hukumPengadilan Negeri Malang, menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaanuntuk membeli barangbarang, dengan maksud supaya tanpa pembayaranseluruhnya memastikan penguasaan terhadap barangbarang itu untuk diri sendirimaupun orang lain, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:> Bahwa awalnya terdakwa datang ke toko bangunan Kawi Jaya milik saksiKARINA TASLIM dan mengatakan akan membeli bahanbahan bangunandengan meminta sistem

oleh Bu Karina untuk menagih padaterdakwa ;Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena sudah mengambil barangdi Toko bangunan Kawi Jaya milik Karina Taslim dan Toko Besi raja Logammilik Hari Kurniawan dan belum terdakwa bayar lunas ;Bahwa terdakwa membeli barang di Toko Bangunan Kawi Jaya antara bulanApril 2015 sampai dengan Mei 2015 sedang di Toko Besi Raja Logam bulanNovember 2015 ;Bahwa terdakwa melakukan sistem

Nomor 684/Pid.B/2016/PN.Mlg Bahwa terdakwa membeli barang di Toko Bangunan Kawi Jaya antara bulanApril 2015 sampai dengan Mei 2015 sedang di Toko Besi Raja Logam bulanNovember 2015 ; Bahwa yang terdakwa beli antara lain semen, besi, pintu, engsel, lem, pin; Bahwa terdakwa melakukan sistem pembayaran mundur dengan tenggangwaktu selama 1 bulan sejak barang dikirim akan di bayar oleh terdakwa ; Bahwa sebelumnya terdakwa selalu tertiob melakukan pembayaran sehinggaoleh saksi Karina Taslim diperbolenkan

ketentuan sebagai berikut:"Industri perakitan dan industri Komponen adalah perusahaan industri perakitankendaraan bermotor dan perusahaan komponen kendaaran bermotorsebagaimana ditetapbkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidangperindustrian".Bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding adalah perusahaanindustri perakitan kendaraan bermotor dan hal ini sudah sesuai dengan SuratKeputusan dari Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi,perihal: Penambahan Kode Varian pada Sistem

Penulisan Nomor IdentifikasiKendaraan Roda Empat atau lebih (NIK) Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal24 Mei 2013, karena penerbitan surat tersebut hanya akan diberikan kepadaperusahaan yang melakukan kegiatan industri perakitan dan surat tersebut akanmenjadi dasar acuan sistem pengetokan kode huruf maupun angka pada setiapdigit dalam penerbitan nomor rangka kendaraan;Bahwa di dalam lampiran Surat Direktur Jenderal Industri Unggulan BerbasisTeknologi Tinggi Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013 tanggal 24 Mei

2007 disebutkan bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalahindustri perakitan kendaraan bermotor roda empat, namun dengan mengacupada Catatan 2a Bab 98, disimpulkan bahwa Surat Persetujuaan PenanamanModal Nomor 213/I/PMDN/2007 tersebut bukanlah surat ketetapan yangditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian;Bahwa menurut Pemohon Banding, di dalam Lampiran Surat Direktur JenderalIndustri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Nomor 13/IUBTT/NIK/5/2013tanggal 24 Mei 2013 tentang Sistem

dudukdiatas sepeda motornya, sedangkan hanya terdakwa saja yang masuk kedalam kamarsaksi dimana pintu kamar saksi saat itu dalam keadaan terbuka sedikit; Bahwaakibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);Hal. 3 dari 12 Putusan No.204/Pid.B/2017/PN.KPG a.n terdakwa MUHAMMAD HUSENBahwa terdakwa berhasil diketahui keberadaannya setelah saksi melaporkanpencurian tersebut ke polisi dan polisi kemudian membantu melacak handphone saksimelalui sistem

