28/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr

TPK/2014/PN.MTR tanggal 23 Juni 2014 tentang penunjukan MajelisHakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkaraterdakwa:;c.

ahli tidak dapat hadir sehingga atas persetujuan dari terdakwa Penuntut Umummembacakan keterangan ahli Sutrisno Bin Parto Suwiryo.4 Saksi Sutrisno Bin Parto Suwiryo Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dansanggup memberikan keterangan yang sebenarbenarnya sesuai dengan keahliansaksi.e Bahwa saksi ditugaskan di Kantor Perhutani KPH Mantingan sebagai AsperPenguji Hasil Hutan Tk.I yang tugasnya dan tanggung jawab melakukanpembimbingan pada tingkat penguji Tk.1 di TPK

Melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK.1. Memantau dan atau memfasilitasi kegiatan Musahwarah Desadiwilayahnya.Hal. 33 dari 289 hal.

Melayani usulan administrasi, antara lain : menandatangani surat penetapanTim Verifikasi, Pengurus UPK, Usulan kegiatan, Surat Perjanjian PemberianBantuan ( SPPB ), Surat Penetapan Camat ( SPC ), dan Surat PernyataanPenyelesaian Kegiatan ( SP2K ) yang dibuat oleh Ketua TPK danPenangung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ), dll.

Membantu Fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihankepada TPK dan Masyarakat.5. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran tekhnis maupun nontekhnis kepada TPK.6. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT kecamatan danmembantu dalam pembuatan gambar desain.7. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenaicara cara menjaga kelestarian lingkungan.8. Memberi bimbingan dan masukan tentang cara cara administrasi,pembukuan serta pengarsipan TPK.9.

Membantu dan membimbing TPK dalam penyiapan serta proses praaudit.10.Mengumpulkan informasi tentang aspek non tekhnis antara lainpartisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikankepada FK.11.Membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakatdalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat.12. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangandan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.

Bahwa pelaku pelaku program PMPNMPd yang ada didesa yang telah saksilakukan pemberdayaan adalah KPMD, TPK, TPU, Kepala Desa. BPD , RT, RWdan para pemanfaat program dalam hal ini masyarakat; Bahwa tugas Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas ialah Fasilitator Kecamatan(Sdri.

P.43/MenlhkSetjen/2015,disebutkan bahwa :a.Pasal 10 ayat 1 bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama sama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHK) :Pasal 11 ayat 1 bahwa SKSHHK yang digunakan untuk menyertaipengangkutan: Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan IndustriPrimer ; Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariIndustri Primer.Pasal 11 ayat 2 bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menyertai

Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab ataskebenaran dokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim,diangkut atau diterima.1 SKSHHK disertai untuk menyertai pengangkutan :" Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industriprimer;" Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dariindustri primer.#" Nota Angkutan digunakan untuk menyertai :Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2019/PN Ksn Pengangkutan yang kayu bulat/kayu olahan yang berasal dariHutan Hak/Pemegang

P 55 Tahun 2006 tentang Penata UsahaanHasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara yaitu ;Pengangkutan dari Tempat Penimbunan Kayu (PPK) menuju TPK diluar arealperijinan menggunakan Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB).Pengangkutan lanjutan (dari TPK diluar menuju industri).b Setiap pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lahan hak diatur denganPeraturan Menteri Kehutanan No P 33 Tahun 2007 menggunakan SuratKeterangan AsalUsul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yangberasal dari hutan

ratusjuta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;Menyatakan barang bukti berupa : sebagaimana yang terdapat dalam daftarbarang bukti yaitu dari nomor urut 1 s/d. 278, dikembalikan kepada PenuntutUmum untuk dipergunakan dalam perkara lain;Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);Hal. 26 dari 156 halaman Putusan No. 1963 K/PID.SUS/2015Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 80/PID.SUS/TPK

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jakarta Nomor : 04/PID/TPK/2015/PT.DKI. tanggal 07 April 2015 yangamar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.

/2015/PT.DKI tanggal 07 April 2015 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor : 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 18Desember 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiriperkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawahint;Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapatperbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Prof.

tentang Kekuasaan Kehakiman,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon KasasiJaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 04/PID/TPK

/2015/PT.DKI. tanggal 07 AprilHal. 115 dari 156 halaman Putusan No. 1963 K/PID.SUS/20152015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.tanggal 18 Desember 2014 tersebut ;MENGADILI SENDIRI :1.

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum dan Terdakwa / Kuasa Hukum ;- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 50 / Pid.Sus-TPK/2015 / PN Jap tanggal 13 Januari 2016 , yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;1.

14/Pid.Sus-TPK/2016/PT JAP

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal Nomor 31/Pid.Sus-TPK

4/PID.SUS-TPK/2023/PT TJK

MENGADILI

• Menerima permintaan banding dari para pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tertanggal 17 Juni 2019 dan Penasihat Hukum dari para terdakwa tertanggal 17 Juni 2019 ;
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 12 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki atau mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 November 2022 Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai barang bukti nomor urut 145 dalam perkara aquo atau barang bukti uang sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK juta rupiah) harus diserahkan

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 4) 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal kosong. 5) Satu buku Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2013. 6) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2013. 7) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2014. 8) Satu bendel Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 49/KPTS/TIM/2015. 9) Satu bendel Lembar Disposisi lamaran pekerjaan RSUD Wonosari tahun 2015. 10)

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 21) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : 900/2001.B/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Serah Terima Uang Pengelolaan Biaya Umum; 22) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tanggal 22 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD Wonosari. 23) 1 (satu) bendel Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 7 Desember 2015 tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan BLUD

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 31) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.c/2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. 32) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 188.4/98.d/2009 tanggal Maret 2009 tentang Pedoman Pembagian Jasa Kompensasi Pelayanan Askes Rumah

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK 81) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor 003/KPTS/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosar TA. 2016. 82) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur RSUD Wonosari Nomor 002/KPTS/2017 tanggal 17 Januari 2015 tentang Penunjukan PPK RSUD Wonosar TA. 2017. 83) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Wonosari Nomor : 700/946.A/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Tindak Lanjut Hasil Audit SPI. 84) 1 (satu)

9/PID.SUS-TPK/2022/PT YYK

PUTUSANNomor 153/Pid.Sus/2020/PN PkboDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : HERMANSYAH BIN SAPEI;Tempat lahir : Sekayu;Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/8 Agustus 1976;Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Komplek Griya Asri Tpk Blok D.4 No.10Rt.18 Rw.05 Kel. Tanah Mas Kec.

