Ditemukan 10179 data
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DJINO D. TALAKUA, SH
4.IRKHAN OHOIULUN, SH
5.SESCA TABERIMA, SH
6.EKA YACOB HAYER, SH
7.NOVANEMA DUHA, SH. MH
Terdakwa:
RIO KHORMEIN AMSYAH, SE ALIAS RIO
98 — 48
untuk memenuhi perintah lisan Bupati SBB tersebutadalah atas inisiatif saksi sendiri karena tidak adanya ketersediaan anggaranuntuk memenuhi permintaan Bupati SBB sehingga saksi berinisiatifmenggunakan anggaran Belanja jasa publikasi dan iklan pemerintah karenapada saat itu belum adanya penyerapan anggaran Belanja kegiatan dimaksud.5.MANSUR TUHAREA, SH.e Bahwa saksi menjabat sebagai Sekda Pemda Seram Bagian Barat kurang lebih9 (Sembilan) tahun sejak tanggal 17 September 2007 dan diangkatberdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Maluku namun untuk saat ini saksibelum dapat menunjukan SK tersebut namun bila diperlukan saksi akanmemberikannya kepada Penyidik.e Bahwa tugas dan tanggug jawab saksi diatur dalam pasal 4 Peraturan BupatiSeram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2011 yakni :a.
86 — 78
SUGIYANTO, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa saksi membenarkan keterangan sebagaimanan termuat dalamberita acara penyidikan;Bahwa pada Tahun 1999 s/d 2013 saksi menjabat sebagai KasubbagProgram Dinkes Provinsi Sumatera Utara, pada Tahun 2014 sampaidengan sekarang saksi menjabat sebagai staf Subbag ProgramDinkes Provsu.Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kasubbag Program DinkesPropinsi Sumut yaitu atas Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo.821.24/3657/2013
A. NAWAWI DKK
Tergugat:
PT.EIGHT INTERNASIONAL
128 — 34
Bahwa Tergugat dalam pembayaran upah Penggugat tidak sesualdengan surat keputusan Gubernur Provinsi Lampung setiap tahunnyayang mengakibatkan selalu ada selisih upah dan keterlambatan upahyang di terima oleh Para Penggugat setiap menerima upah yang diperoleh setiap bulannya, dengan demikian Tergugat agar segeramembayar selisih upah dan kekurangan upah dan keterlambatan upahPara Penggugat;7.
215 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agr.12/5/14 tanggal28 Juni 1951 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNo. 36/K/Agr tanggal 2891951 ditetapkan oleh Pemerintahpada tahun 1955 melalui Menteri Agraria menerbitkan : Surat Keputusan No. SK102/Ka/1955 dan No.SK.103/Ka/1955 masingmasing tanggal 30 Juni 1955yang merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersamaantara Menteri Agraria, Menteri Pertanian, MenteriPerekonomian, Menteri Dalam Negeri dan MenteriKehakiman No. 1/1955 tanggal 30 Juni 1955menetapkan antara lain :a.
94 — 73
I NENGAH WARKA; ---161) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I WAYAN RENTEB; ----162) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik a.n I NENGAH CAPUK; ----163) 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Penegasan Dan Pengakuan Hak-Sporadik atas nama I NYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA; -------------------------------------------------164) Fotocopy Surat
Keputusan Gubernur Bali Nomor 821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.
;; 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik a.n I NENGAH1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik an I WAYANRENTEB;; 1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik a.n I NENGAH1 (asli) bendel Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah PertamaKali Penegasan Dan Pengakuan HakSporadik atas nama INYOMAN SUKARTA/ I KETUT SUMERTA,; Fotocopy Surat
Keputusan Gubernur Bali Nomor821.22/5784/BKD tanggal 5 Nopember 2007 tentang Pengangkatan SekretarisDaerah Kabupaten Klungkung.
DODI GAZALI EMIL, S.H
Terdakwa:
Drs. AZMAN TAUFIK
162 — 55
18) 1 (satu) set fotocopy legalisir Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
19) 1 (satu) set fotocopy legalisir Keputusan Gubernur Kepulauan Riau tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Terkait Pencabutan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan.
Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : GIOVANI,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : ATENG KURNIA, M. ENG BIN MUSI
Terbanding/Terdakwa I : ZAINUDDIN, SP., M.Si. Bin SOHAR
Terbanding/Terdakwa II : SARJONO, SP, M.Si bin REJA SUMARTO
159 — 187
- 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
475 — 92
OSO Sekuritas Indonesia dengan isiTransaksi Saham LCGP yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pupuk Kaltim17. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Form Konfirmasi Pemesanan Sahamtanggal 25 April 2014 dari Sucor Sekuritas.18. 1. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Bali Nomor : 350 Tahun 1987 tentang Pendirian LembagaPerkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat Bali Tahun 1987/1988tanggal 16 September 1987;2. 2(dua) lembar fotocopy Kronologis Pinjaman PT.
