Ditemukan 76766 data
Urut Berdasarkan
Register : 27-07-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.45259/PP/M.VIII/16/2013 Tanggal 29 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
105 — 30
105 — 30
VIII/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2004: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Masukan PPN dalam Negeri termasuk sanksi kenaikan sebesarRp.889.198.592,00;: bahwa Terbanding menyatakan mengenai pemenuhan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, terkait yang berhakmenandatangani surat banding, Terbanding minta penelitian dan penjelasan
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 379/Pdt.G/2019/PA.PLG Tanggal 19 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 11
27 — 11
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulanya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di tambah dengan kenaikan 10 % per Tahunnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
.Menyatakan perkawinan antara Penggugatdan Tergugat putuS karena perceraian dengan segala akibatHukumnya3.Menetapkan Hak Asuh anak Perempuan Pengugat dan TergugatBernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, untuk tetap tetap beradadibawah Pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya4.MenghukumTergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang bernama ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp.1.500.000. ( satu juta limaratus ribu rupiah ) setiap bulanya sampai anak tersebut berusia 21 (duapuluh satu) tahun, dan kenaikan
Putus : 03-03-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 3 Maret 2018 — 1. HARBERT WILMAR PANDAPOTAN BUTAR-BUTAR, dk VS 1. PT. AGRINDO INDAH PERSADA, DKK
126 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Agustus 2017 dan kontramemori kasasi tanggal 22 September 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum denganmenyatakan mutasi sah, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa mutasi Para pekerja/Penggugat dari PKS Mandoge ke PKSWonosari dengan kenaikan
Register : 14-08-2012 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 24-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT. 48247/PP/M.X/16/2013 Tanggal 13 Nopember 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
170 — 15
170 — 15
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. JumlahJumlah PPN yang masih harus dibayar 119.229.214,00 Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis X Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan SuratPenetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : 01287/PP/PM/XII/2012 tanggal14 Desember 2012, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagaiberikut :Drs. Krosbin Siahaan, M.ScDrs. Sukma Alam, Ak., M.Scsebagai Hakim Ketua,sebagai Hakim Anggota, Drs. Seno S. B.
Register : 13-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 11/G/2017/PTUN-SRG Tanggal 21 Juni 2017 — ADI SATRIA LIA, DKK
MELAWAN:
GUBERNUR BANTEN
177 — 103
177 — 103
badan hukum perdata.Dengan keluarnya objek sengketa a quo telah menimbulkan kerugianlangsung bagi PARA PENGGUGAT yang tidak mendapatkan kenaikanupah minimum sebagaimana telah ditentukan dalam :Surat Walikota Serang Tentang Rekomendasi Upah Minimum Kota SerangTahun 2017 No: 561/1086/DTKT/2016 tertanggal O04 November2016,sebesar Ro 3.108.470,31 (Tiga Juta Seratus Delapan Ribu EmpatRatus Tujuh Puluh Rupiah koma Tiga Puluh Satu)Dan Dalam hal ini Perusahaan Tempat Para Penggugat Bekerja BersediaMembayar Kenaikan
Memasuki bulan Oktober 2016,harga barangbarang/jasakebutuhan pokok masyarakat di kota Serang secara umummengalami kenaikan,hal ini bisa dilihat dari naiknya angka IndeksHarga Konsumen (IHK) dari 132,21 pada September,menjadi132,44 pada bulan Oktober atau terjadi perubahan Indeks/Inflasi0,17 persen.2.2.Inflasi pada bulan ini dipengaruhi oleh naiknya Indeks 6kelompok pengeluaran yakni : kelompok makanan jadiminumanrokok dan tembakau naik 0,93 persen,kelompokperumahan,air dan listrik naik 0,51 persen