TRI SUJATMOKO; Bahwa saksi bekerja di KPH Surakarta Perum Perhutani sebagai Penguji Madyadan memiliki Kemampuan untuk mengukur dan memberikan tafsiran harga jualkayu; Bahwa prosedurnya jika ingin menebang dan mengangkut kayu adalah dilengkapidengan DAKB Daftar Angkutan kayu bulat) kalau penggangkutan kayu danpembelian dari TPK persartan yang harus dimiliki oleh pembeli adalah FAKB(Faktur Angkutan Kayu Bulat)dilampiri SKSHH ( Surat keterangan sahnya hasilhutan ) dan surat yang diterbitkan dari Perum

BAKUSU tertanggal 13 November 2019 untuk operasional TPK.

SUHARJO tertanggal 19 November 2019 untuk operasional TPK

3/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal

PUTUSANNOMOR : 52 / PID.SUS/TPK/2014/PT.SBY DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGISURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalamperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : Ir H.

SUCIPTO, MBA., dalam putusannyavide Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSurabaya Nomor : 52/Pid.Sus/TPK/2014/PT.SBY telah menetapkan untukmembebani kepada keduanya yaitu saksi Ir. H. SUCIPTO, MBA., dan terdakwaIr. H.

Ulin olahan diWilayah Propinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal 12, ayat (3) danayat (4).e Ahli menerangkan bahwa Menurut Ketentuan yang diatur dalam PermenhutNomor :P.14/MenhutII/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu SebagaimanaYang Terdapat Dalam Pasal 8 dan 10 :1Berdasarkan Keputusan pemberian IPK Sebagaimana dimaksudDalam Pasal 8 Ayat (4) Pemegang IPK Melakukan KegiatanPenebangan, Penyaradan, Pembagian Batang, Pembuatan LHP diTpn, Pemuatan, Pengangkutan dan Pembongkaran di TempatPenimbunan Kayu ( TPK

Hutan, serta Pemanfaatan Hutansebagaimana dimaksud pada Pasal 119 dan Pasal 120.PermenHut, Nomor : P. 55 / MenHut II / 2006, Jo Nomor P. 63 /MenHut II / 2006, Pasal 13 ayat (7), (8) , dan ayat (9).Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor : 188, Tahun 2004,Peredaran Hasil Hutan Kayu ulin Olahan Masyarakat di WilayahPropinsi Kalimantan Tengah, pada Pasal (2), (3) dan (4).Sebagaimana yang diatur dalam Permenhut Nomor : P.55/MenhutII/2006 Pada Pasal 13 Ayat (3), Setiap Pengangkutan KayuBulat Dari TPK

M E N G A D I L I :

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG tanggal 3 Januari 2024 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<

M E N G A D I L I:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ISMIRHAM ADI SAPUTRA, S.IP,.MM bin JAFAR KURDI (alm);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 36/Pid.Sus-TPK

3/PID.SUS-TPK/2024/PT TJK

dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya adalah tentang pertimbangan hukumjudex factie dalam putusan a quo keliru yang menyatakan bahwa tidak ada relevansinyaantara adanya putusan pidana dan penyidikan pidana dalam pekerjaan Tahun Jamak inidengan perkara a quo yang merupakan perkara perdata;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti danmencermati bukti TI7 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pid.B/TPK

/2012/PN.JKT.PST tanggal 27 Agustus 2012atas nama H.Erwin Paman .ST.MM dan Ali Amra, ternyatabukti putusan tersebut tidaklengkap, karena tidak ada lembaran putusan halaman 5 sampai dengan halaman 183putusan Nomor 33/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, sehingga bukti putusan tersebut hanyaberisi identitas para Terdakwa dan amar putusan, oleh karenanya bukti yang tidak lengkaptersebut tidak dapat dipertimbangkan selain itu juga tidak ada bukti yang menyangkutpenyidikan pidana dalam pekerjaan Tahun Jamak, dengan

Bahwa barang berupa kayu tersebut dibeli oleh perusahaan tempatsaksi bekerja pada hari Sabtu tanggal 26 April 2014 sekira pukul 09.00Wib bertempat TPK (Tempat Pengumpulan Kayu) milik Sdr. KUNTOROalamat Margasana Kec. Jatilawang Kab. Banyumas. Bahwa orang yang telah mengangkut kayu untuk dikirim ke perusahaantempat saksi bekerja namun sampai sekarang tidak sampai keperusahaan yaitu terdakwa. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 Sdr.

Bahwa selanjutnya kayu sonokeling dalam bentuk gelondongansebanyak 154 gelondong dengan volume sekitar 22,170 m3 selesaidimuat ke dalam truk sekitar pukul 18.00 wib, Kemudian truk macet ditempat TPK (tempat pengumpulan kayu) milik Sdr. KUNTORO tersebutselama sekitar 3 (tiga) hari. Bahwa terdakwa pada saat mengangkut kayu tersebut menggunakantruk tronton dengan No.Pol : B9480AN, warna kepala truk putin danwarna bak truk hijau.