Merumuskan dan mempersiapakan rancangan kebijakan umumanggaran (KUA).2. Melaksanakan pembahasan kebiajakan umum anggaranbersama sama dengan badan anggaran DPRDHalaman 71 dari 105 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl3. Merumuskan dan mempersiapakan rancangan prioritas danplapon anggaran sementara (PPAS) untuk kemudian dibahanbersama denganbadan anggaran DPRD4.

Merumuskan dan menyusun rancangan kebijakan dan umumperubahan APBD, priorotas plapon anggaran sementaraperubahan, menyusun rancangan peraturan daerah tentangperubahan APBD dan peraturan BUPATI tentang penjabaranperubahan APBD.5. Pelaksanaan tugas lainnya yang berkaitan dengan prosesmempersiapkan, merumuskan dan menyusun anggaran daerahsesuai ketentuan perundang undangan.6.

Salah satu bagian dari team perumus Kebijakan AnggaranPemerintah daerah;4. Pelaksanaan rapat pembahasan Anggaran Pemerintah DaerahKab. Bengkulu Tengan bersama anggota Banggar.APBD Dinkes Benteng tahun 2018 adalah Rp. 78.116.104.775,1. Belanja Tidak Langsung/Belanja Pegawai Rp.34.726.104.775,2.

Perencanaan Kebijakan Analisa Pengkajian Daerah;3. Pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah;4. Mengendalikan dan mengevaluasi program program daerah.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Tim AnggaranPemerintah Daerah Kab.

Bengkulu Tengah adalah salah satu bagian dariteam perumus Kebijakan daerah KUA (Kebijakan Umum Anggaran) danPPAS (Plafon Anggaran Sementara);Bahwa Mitra kerja saksi adalah semua OPD;BahwaYang menentukan capaian program visi misinya adalah KepalaDaerah;Halaman 79 dari 105 halaman Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl BahwaAnggaran yang paling banyak untuk Kabupaten Benteng dibidangInfrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan; BahwaAnggota banggar terdiri dari Anggota DPRD; Bahwa Rapat yang pernah saksi

keuangan dan operasional.Transaksi antara Pihakpihak yang Mempunyai HubunganIstimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajibanantara pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpamenghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anakperusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatuHalaman 18 dari 41 halaman Putusan Nomor 947/B/PK/PJK/2015perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suaradan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan

keuangan danOperasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasaratau perjanjian.Pengaruh Signifikan (untuk tujuan Pernyataan ini) adalahpenyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangandan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikankebijakan itu.

Pengaruh signifikan dapat dijalankan denganberbagai cara antara lain berdasarkan perwakilan dalam dewankomisaris atau penyertaan dalam proses perumusan kebijakan,transaksi antar perusahaan yang material, pertukaran karyawanmanajerial atau ketergantungan pada informasi teknis. Pengaruhsignifikan dapat diperoleh berdasarkan kepemilikan bersama,anggaran dasar atau perjanjian.

alat bukti yang cukup, kiranyapatut terbukti bahwa kegiatan usaha perbankan Tergugat II beriktikad tidakbaik, sekaligus menghambat pelaksanaan perlindungan konsumen, hinggaPenggugat dirugikan;Bahwa masih terkait dengan kewajiban bunga, denda, dan biayabiaya lainyang membebani Penggugat, di mana dalam hal Nasabah Debitur sepertiPenggugat yang kesulitan keuangan karena usaha Debitur tidak berjalansebagaimana semestinya sehingga kreditnya macet (bermasalah), makasemestinya pihak Penggugat mendapatkan kebijakan

dokumenperjanjian tentang Restrukturisasi telah diubah menjadi Sesuai denganpertimbangan perbankan Tergugat Il, yang terletak pada perjanjian/dokumen Akte Perjanjian Kredit Notariil atau sebagai bukti perjanjian yangberitikad tidak baik, dan merugikan Penggugat;Bahwa berdasarkan bukti Laporan Rekening Koran yang diterbitkanTergugat Il, semestinya pinjaman Penggugat senilai Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) yaitu piutang bunga yang masih harus dibayar ataupiutang bunga yang dapat dihapuskan melalui kebijakan

