Ditemukan 23753 data
15 — 0
Pasal6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i dalamkitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :toliall bas ed de cyl OpeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Penetapan Nomor 0422/Padt.P/2016/PA.Kbm Menimbang, bahwa
21 — 13
Kaidah Fighiyyah yang berbunyi sebagai berikut:Whlaodl ul> ols prado wleodils Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan.aaboodh byis acl ute plVlisjei Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangidengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan
12 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syar'i dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :do ak ave Le yl as aley aArtinya: Pemerintah dalam =mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya ;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
64 — 3
Penetapan No. 051/Pdt.P/2010/PA.Gs.Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuaidengan kemaslahatan Kaidah Syar'iyah dalam Kitab I'anah Al Tholibin juz IIIhalaman 319Lg2yj 05j25 91 alg Hl usssi a 9spSlodArtinya : Apabila telah terbukti bersembunyi ataumembangkangnya Wali, maka Hakim yang mengawinkan(wanita tersebut);Maka oleh sebab itu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan denganmenyatakan bahwa wali Pemohon adalah Adhol ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)Undang
19 — 4
Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkanpasal 18 Kompilasi Hukum Islam, pasal 6 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan Qaidah UshulFigh yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagaiberikut:arbacdhl byio ac Jl We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
11 — 4
Jbg.Asybah wan Nadhaair halaman 83;fatal be gis due hl te ploy G yaaArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohoncukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2permohonan
14 — 2
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alihsebagai pendapat Majelis ternadap qoidah ushul figh dalam kitab Asybah WanNadhoir hal.128 yang diambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim yangberbunyi :dolLedl bye He 3 le ale 33.23Artinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan petunjukAllah dalam AlQur'an dan Qaidah Fighiyah yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat
17 — 7
Dan Allah Mahaluas(pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fighdalam kitab AlAsybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikut :arbooll lagiia ac lle alas poiArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun
130 — 104
boic uc Jl le pl 8 paiArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa demi kemaslahatan umum dan kemaslahatanpihakpihak yang terkait terutama calon mempelai berdua supayaterhindar dari halhal yang dilarang oleh norma agama, maka anakPemohon ANAK KANDUNG PEMOHON dan CALON ISTRI ANAKKANDUNG PEMOHON dapat segera dinikahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan
42 — 19
Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harusdiimbangi dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasinikah kepada anak Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangHal
41 — 5
eSccArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalildalilpermohonannya, karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3),Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang
15 — 1
orang yang sendirian (lLakilaki atau perempuan) diantara kamu dan orangyang layak menikah dari hambahamba sahayamuyang lakilaki dan perempuan jika mereka itufakir /miskin, maka Allah mencukupkan merekadengan karunianya, sesungguhnya Allah Maha luaslagi maha mengetahui (Surat An Nur ayat 32).Dan qoidah fighiyah dalam Kitab atlasybahwannadhooir hal.32 yang diambil alih Majlis Hakim sebagaipendapat yangberbunyi :2 2225 eee eee eee eee ee@abofL boieo &s,JI gs ploYl syo5Artinya : Pemerintah mengurus' rakyatnya
8 — 4
yang lebih besar sebagaimanakaidah fighiyah yang berbunyiHlalul> isle ortorwleljisy>Artinya : Menolak madharat itu didahulukan dari pada menarik kemaslahatanMenimbang, bahwa oleh karena itu Pegawai Pencatat Nikah pada KUAKecamatan dimana calon isteri anak Pemohon berdomisili dapatmelangsungkan pernikahan antara XXXXXXX tersebut dengan XXXXXXXmeskipun XXXXXXX belum berumur 19 tahun, sesuai dengan kaidah fighiyahdalam Kitab Asybah Wannadhair halaman 128 yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
14 — 3
(QS.An Nur:32)Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidahfiqh dan mengambilnya menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut:anabLooJL bgic ac ,JI se eLVI 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;dan kaidah ushuliyah yang berbunyi :blood ul> ole prac rawleoJl s,oArtinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambilkemashlahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon cukupberalasan
20 — 7
ule ale prio wwlasll s3Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;3. lbaroh dalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yang artinya:Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan
119 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Patompo adalah seorangwalikota yang populer pada zamannya karena beliau banyak berbuat untukkepentingan orang banyak atau rakyatnya, sehingga rakyatnya sangat simpatikkepadanya, sehingga ide pelebaran jalan dalam kota sekalipun konsekwensinyamengadakan pemotongan rumah dan pengambilan tanah warganya incassuPenggugat rela mengorbankan hartanya demi suksesnya pembangunan gunadipergunakan sebesarbesar kepentingan rakyat banyak.
12 — 1
., hal initidak mengurangi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut;Menimbang, bahwa untuk perkara ini Majelis Hakim perlumengetengahkan kaidah hukum yang berbunyi :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan dikabulkanMenimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodatadimaksud adalah perubahan biodata Pemohon berkaitan dengan biodatapernikahan sebagaimana tertera
9 — 0
:doch bye Le de all GreArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
14 — 6
> ale p dio aw ladle, >Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap kebaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka permohonan Pemohon demi kemaslahatan telan sesuai dengan Pasal 7 ayat(2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan demi kemaslahatan yang lebih diutamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syari sebagai berikut :Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
9 — 1
madhorot yang lebihMenimbang, bahwa sehingga menikahkan mereka adalah pilihan yang tepatsebagaimana dimaksud dalam sebuah kaidah fighiyah berbunyi : 2 sax OO 4= = = 2 m o=lass Gs ole 2582 swlasll 235Artinya : Menolak yang madharat itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat penetapan ini perlu jugamengetengahkan pendapat ahli Figiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yangberbunyi :daLollf BER bee DUT GUle pile iG )Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya