidak melanjutkan permohonannya karena anak Pemohon tersebut masih belumcukup umur, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa yang mendasari

mediasi yang diperintahkan oleh PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat foto copy Kutipan AktaNikah (bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon danTermohon telah terikat dalam perkawinan sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohonagar tetap rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidakberhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Undangundang Nomor 3Tahun 2006, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair ;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 353/X1I/1983 tanggal 28 Nopember 1983, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo,Kabupaten Ponorogo, tertulis Pemohon lahir

UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Majlis Hakim berpendapat perkara aquo termasukkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, alasan yang mendasari Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 144/3/1984 tanggal 11 Agustus 1984, yang dikeluarkan olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak, KabupatenPonorogo, tertulis Pemohon bernama Diyan Sukarmiyanto bin Hasan, lahir diPonorogo, 23 Oktober 1960/24 tahun dan Pemohon II lahir di Gontor