Putusan Nomor 2113 K/Padt/2014dahulu dari Penggugat, maka para Tergugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum berdasarkan BAB Il, Kebijakan Dan ProsedurTransparansi Informasi Produk Bank, Nomor 3 Surat Edaran BankIndonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 yang ditujukan kepadasemua Bank di seluruh Indonesia, yang menyatakan:Dalam hal perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada angka1 huruf i di atas terkait dengan karakteristik Produk Bank yang frekuensiperubahan, penambahan, dan atau pengurangannya

Kami pun baca darikorankoran Kupang dengan harapan ada kebijakan ganti rugi atasbangunan kami, namun kenyataannya tidak ganti bangunan relokasiseperti AHOK di DKI Jakarta dengan harapan Negara yang sama, UUsama juga PP ;5.

Bahwa kebenaran dan kesesuaian faktafakta bukti surat dan kuitansi atastanah obyek sengketa, atas pengakuan dan mengakui kepemilikan lou A.MLono Kana (pembeli) dan bapak Marthinus Sabaat (penjual) maka TergugatIX mohon kebijakan pemerintah terkait baik pusat maupun daerah atasbangunan yang terlanjur di bangun tersebut atau mohon kepada Pengadilanatas keputusan dan kebijakan terhadap Tergugat IX ;4.

Putusan Nomor 2060/B/PK/PJK/20175.21menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligus untuk kegiatanmenghasilkan BKP Strategis, dapat dikreditkan sebandingdengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaranseluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;.Bahwa pendirian dan kebijakan Direktur Jenderal Pajak

dalampengenaan PPN atas kegiatan terpadu (integrated) tertuangdalam PMK78 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang PPN, yang di dalamnya juga mengatur mengenaipelaksanaan Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 16B UndangUndangPPN;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010secara kaidah dan Norma sudah dilakukan uji materi keMahkamah Agung dan dalam hal ini keputusan MahkamahAgung memenangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding);Bahwa dengan demikian secara yuridis kebijakan tersebut

Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak (selanjutnya disebut PMK78) pada intinyamemutuskan bahwa norma atau kaidah di dalam PMK78 tidakbertentangan dengan peraturan perundangundangan perpajakanyang lebih tinggi (UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009);Bahwa norma atau kaidah yang diatur dalam PMK78 sebagaipelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009pada prinsipnya sama dengan norma atau kaidah dalam KMK575sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (6) UndangUndang Nomor 18tahun 2000;Bahwa dengan demikian kebijakan

Pembelajaran dan Sharing knowledge kebijakan publik Pemerintah Daerahbagi Organisasi Masyarakat sipil untuk membantu ketercapaian danMewujudkan Pemerintah yang ba(gooik d government).;Halaman 5dari38 halaman Putusan Nomor 42/G/KI/2016/PTUNPLG3.

Sumsel PS /VIII /2016 tertanggal 30 Agustus2016, diduga tidak mencerminkan Keterbukaan Informasi dan tidak mendukung InstruksiPresiden No. 07 Tahun 2015, Tentang Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi;Sehingga terkesan dalam mengambil sikap dan kebijakan untuk keputusan terhadap ObjekPerkara tersebut diduga mengambil Putusan dengan kebijakan sendiri tanpabermusyawarah dengan anggotanya dan pada waktu Putusan Perkara dibacakan Oleh KetuaMajelis tampak sekilas kelihatannya di Raut Muka kedua Anggota

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013sekitar pukul 09.30 s/d 14.00, dan hari Jumat, tanggal20 Desember 2013, sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIBbeberapa mahasiswa FISIP UTA 745 Jakartamelakukan aksi demonstrasi di depan Kampus UTA45 Jakarta, yang pada intinya mempertanyakan kasusyang terjadi di Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta sertamenentang beberapa kebijakan yang dikeluarkan olehPimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta;b.