Indeks hanyalah kelompokbahan makanan turun 0,82 persen.2.3.Laju Inflasi tahun kalender (2016) mencapai 2,81 persen daninflasi Year on Year(IHK Oktober 2016 terhadap IHK Oktober2015) tercatat 4,80 persen.Sumber : BeritaResmi Statistik Kota SerangNo.27/11/36.73/Th.VI, 1 November 2016.3 Bahwa berdasarkan Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasiyang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ProvinsiBanten Bulan November 2016 menyatakan bahwa harga barangbarang kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan
XTertanggal : 1 Desember2016 BANTEN BULAN NOVEMBER~ 2016MENGALAMI INFLASI 0,52 PERSEN1.Bulan November 2016, hargaharga diBanten mengalami inflasi 0,52 persen.Inflasi terjadi karena enam dari tujuhkelompok pengeluaran yg adamengalami kenaikan Indeks,yakniberturutturut : padaKelompok bahan makanan naik 1,75persen,kelompok makananjadi,minuman,rokok dan tembakau naik0,06 persen;kelompokperumahan,air,listrik,gas dan bahan Halaman 14 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUNSRG bakar naik
URGENSITAS DARI KENAIKAN UPAH BURUH1Puluh Satu);tahun terakhir.Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT akan menjelaskan argumentasiargumentasi terkait Pentingnya Upah Buruh di Kota Serang untuk naik sesuaidengan Rekomendasi WALIKOTA SERANG yaitu sebesar Rp 3.108.470,31(Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah Koma TigaBahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang mengalami peningkatan pada 3Bahwa inflasi Kota Serang Merupakan yang tertinggi Di Banten Namun UpahPekerja / Buruh masih jauh dibawa
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-05-2021 — Upload : 21-05-2021
Putusan PA KOTA BANJAR Nomor 222/Pdt.G/2021/PA.Bjr Tanggal 21 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
269 — 159
269 — 159
Bahwa secara keseluruhan sebagaimana telah Penggugat kemukakandiatas apabila telah terjadi perceraian, Maka Tergugat Rekonvensimempunyai kewajiban demi hukum yang harus ditunaikan berupa:1) Nafkah Hadhonah terhadap masingmasing anak minimal sebesarRp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannyasampal masingmasing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiaptahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;Putusan Nomor
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban biayanafkah hadhonah terhadap masingmasing anak tersebut minimal sebesarRp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannyadengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasaterhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;4.
Tentang Nafkah AnakMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar TergugatRekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan empat orang anakkepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah)/anak untuk setiap bulannya sampai masingmasing anakdewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dankesehatan.
Namun Majelis Hakim menilai bahwanominal nafkah anakanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensiyang telah disepakati relatif besar, sehingga jika ditambah kenaikan 10 % akanmenyulitkan Tergugat Rekonvensi.
Di samping itu, kKenaikan 5 % dengan pokokyang relatif besar tersebut menurut Majelis Hakim, sudah cukup menkompensasi kenaikan inflasi dan peningkatan kebutuhan anak denganbertambahnya usia anakanak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi;Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi iniberlaku jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beradadalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi.
Register : 19-11-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
440 — 356
Ahmad Abdul Hay
Tergugat:
Menteri Kesehatan
440 — 356
Tidak dapat diproses kenaikan pangkat, baik selama prosespemeriksaan maupun setelah keluarnya Objek Sengketa, sesuaidengan Bab IX Ketentuan Lainlain angka 4 Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.
Tidak dapat diproses Kenaikan Gaji Berkala selama menjalanihukuman disiplin sesuai dengan Bab IX Ketentuan Lainlain angka5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.
Kenaikan Pangkat dan Golongan Ruang Pengugat seharusnyaterjadi pada Oktober 2013 semula Pangkat Penata Muda Tingkat dan Golongan Ruang IIl.6 menjadi Pangkat Penata dan GolonganRuang Ill.c, serta pada Oktober 2017 semula Pangkat Penata danGolongan Ruang Ill.c menjadi Pangkat Penata Tingkat danGolongan Ruang III.d;b.