saat kejadian terdakwa datangbersama seorang kawannya lagi, tapi orang tersebut berada dipinggir jalan dudukdiatas sepeda motornya, sedangkan hanya terdakwa saja yang masuk kedalam kamarsaksi Sapari;Bahwaakibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Sapari mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);Bahwa terdakwa berhasil diketahui keberadaannya setelah saksi Sapari melaporkanpencurian tersebut ke polisi dan polisi kemudian membantu melacak handphone saksiSapari melalui sistem

diucapkan pada tanggal 23 November 2021, dengan dihadiri olen keduabelah pihak yang berperkara secara elektronik melalui sistem informasiPengadilan Negeri Bukittinggi, Para Pembanding semula ParaHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/PDT/2022/PT PDGPenggugat/kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari2021 telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding SecaraElektronik Nomor 22/Pdt.BDG/2021/PN Bkt tanggal 7 Desember 2021

Permohonan tersebutdiikuti memori banding tanggal 10 Desember 2021, diterima secaraelektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 10Desember 2021;Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikankepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melaluisistem informasi Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 15 Desember2021, oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontramemori banding secara elektronik melalui sistem infornasi Pengadilan

No. 1119 K/Pid.Sus/2013Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalahmerupakan kebijaksanaan dari Yudex Factie akan tetapi harus dilandaskandan didasarkan pada undangundang atau peraturan hukum sebagaimanadimaksud dalam pasal 183 KUHAP.Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepadakeyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengandasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime.

No. 1119 K/Pid.Sus/2013dan didasarkan pada undangundang atau peraturan hukum sebagaimanadimaksud dalam pasal 183 KUHAP.Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepadakeyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengandasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime.

hilangkeperawanannya.Hal ini jelas sangat bertentangan dengan pasal 163 KUHAP jo pasal 185ayat 4 dan 6 KUHAP.Kedua pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalahmerupakan kebijaksanaan dari Yudex Factie akan tetapi harus dilandaskandan didasarkan pada undangundang atau peraturan hukum sebagaimanadimaksud dalam pasal 183 KUHAP.Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepadakeyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengandasar peraturan hukum atau sistem

Martini periodepada tanggal 21 Juli 2006, 13 November 2006, 29Desember 2006, 15 Januari 2007, O8 Februari 2007 dan14 Juni 2007 yang terdapat pada sistem Accounting PT.Era Gading Baharu :Selanjutnya ...... / 6Selanjutnya saksi Ferriyus mencocokkan / rekonsiliasiInvoice Penjualan CV. Aloha Food dan CV.Martini ke Rekening PT. Era Gading Baharu (Bank BCANo.

Rekening 7480005303), Rekening atas nama KimuraShigeru (Bank Mandiri Nomor Rekening 121 00 0210529 8)dan atas nama Kotani Shinsuke (Bank Mandiri NomorRekening 121 0004551390) yang terdapat pada ReceiptVoucer atau Journal Voucer sistem Accounting PT. EraGading Baharu ;Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 saksi FERRIYUSmeminta kepada saksi Wahyu Dyah Susanti untukmelakukan konfirmasi sehubungan dengan temuan tersebutke CV. Martini dan CV.

Rekening 7480005303), Rekening atas nama KimuraShigeru) (Bank Mandiri Nomor Rekening 121 00 0210529 8)dan atas nama Kotani Shinsuke (Bank Mandiri NomorRekening 121 0004551390) yang terdapat pada ReceiptVoucer atau Journal Voucer sistem Accounting PT. Era13Gading Baharu ;Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2007 saksi FERRIYUSmeminta kepada saksi Wahyu DyahSusanti untuk melakukan konfirmasi sehubungandengan temuan tersebut ke CV.

Foto copy 1 (satu) bendel Tata Cara Perancangan Sistem Trasportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift) berdasarkan SNI 03-6573-2001 ; 72. Foto copy 1 (satu) European Standart (EN-81) bendel Safety Rules for the Construction dan Installation of Lifts dan Service Lifts, Part 1 Electric Lift ; 73. Foto copy Regional Container Lines, B/L Nomor : FOSCB09000062, Shipper Name : Mueller & Mico Elevator Tecnology Co. Ltd., Consignee PT. Industri Lift Indo Nusantara ; 74. Foto copy Commercial Invoice PT.

INDRA LIENTUNGAN sebagai rekanan mulaimelakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuaidengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/ Dokumen Kontrak danlampiranlampirannya (Rencana Kerja dan Syaratsyarat SNI Nomor : 0365732001tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift),serta EN81 yang merupakan standar desain dan manufactured PT.

INDRA LIENTUNGANsebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harusdilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiranlampirannya(Rencana Kerja dan Syaratsyarat, SNINomor : 0365732001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikaldalam Gedung (Lift), serta EN81 yang merupakan standar desain dan manufacturedPT.

INDRA LIENTUNGANsebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang harusdilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Dokumen Kontrak dan lampiranlampirannya (Rencana Kerja dan Syaratsyarat, SNINomor : 0365732001 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikaldalam Gedung (Lift), serta EN81 yang merupakan standar desain dan manufacturedPT.

INDRALIENTUNGAN sebagai rekanan melalui pekerjaan dengan jenis pekerjaanyang harus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat PerjanjianPelaksanaan Pekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiran lampirannya(Rencana Kerja dan Syarat Syarat, SNI Nomor 0365732001 tentang TataCara Perencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lif), sertaEN81 yang merupakan standart design dan manufactured PT.

INDRA LIENTUNGANsebagai rekanan mulai melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yangharus dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Surat Perjanjian PelaksanaanPekerjaan / Dokumen Kontrak dan lampiranlampirannya (Rencana Kerjadan Syaratsyarat, SNI Nomor : 0365732001 tentang Tata CaraPerencanaan Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung (Lift), serta EN81yang merupakan standar desain dan manufactured PT.

mempertimbangkan apakah perbuatanPara terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan danapakah Para terdakwa mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut diatas, majelisakan mempertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwamemenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Paraterdakwa mampu bertanggung jawab;Menimbang, bahwa oleh karena baik korban, para keluargakorban, para saksi, para terdakwa dan keluarga para terdakwasudah berdamai, maka Hakim Ketua Majelis menyatakan akanmenerapkan sistem

baru yang perundangannya' belumditetapkan, yaitu sistem PRESTO AKTIF JUSTIS yang artinyamengembalikan keadaan seperti semula, dari semula tidak adamasalah kembali tidak ada masalah, menyelesaikan masalahsecara damai dan tidak ada tuntut menuntut ataupun hukummenghukum;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelisatas sistem PRESTO AKTIF JUSTIS yang akan Majelis Hakimterapkan, baik korban, para keluarga korban, para saksi, paraterdakwa dan keluarga para terdakwa menyatakan ikhlas danrela diberlakukannya

sistem PRESTO AKTIF JUSTIS tersebut danmenyudahi permasalahan ini ;Menimbang, bahwa atas pernyataan Majelis Hakim akanhal tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak keberatanMajelis Hakim memberlakukan sistem PRESTO AKTIF JUSTISdalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengandakwaan yang disusun secara campuranalternatif dansubsidaritas, yaitu :Hal 25 dari 32 hal.

./2001),menyatakan :Pasal 1"Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalahserangkaian tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentangkeabsahan Faktur Pajak."Pasal 2"Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi SistemInformasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran KeputusanDirektur Jenderal Pajak ini."

Pasal 3"Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakandiberlakukan untuk Faktur Pajak yang dilaporkan pada SPT Masa PPN MasaPajak Januari 2000 dan seterusnya."Lampiran Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP754/PJ./2001tentang Konfirmasi Faktur Pajakdengan Aplikasi Sistem Informasi PerpajakanTata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi SistemInformasi Perpajakan1.4.1.3.

Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 755/PJ./2001Tanggal 26 Desember 2001 Tentang Penyampaian Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP754/PJ/2001 Tentang Tata Cara PelaksanaanKonfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan(selanjutnya disebut SE 755/PJ./2001), menyatakan :Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan (selanjutnya disebut SE 755/PJ./ 2001),menyatakan :"1.

Cipta Niaga Semesta ke beberapa Toko langganan,lalu melaporkan hasil penjualan barang tersebut kepada bagian fakturis yaitusaksi OKTARINA, dan kemudian saksi OKTARINA akan menginput hasilpenjualan tersebut ke dalam sistem penjualan. Setelan 14 (empat belas) harimaka akan dibuatkan faktur tagihan (invoice) dan diberikan kepada terdakwauntuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang sudah menerima barangmilik PT.

Cipta Niaga Semesta ke beberapa Toko langganan,lalu melaporkan hasil penjualan barang tersebut kepada bagian fakturis yaitusaksi OKTARINA, dan kemudian saksi OKTARINA akan menginput hasilpenjualan tersebut ke dalam sistem penjualan. Setelahn 14 (empat belas) harimaka akan dibuatkan faktur tagihan (invoice) dan diberikan kepada terdakwauntuk melakukan penagihan terhadap konsumen yang sudah menerima barangHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plpmilik PT.

yang disetorkan ke kasir tidak Sesuai dengan fakturyang dibawa;Bahwa Kerugian yang dialami oleh perusahaan PT Cipta Niaga Semestayaitu sebesar Rp.78.692.295,00 (tujuh puluh delapan juta enam ratussembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);Bahwa Saat kami melakukan verifikasi ke tokotoko langganan danTerdakwa Riswandi Alias Wandi Bin Nasir melaporkan bahwa tagihantagihannya sudah terlunaskan akan tetapi perusahaan belum menerimauang tagihan tersebut untuk kami bisa melunasi di sistem

CiptaNiaga Semesta serta melakukan penagihan kepada parakonsumen/pelanggan yang telah mengambil barang di wilayah kerjaterdakwa yaitu wilayah Luwu Timur (Mangkutana, Malili dan Soroako),selanjutnya Terdakwa melaporkkan hasil penjualan barang tersebut kepadabagian fakturis yaitu saksi OKTARINA lalu menginput hasil penjualanHalaman 13 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plptersebut ke dalam sistem penjualan.

Cipta Niaga Semestaserta melakukan penagihan kepada para konsumen/pelanggan yang telahmengambil barang di wilayah kerja terdakwa yaitu wilayah Luwu Timur(Mangkutana, Malili dan Soroako), selanjutnya Terdakwa hasil penjualan barangtersebut dilaporkan kepada bagian fakturis yaitu. saksi OKTARINA laluHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 172/Pid.B/2020/PN Plpmenginput hasil penjualan tersebut ke dalam sistem penjualan.

ribu rupiah ) dan jika kartu terakhir yang membuat susunantersebut benar di dapat dari sisa kocokan maka kemenangannya di namakan kandangdan berhak mendapatkan uang taruhan sebesar Rp 20 000 ( dua puluh ribu rupiah ).namun jika sampai akhir kocokan habis tidak ada yang game dan tidak ada yangkandang maka di adu untuk perolehan nilai kartu di mana untuk kartu mulai dari kartunomor 2 sampai nomor 10 mempunyai nilai 5 dan untuk kartu raja menpunyai nilai 10sedang untuk kartu as menpunyai nilai 15 dan sistem

ribu rupiah ) dan jika kartu terakhiryang membuat susunan tersebut benar di dapat dari sisa kocokan makakemenangannya di namakan kandang dan berhak mendapatkan uang taruhansebesar Rp 20 000 ( dua puluh ribu rupiah ). namun jika sampai akhirkocokan habis tidak ada yang game dan tidak ada yang kandang maka diadu untuk perolehan nilai kartu di mana untuk kartu mulai dari kartu nomor2 sampai nomor 10 mempunyai nilai 5 dan untuk kartu raja menpunyai nilai10 sedang untuk kartu as menpunyai nilai 15 dan sistem