Manusia yang berbunyi:Pasal 15Setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baiksecara pribadi maupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya;Pasal 25Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum,termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik(Konvensi Sipol) melalui UndangUndang Nomor 12 Tahun 2005.Dengan demikian, segala ketentuan ataupun kebijakan

teguh danalasannya harus mendukung.Bahwa Para Penggugat seharusnya tidakdiberikan sanksi oleh Tergugatkarena tindakanPara Penggugatmelakukan unjuk rasa secaradamai dan tertib dijamin dan dilindungi olehperaturan perundangundangan;Bahwa yang terjadi adalah Tergugat memberikansanksi kepada Para Penggugat dengan alasanyang tidak mendukung;Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objeksengketa a quo hanya menyatakan bahwatindakan yang dilakukan oleh Para Penggugatmempertanyakan kasus yang terjadi danmenentang kebijakan

BPRS Fajar Sejahtera Bali telah memiliki SOP tertulis dalampenyaluran pembiayaan kepada nasabah namun kebijakan dan prosedurpembiayaan kepada pihak terkait belum dimiliki ;Bahwa dasar hukumnya dari pihak BI Denpasar melakukan pengawasandan pemeriksaan terhadap PT.

Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa yang dimaksuddengan pengurus BPR adalah anggota direksi dan dewan komisaris BPRsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BPR danselanjutnya dipertegas dalam pasal 92 ayat (1) Undangundang No.40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan : Direksi menjalankan pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan sedangkan pasal 108 UU tersebut menyatakan bahwa DewanKomisaris melakukan pengawasan atas kebijakan

Sebagaimana diatur dalam pasal 92 dan 108 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Direksi bertanggungjawabterhadap operasional sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasanatas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan member nasihatkepada Direksi, dengan demikian transaksi yang terjadi pada PT.

Kemudian di dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa peran sertamasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diwujudkan dalambentuk:a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraannegara;b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggaraannegara;c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawabterhadap kebijakan penyelenggara negara, dand. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal: (1) Melaksanakan haknyasebagaimana

dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang PeninjauanTerhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota PartaiKomunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harusdiperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi;deseo Banyak cara yang dapat ditempuh untuk itu, antara lain dengan mewujudkanrekonsiliasi dalam bentuk kebijakan

hukum (undangundang) yang serasi denganUUD 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, atau denganmelakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik dalam rangka rehabilitasi danamnesti secara umum."

Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan, yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut,tidak wajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuanhukum yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum.

Nomor 3525 K/Pdt/201610.11.12.Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bandara baruyang berkaitan dengan kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yangtidak memberikan ganti kerugian terhadap usaha tambak petani tambakantara lain terhadap usaha tambak yang dikelola Pemohon Keberatan,maka Pemohon Keberatan sebagai petani tambak telah kehilangan matapencaharian dan mengalami kerugian berupa modal dan hasil keuntunganusaha tambak yang dikelola oleh Pemohon Keberatan, yang manaberdasarkan ketentuan

kelanjutan pembangunan BandarUdara Baru Yogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaranyang tersedot pada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalamproyek ini, hal ini juga akan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlahratusan proyek strategis nasional lainnya yang sedang berjalan dan turutmenjadi beban anggaran Negara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini(yang dalam keadaan/kondisi defisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhisemangat perjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

tersebut tidakmemiliki alas hak dari penjual oleh saudara Kahar S. sebab saudarakahar.S tidak berhak dalam penjualan tanah tersebut di karenkanatidak memilki dasar hak atas penguasaaan tanah tersebut dan di dalamsurat tersebut ada keganjilan dan juga terlinat di paksakan bahwa yangmenandatangani surat tersebut adalah Sekertaris Desa bukan kepaladesa Sebab berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2005menjelaskan bahwa Sekretaris Desa hanya bertugas sebagaiAdministarsi di desa dan bukan pelaksana kebijakan