OSO Sekuritas Indonesia dengan isiTransaksi Saham LCGP yang dilakukan oleh Dana Pensiun PupukKaltim 17.1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Form Konfirmasi PemesananSaham tanggal 25 April 2014 dari Sucor Sekuritas. 18. 17. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Bali Nomor : 350 Tahun 1987 tentang Pendirian LembagaPerkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat Bali Tahun1987/1988 tanggal 16 September 1987;18. 2(dua) lembar fotocopy Kronologis Pinjaman PT.
1.Endo Prabowo
2.Mulyana
3.HARDIANSYAH, S.H., M.H.
Terdakwa:
TB. SAMSUDIN S.Pd Bin H. TB. MOH. SAI (Alm)
58 — 63
atas nama FURKONUDIN selaku operator Dapodik (LEGALISIR);
Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Barat Nomor: 1160/VII/SK/1984 tanggal 31 Maret 1984 tentang pengangkatan Sdr.
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
RIO AMDI PARSAULIAN
156 — 34
dari perusahaan lain, tetapi ataspermintaan SABAR JASMAN supplay beton atas namapribadi;Bahwa semua semen yang dipesannya telah sesuai dengankwitansi dan faktur yang ada;Bahwa semua semen yang kami kirim telah diterima olehpetugas lapangan PT Sabar;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamembenarkannya.21.WINDRA SAPUTRA RIADY, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi selaku Kelompok Kerja 55/Dis.Ciptada/L;Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Kelompok Kerjaberdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Riau NomorKpts.280/III/2016 Tanggal 1 Maret 2016 TentangPembentukan Kelompok kerja Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Riau;Bahwa saksi melaksanakan proses Pengadaan Barang danJasa pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan SDA ProvinsiRiau.
142 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bantuan untuk sarana dan prasarana olahraga dan Rp. 7.000.000.000,keolahragaan sebesar Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.
BiroKesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;Dan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0452/KUM/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang PemberianBantuan Keuangan atas Beban APBD Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2010 pada Kegiatan Bantuan Pembinaan Keagamaan, Bantuanuntuk Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Bantuan SosialKemasyarakatan antara lain menetapkan:a.
Bagian pendidikan, pemuda dan olah raga;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/071/KUM/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian BantuanKeuangan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tahun Anggaran 2010 pada kegiatan bantuanpembinaan keagamaan, bantuan untuk peningkatan kerukunan umatberagama dan bantuan sosial kemasyarakatan antara lain menetapkan:a.
H.ANANG BAKHRANIE adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaranberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/0172/KUM/2010 tanggal 15 April 2010. Dengan demikian, olehkarena dana bansos tersebut bersumber dari APBD Provinsi KalimantanSelatan, Terdakwa Drs. H.
1.YOPHI MISDAYANA,SH
2.GIOVANI,SH.MH
Terdakwa:
1.ZAINUDDIN, SP., M.Si. Bin SOHAR
2.SARJONO, SP, M.Si bin REJA SUMARTO
3.ATENG KURNIA, M. ENG BIN MUSI
268 — 177
- 1 (Satu) Rangkap Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 32/KPTS/V/2017 Tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : KIKI AHMAD YANI
Terbanding/Penuntut Umum III : I WAYAN RIANA
Terbanding/Penuntut Umum IV : YADYN
Terbanding/Penuntut Umum V : FERDIAN ADI NUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum VI : AMIR NURDIANTO
456 — 342
Perihal Surat Penyampaian BeritaAcara Rapat Pleno BKPRD Propinsi Jawa Barat beserta lampirannya;3 (tiga) lembar fotocopi surat Keputusan Gubernur Jawa BaratNomor: 648/Kep. 1069DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanandan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial AreaHalaman 146 dari 237 Putusan Nomor 8/TIPIKOR/2019/PT.