Mengacu pada huruf a di atas, dan dengan kenaikan gaji pokoksesuai ketentuan peraturan perundangundangan antara Pangkatdan Golongan Ruang adalah sekitar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah) sampai dengan 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah),maka jika dianggap selisin kenaikan gaji Penggugat tiap bulanantara Oktober 2013 s.d.
PP 45 Tahun 1990sehingga kenaikan pangat tidak dapat dipertimbangkan;43. Dalil Penggugat pada halaman 7 angka 3 dan angka 4 yang padapokoknya menyatakan Penggugat mengajukan permohonan IzinCerai sejak 26 Agustus 2013 sampai dengan terbitnya ObjekSengketa tanggal 21 April 2020 telah berlangsung selama 7 (tujuh)tahun;Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:a.
Register : 15-06-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 29-12-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0247/Pdt.P/2015/PA.Kab.Kdr Tanggal 14 Juli 2015 —
12 — 4
12 — 4
Fotocopy Surat Kenaikan Pangkat atas nama PEMOHON nomorIl.14.13/00765/X/KEP/92 yang dikeluarkan oleh Badan AdnministrasiKepegawaian Negara tanggal 31 Agustus 1992 (bukti P.6);7.
Putus : 19-02-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29/B/PK/PJK/2006 Tanggal 19 Februari 2010 — PT. TRUMIX BETON vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rp.12.635.318.036,Pajak yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan dalam negeri Rp.5.215.025.388, Kompensasi bulan lalu Rp.263.689 .218, Dibayar dengan NPWP sendiri Rp.5.697.023.091,Dikurangi retur penjualan Rp.0O,Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp.11.175.737.697,Pajak kurang bayar (lebih bayar) Rp.1.459.580.339, Kelebihan pajak yang sudah dikompen sasikan ke masa berikutnya Rp.161.437 .353,PPN yang kurang dibayar Rp.1.620.017.692, Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp.437.647.776,Kenaikan
Register : 04-10-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 04-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 174/G/2012/PTUN-JKT Tanggal 8 April 2013 — Drs. H. M. HASAN BASRI, M.Si;PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
63 — 21
63 — 21
Surat : 882.4/4210/404.6.1/2009tanggal 2 Nopember 2009 perihal Usul Kenaikan PangkatPengabdian dan Pemberhentian dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil dengan Hak Pensiun an. Drs. M. HasanBasri, M.Si., NIP. 19541005 197502 1. Bahwa pengajuan pensiun tersebut telah ditindak lanjuti olehpihak terkait, telah diperiksa dan diteliti serta sudahdikeluarkan surat rekomendasiSurat Pertimbangan Pangkat No. AT6503000161 tertanggal080320 1 0;
Register : 01-11-2011 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44623/PP/M.III/16/2013 Tanggal 23 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
99 — 26
99 — 26
Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2008 Nomor: 0098 1/207/08/052/10tanggal 24 Juni 2010, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, menjadisebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp18,151,460,846.00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 1,702,277,410.00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1,706,907,059.00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 4,629,649.00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 4,629,649.00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0.00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan
Register : 25-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — AINI ANGGRAINI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
120 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlakupenerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa disebabkanPemohon Kasasi/Penggugat terbukti tidak masuk kerja tanpa alasanyang sah sebanyak 72 hari kerja, padahal pada saat itu PemohonKasasi/Penggugat sedang menjalani hukuman disiplin berupapenundaan pangkat setingkat lebin rendah selama tiga tahun terhitungtanggal 1 Desember 2018 karena perceraian tanpa izin atasan danpernikahan siri serta penundaan Kenaikan
Register : 03-01-2011 — Putus : 06-04-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PTA SEMARANG Nomor 2/Pdt.G/2011/PTA.Smg. Tanggal 6 April 2011 — PEMBANDING vs TERBANDING
56 — 12
56 — 12
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hadlonahuntuk ketiga orang anaknya perbulan sebesar Rp. 2000.000, (dua jutarupiah) dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anaktersebut berusia 217.