inisebagai atas nama sebagai tergugat . oleh karena penggugat tidakmenarik saudara kahar S tersebut maka dengan itu dapat kaminyatakan bahwa gugatan penggugat tidak cukup sayarat di karenakankurang nya para pihak yang mengakaibatkan terjadinya perselisihantersebut;Bahwa di dalam poin nomor 1 dan 2 penggugat mengakui bahwapenggugat mendapatkan surat ganti rugi atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh sekretaris desa yang sebenarnya tidak memiliki haksecara perundangundangan terhadap pengambilan kebijakan

Orang Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Exceptio PluriumLitis Consortium) Bahwa Penggugat kurang pihak karena Penggugat memperoleh gantirugi tanah dari saudara Kahar S. sehingga saudara Kahar S. patut untukdi tarik sebagai Tergugat; Bahwa Penggugat mengakui Penggugat mendapatkan surat ganti rugiatas tanah tersebut yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa yangsebenarnya tidak memiliki hak secara perundangundangan terhadappengambilan kebijakan di dalam suatu desa.

Bupatisudah diberhentikan sementara beberapa waktu kemudian, putusan PK MahkamahAgung membebaskan Bupati dan menyatakan hakhaknya harus dipulihkan,termasuk jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mamasa ;8 Bahwa selain itu, sebagai Kabupaten yang baru berdiri tanggal 28 Nopember 2008,Mesuji masih perlu penanganan tersendiri, berbeda dari kabupatenkabupaten yangtelah lama berdiri, khususnya dari segi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.Karena itu adalah mendesak untuk dilakukan penundaan obyek sengketa

Sementara, walaupun Bupati saat ini memiliki kewenangan yang penuhdalam menjalankan pemerintahan, akan tetapi dengan ketiadaan Wakil Bupatikondisi masyarakat saat ini menjadi tidak kondusif sehingga kebijakan tidak dapatberjalan dengan baik yang pada akhirnya program kerja yang telah menjadi agendabersama tidak pula dapat berjalan ;9 Bahwa dengan diberlakukannya obyek sengketa dalam perkara a quo, penundaanobyek sengketa bersifat sangat mendesak, maka Penggugat memohon kepadaKetua/Majelis Hakim Pengadilan

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 angka 1 UndangUndang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebasdari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dimaksud dengan asaskepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakanlandasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalamsetiap kebijakan penyelenggaraan negara.Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/PID.SUS/2012 24Februari 2012 telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun saat iniPenggugat sedang

Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbanganpengambilan kebijakan;i. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahandan pembangunan wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota ;j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dank.

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayananumum di bidang kehutanan dan perkebunan ;Halaman 36 dari 169 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdgc. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan danperkebunan ;d.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET B tahun2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu dalam pelaksanaannya kegiatanGEMAR tentang teknis budidaya harus mengacu kepada baku teknisyang dikeluarkan oleh OPD teknis yang bersangkutan baik tingkatProvinsi maupun tingkat kabupaten.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET Btahun 2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu dalam pelaksanaannyakegiatan GEMAR tentang teknis budidaya harus mengacu kepadabaku teknis yang dikeluarkan oleh OPD teknis yang bersangkutan baiktingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis(GEMAR) PAKET B tahun 2009, Bab IV Kebijakan dan PelaksanaanOperasional Gerakan Multi Aktivitas Agribisnis (GEMAR) PAKET Btahun 2009 poin 4.8 Pelaksanaan Teknis yaitu. dalampelaksanaannya kegiatan GEMAR tentang teknis budidaya harusmengacu kepada baku teknis yang dikeluarkan oleh OPD teknis yangbersangkutan baik tingkat Provinsi maupun tingkat kabupaten.

Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi haksiarnya sesuai kriteria sebagai berikut : Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikansesuai visi dan misi TVRI ; Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.

Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi haksiarnya sesuai kriteria sebagai berikut :Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilaikepublikan sesuai visi dan misi TVRI ;Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaanprogram dan pola acara LPP TVRI.b.

Menjalankan kebijakan umum yang ditetapbkan oleh DewanPengawas ;il. Menyelenggarakan kegiatan operasional siaran TVRI ;iil.

Tugas pokok saksi selaku Direktur Umum LPPTVRI :Melaksanakan visi, misi, kebijakan umum dan kebijakan penyiaranTVRI di bidang umum, asset, sember daya manusia, kelembagaan,organisasi dan ketatalaksanaan.Fungsi :a. Pelaksanaan tugas di bidang umum, asset, sumber daya manusia,kelembagaan, organisasi dan ketatalaksanaan.b. Pelaksanaan tugas di bidang umum, meliputi pengadaan,pengelolaan, penyimpanan dan distribusi barang teknikproduksi/penyiaran, teknik informatikadan teknik mediakonvergensi.c.

af1 ItrchfcsOf1lang1035langfe1033langnp1035insrsid3092543 dak rtlchfcs1 af1 ItrchfcsO f1lang1035langfe1033langnp1035insrsid3092543charrsid1 1874878memberikan Ijin Bermalam (IB) kepada anggota dengan alasan untuk percepatanpenyelesaian pembangunan Mayonif 700/R. rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang 1035langfe1033langnp1035insrsid3092543par j.tab Bahwa kebijakan yang diambil oleh Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono selakuDanyonif 700/Raider selama ini menimbulkan prokontra dan sikap antipati di kalanngan sebagian

anggota Yonif 700/Raider dan ternyata tidak semuakebijakan dari Saksi Letkol Inf Mahudin Latupono tersebut diterima baik oleh seluruhanggota Yonif 700/Raider, diantaranya mengenai kebijakan pembatasan pemberian pinjaman melalui BRI maupun Usipa, pembatasan pemberian IB dan cuti dan kebiasaan Saksi LetkolInf Mahudin Latupono melakukan pemukulan terhadap anggota yang dinilai telah melakukanpelanggaran, sehingga beberapa orang anggota Yonif 700/Raider termasuk para Terdakwa merasa benci dan tidak senang

Alwi Sucipto yang sudahmerasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikan dan suka memukul anggotalangsung ikut berkumpul di depan Kibant bersama anggota Yonif 700/Raider lainnya kemudianmendatangi rujab Danyon bersama Terdakwa VI Prada Ansyar serta anggota Yonif 700/Raider lainnya kemudian melakukan pengrusakan di rujab Danyon dengan cara melemparbau ke arah rujab Danyon yang mengakibatkan kaca rujab Danyon pecah. par rtlchfcs1 af1afs16 ItrchfcsO f1fs 16lang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543charrsid12011167par

rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO flang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543 3)tabPada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa III Serda Takbir setelah mendapat informasi dari Saksi Praka Basri bahwa Danyonmemukul Serda Maman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa IIISerda Takbir yang sudah merasa jengkel/dongkol atas kebijakan Danyon yang merugikandan suka memukul anggota, langsung ikut berkumpul di lapangan bola bersama anggotaYonif 700/Raider lainnya

berkata'94Keluarkan saja Danyon dari sini '94.par rtlchfcs1 af1afs16 ItrchfcsO f1fs 16lang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543charrsid12011167par rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1Mang1053langfe1033langnp1053insrsid3092543 6)tabPada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 sekira pukul 23.45 Wita Terdakwa VI PradaAnsyar setelahd mendapat informasi dari Saksi Praka Basri bahwa Danyon memukul SerdaMaman yang sedang melaksanakan tugas jaga satri, kemudian Terdakwa VI Prada Ansyar yang merasa jengkel/dongkol atas kebijakan

Menyusun konsep kebijakan penganggaran Daerah.g. Membuat konsep kebijakan RKA.h. Membuat konsep dan rancangan Perda tentang APBD dan perubahan APBDserta rancangan Pergub tentang penjabaran APBD.i. Membuat konsep pengesahan Rancangan DPA dan DPPA.j.

Buleleng sebesarRp. 1.020.000.000 (satu miliar dua puluh juta rupiah );Bahwa Mekanisme proses penganggarannya, setelah ada Kebijakan UmumAnggaran (KUA) dan PPAS ( Program Prioritas Anggaran Sementara) dariBapeda;Bahwa saksi memproses membuat Pedoman petunjuk Teknis penyusunanRKA, dan membuat RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang menjadidasar untuk menyusun Rancangan APBD;Bahwa saksi juga membuat Raperda tentang penjabaran APBD, setelahdisepakati dan disetujui oleh DPRD, kemudian dievaluasi oleh Mendagri

Indriyanto Seno Aji, SH, MH, Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara danHukum Pidana, Penerbit CV Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441) ;Menimbang, bahwa UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUU No. 20 Tahun 2001 meskipun tidak menyatakan secara tegas, namun pada dasarnyamengakui juga adanya perbedaan antara perbuatan secara melawan hukum dengan perbuatanpenyalahgunaan kewenangan dalam konteks tindak pidana korupsi, yang dibuktikan dengandiaturnya secara tersendiri masingmasing perbuatan

Sedangkanyang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun46sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiriyang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikanmanfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan

pada sektor jauh dekatnya jarak antar barang; Di perusahaan Tergugat tidak ada jamsostek; Apabila pekerja sakit dan tidak masuk kerja maka tidak ada uang ritritan, tidak adauang makan dan juga tidak ada uang tunggu ; Yang memerintahkan ritritan adalah pengurus ; Yang dimaksud pengurus adalah betulbetul karyawan Tergugat ; Apabila tidak ada pekerjaan maka tugas pekerja adalah memeriksa kendaraanmasingmasing; Sistem kerja di perusahaan Tergugat adalah satu kendaraan satu orang sopirsecara tetap; Kebijakan

didasarkan pada sector jauh dekatnya jarak antar barang ;Diperusahaan Tergugat tidak ada jamsostek ;Apabila pekerja sakit dan tidak masuk kerja maka tidak ada uang ritritan, tidakada uang makan dan juga tidak ada uang tunggu;Yang memerintahkan ritritan adalah pengurus;Yang dimaksud pengurus adalah betul betul karyawan Tergugat;Apabila tidak ada pekerjaan maka tugas pekerja adalah memeriksa kendaraanmasing masing;Sistem kerja diperusahaan tergugat adalah satu kendaraan satu orang sopir secaratetap;Kebijakan

didasarkan pada sector jauh dekatnya jarak antar barang ;Diperusahaan Tergugat tidak ada jamsostek ;Apabila pekerja sakit dan tidak masuk kerja maka tidak ada uang rit ritan, tidakada uang makan dan juga tidak ada uang tunggu ;Yang memerintahkan rit ritan adalah pengurus ;Yang dimaksud pengurus adalah betul betul karyawan Tergugat ;Apabila tidak ada pekerjaan maka tugas pekerja adalah memeriksa kendaraanmasingmasing ;Sistem kerja di perusahaan Tergugat adalah satu kendaraan satu orang sopirsecara tetap ;Kebijakan

PenerimaDana Bergulir Dari Kompensasi Dana Subsidi BBM di KabupatenKatingan Tahun 2003 ;17.Keputusan Bupati Katingan Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) NonKeuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan PengembanganKUKM yang berkaitan dengan Penyaluran, Pengendalian,Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi BBM, MAP, BDS danSentra UKM Tahun 2008 ;18.Keputusan Bupati Katingan Nomor 105 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)Kebijakan

