• Yang mana tembusan dari Surat Perintah Penangkapan tersebuttelah diserahkan kepada keluarga tersangka Elliany Soetikno anak dariSoetikno pada tanggal 16 Juni 2021 (tidak lebih dari 7 hari).

  Dan tembusan Surat Perintah Penahanan harus diberikan kepadakeluarga.Menjawab dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernahmenerbitkan SPDP adalah tidak sesuai fakta hukum yang ada.

  Fotocopy Surat Perintah Penangkapan No. SPRINKAP/255/VI/RES.1.24/2021/SATRESKRIM tertanggal 15 Juni 2021, Diberi tanda bukti P3 ;4. Fotocopy Surat Perintah Penahanan No. SPRINHAN/240/RES.1.24/2021/SATRESKRIM tertanggal 16 Juni 2021, Diberi tanda bukti P4 ;5. Fotocopy Surat Perpanjang Penahanan No. 252/M.5/43/Eoh/06/2021tetanggal 18 Juni 2021, Diberi tanda bukti P5 ;6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan barangbarang bukti, tertanggal Juni 2021,Diberi tanda bukti P6 ;7.

  Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SprinGas/2463/VI/RES.1.24/2021/ Satreskrim, Tanggal 11 Juni 2021, Diberi tandabukti T.l2 ;3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SprinLidik/1648/VI/RES.1.24/2021/ Satreskrim, Tanggal 11 Juni 2020, Diberi tandabukti T.I3 ;4. Fotocopy Surat Perintah Pengawas Penyelidikan NomorSprin/356/VI/RES.1.24/2021/ Satreskrim, Tanggal 11 Juni 2020, Diberi tandabukti T.I4 ;5.

  Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SprinGas/2464/VI/RES.1.24/2021/ Satreskrim, Tanggal 12 Juni 2021, Diberi tandabukti T.I6 ;7. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SprinSidik/437/VI/RES.1.24/2021/ Satreskrim, Tanggal 12 juni 2021, Diberi tanda buktiT.l7 ;8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan NomorB/457/VII/RES.1.24/2021/ Satreskrim, Tanggal 12 Juni 2021, Diberi tanda buktiT.I8 ;9.

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Perintah Bongkar dari WalikotaJakarta Barat No: 3384/1.758 tanggal 8 Juli 2011, TentangPembongkaran/Penertiban Bangunan di atas Tanah Kaveling DKI Blok 1No. 1 RT. 005/01 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, KotaAdministrasi Jakarta Barat, yang dikeluarkan Tergugat;3.

  Jika Judex Facti(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.I) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa)dan demi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) yaknikeberadaan bangunan milik Para Penggugat, BUKAN mengenai tanahnya ;.

  Objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Perintah BongkarNo. 3384/1.758.1 tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pembongkaran/Penertiban Bangunan Di atas Tanah Kaveling DKI Blok No. 1 RT 005/01Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota AdministrasiJakarta Barat, yang diterbitkan Tergugat. Jelasnya, pokokpermasalahannya atau objek Surat Perintah Bongkar a quo adalahbangunan yang berada di atas tanah Kaveling DKI, sekali lagi BUKANmengenai kepemilikan tanahnya (Bukti T7) ;b.

  Tergugat belum/tidakberwenang mendudukkan dirinya selaku eksekutor terhadap sengketakepemilikan atas tanah yang menjadi wewenang lembaga yudikatifdengan menerbitkan Surat Perintah Bongkar ; Pertimbangan hukum Judex Juris halaman 16 elinea kedua yangmenyatakan pada pokoknya bahwa ..........

  Putusan Nomor 164 PK/TUN/2015(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) maupun Judex Juris(Mahkamah Agung R.1) konsisten mempermasalahkan kewenanganTergugat dalam menerbitkan Surat Perintah Bongkar (objek sengketa) dandemi adanya kepastian hukum, seharusnya fokus pada objek ataupermasalahan pokok dari Surat Perintah Bongkar (objek sengketa), bukansengketa kepemilikan tanahnya;Bahwa dengan demikian secara jelas dan nyata pertimbangan Judex Jurisyang mengabulkan gugatan Para Termohon Peninjauan

• Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2586/X/SP2DLS/2013 tanggal 16 Oktober 2013MC.1 Termyn 6,91%sejumlah : Rp.3.108.667.000,c) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3293/XIV/SP2DLS/2013 tanggal 2 Desember 2013untuk MC.2 dan 3 Termyn25,72%sejumlah : Rp. 8.458.707.000,d) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0487/SP2D/2014 tanggal 20Maret 2014untuk Pembayaran MC 4 s/d 6 Termyn 42,30%sejumlah :Rp. 7.455.547.000,e) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 650/SP2D/2014tanggal 3 April 2014untuk

  Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014Nomor : 900/187/PNKTJLN/BMDPU/2014 tanggal 3 Desember 2014dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3540/SP2D/2014tanggal 4 Desember 2014untuk Pencairan MC 11 dan 12 Termyn67,61% Termyn 67,61sejumlah Rp. 3.614.397.000,e Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014Nomor : 620/309/PNKTJLN/BMDPU/2014 tanggal 30 Desember 2014dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4134/SP2D/2014tanggal 30 Desember 2014 untuk Pencairan

  Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Paket 10 (PengaspalanJalan PAL 12 Jalan 21 Unit 1) Nomor : 620/109.1/SPMK/PNKP.10/BMDPU/2013 tanggal 9 September 2013.26) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2172/IX/SP2DLS/2013 tanggal10/09/2013.Halaman 182 dari 261 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb.27) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2586/X/SP2DLS/2013 tanggal16/10/201328) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3293/XI/SP2DLS/2013 tanggal02/12/201329) Rekening Bank Jambi No. 0101203290 a.n.

  650/SP2D/2014 tanggal03/04/2014.40) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 744/SP2D/2014 tanggal29/04/2014.41) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3620/SP2D/2014 tanggal09/12/2014.42) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 3962/SP2D/2014 tanggal23/12/2014.43) Rekening Koran Bank Jambi No. 0101203290 a.n.

  Paket 2 Niro Tabun (Pengaspalan JalanMuara Niro Muara Tabun) tanggal 8 Desember 2014.65) Surat Perjanjian (Kontrak Anak) Pekerjaan Paket 11 : Pengaspalan JalanMuara Niro Muara Tabun (multiyear) Nomor : 620/169.1/KONT/PNKP.2/BMDPU/201466) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 497/SP2D/2014 tanggal27/03/201467) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 717/SP2D/2014 tanggal22/04/201468) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 1802/SP2D/2014 tanggal18/07/201469) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 2371/SP2D/2014

• Adang Wahyu (PEMOHON) sebagai Tersangka denganmengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014.

  Perintah Membawa Tersangka Nomor : PRINT14/P.3.12/Fd.1/06/2016 tanggal 30 Juni 2015 karena dalam surat perintahmembawa tersangka (PEMOHON) menggunakan dasar Surat PerintahPenyidikan atas nama orang lain yaitu Surat Perintah Penyidikan Nomor :Print09/P.3.12/Fd.1/05/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama Ir.

  Dan Baru dibuatkan Berita Acara Penunjukan HakHak Tersangkapada hari Rabu tanggal 2 September 2015 setelah lebih 1 tahun 3 bulanditetapbkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah PenyidikanKepala Kejaksaan Negeri tanggal 21 Mei 2014.B.

  Thaaqua Nusantara dalam pelaksanaan PaketPengadaan Buku Pengayaan dan Buku Referensi Tahun Anggaran 2008Tahun Pelaksanaan 2011 untuk 45 sekolah;Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan kami dapat malakukantindakan hukum, salah satunya adalah penggeledahan dan penyitaan yangkami lakukan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan NegeriKefamenanu yang saksi lupa nomor dan tanggalnya, dimana tindakantersebut sudah kami ajukan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang dan telah mendapatkan

  Vinsensius Saba;Bahwa terkait dengan perkara Pemohon merupakan perkembanganpenyidikan dari penyidikan sebelumnya yang dikeluarkan pada tanggal 6Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Kfm. 60 dari 74 halamanJanuari 2014, dimana pada tanggal 21 Mei 2014 Kepala Kejaksaan NegeriKefamenanu menerbitkan sejumlah Surat Perintah Penyidikan, diantaranyaadalah Surat Perintah Penyidikan A.N. Ir. Adang Wahyu dengan Nomor:Sprint 09/P.3.12 /Fd.1/05 /2014;Bahwa dasar dari penetapan Ir.

• Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 233 / VII / 2021 /Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakadanya Surat Penetapan Tersangka;. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 233 / VII / 2021 /Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.

  Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 233 / VII / 2021 /Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab terdapatperbedaan Waktu 3 (tiga) Bulan antara Proses Penangkapan dan Penahanan;6.

  Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dan Hasil Visum Et Repertum Termohon telahmenerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: : SP.Gas /275 /V1I/2021 /Reskrim tanggal11 Juli 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik /275.a/ VI/2021/Reskrim, bahwa didasari Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas dan Surat PerintahPenyelidikan tersebut selanjutnya TERMOHON melakukan rangkaian tindakanpenyelidikan dalam bentuk kegiatan Wawancara terhadap 4 (empat) orang yanghasilnya dituangkan dalam berita acara wawancara

  Bahwa selanjutnyva TERMOHON melakukan penahanan terhadap PEMOHONsebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/189/X/2021/Reskrim13tanggal 9 Oktober 2021 dan telah dituangkan dalam bentuk Berita Acara Penahanantertanggal 9 Oktober 2021 dan selanjutnya Surat Perintah Penahanan tersebut telahdiberikan kepada keluarga Pemohon maupun Pemohon;. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada poin II.

  Perintah Penangkapanyang diterbitkan oleh Termohon Nomor: SP.Kap/233/VII/2021/Reskrim pada tanggal8 Juli 2021 baru mencantumkan Identitas PEMOHON, selanjutnya diterbitkan SuratPerintah Penahanan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/ 189/X/2021/Reskrim tanggal 9 Oktober 2021;.

• ) sebagai berikut:Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:...Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugasdan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasanpenyidik yang berwenang...Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:...1indakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan denganpertimbangan sebagai berikut:a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturutturut tidak hadir tanpaalasan yang patut dan wajar;b. tersangka diperkirakan akan melarikan diri;c. tersangka

  Bahwa kegiatan tangkap tangan tindak pidana Narkotika telah dilengkapidengan Surat Perintah Kapolres Dompu Nomor SprinGas/1349/XII/RES.4.2./2018 tanggal 25 Desember 2018 tentang PelaksaanPenyelidikan dan Penyidikan tindak pidana Narkotika di wilayah hukumPolres Dompu, serta surat Perintah Penggeledahan tempat tinggal/tempattertutup Nomor: SP.Dah/37/XII/RES.4.2./2018/Res.

  Kap/ 60/ XII/ RES.4.2/2018/Resnarkoba tanggal 31 Desember 2018, diberi tanda T8;Foto Copy Berita acara penangkapan tanggal 31 Desember 2018, diberitanda T9;10.Foto Copy Surat Perintah Perpanjangan Pengkapan Nomor SP. Kap/ 60.a/I/RES.4.2/2019/Resnarkoba tanggal 3 Januari 2019 diberi tanda T10;11.Foto Copy Berita acara perpanjangan penangkapan tanggal 3 Januari 2019,diberi tanda T11Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dpu12.Foto Copy Surat Perintah Penyitaan Nomor :SP.

  Sita/36.d/XII/RES.4.2/2019, TANGGAL 31 Desember 2018,diberi tanda T19;20.Foto Copy Berita acara Penimbangan/Penyisihan Barang Bukti tanggal 31Desember 2018, diberi tanda T20;21.Foto Copy Surat Perintah Penyegelan Barang Bukti NomorSP.

  Perintah Penyegelan Sampel Urin NomorSP.

• SiwalimaKecamatan PulauPulau Aru Kepulauan Aru.Agama : Kristen Protestan.Pekerjaan : Petani ( Kepala Desa Reb ).Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahananmasingmasing oleh :1. Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2011 s/dtanggal 27 Desember 2011;2.

  Perintah Pembayaran (SPP) yangditujukan kepada pengguna anggaran yang kemudian pengguna anggarandalam hal ini Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM) yang ditujukan kepada bendahara umum daerah KabupatenKepulauan Aru dan selanjutnya bendahara umum daerah menerbitkanSurat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada bank pelaksana dalam halini Bank Maluku Cabang Dobo, setelah dana tersebut ada pada rekeningSekretariat Daerah lalu bendahara pengeluaran melakukan pembayarandengan menggunakan

  Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 229 / BTL/ SETDA/ 2008 sebesar Rp. 1.755.000.000, tanggal 19 Mei2008. 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2008 Nomor : 26 / BTL / SETDA / 2008 sebesar Rp.1.755.000.000, tanggal 14 Mei 2008. 221 (satu) bundel (foto copy) Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPPTU) Nomor : 116 / BTL / SETDA/ 2008 sebesarRp. 1.755.000.000, tanggal 12 Mei 2008. 8.1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Tertanggal 10 Juli 2008 :1 (Satu

  Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 524 / BTL / Bag.Keu / 2008 sebesar Rp. 3.494.200.000, tanggal 11November 2008. 29222 222 n nnn nnn nnn nn nnn nnn n nee n nee1 (satu) lembar (foto copy) Surat Perintah Membayar (SPM) TahunAnggaran 2008 Nomor : 198 / BTL / SETDA / 2008 sebesar Rp.3.494.200.000, tanggal 20 Oktober 2008. 1 (satu) bundel (foto copy) Surat Permintaan Pembayaran TambahanUang Persediaan (SPPTU) Nomor : 198 / BTL / SETDA/ 2008 sebesarRp. 3.494.200.000, tanggal 18 Oktober 2008.

  ) lembar (foto copy) Nota Debet Bank Maluku CabangDobo Nomor : DNCD / 1703 /05/ Vil / 2008 tanggal 16 Juli 2008Pemindahbukuan dari rekening DAU Pemda Kabupaten Aru keRekening Pemegang Kas Setda / Elifas Leaua, S.Sos. sebesarRp. 6.755.000.000, 2 (dua) lembar (foto copy) Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 342 / BIL / SETDA / 2008 sebesar Rp.6.755.000.000,tanggal 14 Juli 2008. 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Perintah Membayar (SPM)Tahun Anggaran 2008 Nomor : 143 / BIL / SETDA / 2008sebesar

• Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.

  Bahwa berdasarkan Alasan pokok permohonan praperadilan pemohonlll huruf A, B, C, D, E, dan F adalah sebagai berikut :Halaman 25 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Ktg Suami pemohon ditangkap secara sewenang wenang tanpa surat tugasdan surat perintah penangkapan adalah tidak benar, karena termohontelah dilengkapi dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan.

  Fotokopi Surat Perintah Penahanan, Poigar tanggal 22 September2020, diberi tanda bukti P3;4. Foto kondisi suami Pemohon pasca ditangkap sebanyak 5 (lima)lembar, diberi tanda bukti P4;5.

  Fotokopi Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/09/IX/2020/Res.Krima.n Tersangka Satriadi Mokodongan tanggal 21 September 2020 besertalampiran, diberi tanda bukti T7;8. Fotokopi Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/06/IX/2020/Res.Krimtanggal 22 September 2020 beserta lampiran, diberi tanda bukti T8;9.

  dan surat perintah tugas tersebut, saksi M.

• Untuk penggantian kerugian materil sesuai gugatan Penggugat sejumlahRp52.422.580, (lima puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu limaratus delapan puluh rupiah), tidak tercantum dalam Surat Perintah Kerja(SPK) Nomor Kontrak 602/418/PPK/SMP/SPK2018, tanggal 21 Agustus2018;3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO) RKBSMPN 1 Banuhampu belum dilakukan sampai Saat ini;4.

  Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/418/PPK/SMP/SPK2018,tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya ditandai dengan P2;3. Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah KabupatenAgam Nomor 421/5756/Disdikbud2018, tanggal 30 Oktober 2018,selanjutnya ditandai dengan P3;4.

  Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/418/PPK/SMP/SPK2018,tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya ditandai dengan T2;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T1 dan T2 dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebuttelah diberi meterai secukupnya, sehingga sah sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat danHalaman 4 dari 8 Putusan Nomor 31/Padt.G.S/2020

  /PN Lbb.menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan padatanggal 21 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat menandatangani perjanjiandalam bentuk Kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor602/418/PPK/SMP/SPK2018 Pekerjaan Pembangunan

  Perintah Kerja (SPK) Nomor 602/418/PPK/SMP/SPK2018Pekerjaan Pembangunan RKB Bertingkat SMPN 1 Banuhampu KecamatanBanuhampu dengan nilai kontrak sejumlah Rp374.447.000,00 (tiga ratus tujuhpuluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) (bukti P1, P2, P4, T1, dan T2).

• kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0060/ SPPLSBJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlahRp.92.570.000, (Sembilan puluh dua juta hma ratus tujuh puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan nomor : 0188/ SPPLSBJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 september 2011;1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintah

  PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;1 (satu) lembar surat pengantar Surat perintah Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah PembayaranLangsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomro :0053

  /SPPLS BuJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) PemerintahKabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPMLS BJ/ PU/2012 tanggal24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutanpengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;1 (satu) lembar surat pengantar Surat Perintah Pembayaran langsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mi 2012;1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung

  Perintah Pencairan Dana nomor: 0059/ SP2DLS BJ/ PU/2011 tanggal26 Oktober 2011;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0060/ SP2DLS BJ/ PU/ 2011.tanggal 26 Oktober 2011;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0187/ SP2DLS BJ/ PU/2011tanggal 09 Desember 2011;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0188/ SP2DLS BJ/PU/2011 tanggal09 Desember 2011;Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0057/ SP2DLS BJ/ PU/2011tanggal 19 Juni 2012;Hal 20 putusan No.9/Pid.SusTPK/2016/PT JAP34)35)36)37)38)39)40)41)42)43)21Surat Perintah

  Surat perintah pencairan dana No.0059/SPD2DLSBJ/PU/2011tanggal 26 oktober 2011 ;30). Surat perintah pencairan dana No.0060/SP2DLSBJ/PU/2011tanggal 25 oktober 2011;Hal 33 putusan No.9/Pid.SusTPK/2016/PT JAP3431). Surat perintah pencairan dana No.0817SP2DLSBJ/PU/2011tanggal 09 Desember 2011 ;32). Surat perintah pencairan dana No. 0188/SP2DLS/BJ/PU/2011tanggal 09 Desember 2011 ;33). Surat perintah pencairan dana No. 0057/SP2DLS/BJ/PU/2011tanggal 19 Juni 2012 ;34).

• Surat perintah Tugasc. Laporan Hasil Penyelidikan ( LHP)d. Surat Perintah Penyidikan, dane. SPDP.Pasal 8 Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal4 huruf d, sekurangkurangnya memuat :a. Dasar Penyidikanb. Identitas Petugas Tim Penyidikc. Jenis perkara yang di sidikd. Waktu dimulainya penyidikan, dane. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.Sehubungan dengan Locus dan tempus delicti banhwa pernikahanPermohon sdri BETY MILIYAWATI, S. Pd., M. Pd dengan sdr.

  Perintah Tugas Nomor Sp.

  Gas/08.b/l/2019/Ditreskrimun, tanggal 18 Januari 2019, bukti T.6;Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.

  Perintah Penyitaan Nomor Sp.

  Surat Keputusan tentang Pengalihan status dari saksi keTersangka;Bahwa adanya Surat Perintah Penyitaan 1 (satu) buah buku nikah wamahijau milik istri an.

• Perintah Pencairan Dana, Nomor : 232/BL.DAK/LSBT/DISDIKPORA tanggal 21 Desember 2012.461 Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 322/BL.DAK/DISDIKMUDORA/2012 TAHUN 2012 ,tanggal 14 Desember 2012.462 Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 322/SMPLS/ BL.DAK/DISDIKMUDORA/2012.

  Perintah Pencairan Dana Nomor : 323/BL.DDL/LSBT/ DISDIKMUDORA/2012 TAHUN 2012 ,tanggal 14 Desember 2012.471 Foto Copy Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 323/SPMLS/ BL.DDL/DISDIKMUDORA/2012.

  perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 421/070/IL.3/ Disdikpora, Tg 25 September 2012 ( Legalisir).491 Poto copy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 421/069/II.3/Disdikpora, Tg 03 Juli 2012 ( Legalisir).

• Copy Surat Perintah Nomor : 800/1362/BKD/2012 Tanggal 27 September 2012 atas nama Syaparuddi, SPd I;8. Copy Lembaran dari Buku Agenda Surat Masuk Biro Kesra bulan Oktober 2011, Nomor Urut : 2081 Tanggal Terima 26 Oktober 2011 dari El John;9. Copy Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Gubernur Kep. Bangka Belitung Cq.