ribu rupiah ) dan jika kartu terakhir yang membuat susunan tersebut benar didapat dari sisa kocokan maka kemenangannya di namakan kandang dan berhakmendapatkan uang taruhan sebesar Rp 20 000 ( dua puluh ribu rupiah ). namun jikasampai akhir kocokan habis tidak ada yang game dan tidak ada yang kandang maka diadu untuk perolehan nilai kartu di mana untuk kartu mulai dari kartu nomor 2 sampainomor 10 mempunyai nilai 5 dan untuk kartu raja menpunyai nilai 10 sedang untukkartu as menpunyai nilai 15 dan sistem

Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana Pencuriansebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2)KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 6(enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan denganperintah Anak tetap ditahan;3.

Epan (DPO);Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal363 Ayat (2) KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh PenuntutUmum, Anak menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Surat dakwaantersebut dan Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukankeberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya

pintu belakang gudang lalu mengambil 13 (tigabelas) karung kopi dan untuk kejadian kedua pelaku mengambil barangbarangtersebut dari rumah korban dengan cara menggunting seng kamar mandi,sehingga unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, memotong ataumemanyat telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2)KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

didakwakan dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanyaalasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yangdilakukan oleh Anak ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahanAnak, maka terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan harusmepertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang sesuaidengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

meringankan:Anak bersikap sopan selama persidangan;Anak mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah dan berjanjiuntuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaikiperilakunya;Anak belum pernah dijatuhi pidana;Korban sudah memaafkan Anak di ruang sidang;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka Anakharuslah dibebani untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undangundang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

Nomor 109 K/Pdt/201512.13.14.keadilan dan kepatutan, maka cukup beralasan untuk menentukanmengenai sistem pembayaran hutang Penggugat kepada Tergugat sebagaiberikut: bahwa hutang Penggugat sebesar Rp1.494.035.000,00 (satu milyarempat ratus sembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajibdibayarkan kepada Tergugat dengan sistem diangsur dan dicicil denganjumlah yang harus dibayar pada tiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) sampai dengan seluruh hutang Penggugatsebagaimana

Menyatakan bahwajumlah hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlahRp1.494.035.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta tiga puluhlima ribu rupiah); Menghukum Penggugat untuk membayar jumlah hutangtersebut di atas dengan sistem diangsur atau dicicil dengan cara dibayarpada setiap bulannya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)sampai dengan dibayar lunas seluruh hutang Penggugat tersebut di atas;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara inisebesar

Anugerah Jaya Lama (Kreditur), putusanmana telah memiliki Kekuata hukum tetap Pertimbangan hukumnya padahal 21 : dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, makacukup beralasan untuk menentukan mengenai sistem pembayaranhutang Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut : bahwa hutangPenggugat sebesar Rp1.494.035.000,00 (satu milyar empat ratussembilan puluh juta tiga puluh lima ribu rupiah) wajib dibayarkan kepadaTergugat dengan sistem diangsur atau dicicil dengan jumlah yang harusdibayar pada

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 21 / PID.SUS.An / 2015/ PT SBY hal. 16 menyatakan :Menimbang bahwa oleh karena masa penahanan Anak yangberhadapan dengan hukum pada tingkat banding telah berakhir padatanggal 03 Mei 2015 dimana Hakim banding belum memberikanputusan maka berdasarkan Pasal 37 ayat (3) UndangUndang Nomor71 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yangberhadapan dengan hukum wajib dikeluarkan demi hukum.

Bahwa Hakim Banding dalam memeriksa perkara No. 3/Pid.SusAn/2015/PN Mjk telah melebihi waktu yang ditentukan UU No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalahsegala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkankelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 1 huruf f UU Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan :Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2131 K/PID.SUS/2015Yang dimaksud dengan kelangsungan hidup dan tumbuh kembangAnak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yangdilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua. Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum berkedudukan sebagaipelaku pidana dan korban.

