Ditemukan 875933 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus menurus melitus memotius mentus
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 11-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 24/Pdt.G.S/2020/PN Kdi
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat:
misnawati
Tergugat:
HASRAN
94 — 43
  • PUTUSANNomor 24/Pdt.G.S/2020/PN KdiDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaragugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara:PenggugatNama : MisnawatiTempat/Tanggal Lahir : Sanggula/3 Mei 1985Alamat : Desa sanggula, Kecamatan Moramo Utara,Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi SulawesiTenggaraJenis Kelamin : PerempuanPekerjaan : Mengurus rumah tanggaDalam hal ini memilin
    inmateril sebesar 200 4 (Dua Ratus Persen) tetapi dalam Petitum Penggugatjuga tidak meminta untuk Tergugat membayar gantirugi inmateril sebesar 200 &(Dua Ratus Persen) tersebut, yang membuktikan posita dengan petitumtergugat tidak sinkron (Saling Bertentangan) dan Kabur:Berdasarkan uraian Pointpoint diatas maka beralasan hukum jika Yang MuliaHakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan MENOLAK.setidaktidaknya TIDAK MENERIMA dan menyatakan PENGADILAN NEGERIKENDARI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA
    DAN MEMUTUS GUGATANSEDERHANA DALAM PERKARA INI.Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang telahdicocokkan dengan aslinya, bukti surat mana sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan dan tidak mengajukan Saksi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat telahmengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.6 yang telah dicocokkandengan aslinya, bukti surat mana sebagaimana termuat
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 24-02-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 1724/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 10
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 26-04-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1245/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
  • Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohonmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1245/Pdt.G/2017/PA.Bks2.
    mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kKewenanganPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
    No. 1245/Pdt.G/2017/PA.BksBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telahdipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyatatidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya serta
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PT PADANG Nomor 173/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 13 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : TABARDI Diwakili Oleh : DANIEL JUSARI, S.H, M.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat : YASNI Diwakili Oleh : RUSNALDI AROES
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sijunjung
52 — 50
  • /2019/PN Swl, tanggal 11Agustus 2020, Memori Banding dari Pembanding/Terbanding semulaPenggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan Memori Banding dariPembanding/Terbanding semula Tergugat Kovensi/ Penggugat Rekonvensi,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan MajelisHakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangantersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alin sebagai pertimbanganHalaman 4 dari 10 Hal.Putusan No.173/Pdt/2020/PT.Pdg.Pengadilan Tinggi dalam memutus
    terhadap dalil pokok gugatan Pembandingsemula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telahmemutusnya dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pokokperkara yang menyatakan menolak gugatan penggugat seluruhnya, karenapertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya diambil alihsebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
    telah memutusgugatan dalam rekonpensi tersebut dengan menyatakan gugatan PenggugatDalam Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuipertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutusgugatan rekonpensi tersebut dengan menyatakan gugatan PenggugatRekonpensi tidak dapat diterima, karena pertimbangan tersebut sudah tepatdan benar oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 25-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323 B/Pdt.Sus-Arbt/2019
Tanggal 25 April 2019 — 1. PT PHILIPS INDONESIA, DKK VS Dr. SUMARNI, Sp., RM., selaku Direktur PT Rindu
496 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 323 B/Pdt.SusArbt/2019DEMI KEADILA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:1.PT PHILIPS INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, ArisWinarno, berkedudukan di Phillips Building, Jalan Buncit RayaKavling 99, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Richard Yapsunto, S.H., LL.M., dan kawankawan,Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor HukumArmand Yapsunto Muharamsyah & Partners
    Nomor 323 B/Pdt.SusArbt/2019diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkatterakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksudbanding adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimanadimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999.
    Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah ditentukan secara limitatifyaitu a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelahputusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu, b. setelah putusandiambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengajadisembunyikan pihak lawan, atau c. putusan diambil dari hasil tipu muslihatyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa ,makaJudex Facti/Pengadilan Negeri telah memutus
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 10-12-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 114/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 9 Juni 2015 — HENDRI YULIANSYAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT SENTUL CITY, Tbk., 3. PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk
73 — 57
  • PUTUSANNomor : 114/G/2014/PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa di langsungkan di gedung yang telah di tentukan untuk itu di JalanDiponegoro No.34 Bandung, telah menjatuhnkan putusan antara para pihaksebagai berikut ; 92 == 22 nnn nn nnn nn nnn nnn en nnn nn eeeHENDRI YULIANSYAH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat
    Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor: 114/Pen.MH/2014/PTUNBDG, tertanggal 11 Desember2014 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor: 114/Pen.PP/2014/PTUNBDG, tertanggal 11Desember 2014 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;5.