81 — 13
Setelah hal tersebut disepakati makaRanperda APBD tersebut dapat disetujui antara Kepala Daerah danPimpinan DPRD melalui sidang Paripurna; Bahwa setelah adanya persetujuan bersama Ranperda APBDkemudian disampaikan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh TIMProvinsi kemudian Tim Provinsi mengundang TAPD bersama DPRDmeminta klarifikasi ataupun pertanyaanpertanyaan terkait RanperdaAPBD setelah itu keluarlah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD;Bahwa dari hasil Evaluasi tersebut
106 — 23
Setelah hal tersebut disepakati makaRanperda APBD tersebut dapat disetujui antara Kepala Daerah danPimpinan DPRD melalui sidang Paripurna; Bahwa setelah adanya persetujuan bersama Ranperda APBDkemudian disampaikan ke Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh TIMProvinsi kemudian Tim Provinsi mengundang TAPD bersama DPRDmeminta klarifikasi ataupun pertanyaanpertanyaan terkait RanperdaAPBD setelah itu keluarlah Surat Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD;Bahwa dari hasil Evaluasi tersebut
198 — 202
kerja akibat gagalnya Perundinganbeberapa kali mengenai tuntutan hakhak Para Penggugat yan tidakdilaksanakan oleh T ergugat.Bahwa selama bekerja didalam perusahaan Tergugat, Para Penggugat bekerjasecara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti.Bahwa para Penggugat menerima upah setiap bulan dari Tergugat sebesar Rp.2.617.500, (dua juta enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) dalamHalaman 33 dari 182 Putusan Nomor : 21/Pdt.SusPHI/2019/PN PbrTahun 2018, berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.373/V/2018 Tentang Upah Minimum Sektor Pertanian/Perkebunan (Karet,Kelapa, Kelapa Sawit) dan Pabrik (Karet, Kelapa, Kelapa Sawit) Provinsi RiauTahun 2018.
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
AHMAD VICKRY Als AHMAD VICKRY ALKAFF
151 — 28
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.48 / 1064 / BPTSP / IX / 2015, tentang Persetujuan Perubahan Ijin UsahaPertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT SATUI TERMINAL UMUM (TB. 11 MEIPR 007 / KALSEL), tanggal 10 September 2015, beserta lampiran Daftar Koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KANAKA ENERGI NUSANTARA Nomor : 09, tanggal 12 April 2019.
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 sebartlchfesl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid12868089charrsid8149372 grtlchfcs1 abaiafoltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 ian rtlchfcsl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid12868089charrsid8149372 Kelurahanrtlchfcsl abaia0ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 Patehan Berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Kepala DaerahIstimewa Yogyakarta rtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfe1057langnp1057langfenp1057insrsid8748629charrsid8149372 Nomorrtlchfesl abaiafO ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 13.83/rtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1538511charrsid8149372 1Hrtlchfcsl abaiaf0O ltrchfcs0f1lang1057langfel1057langnp1057langfenp1057insrsid1518779charrsid8149372 ., tanggal 26 Mei rtlchfcsl abaiafO
117 — 104
Januari 2008. 131 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :20/PAD/KDK.11/X/2009 tentang = $=Pengesahan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KospinSyariah) tanggal 13 Oktober 2009. 132 Fotocopy Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa KeuanganSyariah No. : 04.11/DUSISPK/XIV/II/2011 tanggal 10 Februari2011 oleh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil danMenengah Provinsi Jawa Tengah Ir.
Januari 2008. 137 Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 20/PAD/KDK.11/X/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KoperasiSimpan Pinjam Syariah (Kospin Syariah) tanggal 13 Oktober 2009.138 Fotocopy Tanda Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Keuangan Syariah No. :04.11/DUSISPK/XIV/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 oleh KepalaDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi JawaTengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko, M.Si.
ELLY SUPAINI
Terdakwa:
1.Sirajudin alias Saldin
2.Usman Abdullah
172 — 68
keterangan Saksi didalam BAP yangdibenarkan Saksi di muka persidangan merupakan salah satu faktapersidangan.Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam dugaan TindakPidana Korupsi sehubungan dengan pengadaan alat fitness di SMAN danSMKN Jakarta Barat Tahun Anggaran 2014 yang merugikan keuangannegara Rp5.630.017.735,20.Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS di Suku Dinas Pendidikan Wilayah II KotaAdministrasi Jakarta Barat dengan jabatan sebagai Bendahara PengeluaranPembantu dengan dasar pengangkatan Surat
Keputusan Gubernur Prov.DKI Jakarta Nomor Nomor 488/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentangpenetapan Bendahara Penerimaan, bendahara Pengeluaran, BendaharaPenerimaan pembantu, Bendahara pengeluaran Pembantu dan atasan Halaman 142 dari 360 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.Pstlangsungnya pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014 dengan jabatan sebagai BendaharaPengeluaran Pembantu Sudin Dikmen Jakarta Barat dengan dasarpengangkatannya adalah Surat Keputusan
Gubernur Propinsi DaerahKhusus Ibu Kota Jakarta Nomor: 488 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014.Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara PengeluaranPembantu Sudin Dikmen Jakarta Barat yang menyusun dan mengusulkanDPAUKPD sebagai berikut, yaitu: mengajukan SPP kepada Kuasa PenggunaAnggaran; melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkanbukti tagihan yang sah; mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaranberdasarkan SP2D serta buktibukti pengeluaran yang sah secara tertibdan teratur