Register : 04-09-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/PID/SUS/ TPK/2013/ PN.BDG Tanggal 13 Januari 2014 — ELIN BERLIANSYAH
84 — 28
84 — 28
Nomor 47/MIND/Per/4/2011 yang mengharuskan semuaprodusen meter air untuk membuat produk sesuai dengan regulasi SNI 2547.2008, makaterjadi kenaikan harga water meter.
Keuangan sebagai yangmemeriksa kelengkapan dokumen sesuai ketentuan yang berlaku sedangkan DirekturUmum dan direktur Utama sebagai penandatangan specimen di bank;bahwa ada perbedaan harga antara bulan Januari 2012 dengan bulan Pebruari siddesember 2012 karena adanya kenaikan harga dari januari 2012 dengan pebruari 2012bahwa kalau tidak salah selisin harganya sebesar Rp.16.000,bahwa pemberitahuan kenaikan harga tidak ada suratnya, disampaikan secara lisanoleh kabag perlengkapan ;bahwa untuk pengadaan
Bentuk koordinasi tsbsebagai berikut :Untuk water meter sejumlah 19.000 set TA 2012 bagian PLK (Perlengkapan)membicarakan kepada saya selaku Direktur Umum bahwa ada kenaikan harga watermeter karena harus sesuai standar SNI (dulu tidak ada standar SNI) kalau hal itudiperlukan adanya kenaikan saya setuju menaikan untuk pembelian water meter,termasuk HPS Koordinasinya hanya seperti itu ;bahwa untuk pengadaan water meter 19.000 set terutama proses penunjukan langsung,bentuk pengawasan saya memeriksa
laporan perkembangan pengadaan water metersetiap bulannya, bila ada masalah pengadaan saya akan tanyakan pada yangmengadakan dan selama dilakukan pengadaan timbul masalah pad a awal pengadaan .karena adanya kenaikan harga water meter , untuk proses selanjutnya tidak adamasalah . hanya itu bentuk pengawasan saya.
Register : 29-04-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 15-07-2019
Putusan PA MADIUN Nomor 0158/Pdt.G/2019/PA.Mn Tanggal 15 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
11 — 2
ingin bercerai sedangkan Termohon inginmempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon danTermohoon telah mencapai kesepakatan Perdamaian sebagian terkait dalamhal yang pada pokoknya jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohonmaka Pemohon akan memberikan Kepada Termohon nafkah Iddah selama 3buLan uang sejumlah Rp. 1.000.000, x 3 bulan berjumlah Rp. 3.000.000, ,Mutah sejumlah uang Rp.1.000.000, dan nafkah anak Rp. 500.000, setiapbulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan
Register : 27-07-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45272/PP/M.VIII/16/2013 Tanggal 29 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
115 — 27
115 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put45272/PP/M.VIII/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: PPN: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi Pajak Masukan PPN dalam Negeri termasuk sanksi kenaikan sebesarRp 87.026.242,00;Menurut Terbanding: bahwa Terbanding berpendapat bahwa surat banding Pemohon Banding tidakmemenuhi ketentuan formal pengajuan banding sesuai dengan Pasal 37 UUPengadilan Pajak sehingga diusulkan kepada Majelis Hakim untukmenyatakan permohonan
Register : 26-03-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 61/Pdt.P/2019/PN Mnk Tanggal 4 April 2019 — Pemohon:
Apselina Margaretha Mayor
41 — 18
Apselina Margaretha Mayor
41 — 18
Selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2019 ANTJI LAURINTJEMAJOR, telah meninggal dunia;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut oleh Pemohontelah diajukan alat bukti surat bertanda P4 berupa Kartu Keluarga atas namaMAURITS MAJOR, bukti surat bertanda P5 berupa Keputusan BupatiManokwari Nomor 823.3117 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilatas nama ANTJI LAURINTJE MAJOR,S.H, bukti surat bertanda P6 berupaKartu Tanda Penduduk atas nama ANTJI LAURINTJE MAJOR, dan bukti suratbertanda P7
Register : 23-06-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA BATUSANGKAR Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Bsk Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 5
20 — 5
Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak lakilaki dan masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikandan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulansejumlan Rp. 1,000,000 (satu juta rupiah), oleh karena itu Penggugatmohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada seoranganak lakilaki tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejakamar putusan dijatuhkan sampai satu orang anak tersebut dewasa/mandiridengan kenaikan 10 (Sepuluh) sampai
Register : 26-01-2022 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PA BANJARBARU Nomor 109/Pdt.G/2022/PA.Bjb Tanggal 10 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
27 — 21
27 — 21
- Menghukum Tergugat memberikan nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Bilqis Humairah binti Alfian Noor yang lahir pada tanggal 10 Maret 2019 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
Menghukum Tergugat memberikan nafkah satu) orang anakPenggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama yang lahir padatanggal 10 Maret 2019 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anaktersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatandan pendidikan.5.
