EKSEPSI SUBJECTUM LITIS : ORANG 7 PIHAK YANG DITARIKSEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP> Bahwa sesuai yurisprudensi sebagaimana diputus dalam PutusanMahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974bahwa : Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya,dengan pengertian masih terdapat orangorang/badan hukumlain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, makagugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. ;> Bahwa mengingat obyek dari perkara ini terkait pengalihan piutang,maka pihak yang

(vide Yurisprudensi MARI Nomor 582K/Sip/1973 tanggal 18121975).Bahwa berdasarkan halhal yang telah TERLAWAN II uraikan di atas,maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima EksepsiTERLAWAN II dan menyatakan bahwa gugatan perlawanan PELAWANditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima NO (NietOntvenkelijkeverklaard).Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.plw/2018/PN MigB.

Sebagaimana dalamYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 151/K/sip/1975tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan Agar tidak cacat hukum yaitukurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadipihak dan menandatangani harus ikut ditarik sebagai Tergugat.Apabila melihat uraian dalildalil Pelawan dalam positanya, Pelawan tidakmemasukkan Notaris Sulasiyah Amini, SH.

/1971 tanggal 7 Juli 1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1529K/Pdt/2001, tanggal 29 September 2003).Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, syarat mutlakuntuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanyaperselisinan hukum antara kedua pihak (Vide putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No.4K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958).Bahwa fakta hukumnya gugatan a quo diajukan ke Pengadilan NegeriMalang tanggal 29 Juni 2018 terkait adanya upaya eksekusipengosongan yang diajukan oleh

Nomor :821K/Sip/1974 dan yurisprudensi MARI Nomor 1230K/Sip/1980 tanggal 29Maret 1982.14. Bahwa perlu Terlawan IV jelaskan pembeli lelang adalah pembeli beritikadbaik dengan alasan alasan :a. Pembeli lelang melaksanakan semua ketentuan yang sehubungandengan pelaksanaan lelang.b. Pembeli lelang bertindak dengan prinsip kehatihatian, melakukanpenelitian secara seksama atas syaratsyarat penjual lelang.c.

Selanjutnya juga ditetapkan pada Yurisprudensi tetap MahkamahAgung Nomor: 216K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975, Yurisprudensitetap Mahkamah Agung Nomor: 1424K/Sip/1975 tertanggal 6 Juni 1976,dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor: 878K/Sip/1977tertanggal 19 Juni 1979 pada dasarnya menyatakan bahwa Gugatantidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakansebagai pihak dalam Gugatan.Bahwa sebagaimana yang diuraikan di dalam Putusan danYurisprudensi di atas, maka Gugatan Aquo

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:177 K/Sip/1976;b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1149 K/Sip/1975.4. Selanjutnya sebagaimana juga telah dijelaskan di dalamPasal 8 Reglemen Acara Perdata (Reglement op deRechtsvordering/RV).

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28Oktober 1970 menyatakan:"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perinciankerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanitu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karenatuntutan tersebut adalah tidak jelasAidak sempurna."Hal 48 Putusan No. 733/PDT/2020/PT.DKIb.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3September 1979 menyatakan:"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapatditerima karena tidak mengadakan perincian mengenaikerugiankerugian yang dituntut.c.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19K/Sip/1983 menyatakan:"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belumdiperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harusdinyatakan tidak dapat diterimaBerdasarkan kutipankutipan dari YurisprudensiYurisprudensi tersebut,dapat disimpulkan bahwa gugatan yang tidak merincikan permintaanganti ruginya tidak dapat diterima.

Putusan MahkamahAgung RI Nomor 702 K/Sip/1981 tanggal 16 April 1981 Jo. Putusan PeninjauanKembali Mahkamah Agung RI.

PutusanMahkamah Agung RI Nomor 702 K/Sip/1981 tanggal 16 April 1981 Jo.Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI.

Knususnya Pasal 163 s.d. 165 H.I.R.)Yursprudensi MARI Nomor 701.K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1976, yangmenetapkan :Hal. 20 dari 58 hal. Put.

Nomor 702.K /Sip/ 1977, jo. Nomor 233.PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Nomor 183 /Pdt.G/1995/PN JKT.BAR tanggal 06 Juli 1996, dengan perkaraNomor 185/Pdt.G/2005/PN JKT.BAR tanggal 06 Juli 1995 ; Bahwa Putusan Nomor 100/ 1973 G jo. Nomor 44/1976/PT.DKI.jo Nomor702 K/Sip/1977 Jo.

