Ditemukan 23750 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-12-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 485/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 11 Desember 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 1
10 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128,yang diambil alih sebagai pendapat majelis:docladl b guste pI le ply a pat Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengankemaslahatan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidangperkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah
Register : 22-03-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 20-04-2021
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Wsp Tanggal 20 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
21 — 7
21 — 7
Hal ini sejalan dengan tujuan syariat islam (magashid al syanah) yaitumemelihara jiwa dan nasab atau keturunan (hifdz al nas/):Menimbang, bahwa Qaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wan Nadzahirhalaman 128 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti beralasanmenurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim
Register : 30-06-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 07-11-2015
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 204/Pdt.P/2015/PA.TA Tanggal 27 Juli 2015 — Pemohon
14 — 3
14 — 3
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :toclesll b gis tis pI le pL 6 pesArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemasilahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikandalildalil permohonannya, karena itu. permohonan Pemohonpatut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PA KEBUMEN Nomor 633/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 24 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
* i od L 1 e ~Salinan Penetapan Nomor 0633/Pdt.P/2018/PA.KbmHalaman 7 dari 9 halamanArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannyaMenimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan nama dantempat tanggal lahir Pemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhipasal 34 Peraturan Menteri Agama RI.
Register : 25-04-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 0255/Pdt.P/2019/PA.TL Tanggal 14 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
6 — 1
6 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzairhalaman128ELnXpU+ EurY EviRU zeni PYi> ORXArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan ;Menimbang, bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dengancalon isterinya tidak ada halangan menurut ketentuan syari maupunperaturan perundangundangan yang berlaku dan dapat dibenarkanmenurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohonmengajukan dispensasi kawin terhadap
Register : 31-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 13-07-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 556/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentangPerubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, sertaSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal inisesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83yang berbunyi :Sowuckl bau Ae ol a ale A paiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 03-08-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA BREBES Nomor 413/Pdt.P/2021/PA.Bbs Tanggal 12 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fighdalam Kitab Asybahi Wannadloir yang kemudian diambil alin sebagai pendapatHakim sebagai berikut :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya ;Menimbang, bahwa terhadap alatalat bukti yang tidak dipertimbangkandalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, makaberdasarkan
Register : 01-09-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PA BATULICIN Nomor 199/Pdt.P/2015/PA.Blcn Tanggal 14 September 2015 —
13 — 7
13 — 7
Pasal 16 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fighdalam kitab Al/Asybah Wan Nadhoir, halaman 128 yang berbunyi sebagaiberikut :arbooll lagiia ac ll le alas poiArtinya :"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pegawai
Register : 23-10-2017 — Putus : 13-11-2017 — Upload : 09-12-2017
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 337/Pdt.P/2017/PA.TA Tanggal 13 Nopember 2017 — Pemohon I, II
15 — 0
15 — 0
merubahstatus dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Il dalam suatu perkawinan,serta tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II menjaditidak sah atau harus dibatalkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 34 PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukumyang tercantum dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128, yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:dates b gis die ll cle abe) Ca puntPemenntah mengurus rakyatnya
Register : 29-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA PONOROGO Nomor 502/Pdt.P/2019/PA.PO Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
Penetapan No. 0021/Pdt.P/2019/PA.Potelah dilakukan oleh para Pemohon selaku orang tua calon mempelaiperempuan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangantersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohonuntuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar maslahah dan manfatnyadari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83 :Jetiolls ba gi duc yl de ale 4 yaaPelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengankemaslahatan.Menimbang
Register : 17-04-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 298/Pdt.P/2018/PA.Kbm Tanggal 2 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
11 — 20
11 — 20
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syar dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :SowuckL baw Ae ol a ale naArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon
Register : 13-03-2013 — Putus : 10-04-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PA PATI Nomor 0046/Pdt.P/2013/PA.Pt. Tanggal 10 April 2013 — SSaSbW
7 — 0
7 — 0
dengan ikatan perkawinan akan mengakibatkan mafsadat bagikeduanya dan menurut ajaran agama Islam mafsadat itu harus dihilangkan sesuai dengankaidah fiqghiyah yang berbunyi: J) 5g yaaaArtinya : Kemadharatan itu harus dihilangkanMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneguhkan pendapatnya dengan dalilsyari sebagaimana tersebut dalam Kitab AlAsybah Wan Nadhoir halaman 83 yangberbuny1: == = 22 ne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnAaliaally be gie duc I gle aley) Ci patiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 02-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA JOMBANG Nomor 280/Pdt.P/2019/PA.Jbg Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
13 — 4
Penetapan No.280/Pat.P/2019 /PA.Jbg.Hatnoalls be gis due hl ke ploy Go yaaArtinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cukupberalasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2 permohonanPemohon
Register : 31-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 05-09-2017
Putusan PA KEBUMEN Nomor 477/Pdt.P/2017/PA.Kbm Tanggal 21 Agustus 2017 — Pemohon
10 — 0
10 — 0
Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah,serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, halini sesuai pula dengan dalil syari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman83 yang berbunyi :Jowuakl bau AF a ale 2 naiArtinya: Pemerintah dalam =mengurus~ rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Register : 02-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA BANGIL Nomor 107/Pdt.P/2018/PA.Bgl Tanggal 20 September 2018 — PEMOHON I, PEMOHON II
18 — 6
18 — 6
Bol.mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetangahkan kaidah hukumyang berbunyi:datinall L gic dF pl) te als UG praArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun
Register : 08-12-2017 — Putus : 09-01-2018 — Upload : 15-12-2018
Putusan PA PURWODADI Nomor 305/Pdt.P/2017/PA.Pwd Tanggal 9 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
7 — 0
7 — 0
Penetapan No.0305/Pdt.P/2017/PA.Pwd.Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 16 Ayat (1) UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004, maka Majelis Hakim sependapat dengan tabirdalam kitab Al Asybah wa al Nadzoir : 128 sebagai berikut ;arbadl bois aus Jl ale ploy 8 paiArtinya: Kebijakan Pemerintah (Hakim) terhadap rakyatnya hendaknya selaluberorientasi pada kemaslahatan rakyat;Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikanKaidah Ushul Figh yang berbunyi : bacd! le yo Wel awlaod!
Register : 09-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 393/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 30 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
8 — 1
8 — 1
Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 22-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 187/Pdt.P/2015/PA.Mr Tanggal 21 Oktober 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 1
12 — 1
dari hal 13 Penetapan Nomor 0187/Pdt.P/2015/PA.Mrperundangundangan yang berlaku bahkan dipandang mashlahatnya lebihbesar daripada madhorotnya agar keduanya menjadi suami istri yang sahdan terhindar dari perobuatan terlarang (zina)yang terus menerus sertaanak yang dikandungnya mempunyai status yang jelas , sesuai qoidahfigqhiyah yang berbunyi :Cellcrall Gila (glo aaa suildall js Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mengambilkemashlahatan;fue a ule ol ll led i pb slob Pemerintah mengurus rakyatnya
Register : 28-08-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 259/Pdt.P/2018/PA.TA Tanggal 4 Oktober 2018 — Pemohon
12 — 2
12 — 2
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
Register : 10-04-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 157/Pdt.P/2019/PA.TA Tanggal 23 April 2019 — Pemohon melawan Termohon
9 — 1
9 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang