Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, Yang beralamatdi Jalan Raya Muara EnimPendopo PALI Kabupaten Muara Enim dalamhal ini memberikan kuasa kepada Budiman Darmasasmita selakukepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus NomorB.151/KCIV/MKR/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 dari PemimpinCabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat KuasaNo. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan AnggaranDasar PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkMartapura bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan SuratKuasa No.15 Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH Notaris diKota Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Persero yang dimuat dalamAkta No.51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helm, SH,Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25Agustus 2009, Tambahan Nomor 23079, yang telah beberapa kali diubah

BANK RAKYAT INDONESIASafrial Bahri DikromoSubandriNurfaida(Persero), Tbk di Polewali, bertempattinggal di Polewali, dalamhal inibertindak dalam jabatannya tersebutmewakili Direksi berdasarkan SuratKuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015,yang dalam perkara ini memberikankuasa kepada :AMPK PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Kantor Cabang Polewali.RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Kantor Cabang Polewali.RM PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cinta Kasih, Yang beralamatdi Jalan Raya Muara EnimPendopo PALI Kabupaten Muara Enim dalamhal ini memberikan kuasa kepada Budiman Darmasasmita selaku kepalaunit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.109/KCIV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februarii 2021 dari Pemimpin Cabang BRIPrabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT.

HaryonoNo.9 dalam hal Ini berdasarkan Surat KuasaKhusus dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk kepada Pgs.Pemimpin Cabang PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (abscuur libel) karenagugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukungsehingga gugatan Penggugatharus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 98 ayat (1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasmenyatakan bahwa direksi mewakili badan hukum untuk bertindak

selanjutnya dalam Pasal 87 UndangUndang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakanbahwa serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindaksebagai kuasa untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa keputusan menteri hukum danhak asasi manusia nomor: AHU61632.AH.01.02. tahun 2008 tentangpersetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan Penggugat Pasal 14ayat (4) huruf a dan b, mengatur tugas dan wewenang direksi

apabila presidendirektur berhalangan karena sebab apapun juga, maka 2 (dua) orang anggotadireksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak dan atas nama direksimewakili perseroan;Menimbang, bahwa oleh karena pemberi kuasa dalam perkara a quoadalah wakil presiden direktur hubungan industrial PT Freeport Indonesiakepada penasihat hukum Penggugat Demsi, SH., dan rekan, dalam halini yangbertindak mewakili sebagai direksi, sehingga pemberian hak kepada direksiHalaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor

31/Pdt.SusPHI/2019/PN.Japuntuk mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan merupakankonsekuensi logis dari direksi yang diberi hak untuk melakukan pengurusan danperbuatan hukum PT Freeport Indonesia lainnya sebagaimana yang diaturdalam anggaran dasar perubahan di atas, maka dari itu Kedudukan hukumPenggugat dalam perkara a quo adalah bertindak untuk dan atas namakepentingan PT Freeport Indonesia, dan kekhususan dari hukum acaraPenyelesaian Hubungan Industrial itu sendiri yang merupakan

No. 807 K/Pid.Sus/2015 Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya; Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Perseroan; Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang ataulebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanyakekuasaan yg diatur dalam Surat Kuasa;Bahwa untuk menjalankan usaha PT.

DELTA ASIA SEKAWAN berdasarkan Akta Notaris Nomor 611 tanggal28 September 1998 sebagai pelaku usaha yang antara lain bergerak dalambidang usaha perdagangan bahan makanan dan minuman hasil pertanianyang berdasarkan Pasal 11 bahwa: Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untukkepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya; Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas namaDireksi serta mewakili Perseroan; Direksi untuk perbuata tertentu berhak pula mengangkat

Dharma Lautan Utama, artinya yang digugat olehPenggugat adalah Direksi, yang menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 2 secara tegas dan jelas menyebutkan :direksi adalah merupakan organ perseroan.Karena yang digugat oleh Penggugat telah terbukti adalah organ perseroannya danbukan badan hukumnya, maka sudah jelas bahwa gugatan yang diajukan olehPenggugat adalah salah alamat.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak cermat. karena dalamposita

BANK RAKYAT INDONESIA(Persero), Tok di Raha, bertempat tinggal di Raha, dalam hal ini bertindakdalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khususNomor:B. = XIII/KC/ADK/04/2019 tanggal 09 April 2019 kepada :1. Abdullah Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tok Unit Kabawo.2. Muhamad Fajar Mantri PT.

XIII/KC/ADK/04/2019 tanggal 09 April 2019.Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.Cabang Raha di Raha, selanjutnya disebut PENGGUGAT;Melawan1. Nama : Agus MulyanaTempat Tanggal Lahir : Soppeng, 31 Desember 1987Jenis Kelamin : LakilakiTempat Tinggal : Jalan MalayaDesa Oensuli, Kec.

2013Nomor 0045/2013 seluas 3.411 m2;Bahwa Faktanya, pada saat gugatan ini diajukan, massa pinjaman (tenggangwaktu hutang) telah terlampaui, namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuksegera membayar hutangnya ;Bahwa berkalikali Penggugat telah berusaha untuk menelpon Tergugat, namuntidak pernah ditanggapi dengan baik, dalam artian telpon tidak pernah diangkat,sehingga Penggugat telah 2 (dua) kali mendatangi Kantor Tergugat di Bandung,namun selalu saja tidak ditanggapi dengan baik, dalam artian Direksi

diajukan masa pinjaman (tenggang waktu hutang) telah terlampau, danTergugat tidak segera membayar lunas hutangnya, sehingga dapat dikualifisirsebagai perbuatan wanprestasi ;Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan buktiyang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti P1 berupa Surat Pengakuan Hutang,tanggal 25042012 ;Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Pengakuan Hutang yang dibuat danditandatangani antara Penggugat Tan Yudi Santoso dan Tergugat Tuan Benny Halimyang bertindak untuk atas nama Direksi

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero),Tok di SINJAI, bertempat tinggal di SINJAI, dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili Direksi memberikan kuasa khusus dengan surattugas khusus Nomor : B.2061KCXIII/MKR/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018kepada :Arifin Aliba : Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Kantor Cabang Sinjai;Baharuddin : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkUnit Samataring;Faisal: Mantri PT.

Juma Bin AraseDengan buktibukti dan kesaksiankesaksian sebagai berikut :Bukti Surat :Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;Keterangan Singkat :Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sahmewakili bertindak untuk dan atas PT.

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbkdi Mamuju, bertempat tinggal di Mamuju, dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan Surat Kuasa Khusus NomorB.2169KC XIII/MKR/10/2017 tanggal 18 Okotober 2017 kepada:1. Muhammad Iskandar : Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Mamuju.2. Yerianto Rio AL : Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk UnitSimboro.3.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) TokUnit Simboro.Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tok Kantor Cabang Mamuju, beralamatdi Jalan Urip Sumoharjo No. 33 Mamuju, berdasarkan Surat Kuasa NomorB.2169KC/XIII/MKR/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, pemberian kuasatersebut merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tok kepadaPemimpin Cabang PT.

JOKOSUSANTO) selaku Direksi Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8Kontrak Kerja Nomor : 049/354/406.034/SPPPIT/2007 tanggal 21 September2007 berkewajiban mengawasi serta meneliti pelaksanaan pekerjaan danpencapaian target kuantitatif dari pekerjaan yang dikontrakkan, yang diserahkanoleh pihak penyedia barang / rekanan, apakah telah berjalan dengan baiksebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerja.

JOKO SUSANTO) selaku Direksi Pekerjaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kontrak Kerja Nomor : 049/354/406.034/SPPPIT/2007 tanggal 21 September 2007 berkewajiban mengawasi sertameneliti pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian target kuantitatif dari pekerjaanyang dikontrakkan, yang diserahkan oleh pihak penyedia barang / rekanan,apakah telah berjalan dengan baik sebagaimana yang tertuang dalam kontrakkerja.

No. 1769 K/Pid.Sus/2013pengawas pekerjaan dan sebagai direksi pekerjaan adalah bagianpengelola data elektronik sekretariat daerah kabupaten Trenggalek yangbertindak untuk dan atas nama Pihak Kesatu"... dan Ayat (2) "Direksipekerjaan bertugas mengawasi serta meneliti pelaksanaan pekerjaan danpencapaian target kuantitatif dari pekerjaan yang di kontrakan".Bahwa sebagaimana kontrak kerja Nomor : 049/354/406.034/SPPIT/2007tanggal 21 September 2007 dalam Pasal 8 mengenai direksi pekerjaantelah secara

Warino.Bahwa mengenai "Direksi pekerjaan adalah Bagian Pengolahan DataElektronik" menurut keterangan ahli Emanuel Sudjamoko,S.H.,MS adalahmerupakan pemberian Mandat sebagai bentuk pelimpahan wewenangatasan kepada bawahan sehingga tanggungjawab dan tanggung gugatberada pada pemberi mandat.

KeputusanBupati maupun Direksi Pekerjaan dalam kontrak tersebut hanya dapatdilakukan orang yang mempunyai sifat khusus yaitu pegawai negeri sipilseperti yang melekat pada diri para Terdakwa dalam menjalankan tugasjabatannya masingmasing.

NSP berkantor pusat diGedung Sampoerna Strategic Square, North Tower Lantai 28, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 4546 Karet Semanggi, Setiabudi, JakartaSelatan 12930.Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT. NSP yang dibuat dibawahtangan tertanggal 20 Juli 2010, No. : 245/NSP/VII/10/HQ/CD,dinyatakan Perseroan memandang perlu untuk mendirikan cabangPT.

NSP diSelat Panjang berdasarkan Akta No. 71 tanggal 26 Juli 2010 tersebut,jajaran Direksi PT. NSP di Kantor Pusat telah melimpahkan tanggungjawab dan kewenangan kepada Terdakwa Ir. ERWIN selakuPimpinan Cabang PT. NSP Selat Panjang untuk menjalankan segalakegiatan operasionalnya yang bergerak dibidang Pemanfaatan HasilHutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan dibidangPerindustrian Pengolahan Tepung Sagu.Bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa Ir.

SAMPOERNA Jakarta.Bahwa berdasarkan No. 71 tanggal 26 Juli 2010, direksi PT NSP atasdara aturan anggaran dasar mendirikan cabang dan diangkatpimpinan cabang di Kab Meranti yang ditunjuk sebagai pimpinancabang yaitu terdakwa Ir.

NSP ada 4 orang anggota direksi yaitu direkturutama Eris Ariaman, SH sdr Bona Ranto Pasaribu, sdr Arif danterdakwa Ir.

Erwin.e Bahwa terdakwa Ir Erwin sebagai GM atasan langsung PeterBenjamin adalah orang yang ditunjuk oleh direksi sebagai perpanjangtangan direksi, terdakwa Ir Erwin memberikan laporanpertanggungajawaban koordinasi seharihari secara operasional kePeter Benjamin, terhadap terdakwa Nowo Dwi Priyono, ST kepadaDaniel Abraham.e Bahwa dalam pelaksanaan tugas sehari direksi setelah menujuksupervisor sehingga tidak ada keterkaitan secara langsung lapormelapor antara terdakwa Ir Erwin maupun terdakwa Nowo

Timbunan hanya boleh diklasifikasikan sebagai timbunan pilinan biladigunakan pada lokasi atau untuk maksud dimana timbunan pilihantelah ditentukan atau disetujui secara tertulis oleh direksi pekerjaanseluruh timbunan lain yang digunakan harus dipandang sebagaitimbunan biasa (atau drainase poros bila ditentukan atau disetujuisesuai seksi 2.4 dalam spesifikasi umum).b.

Bachtiar belum memintapembuatan Job Mix Formula untuk tanah pilihnan, padahal berdasarkanSyaratsyarat Khusus Kontrak Seksi 3.2.1.(5).(6) Terdakwa mempunyaikewajiban menyerahkan halhal berikut ini kepada direksi pekerjaanpaling lambat 14 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaanpertama kali sebagai bahan timbunan :i. Dua contoh masingmasing 50 kg untuk setiap jenis bahan, satucontoh harus disimpan oleh direksi pekerjaan untuk rujukan selamaperiode kontrak;ii.

Bachtiar semestinyamenyampaikan pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahanyang diusulkan untuk bahan timbunan bersamasama dengan hasilpengujian laboratorium untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari PPKselaku direksi pekerjaan sebelum dilakukan pengamparan.**Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan pengawasan olehKonsultan Pengawas yaitu CV.

(b) Terdakwa mempunyaikewajiban menyerahkan halhal berikut ini kepada direksi pekerjaanpaling lambat 14 hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk penggunaanpertama kali sebagai bahan timbunan :i. Dua contoh masingmasing 50 kg untuk setiap jenis bahan, satucontoh harus disimpan oleh direksi pekerjaan untuk rujukan selamaperiode kontrak;Halaman 30 dari 200 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2017/PN Pik,~ii.

Bachtiar semestinyamenyampaikan pernyataan tentang asal dan komposisi setiap bahanyang diusulkan untuk bahan timbunan bersamasama dengan hasilpengujian laboratorium untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari PPKselaku direksi pekerjaan sebelum dilakukan pengamparan.Bahwa selama pelaksanaan pekerjaan dilakukan pengawasan olehKonsultan Pengawas yaitu CV.