Yurisprudensi MARI Nomor 701 K/ Sip/1974 tertanggal 1 April 1976,yang menetapkan : suratsurat bukti yang terdiri dari Fotocopi adalahtidak sah ;4.

perkara inidiputus oleh Pengadilan sampai Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat IIImelaksanakan isi putusan dalam perkara ini.Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentikdan dikarenakan urgensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180HIR sudah seharusnya apabila putusan di dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasimaupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad).Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah agung RI No. 684/K/Sip

cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertamamempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambilpelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.Bahwa sebagai tindak lanjut dengan tidak diindahkannya Somasikesatu hingga Somasi ketiga sebagaimana yang tertulis pada pointHalaman 18 dari 68 putusan No. 411/PDT/2020/PT BDG6 butir 5 yang telah disampaikan oleh Tergugat , hal ini jugadiperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 186K/Sip

Bahwa pendapat di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1075 K/Sip/1982 tanggal 18 Desember 1982, yang memuat pertimbangan:...karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidakdapat diterima.5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian antaraposita dan petitum gugatan Penggugat karena formulasi gugatan yangdiajukan oleh Penggugat tidak jelas.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RINo. 307 K/Sip/1976, tg! 7 Desember 1976, antara lain menyatakan:a. Uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untukmembayar uang;b. Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakandengan eksekusi riil.Bahwa tuntutan ganti rugi dan dwangsom tersebut selain sangat mengadaada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali.

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam PutusanMahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tgl 7Desember 1976, antara lain menyatakan:a. Uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadaptindakan untuk membayar uang;b.

2731975, No.216 K/Sip/1974 dan Putusan Mahkamah Agung : tgl11111975, No.1078 K/Sip/1972. Gugatan haruslah dinyatakan ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima.E. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL). Bahwa selain itu, para tergugat berpendapat kalau gugatan yang diajukanoleh Penggugat mengandung cacat karena gugatan penggugat kabur(Obscuur libel).

/1974 danPutusan Mahkamah Agung : tgl 11111975, No.1078 K/Sip/1972.

Yang dimaksud dengan perubahan posita ataupenyimpangan dari posita perubahan itu). mengakibatkan terjadinyapenggantian posita dari semula menjadi posita baru atau posita lain,misalnya posita jual beli, diubah menjadi sewamenyewa atau hibah, videYurisprudensi Mahkamah Agung RI, No.226 K/Sip/1973, tanggal 27November 1975..

Hal ini sesuai denganYurisprudensi MA RI No.496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 ;DALAM REKONVENSI1. Bahwa dalildalil yang telah dikemukakan dalam konpensi, eksepsi danpokok perkara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan juga digunakankembali dalam rekonpensi.2.

/1955 Tgl.1011957, No.329 K/Sip/1957Tgl.2491957, No.361 K/Sip/1958 Tgl.26111958 dan No.70 K/Sip/1959Tgl.731959.

Hal tersebut sejalandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/1970, tanggal 17April 1971, menyatakan:Posita (fundamentum petendi) tidak menjalaskan dasar hukum(rechtsgrond) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Lebih lanjut lagi, menurut pendapat M.

rugi secara seketikadan sekaligus kepada Penggugat, yang terdiri dari:Dimana terhadap kewajibankewayjiban ini jika tidak dibayar secarasukarela, maka terhadap jaminan yang telah diletakkan disitasebagaimana dalam putusan ini akan dilakukan EKSEKUSI LELANGsebagai bagian dari pembayaran kerugian di atasSehubungan dengan uraian tersebut di atas mohon agar Majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili Gugatan a guo dapat mempertimbangkanYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor: 1075K/Sip

/1982 tanggal 8 Desember 1982, yang kaidah hukumnya berbunyisebagai berikut:Karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidakdapat diterima;Bahwa keputusan posita (fundementum petendi) harus konsisten denganpetitum, tampak dalam Putusan MARI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei1975, dengan kaidah hukum yang pada intinya sebagai berikut:Terlepas dari keberatankeberatan yang diajukan oleh pemohonkasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalildalil gugatan (posita),permohonan kasasi dapat

Hal ini telah menjadi pendirian MARI dan menjadi Yurisprudensi TetapMARI Nomor: 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, dengan kaidahhukum sebagai berikut:Suatu Gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut HukumAcara Perdata, antara petitum dengan posita (fundementum Petendi)harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum(tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundementum petendi yangdiuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan denganHalaman 17 dari 59 Hal