    Telah membaca, menimbang dan memutus Surat Permohonan dariPemohon Intervensi tertanggal 21 Januari 2015 dan 02 Februari 2015;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 04-07-2019 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 673 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 4 Juli 2019 — ABDUL RAZIK MARDJENGI
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 673 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAmemeriksadimohonkanMAHKAMAH AGUNGperkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangoleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutongdan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:Nama : ABDUL RAZIK MARDJENGI;Tempat Lahir : Sigenti:Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/25 Agustus 1958:Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan: Indonesia;Tempat Tinggal Jalan Yos Sudarso Nomor 46, KelurahanBantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten
    Putusan No. 673 K/Pid.Sus/2019.mengadili serta melampaui batas kewenangan Judex Facti dalammemeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasiPemohon Kasasi 1/Penuntut Umum tidak memenuhi syarat danpersyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 Ayat (1)KUHAP dan karena itu haruslah dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi Il/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan keberatan kasasi Terdakwa yang
    perbedaan penafsiranterhadap sesuatu ketentuan mengenai hal terbuktinya suatu perbuatanyang dilakukan Terdakwa, hal mana merupakan penilaian hasilpembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalampemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kKewenangan Judex Factidalam mengadili perkara a quo; Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan tentangada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan caramengadili serta melampaui batas kewenangan Judex Facti dalammemeriksa dan memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 14-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2874/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 12
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA MANINJAU Perdata Agama
Register : 12-09-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PA MANINJAU Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Min
Tanggal 11 Februari 2014 — PEMOHON melawan TERMOHON
29 — 20
  • Oktober 2013 dantanggal 08 November 2013, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebuttidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damaidan mediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa berhubung permohonan Pemohon berupa komulasi antarapermohonan pengesahan (istbat) nikah dengan permohonan Cerai Talak, makaterlebin dahulu' majelis hakim memeriksa dan memutus
    diputus tanpahadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, makaperdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, danpasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa di samping mengajukan permohonan Cerai Talak,Pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai dasar bagiPemohon untuk mengajukan perceraiannya dengan Termohon, oleh karena itusebelum memeriksa dan memutus
    permohonan cerai talaknya, terlebih dahulumajelis akan memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikahPemohon;Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonanpengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakahpernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratpernikahan;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 18-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 6873/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 10
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kKuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pdt/2016
Tanggal 31 Mei 2016 — TOEPFER INTERNATIONAL- ASIA PTE LTD VS PT BUDI SEMESTA SATRIA DAN PT SUCOFINDO (PERSERO)
149 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 365 K/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:TOEPFER INTERNATIONAL ASIA PTE LTD, sebuah perseroanyang didirkan dan tunduk kepada hukum negara Singapura,berkedudukan di 100 Beach Road # 3101 Shaw Tower, Singapore189702, Bahwa Penggugat mengajukan perubahan alamat Tergugatmenjadi: Toepfer International Asia Pte Ltd, sebuah perseroan yangdidirikan dan tunduk kepada hukum
    Oleh karena itu, GugatanPenggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat atas dasar ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdalam memeriksa dan memutus perkara a quo (kompetensi absolut).
    ;Bahwa berdasarkan halhal yang disampaikan di atas maka Tergugatmohon agar kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa terlebihdahulu mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusatsecara absolut (kompetensi absolut) dalam memeriksa dan memutus perkara aquo sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dankemudian menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;Bahwa terlepas dari pengajuan Eksepsi Kompetensi
    perkara perdata aquo, Majelis Hakim Pengadilan TinggiJakarta justru menerima permohonan banding Termohon Kasasi danmemutus bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara perdata a quo.
    Bukankah berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal11 UU Nomor 30/1999 telah jelas diatur bahwa Pengadilan Negeri harusmenyatakan dirinya tidak berwenang untuk memutus perkara di antarapihak yang terikat dalam suatu perjanjian arbitrase?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3162K/Pdt/2012
Tanggal 18 Juli 2013 — SIONDY RACHMAN OEI, SE vs OEI AN SENG, dk
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu JudexFactidalam memutus perkara a quo telah salah menerapkan dan/ataumelanggar hukum yang berlaku, maka putusan Judex Factiin casu harusdibatalkan pada tingkat kasasi;IV. Judex Factitelahsalahmenerapkanataumelanggarhukumyang berlaku;Hal. 15 dari 50 hal. Put.