Register : 21-11-2012 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 529/PDT.G/2012/ PN JKT PST Tanggal 11 September 2013 — AGUSWANDI TANJUNG >< UUNG HARTANTO,Cs
58 — 17
58 — 17
., Notaris di Jakarta.Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat padaangka 5 Gugatan karena pihak pengelola Rumah Susun Campuran ITCRoxy Mas dengan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran ITCRoxy Mas telah mengadakan rapat mengenai penyesuaian tarif ServiceCharge mengingat adanya kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) dariPemerintah, secara otomatis kenaikan tersebut berdampak pula kepadabiayabiaya lainnya termasuk tarif Service Charge.5.
di sekitar koridor kios milik Saksi;e Bahwa menurut Saksi peraturan yang ada di kios dan yang ada di rumahsusun campuran adalah sama; Bahwa Saksi tidak hadir pada saat rapat anggota untuk membicarakankenaikan service charge karena tidak disosialisasikan sebelumnya olehPengelola;e Bahwa Saksi membayar SC ke Pengelola yang digunakan untuk kebersihan,keamanan dan maintenance.Putusan No. 529/Pdt.G/2012/PN.JKT PST Hal 39Bahwa Saksi pernah mengalami pembebasan SC selama 6 bulan karenaprotes terhadap kenaikan
service charge itu harus diputuskan secara bersamasamaBahwa semua kenaikan Service Charge itu diatur dalam AD ARTBahwa dari badan tidak boleh menggunakan sukasuka semua sudahdiatur oleh pengurus.Bahwa PPLS bertanggung jawab kepada seluruh anggotaBahwa bagi penghuni yang tidak hadir dalam rapat umum harusmematuhi semua prosedur dan kembali ke AD ARTBahwa seharusnya untuk rapat anggota harus diundang secara resmidan tertulis.Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dandi depan
JSI dengan tembusan kepada PPRS.e Bahwa Saksi dari Para Tergugat menyatakan unit milik Penggugathingga saat ini dalam keadaan kosong.Putusan No. 529/Pdt.G/2012/PN.JKT PST Hal 43e Bahwa Saksi tidak mengetahui bilamana Penggugat telah menerimaputusan Bebas dari MAe Bahwa Saksi mengetahui adanya aktifitas rapat pengurus PPRS karenaselalu bertugas menjaga keamanan di tempat yang bersangkutan.e Bahwa Saksi tidak mengetahui bilamana Penggugat pernah mengajukankeberatan terhadap kenaikan Service Charge.e
,e Bahwa tarif service charge di Rumah Susun Campuran ITC Roxy Masdinaikkan mengingat adanya kenaikan tarif Bahan Bakar Minyak (BBM)dari Pemerintah yang secara otomatis berdampak pada kenaikan biayabiaya lainnya temasuk tarif service charge, dan sebelum menaikkan tarisservice charge tersebut, Pengelola Rumah Susun dengan PerhimpunanPenghuni Rumah Susun Campuran ITC Roxy Mas lebih dulumengadakan rapat dengan Para Penghuni.Putusan No. 529/Pdt.G/2012/PN.JKT PST Hal 49Bahwa pemberitahuan mengenai rapat