Putusan MARI, tanggal 13 Mei 1975, No. 151 K/Sip/1972;Putusan MARI, tanggal 9 Desember 1975, No. 427 K/Sip/1972;Putusan MARI, tanggal 11 November 1975, No. 1078 K/Sip/1972;Putusan MARI, tanggal 4 Oktober 1972, No. 938 K/Sip/1971;Putusan MARI, tanggal 23 Maret 1982, No. 2483 K/Sip/1980;Putusan MARI, tanggal 19 Juli 1985, No. 546 K/Pdt/1984;g. Putusan MARI, tanggal 11 Juni 1985, No. 400 K/Pdt/1984;19.

I Nomor 1421 K / Sip/ 1975 tanggal 8 Juni1976 yang menyatakan:Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahanformil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belumdigugat.Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 480K/Sip/1973 tanggal 2 Juli1974, menegaskan:dengan adanya gugatan kurang pihak ini maka ugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvakelijk Verklaard );Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 365 K/Pdt/1984 Tanggal 31Agustus 1985 menegaskan:gugatan harus menggugat

Bahwa Penggugat tidak dengan terang dan tegas menyebutkan batasbatas tanah yang menjadi objek perkara, batas timur, batas barat, batasutara, dan batas selatan sehingga Gugatan Penggugat dikualifikasikansebagai gugatan obscuur libel hal mana sesuai dengan Yurisprudensi TetapMahkamah Agung RI terdapat dalam: Putusan Mahkahmah Agung RI No: 81 K/Sip/1971 Tanggal 9 Juli 1973karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batasbatas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;Putusan

Mahkahmah Agung RI No: 1149 K/Sip/1975 Tanggal 17 April1979 yang kaedah hukumnya menyatakan Bahwa dalam surat gugatantidak disebutkan dengan jelas letak / batas batas tanah sengketa,gugatan tidak dapat diterima;Doktrin hukum yang dikemukakan Achmad Fauzan, SH LLM danSuhartanto, SH dalam Teknik Menysun Gugatan Perdata di PengadilanNegeri Penerbit CV Yrama Widya Bandung Cetakan Kedua, Februari2007 Halaman 15 16 apabila gugatan menyangkut tanah maka harusdilengkapi informasi tentang batas batas tanah

Apalagi kalau secaraprinsipil dan substansial keseluruhan petitum tidak sejalan dengan positagugatan dinyatakan tidak dapat diterima pendapat tersebut dipertegasdengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No:492K/Sip/1970;DALAM POKOK PERKARA1.

Kemudian putusan Mahkamah Agung Nomor1149K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa dalam suratgugatan tidak jelas disebutkan dengan jelas letak batasbatas tanah sengketa,gugatan tidak dapat diterima.3.

Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016bersifat contan, sedangkan pendaftaran menurut Undangundang PokokAgraria dan Peraturan Pelaksanaanya bersifat administratif;Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/SIP/1975, tanggal18 September 1975 perihal Register Tanah, yaitu mengingat stelselnegatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia,maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register tanah bukanlahabsolut menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidakabsahannya dapatdibuktikan pihak

/1977 (tentangpembuktian yang diajukan dalam persidangan) yaitu: Pengadilan telahmenerapkan hukum acara yang salah sebab kesimpulankesimpulan yangdiambil oleh Pengadilan tersebut tidak berdasarkan kepada isi pembuktianpembuktian yang diajukan dalam persidangan; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18101972 tentang huhungan antara putusan dengan pertimbangan hukum)yaitu.

Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016Bahwa mengenai hal dipertimbangkannya kurun waktu lebih dari 72 tahuntidak pernah ada mempermasalahkannya itu, sebagaimana terurai di atasadalah juga keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung RI Nomor 457 K/Sip/1974 yaitu lampau waktu saja tidakmenyebabkan hapusnya sesuatu hak;Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194/Sip/1975 yaitu hak ataswarisan tidak hilang akibat lampaunya waktu saja;Bahwa dengan dijadikannya pertimbangan hukum Majelis Hakim TinggiAgama

Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukum PengadilanTinggi Agama Mataram halaman 34 baris ke1 secara keliru telahmenyatakan bahwa: "Maka orang atau nama orang yang tertulis dalamBuku Letter C Klasiran Tahun 19411950 adalah pemilik yang sah atastanah tersebut, dst...nya;Sebab pertimbangan hukum tersebut adalah sangat tidak bersesuaian danbertentangan dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan

Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016Keadilan dan Hukum yang berlaku (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRI Nomor 319 K/Sip/1969 dan Nomor 4 K/Sip/1983 tanggal 5 Juli 1983);PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelahmembaca/memerhatikan dan meneliti putusan Judex Juris dan putusan JudexFacti (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram)dihubungkan

. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003menyatakan bahwa : .. karena gugatan ganti rugi tidak diperinci,maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima.Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2020/PN BtlDisamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakanibahwa : *... Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidakdisertai dengan bukti harus ditolak.

Hal mana, terhadap permohonan gantirugi dimaksud bersifat umum.Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.:19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : ...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugitersebut harus dinyatakan tidak dapat diterma.

Oleh karenanya, berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003menyatakan bahwa : .. karena gugatan ganti rugi tidak diperinci,maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditenma.Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakanfibahwa : ... Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidakdisertai dengan bukti harus ditolak.

Oleh karenanya, berdasarkan PutusanMahkamah Agung No. :19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003menyatakan bahwa : .. karena gugatan ganti rugi tidak diperinci,maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapatditenma.Disamping itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakanibahwa : ... Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidakdisertai dengan bukti harus ditolak.

Hal mana, terhadap permohonan ganti rugi dimaksudbersifat umum.Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.:19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa : ...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugitersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Disamping itu,berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. :556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa : ...

Nomor : 880 K/Sip/1970;Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1715 K/PDT/1983;Putusan Maahakamah Agung R.I.Nomor 962.K/PDT/1995 tanggal 17Desember 1995;5.

Putusan Maahakamah Agung R.I.Nomor 343.K/Sip/1975 tanggal 17Pebruari 1977;Dengan kaidah hukumnya penggabungan perkara hanya dapat dibenarkanPo he =terhadap gugatan yang ada hubungan yang erat satu sama lainya.Selain itu pula terdapat doktrin hukum atas larangan gugatan perbuatanyang tidak ada hubungan sama sekali dan oleh pihak yang berbeda jugaditulis oleh para ahli hukum seperti dikutip sebagai berikut :Prof. DR. R.

KPGkurang cermat dalam menerapkan hukum dan juga kurang cermat dalammencermati dan/atau mendengar keterangan saksisaksi yang diajukan olehPembanding / Penggugat serta kurang cermat pula dalam mencermati alat buktisurat yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat adalah sebagai berikut :Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang bertentangandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (Hukum) atau Salah dalam menerapkanhukum.1.Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2471 K / Sip

/1968,tanggal 12 Juli 1968 yang membuat pertimbangan bahwa, JualBeli Tanah yangdilakukan dengan terangterangan dimuka Pejabat Desa adalah sah, bahkanYurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126K/Sip/1976, tanggal 4 April 1978 menegaskan untuk sahnya JualBeli Tanah tidakmutlak harus dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT, Akta Pejabattersebut hanya merupakan salah satu alat bukti adanya JualBeli tanah;Putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Sip/1976, tanggal 4 April 1978

Nomor 305/Sip/1971, Tanggal 16Juli 1971 telah memberi pertimbangan yang pada pokoknya bahwa adalah hak dariPenggugat untuk menentukan siapasiapa yang dijadikan atau yang ditarik sebagaipihak dalam perkara.

., dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 647K/Sip/1973 juga mengatakan, ada atau tidaknya asas n e bis in idemdalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja,terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentuoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,penegasan tersebut sama dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1973;Bahwa ternyata didalam perkara a quo apabila diperhatikan dandicermati unsurunsur yang melekat di dalam perkara perdata

tanggal 16Mei 1979;c) Sertipikat Hak Milik Nomor: 213/Tuah Karya;d) Tanah seluas + 69 x 10 meter = 690 M2;e) Penitipan Ganti Kerugian (konsinyasi) di Pengadilan NegeriPekanbaru;Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.PBRf) Bangunan semi permanen sebanyak 5 (lima) unit; Bahwa menurut kami objek gugatan tersebut kabur dikarenakanPenggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang objekyang dimaksud tersebut, sehingga berdasarkan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI No. 556 K/Sip

; Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga tidak menjelaskanrangkaian perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum,mengingat demikian luasnya kKewenangan yang dimiliki Tergugat 1,dan bagaimana cara Tergugat menjalankan kewenangan telahdiatur di dalam Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 9 Tahun2015 tentang Pemerintahan Daerah; Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.492/K/Sip

gugatan Penggugat adalah dari hasilpengukuran Penggugat sendiriyaitu tanah yang terkena proyekpelebaran Jalan Subrantas seluas + 69 x 10 meter= 690 M2, yangternyata baik di dalam Posita maupun Petitum tidak ada satukalimatpbun menyebutkan batasbatas sempadan, Utara, Selatan,Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.PBRBarat dan Timur dari pada tanah ukuran seluas + 69 x 10 meter = 690M2 yang dimaksudkan oleh Penggugat, maka sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 Iv/Sip

Haltersebut perlu diperjelas dan dipertegas untuk mengetahui letak Objek Gugatantanah secara pasti;Bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas dasar Gugatan yangtidak sempurna, atau setidaktidaknya apa yang dituntut kurang jelas, bahwaHalaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.PBR"Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 565K/SIP/1973 tertanggal 21Agustus 1974" menyebutkan "karena dasar Gugatan tidak jelas dan sempurnamaka Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapatditerimaNiet

Dalam hukumacara yang telah baku dan telah menjadi Yurisprudensi tetap, jelas dantegas di katakan gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi haruslah diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya vide YurisprudensiMahkamah Agung tanggal 23 Juni 1976 Nomor 1112 K/Sip/1976 denganancaman, gugatan mengenai harta pusaka tinggi yang tidak diajukan olehMamak Kepala Waris haruslah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (NO) videYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni Nomor 1720 K/Sip/1975;Bahwa dalam perkara

Gugatan Kabur.Bahwa gugatan Penggugat menurut hemat TergugatTergugat Kabursehingganya berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal23 April 1973 Nomor 1045 K/Sip/1971 hal ini di dasarkan kepada faktahukum:a.

Putusan Nomor 2258 K/Pdt/2012yang berlaku dalam hal ini Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12Desember 1970 Nomor 211 K/Sip/1970 yang mengatakan gugatan haruslahdinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebagiandari harta sengketa tidak ikut digugat.

Itu artinya putusan Hakim tingkatpertama tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku videYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Desember 1970 Nomor 211K/Sip/1970 yang mengatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima, jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari tanah sengketatidak digugat. Dengan di batalkannya putusan hakim tingkat pertamatersebut berarti Pengadilan Tinggi Padang salah menerapkan hukum acara,sehingganya haruslah dibatalkan;.

Jangankan tidak menyebutkan batasbatas objekperkara, jika dalam suatu gugatan yang keliru saja menyebutkan batasbatasnya, maka berakibat hukum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapatditerima vide Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Pebruari 1972Nomor 993 K/Sip/1971 yang mengatakan bila harta sengketa dalam suratgugatan sesudah dilakukan pemeriksaan setempat ternyata terdapatkekeliruan baik mengenai batasbatas atau jumlah piringnya maka gugatandinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Penggugat dalam positanya tidak menjelaskan ataumengungkapkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan olehTergugat, sehingga rangkaian perbuatan hukum/peristiwa hukum yangdidalilkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas/kabur dan tidak sempurna ;Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :No. 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, menyatakan : karena tidak sesuaidalildalil gugatan, maka gugatan tidak dapat diterima ;No. 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, menyatakan

Yurisprudensi MARI No. 932K/Sip/1973 tanggal 12 November 1975,menyatakan bahwa jual beli yang dilakukan dihadapan PPAT sesuaidengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961Hal. 17 dari 40. Perk. No. 523/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.23.24.20.26.melahirkan kewajaran untuk memberikan perlindungan hukumkepada pihak pembelinya, terlepas apakah penjualnya berhak untukmelakukan penjualan tanah yang bersangkutan ;b.

Yurisprudensi MARI No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975menyatakan bahwa jualbeli sah apabila memenuhi syaratsyaratdalam KUHPerdata atau hukum adat, secara riel dan spontan sertadiketahui oleh kepala kampung ;c.