    Putusanyang dijatuhkan dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) Karena tidak mempertimbangkan secara seksama faktayang ditemukan dalam persidangan; Putusan MA Nomor 698 K/sip/1969 Penolakan terhadap suatu petitumgugatan harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum itu ditolak;Oleh karena Judex Factidalam memutus Perkara a quo (perkara Nomor78/Pdt.G/2011/PN Mks) hanya memeriksa dan memutus sebagian saja danmengabaikan gugatan selebihnya yakni Petitum gugatan Intervensi point
    ,tanggal 13 Desember 2011 adalah putusan yang kurang pertimbanganhukumnya (onvoldoende gemotiveerd).maka putusan Judex Facti dalamperkara a quo demi hukum harus dibatalkan dalam tingkat kasasi;Judex Factitelah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.Bahwa Judex Factidalam memeriksa dan memutus perkara a quo telahmelanggar hukum karena mengabaikan asasaudiet alteram partem.
    Putusanyang dijatuhnkan dianggap tidak cukup pertimbangan (onvoldoendegemotiveerd) Karena tidak mempertimbangkan secara seksama faktayang ditemukan dalam persidangan; Putusan MA Nomor 698 K/sip/1969 Penolakan terhadap suatu petitumgugatan harus disertai pertimbangan yang jelas kenapa petitum ituditolak;Oleh karena Judex Factidalam memutus Perkara a quo (perkara Nomor78/Pdt.G/2011/PN Mks) hanya memeriksa dan memutus sebagian saja danmengabaikan gugatan selebihnya yakni Petitum gugatan Konvensi point
    Judex Facti Telah Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum YangBerlaku;Bahwa Judex Factidalam memeriksa dan memutus perkara a quo telahmelanggar hukum karena mengabaikan asasaudi et alteram partem. Karenain casu pertimbangan hukum putusan Judex Factidalam perkara a quohanya mempertimbangkan alat bukti dari Penggugat Konvensi (bukti P2;Vide, putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor78/Pdt.G/2011/PN Mks.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-06-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 348/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 24 Agustus 2015 — JULITA INDRAWATI SURYADI VS STEMCORD PTE, LTD SINGAPORE, DKK;
90 — 76
  • intinya dalam perjanjianyang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat diaturklausula arbitrase, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatanmenyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka selanjutnya pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh MajelisHakim tingkat banding dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan putusanMajelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili dan memutus
    ,tanggal 03 Juli 2015 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding,putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itujuga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh paraHakim Anggota dan dihadiri: NY. BETTY HARTATI, MH., Panitera PenggantiPengadilan Tinggi Jakarta , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yangberperkara. HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS,1. JOHANES SUHADI, SH.,, H.M. MASUD HALIM, SH.MHum2.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 247/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : SUNARI Diwakili Oleh : SITI NURHAYATI,S.H,.M.H
Terbanding/Tergugat : PT Bank Perkreditan Rakyat DELTA ARTHA PANGGUNG Kantor Pusat Banyuwangi
32 — 14
  • Setelan membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor247/PEN.PDT/2021/PT SBY, tanggal 23 Maret 2021, tentangpenunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 Maret 2021Nomor 247/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti,untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam mengadiliperkara tersebut di atas;3.