  Nomor : 11 Tanggal 30 Juli 2012;Copy Surat Perintah Nomor : 800/1362/BKD/2012 Tanggal 27 September2012 atas nama Syaparuddi, SPd ;Copy Lembaran dari Buku Agenda Surat Masuk Biro Kesra bulanOktober 2011, Nomor Urut : 2081 Tanggal Terima 26 Oktober 2011 dariEl John;Copy Nota Dinas Sekretaris Daerah Provinsi Kep. Bangka BelitungGubernur Kep. Bangka Belitung Cg.

• Surat Perintah Tugas sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan di Kecamatan Bacan Timur Selatan An. ROSDIANA PORA.2. Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Teknik Kecamatan Bacan Timur Selatan AN. ROSDIANA PORA.3. Surat Keputusan Satuan Kerja BPMD Provinsi Maluku Utara Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Nomor : 414.2/155/PNPM-MPd/2011 tentang Pemutusan Kontrak Kerja Konsultan/ Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Prov.

  Menyatakan agar terhadap Barang Bukti berupa :1) Surat Perintah Tugas sebagai Fasilitator Teknik Kecamatan di KecamatanBacan Timur Selatan An. ROSDIANA PORA.Halaman 2 dari 81 halaman PutusanNomor 14/Pid.Tipiko/2014/PN.

  Reg.Perkara : PDS03/LABUHA/Ft.1/03/2014,tanggal17 April 2014, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Jumat,tanggal 25 April 2014, sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa ROSDIYANA PORA, ST selaku Fasilitator TeknikKecamatan Bacan Timur Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari SatuanTugas BPMD Propinsi Maluku Utara Nomor : 414.2/SPT147/BPMD/2009 tanggalHalaman 4 dari 81 halaman PutusanNomor 14/Pid.Tipikow/2014/PN.

  Tte414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP (Standar OperasionalProsedur) yang berlaku pada Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan (PNPMMP dQ).Bahwa Terdakwa berkedudukan selaku Fasilitator Teknik Kecamatan BacanTimur Selatan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Satuan Tugas BPMDPropinsi Maluku Utara Nomor : 414.2/SPT147/BPMD/2009 tanggal 02 November2009 dalam kegiatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPdq

  Halmahera Selatan, setelah disetujuisesuai tahapan kriteria kecamatan lalu dibuatkan Surat Perintah Membayar(SPM) dan SP2D ke KPPN Ternate, setelah disetujui dilakukan pencairan kerekening UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) Kecamatan melalui Bank BPD(Maluku) Cabang Labuha, setelah itu Tim Pengelolah Kegiatan (TPK)mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan ke UPKHalaman 52 dari 81 halaman PutusanNomor 14/Pid.Tipiko/2014/PN.

  TteSelatan dalam Kegiatan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) pada ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMPd) diKecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatanberdasarkan Surat Perintah Tugas dari Satuan Tugas BPMD Propinsi MalukuUtara Nomor : 414.2/SPT147/BPMD/2009 tanggal 02 November 2009 ;Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Fasilitator TeknikKecamatan berdasarkan PTO (Petunjuk Teknis Operasional) antara lain :a.

• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (Satu) bendel (asli) Surat Keputusan Bupati Kotabru Nomor 188.45/788/KUM/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru
• Asli 1 (satu) rangkap (asli) Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Jaring Kepiting serta GPS Desa Sarang Tiung Rt. 6 Kecamatan Pulau Laut Utara No. 523/62/SPK/BID.TANGKAP/DKP/2016 tanggal 2 Agustus

• Bahwa berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, membuktikan bahwa Termohon telah mengabaikan ketentuanhukum, dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan(SP3) No.

  Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/201/III/2018/Dit.Reskrim tanggal 28 Maret 2018, bermeterai cukup dan selanjutnya diberitanda bukti (T2) ;3. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/198/III/2018/Dit. Reskrimtanggal 28 Maret 2018, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tandabukti (T3) ;4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/62/V/2018/Dit.Reskrim tanggal 14 Mei 2018, bermeterai cukup dan selanjutnya diberitanda bukti (T4) ;5.

  Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor:SP.Sidik/54/IV/2020/Dit. Reskrim tanggal 9 April 2020, bermeterai cukupdan selanjutnya diberi tanda bukti (T23) ;24. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:S.Tap/04.a/IV/2020/Dit. Reskrim tanggal 9 April 2020, bermeterai cukupdan selanjutnya diberi tanda bukti (T24) ;25. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyelidikan Nomor:SPP. Sidik/04.a/IV/2020/Dit.

  Menyatakan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No.B/682/V/Res.7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020, bertentanganmenurut hukum;3. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. B/682/V/Res. 7.5/2020/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2020 adalah tidak sah;4.

  Perintah Penyelidikan tertanggal 28 Maret2018 (Bukti T.2) dengan disertai Surat Perintah Tugas (Bukti T.3), yangkemudian pada tanggal 14 Mei 2018 oleh Termohon telah menindaklanjutilaporan dimaksud dengan meningkatkan penyelidikan tersebut ke tahaphalaman 31 dari 39 halamanPutusan Nomor 10/Pid.Pra/2020/PN Mndpenyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan tertanggal 14 Mei 2018(Bukti T.4) untuk kemudian melakukan pemberitahuan dimulainya penyidikankepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (

• Perintah Membayar (LS) dengan No.

  Surat Perintah Membayar (SPM) sebanyak 87 dokumen atas KegiatanPengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan, masingmasing SPMtersebut dilampiri dengan:8.

• Permata Alam Semesta, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta tanggal 06 Maret 1998;

• 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Penilaian Aspek Penatagunaan Tanah Nomor : 460/08/PGT/IL/1995 tanggal 17 Januari 1995;
• 1 (satu) bundle Surat Perintah Kerja No. 019/SPK/KSO/VI/21 tanggal 25 Juni 2021 dari KSO Puri Cempaka kepada CV.

• Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan Hak Nomor : 273/B/2/ 2008 tanggal 10 Juli 2008, beserta kwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor : 09769/2008 ; -----------------------------------------------------------------3.Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport) Nomor : 579/KR/ HGB/ XI/2008 tanggal 13 Nopember 2008 ; -----------------------------------------------4.

  Surat Pemberitahuan Penetapan BiayaPermohonan Hak Nomor : 273/B/2/ 2008tanggal 10 Juli 2008, besertakwitansi dan Surat Perintah SetoranNomor : 09769/2008 ...........0 00.00. eee nsNomor : 09769/2008 ;3. Risalah Pemeriksaan Tanah(Konstatering Rapport) Nomor579/KR/ HGB/ = XI/2008 tanggal 13Nopember 2008 ;4. Hasil Peninjauan Lapangan olehPetugas Kontatasi tanggal 13 Nopember10.11.10Permohonan HGB atas nama TROY SURYASUBANDI, tanggal 24 Juni 2008 ;.

  Surat Pemberitahuan Penetapan Biaya Permohonan HakNomor : 273/B/2/ 2008 tanggal 10 Juli 2008, besertakwitansi dan Surat Perintah Setoran Nomor09769/2008 ;. Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rapport)Nomor : 579/KR/ HGB/ XI/2008 tanggal 13 Nopember2008 ;. Hasil Peninjauan Lapangan oleh Petugas Kontatasitanggal 13 Nopember 2008 :. Permohonan HGB atas nama TROY SURYA SUBANDI,tanggal 24 Juni 2008 :.

• -------

Sedangkan ; ----------------------------------------------------------------------

• 1 (satu) berkas surat perjanjian pemborongan pelayanan jasa konsultasi Nomor 620 / 54 / K / RHB / KONST CBDS / DPU BM / IV / 2008 Tanggal 7 April 2008 ; -----------------------------------
• 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 30 Oktober 2008 ;-
• 1 (satu) lembar SP2D untuk CV ENVIRON MENTAL KAJITAMA ; ---
• 1 (satu) lembar surat

  perintah membayar (SPM) ; ---------------------

• 1 (satu) lembar surat pernyataan pengajuan SPP-LS ; ----------------
• Berita acara pemeriksaan pekerjaan ; ---------------------------------
• 1 (satu) berkas DPA SKPD ; ----------------------------------------------
• Berita acara pembayaran MC terakhir nomor 127 / BAMC / KONST / PEMBJBT / X / 2008 ; ------------------------------------------
• 1 (satu) lembar rekening koran dari CV ENVIRON MENTAL KAJITAMA