TerpilihPenerima Dana Bergulir Dari Kompensasi Dana Subsidi BBMdi Kabupaten Katingan Tahun 2003 ;17.Keputusan Bupati Katingan Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) NonKeuangan Dalam Rangka Pelaksanaan KegiatanPengembangan KUKM yang berkaitan dengan Penyaluran,Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Dana KompensasiBBM, MAP, BDS dan Sentra UKM Tahun 2003 ;18.Keputusan Bupati Katingan Nomor 105 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)Kebijakan

PenerimaDana Bergulir Dari Kompensasi Dana Subsidi BBM di KabupatenKatingan Tahun 2003 ;17.Keputusan Bupati Katingan Nomor 104 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) NonKeuangan Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan PengembanganKUKM yang berkaitan dengan Penyaluran, Pengendalian,Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi BBM, MAP, BDS danSentra UKM Tahun 2003 ;18.Keputusan Bupati Katingan Nomor 105 Tahun 2003 tanggal 10Mei 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA)Kebijakan

Dan bagiwarga petani tambak yang keberatan terhadap penilaian ganti rugi tersebut,oleh Team Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, diminta mengajukangugatan keberatan ke Pengadilan, paling lambat 14 hari kerja, terhitung sejaktanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang

Kerugian yang dialami Pemohon Keberatan, baik secara fisik/ langsungdan non fisik/tidak langsung adalah sebagai berikut: (Rp.): PEMBUATAN TAMBAK 92.163.000 KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH 397.942.500 KEHILANGAN MATA PENCAHARIAN 397.942.500TOTAL KERUGIAN PEMOHON 888.047.000 (Delapan ratus delapan puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu rupiah).Bahwa atas proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Bandara baru yangberkaitan dengan Kebijakan dari Para Termohon Keberatan, yang tidakmemberikan ganti kerugian

kelanjutan pembangunan Bandar Udara BaruYogyakarta di Kulon Progo akibat besarnya belanja anggaran yang tersedotpada tahap pembayaran ganti kerugian tanah dalam proyek ini, hal ini jugaakan berdampak buruk dan negatif bagi sejumlah ratusan proyek strategisnasional lainnya yang sedang berjalan dan turut menjadi beban anggaranNegara dalam APBN Tahun Anggaran 2016 ini (yang dalam keadaan/ kondisidefisit);Putusan Hakim Pengadilan Negeri Wates telah mempengaruhi semangatperjuangan pihakpihak pemangku kebijakan

Bahwa dalil penggugat angka 4 yang menyatakan ada hambatan pekerjaan dilapangan yang bukan kehendak dari Penggugat, tetapi muncul dan sengaja dariPihak Tergugat yang inprosedural dalam mengambil kebijakan sepihak, sehinggamenjadi hambatan dari penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan adalah dalilyang mengadangada dan bohong belaka;a.

dilakukan pemeriksaan volumepekerjaan paket Peningkatan Jalan Tanjung Agung Palik LubukDurian yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 608.1/21/B.IV/DPUPLD/2013 dengan perhitungan fisik pekerjaan sebesar19,1836% (progress fisik), waktu kontrak berakir 13 Desember 2013dengan masa denda 17 hari sampai Desembr 2013;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2013 Kuasa Pengguna AnggaranBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulumenyampaikan surat Nomor : 602.1/1739/B.V/DPU/2013kepadaKepala Lembaga Kebijakan

Pekerjaan Peningkatan Jalan Tanjung Agung PalikLubuk Durian tertanggal 18 Desember 2013;BukiT31 : Photocopy (copy dari photocopy)BeritaAcara Pemeriksaan Volume Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan32.33.34.J.36.Tanjung Agung Palik Lubuk Durian Nomor : 608.1/121/B.IV/DPUPLD/2013 tertanggal 30 Desember 2013;Buki T32 : Photocopy (copy dari photocopy di capbasah)Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina MargaDinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 602.1/1739/B.V/DPU/2013kepada Kepala Lembaga Kebijakan