Pasal 64 KUHP, UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UndangUndangHal. 19 dari 21 hal. Put.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwaketerangan saksi benar semua ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa pernah diperiksa diPenyidik dan keterangan Terdakwa sudah benarsemua ;e Bahwa Terdakwa jualan judi togel sekitar 3 bulan yang lalu ;e Bahwa dari jualan togel Terdakwa keuntungannya tidak tentu, sedang kalau berjualankopi setiap harinya mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 60.000, ;e Bahwa sistem

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatusyarat atau dipenuhi suatu tatacara ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkan denganketerangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa jualan judi togelsekitar 3 bulan yang lalu dan dari jualan togel Terdakwa keuntungannya tidak tentu,sedang kalau berjualan kopi setiap harinya mendapatkan keuntungan sekitar Rp.60.000, sedangkan sistem

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap Para Penggugat dengan mengeluarkan nama Para Penggugatdalam sistem Perusahaan Tergugat, batal demi hukum;3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putussejak putusan ini dibacakan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, hakhak Para Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja, yakniPenggugat berjumlah Rp90.258.000,00 (sembilan puluh juta dua ratusHalaman 3 dari 10 hal. Put.

Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat terhadap Para Penggugat dengan mengeluarkan namaPara Penggugat dalam sistem Perusahaan Tergugat, batal demihukum;3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Para Penggugat danTergugat putus sejak putusan ini dibacakan;4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dansekaligus, hakhak Para Penggugat akibat Pemutusan HubunganKerja dengan perincian sebagai berikut:Penggugat I: Hakim Mulyadi: a.

yangdisengketakan, diuraikan sebagai berikut :e bahwa untuk memeriksa kebenaran Klasifikasi Tarif atas importasi yang diberitahukandalam PIB Nomor 137965 tanggal 10 April 2012 tersebut, Majelis menggunakan BukuTarif Kepabeanan Indonesia (BTKI 2012) yang diterbitkan oleh Kantor PusatDirektorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa untuk memeriksa kebenaran Tarif Bea Masuknya, Majelis menggunakanPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem

Tarif Bea Masukbahwa menurut butir 5262 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi BarangDan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku pada tanggal 1Januari 2012, pos tarif 6401.99.00.00 dikenakan tarif bea masuk 25%;bahwa didalam importasinya Pemohon Banding memberitahukan dan menyerahkan Form ENomor E124432002920020 tanggal 19032012 dan berdasarkan Lampiran Peraturan MenteriKeuangan

Putusan Nomor 518 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa,tidak menggunakan pertimbangan tim penilai kinerja PNS untuk menjaminobjektivitas dalam pembinaan PNS berdasarkan sistem

prestasikerja dan sistem karier sebagaimana yang diatur dalam ketentuanPasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS;Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa a quo baik dari segi prosedur maupun substansibertentangan dengan ketentuan Pasal 191 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang

Sel.diberlakukan oleh ALLAH dan RasulNya yaitu sistem Daulah KhilafahIslamiyah yang berpedoman kepada dua sumber yaitu ALQuran danSunnah.Bahwa setelah saksi dan ikhwanikhwan mendapatkan kajian dariustad AMAN khususnya yang membahas tentang SYIRIKDEMOKRASI, maka kami jadi mengetahui bahwa sistem demokrasikhususnya yang berlaku di Indonesia adalah sistem kekafiran dan wajibuntuk berlepas diri dari sistem tersebut dengan berusaha menggantinyadengan sistem kekhilafahan yang berdasarkan manhaz daulah

yangada dengan hukum Syariat Islam.Saksi menjelaskan bahwa menurut pendapat saksi karena sesuaidengan paham yang saksi dapati bahwa sistem demokrasi yangsekarang berlaku ini adalah sistem yang kafir dan masuk kedalam syirikakbar dan dapat membatalkan kelslaman seseorang, maka seharusnyamengganti hukum yang sekarang berlaku dengan menggunakan hukumsyariat Islam, Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.Bahwa setelah saksi mengetahui/ memahami bahwa sistem demokrasiyang berlaku di Indonesia

sekarang ini adalah sistem kafir dan masukkedalam syirik akbar hingga bisa membatalkan Islaman seorangmuslim, maka yang saksi lakukan adalah :1.