Putusan Nomor 3015 K/Pdt/2013menurut Pengadilan Tinggi keteledoran kasir dalam pencatatanpenerimaan kas atau pencatatan pengeluaran kas maupun kesalahandalam pencatatan saldo di dalam pembukuan adalah tanggung jawabkasir kecuali kasir dapat membuktikan sebaliknya bahwakasirtersebut tidak bersalah dan dalam hal ini untuk menemukan siapayang bersalah maka menurut Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidakperlu diaudit karena Direksi PT.

Ricry tidak wajib menyerahkanlaporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Yang kemudian pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 19alinea 1 dari putusannya dinyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa saksi ahli memberikan keterangan mengenaitugastugas pokok kasir adalah melakukan transaksi keuangan,pembayaran/pengeluaran dan penerimaan/pemasukan kas perusahaanatas sepengetahuan dan seizin Direksi atau atasan, melakukanpencatatan

transaksi keluar masuk kas menyimpan dan menjaga kasperusahaan beserta buktibukti transaksinya, serta melaksanakantugastugas lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan Direksi danatau Manager Akuntansi dan Keuangan selaku penanggungjawabkeuangan perusahaan dan tugastugas kasir tersebut apabila terjadisaldo kas minus/tekor dan kasir tidak dapat membuktikan bahwasaldo kas minus/tekor tersebut bukan kesalahannya maka menurutPengadilan Tinggi adalah kesalahan kasir, karena dari neracapembukuan keuangan

Yang mana kemudian juga ditegaskanbahwa adanya kewajiban Direksi untuk menyerahkan laporankeuangan Persero kepada akuntan publik untuk diaudit apabiladiwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yang sehingganyatindakan audit/pbemeriksaan keuangan tersebut sangat relevan denganupaya pembuktian terhadap permasalahan kas saldo tekor/minustersebut.

Bahwa di samping itu, adanya jajaran Direksi PT. Kertas Blabak telahdilaporkan oleh Kurator (Turut Tergugat Il) kepada pihak kepolisianadanya dugaan tindak pidana penggelapan berdasarkan Surat TandaPenerimaan Laporan Nomor Pol : LP/41/2011/Sek.Mgk tanggal 21 April2011, maka cukup alasan hukum agar penerimaan penyerahanperusahaan dari Kurator (Turut Tergugat Il) kepada Debitur Pailit(PT.Kertas Blabak) diserahkan kepada Penggugat dan sekaligus untuksementara pengelolaan dan penguasaan PT.

Kertas Blabak pailit dengansegala akibat hukumnya;Bahwa, Direksi PT. Kertas Blabak mengajukan upaya hukum kasasi,kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 445 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 21 Oktober 2011, Mahkamah Agung RI telahmengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Direktur PT. KertasBlabak (dalam hal ini Sdr. Ali) yang membatalkan PenetapanPengadilan Niaga Semarang Nomor 13/Pailit/2010/PN.NIAGA.SMGtertanggal 17 Maret 2011 serta menyatakan sah perdamaian yangdiajukan oleh PT.

KertasBlabak, padahal Tergugat Rekonvensi mengetahui susunan direksi PT.Kertas Blabak terakhir dinyatakan dalam Akta Nomor 04 tanggal 6 Januari2012 yang dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta (TurutTergugat Rekonvensi) dan telah diterima serta dicatat dalam databaseSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.1003820tanggal 3 Februari 2012, bukanlah Akta

Kertas Blabak kepada TergugatRekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi telah memberikanpemberitahuan dan/atau peringatan melalui Harian Umum Kompastanggal 16 Januari 2012; Harian Umum Kompas, Harian Umum SuaraMerdeka dan Harian Umum Jawa Pos tanggal 12 April 2012; serta HarianUmum Suara Merdeka dan Harian Umum Jawa Pos tanggal 3 Mei 2012mengenai Direksi PT.

berikut : 1.Bahwa berdasarkan anggaran dasar pendirian perseroan yang termahktub dalam pasal 3,pada pokoknya Penggugat mempunyai kegiatan usaha yang salah satunya adalah dibidangindustri pembuatan dan jual beli beton siap pakai (ready mix concrete) yang selanjutnyadisebut BSP ; 22 nnn nnn enn nen ee eee eeeBahwa terhadap menjalankan pengelolaan core bisnisnya dalam hal pemasaran sertapelayanan jual beli BSP tersebut, Penggugat membentuk plantplant atau kantorpelayanan yang diberikan kewenangan oleh direksi

perseroan untuk melakukan pelayananterhadap kegiatan jual beli BSP ;Bahwa terkait dengan keterangan diatas secara nyata plant tersebut di pimpin oleh kepalaplant atau pelayanan, hal tersebut sesuai dengan (bukti surat tentang pembentukan plantatau struktur organisasi plant berdasarkan SK direksi Nomor 006/HK.4/10000/04.2013beserta dengan lampiran, sehingga plant dalam hal ini mempunyai kewenangan untukmelakukan perjanjian terkait dengan maksud dan tujuan kegiatan perseroan ;Bahwa berdasarkan keterangannya