    /2020/PNByw serta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, MajelisHakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepatdan benar menurut hukum, yaitu bahwa perkara Pengadilan NegeriBanyuwangi tanggal 18 Februari 2021 Nomor : 148/Pdt.Bth/2020/PN Bywadalah nebis in idem sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dandijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri olen Majelis Hakim PengadilanTinggi dalam memutus
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 10-05-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 410/Pid.B/ 2013/PN.Bkn
Tanggal 22 Januari 2014 — GAMMA LAFAL Als ANGGI Bin MUDAFAR HASAN
27 — 9
  • berikutdalam perkara Terdakwa:Nama LengkapTempat Lahir diUmur / Tanggal LahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanGAMMA LAFAL Als ANGGI Bin MUDAFARHASANLintau (Sumatera Barat)30 Tahun / 14 April 1983LakilakiIndonesiaDusun II Rimbo Panjang Desa Rimbo PanjangKecamatan Tambang Kabupaten KamparIslamWiraswastaTerdakwa tidak dilakukan penahanan;Pengadilan Negeri tersebut;e Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus
    hukum dan tertib administrasi HakimKetua Majelis telah menetapkan hari persidangan yaitu pada tanggal 25 Desember 2013, 08Januari 2014, 15 Januari 2014 Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan Terdakwa kemukapersidangan dan pengunduran persidangan tanggal 22 Januari 2014 Penuntut Umummengatakan bahwa Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undangundang No.4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dalam memeriksa, mengadildan memutus
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 17-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 16-02-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 269/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 19 Januari 2017 — B. ARITONANG;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 2. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
44 — 32
  • PENETAPANNOMOR : 269/G/2016/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor269/G/2016/PTUNJKT ;Membaca1.Surat Gugatan tertanggal 7 November 2016, yang diterimadan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada tanggal 17 November 2016, denganRegister Perkara Nomor : 269/G/2016/PTUNJKT, dalamperkara antara :Nama : B.ARITONANGKewarganegaraan :
    Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 269/PENMH/2016/PTUNJKT, tanggal 8November 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini ;4. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 269/G/2016/PTUNJKT, tanggal 8 November 2016,Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;Hal 2 dari 6 Penetapan No. 269/G/2016/PTUNJKTMenimbang.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 13-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 95/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 14 Desember 2017 — Penggugat:
AGUSSALIM HUSAIN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
109 — 52
  • DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Kami Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yangmemeriksa, memutus dan rnenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah rnenjatuhkan Penetapan dalam perkaraantara:AGUSSALIM HUSAIN, SE., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Toddopuli Raya Ruko Blok F3 Nomor : 1315 Kelurahan Paropo Kecamatan PanakukkangKota Makassar; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masingmasing
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14Nopember 2017 Nomor : 95/PEN/G/2017/P.TUN.Mks, tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut: . Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 14Nopember 2017 Nomor : 95/PEN/G/2017/P.TUN.Mks, tentang PenunjukanPanitera Pengganti untuk mendamping Majelis Hakim tersebut: .
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Kepegawaian
Register : 04-02-2014 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 02-06-2014
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 11/G/2014/PTUN.Mks
Tanggal 3 April 2014 — ACHMAD SUGIANTO,SE Melawan GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN
68 — 23
  • DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA Kami Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar yang memeriksa, memutus dan rnenyelesaikanSengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah rnenjatuhkan Penetapan dalam perkaraantara:ACHMAD SUGIANTO,SE., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bone,bertempat tinggal di Jalan Sungai Musi RT.004/RW.008 Desa Tanete Riatang, KecamatanTanete Riatang KabupatenBone J torr terre nnn nnn nn naan none ener ennnnnncnnnnsdalam
    Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal 05 Februari 2014 Nomor : 11/PEN/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakimuntuk memeriksa dan memutus perkara tersebut:3. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar tanggal O05 Februari 2014 Nomor : 11/PEN/G/2014/P.TUN.Mks, tentang Penunjukan PaniteraPengganti untuk menangani perkara tersebut:4.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 01-09-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 464/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 21 September 2021 — Pembanding/Penggugat : RAQUEL KATIE LARKIN
Terbanding/Tergugat : YEREMIA OKTAVIANUS LIKUMAHWA
2229 — 1673
  • tanggal 22 Juni 2021 adalah dalam tenggang waktu dan menurut tatacara atau persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telan memeriksa sertamencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor : NOMOR PERKARA diucapkan padatanggal 8 Juni 2021;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi membenarkan alasanalasandan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus
    dengan Terbanding sebagaisuami isteri selalu bertengkar atau cekcok terus menerus, dengan demikianPutusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan keadaan serta alasanalasan hukum yang menjadi dasar Putusan;Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 464/PDT/2021/PT BDGMenimbang, bahwa oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumPengadilan Negeri telah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambilalin pertimbanganpertimbangan hukum tersebut dan dijadikan dasar hukumpertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-07-2013 — Putus : 02-09-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 125/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 2 September 2013 — SUROSO, BcHk vs LURAH DESA CANDEN
52 — 13
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 125/PEN/2013/PT.TUN.SBY. tanggal 23 Juli 2013 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus danMENVSEIESEIKAN SENGKEIA, INI n~nn== nnn nnn nnn nen2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 12/G/2012/PTUN.YK tanggal 22 April 2013 ;3.
    dalam sengketa ini ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti denganseksama berkas perkara tersebut antara lain putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Yogyakarta Nomor : 12/G/2012/PTUN.YK tanggal 22 April 2013termasuk Memori Banding beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sudahtepat dan benar oleh karenanya diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiridalam memutus