Saksi tidak mau mengakui hukum yang berlaku di Indonesia saatini.d. saksi membenci sistem yang ada di Indonesia sekarang ini.Halaman 260 dari 427 Hal. Putusan Nomor 140/Pid. Sus/2018/PN Jkt. Sel.2.

yang ada/ yangberlaku, serta berusaha mengganti sistem yang ada dengan hukum SyariatIslam dan menurut pendapat saksi karena sesuai dengan paham yang saksidapati bahwa sistem demokrasi yang sekarang berlaku ini adalah sistem yangHalaman 396 dari 427 Hal.

Bahwa Sistem permainan mesin ketangkasan GAME ZONE yang ada di DRAGONZONE tersebut yaitu : Apabila ada pemain seperti saksi yang datang pertamaduduk menghadap pada mesin yang dipilih, kemudian pemain memanggil wasit /operator untuk minta beli koin, selanjutnya wasit mengisi koin pada mesin yangdipilih oleh pemain dengan cara memencet sesuai dengan pesanan pemain,dimana jumlah koin yang bisa dipesan paling kecil Rp. 100.000, tetapi palingbesar saya tidak tahu, saya paling besar beli koin sebesar Rp

dapatkanuntuk disampaikan ke kasir, setelah itu kasir menanyakan kepada saksi berapanomor rekening saksi dan akan mentransfer uang hasil kemenangan ke rekeningsaksi.Bahwa jumlah uang yang harus saksi bayarkan kepada wasit untuk pembeliankoin pada satu kali permainan minimal Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) danmaksimal tak terbatas, adapun jumlah point yang saksi dapatkan pada setiappembelian koint sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) mendapatkan point1000 untuk satu kali permainanBahwa sistem

pembayaran yang saksi lakukan kepada wasit untuk mendapatkoint adalah dengan cara pembayaran tunai tanpa melalukan transfer dan motifasisaksi untuk untuk melakukan perjudian jenis Mikey Mouse di Dragon Zoneadalah untuk mencari kemenangan dan mengadu keuntungan uang dan Yangmemberikan keuntungan uang apabila saksi menang dari judi Mikey Mouse diDRAGON ZONE adalah pihak kasir melalui wasit, setelah hasil kemenanganpermainan di mesin di catat wasitAdapun sistem pemberian uang hasil kemenangan dari

pembayaran yang saksi lakukan kepada wasit untuk mendapat kointadalah dengan cara pembayaran tunai tanpa melalukan transfer dan motifasi saksiuntuk untuk melakukan perjudian jenis Mikey Mouse di Dragon Zone adalah untukmencari kemenangan dan mengadu keuntungan uang dan Yang memberikankeuntungan uang apabila saksi menang dari judi Mikey Mouse di DRAGON ZONEadalah pihak kasir melalui wasit, setelah hasil kemenangan permainan di mesin dicatat wasitAdapun sistem pemberian uang hasil kemenangan dari

pembayaran yang saksi lakukan kepada wasit untuk mendapat kointadalah dengan cara pembayaran tunai tanpa melalukan transfer dan motifasi saksiuntuk untuk melakukan perjudian jenis Mikey Mouse di Dragon Zone adalah untukmencari kemenangan dan mengadu keuntungan uang dan Yang memberikankeuntungan uang apabila saksi menang dari judi Mikey Mouse di DRAGON ZONE33adalah pihak kasir melalui wasit, setelah hasil kemenangan permainan di mesin dicatat wasitAdapun sistem pemberian uang hasil kemenangan dari