Timbul RI/RW. 06/05, KelurahanCipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan harus ditolak karena tidakmasuk akal serta tidak beralasan hukum sama sekali ;Lagi pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 121 K/Sip/1971 tertanggal 15 April 1972, telah ditegaskan : Apabila Penggugattidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran Tergugat akanmengasingkan barangbarangnya, maka sita jaminan tidak dapatdilakukan ;28.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonan provisi sertapermohonan

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RIdalam putusannya no. 78 k/sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1421k/sip/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan ; Bahwa tidak dapat diterimanyagugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yangseharusnya digugat, akan tetapi belum digugat.d.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RIdalam putusannya no. 78 k/sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1421k/sip/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan ; Bahwa tidak dapat diterimanyaHalaman 15 dari 31 Putusan Nomor 182/Padt.G/2020/PN Gingugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yangseharusnya digugat,

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RIdalam putusannya no. 78 k/sip/1972 tanggal 11 oktober 1975 yangmenegaskan : Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekuranganformil, harus dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 182/Padt.G/2020/PN GinDemikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1421k/sip/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan ; Bahwa tidak dapat diterimanyagugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yangseharusnya digugat,

Putusan Mahkamah AgungRI Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 November 1975) ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya KuasaPenggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa suratsuratbertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikanHalaman 27 dari 31 Putusan Nomor 182/Padt.G/2020/PN Ginketerangan di bawah sumpah, yaitu : Saksi Dewa Ngakan Ketut Wana, SaksiAnak Agung Gde Rai Suparka dan Saksi Dewa Ngakan Putu Oka Putra ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan

Pasal 1888 KUHPerdata) ;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang diajukan oleh para pihakdalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan buktibukti yang adarelevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap buktibukti yang tidak adarelevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No.1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan buktibukti yang diajukanoleh para pihak berperkara di persidangan tersebut, pokok permasalahan yangharus dibuktikan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1070 K/Sip/1972tanggal 7 Mei 1973 yang pada pokoknya menyatakanHalaman 38 dari 49 halaman Putusan nomor 375/PDT/2017/PT DKI44,II.Dbahwa tuntutan provisionil tidak boleh mengenai pokokperkara dan jika begitu harus dinyatakan tidak dapatditerima.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 279 K/Sip/1976tanggal 5 Juli 1977 yang pada pokoknya menyatakanbahwa permohonan provisi bertujuan agar ada tindakanHakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonanprovisi yang berisikan

Berlandaskan Pasal 606a RV dan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 791K/Sip/1972, makasangatlah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yangterhormat menolak tuntutan uang paksa (duangsom) yangdiajukan oleh Penggugat terhadap Para Tergugat. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIRBESLAG) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGATTIDAK BERDASAR SECARA HUKUM 49. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Tergugatterbukti tidak pernah melakukan perbuatan melawanhukum apapun dalam perkara ini.

Bahwa pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yangmemeriksa ,membandingkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRI nomor 9k/SIP/1972 dan putusan Mahkamah Agung RINomor 638 K/SIP/1969;4. Pembanding menolak dan keberatan terhadap pertimbanganPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan : MajelisHakim menilai persoalan atau sengketa yang terjadididasarkan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja WaktuTertentu.

meminta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolakpermohonan banding yang diajukan pembanding;Mohon Majleis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Juni 2016;Menimbang, bahwa alasan memori banding yangmenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakartaselatan tidak memberi pertimbangan yang cukup dengan mengutipYurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Agustus 2016 Nomor9k/SIP

/1972 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 638K/SIP/1969;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim PengadilanTinggi alasan dari Pembanding tersebut tidak relepan,oleh karenaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksadan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan dengan tepatHalaman 46 dari 49 halaman Putusan nomor 375/PDT/2017/PT DKItentang kewenangannya untuk mengadili perkara ini di dalamputusannya.Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding yangmenyatakan bahwa pokok persoalan adalah

Oey Wie Lay, No. 104 K/Sip/1968(1969), Bermula dari gugatan Oey Wie Lay sebagai Penggugat menggugatLim Keng Eng.Dalam gugatannya Oey Wie Lay menyatakan sejak 1932mulai dengan ayah Penggugat adalah penyewa dari persil berikut rumahdan pekarangannya yang terletak di Gang Eng Soen No. 209 Palmerah,Jakarta, yang dipakai sebagai tempat tinggal dan perusahaannya(pembatikan).

Putusan MARI No. 455K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 tentangPerkara PT.

Putusan MARI No. 794K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 tentangperkara PT.

Bahwa adapun pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak jelasmerupakan perbuatan melanggar hukum hal tersebut juga sesuai denganYurisprudensi antara lain Putusan Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1968 (1969)antara Lim Keng Eng Vs.