Varia Usaha Beton, bukti P1 ;Fotocopy Surat Keputusan Direksi PT.

Varia Usaha Beton) dalam usaha jual beli beton siap pakai (ReadyMix Concrete) melalui kantor pemasarannya (plant) sesuai SK Direksi No.006/HK.4/10000/04.2013 Agoes Tjipto Mardyo, SE selaku Kepala Plant Waru Sidoarjo,telah melakukan hubungan jual beli Beton Siap Pakai (BSP) dengan Tergugat (PT. TrisnaKarya Surabaya) yang diwakili oleh Soewando selaku Direktur Operationalnya sebagaipemenang lelang pekerjaan / kontraktor pelaksana pembangunan gudung kantor BeaCukai Jl.

Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan;. Bahwa secara de facto PT Sunway Kreasi Bestindo sudah tidak lagimenjalankan kegiatan operasionalnya sejak akhir tahun 2012 dimana semuaiin operasional kegiatan usaha PT Sunway Kreasi Bestindo sudahkadaluarsa dan tidak pernah diperpanjang, yakni dapat dibuktikan sebagaiberikut:i.

No. 2179 K/Pdt/201510.Talenta Inti Mandiri Nomor BA/32A//2014/SUBDIT IV tanggal 28 Mei 2014(bukti P14);Bahwa sejak pendirian tahun 2007 setiap tahunnya PT Sunway KreasiBestindo telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamTahunan, dimana para pemegang saham setiap tahunnya teiah menerimadeviden yang dibagikan dan kemudian telah menerima dan mengesahkanlaporan keuangan perseroan serta memberikan pembebasan dan pelepasan(acquit et de charge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisarisperseroan

Sunway Kreasi Bestindo Nomor 14Tanggal 21 Agustus 2008 (Bukti P 3 & Bukti T 2), kwalitas Termohon Il Kasasi adalah juga sebagai Komisaris perseroan dan kwalitasTermohon Kasasi adalah juga sebagai Direktur Utama perseroan,yang menurut Pasal 1 ayat 5 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun2007, dinyatakan : Direksi adalah organ perseroan yang berwenang danbertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentinganperseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakiliperseroan, baik di

No. 2179 K/Pdt/2015LB patut ditaati oleh Direksi dan Komisaris perseroan dalam hal iniTermohon Kasasi dan Termohon II Kasasi;Bahwa ketidak taatan Termohon Kasasi selaku Direktur Utama danTermohon Il Kasasi selaku Komisaris perseroan terhadap keputusanRUPSLB perseroan PT. Sunway Kreasi Bestindo Bukti T 30 dan BuktiT 44, patut menjadi pertimbangan hukum bagi Pengadilan untukmenyatakan bahwa permohonan Pembubaran perseroan PT.

No. 1607 K/PID.SUS/20162012 yang dilakukan secara melawan hukum/menyalahi ketentuan karenatidak ditandatangani oleh Direksi PT.

MASAYU KONTRINDO yang disebutkannamanya dalam Akta Pendirian atau pihak lain yang bukan Direksi atau yangnamanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjangmendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihakyang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatanganiKontrak Pengadaan Barang/Jasa, melainkan penandatanganan kontrak tersebutdilakukan oleh pihak Terdakwa EDWAR MUTAQIEN, S.IP bin ISMAIL MAJIDyaitu dengan cara mencantumkan nama dan tanda

tangan SaksiNURSAHYANA, SE yang merupakan salah satu Direksi dari PT.

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 86 Ayat (5) yangberbunyi : Pihnak yang berwenang menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yangdisebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar PenyediaHal. 9 dari 73 hal. Put.

No. 1607 K/PID.SUS/2016Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan Ayat (6) yang berbunyi : Pihak lain yang bukan Direksi atauyang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasarsebagaimana dimaksud pada Ayat (5), dapat menandatangani KontrakPengadaan Barang/Jasa, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasianwewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan AktaPendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa;3.