Bahwa dalil Tergugat pada point 8, 9 dan 10 yang menggunakan Pasal 16angka 16.7 perjanjian kerjasama yang menyatakan memilih forum arbitrasemerupakan dalil yang keliru Karena jika pemutusan perjanjian kerja samatersebut secara sepihak, maka hal tersebut jelas merupakan perbuatanmelawan hukum (vide Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 104 K/Sip/1968 (1969) antara Lim Keng Eng Vs. Oey Wie Lay, Putusan MahkamhAgung No. 1284 K/Pdt/1998 (2000) antara PT. Dua Berlian Vs. Lee Kum KeeLtd, PT.

PengadilanAgama Lubuk Pakam yang perkaranya dengan register terdaftar denganNomor : /Pdt.G/2014/PALPK tertanggal 01 September 2014 sehinggapemohon bersikap dengan cara menagjukan permohonan cerai thalakyang diajukan dalam pferkara ini ; Bahwa pemohon merasa tidak cocok lagi hidup berumah tanggadengan termohon dan secara tegas mengambil sikap tidak ingin kembalimembina hidup berumah tangga dengan tergugat dengan alasan apapun; ( Vide : Yurisprudensi Mahkama Agung Ri Tanggal 19 Desember 1956No.133 K/Sip

KUA)Kecamatan Patumbak untuk mencoret kutipan Akte Nikah Nomor :145/39/III/2013 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Patumbak ; Bahwa selanjutnya anak yang diperoleh dari hasil perkawinanantara PEMOHON DAN TERMOHON (bernama ERLANGGA JATI) ,dikarenakan anak tersebut masih belum dewasa dan butuh hak asuhdari penggugat selaku ibunya, di mohonkan dalam perkara ini hak asuhdiberikan sepenuhnya kepada penggugat Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor : 239 / K/Sip

yang diajukan tersebut telah tidak lengkap dalam menyebutkan parapihak berperkara/para ahli waris, antara posita dan petitum tidak saling mendukung, danpetitum permohonan Pemohon tidak menyebut secara tegas dan lengkap apa yangdiminta, maka permohonan Pemohon dinyatakan cacat formal ;Memperhatikan dalil kitab Asbah wannadzair hal. 527; Artinya ; Dawa (gugatan) yang fasid,ialah gugatan yang tidak lengkap syaratsyarat gugatan bagiPenggugat ;Memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/SIP

/1970,tanggal 21 Nopember 1970, jo Nomor : 582 K/SIP/1973 tanggal 18 Desember 1973 ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut permohonanPemohon cacat formal, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaart) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat

., BeritaAcara Persidangan dan surat surat lainnya yang berkaitandengan perkara ini, utamanya tentang pertimbanganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutusperkara ini, dengan berpedoman pada YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal 6 April 1955 Nomor : 247K/Sip/1953 yang menyatakan bahwa Hakim banding tidakwajib meninjau. satu persatu dalil dalil yang termuatdalam memori banding dan juga tidak harus meninjau satupersatu semua pertimbangan Hakim pertama, makaselanjutnya Pengadilan Tinggi

3tahun lamanya tidak saling melaksanakan kewajibannyalayaknya suami istri dan berbagai upaya perdamaian telahdilakukan akan tetapi tidak berhasil, maka perkawinanatau rumah tangga yang demikian itu) adalah sudah termasukpada broken marriage karena hati kedua belah pihak telahpecah, sehingga dapat dianggap telah memenuhi alasanperceraian menurut ketentuan pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah NO.9 Tahun 1975 , sebagaimana abstrak hukumyang termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri,Nomor:1287 K/Sip

Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yangmerupakan keberatankeberatan Pembanding atas putusan yang dijatuhkanoleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a quo, sehingga MajelisHakim tingkat banding mengetahui secara jelas apaapa yang menjadi keberatandari pembanding terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama a quo, namundemikian berdasarkan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor1858.K/Sip/1984 tanggal

yang tidak dapat dieksekusi oleh karena itu ataspermintaan Tergugat/Pembanding tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa tentang memori banding setelah diperiksa dandipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pembanding tersebut, yangpada pokoknya sudah termasuk dalam pertimbangan putusan Majelis Hakimtingkat banding ini, karenanya memori banding tersebut tidak perludipertimbangkan lagi secara khusus satu demi satu, hal ini sejalan denganmaksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung R Nomor 143 K/Sip