Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus memotius menurus meutui
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 16-04-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PA WONOGIRI Nomor 37/Pdt.P/2015/PA.Wng
Tanggal 1 Juni 2015 — pemohon
6 — 0
  • Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agamamenentukan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan.
    Berdasarkan ketentuan ini maka Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan memutus perkara perkawinan include halhalberkaitan dengan bukti perkawinan akta nikah.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 Tentang PencatatanNikah, disebutkan bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteriataupun wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yangbersangkutan.
    Berdasarkan ketentuan Peraturan tersebut Pengadilan Agamaberwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan perubahan namaberkaitan dengan biodata Pencatatan Nikah .Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sampai sekarang Pemohonadalah orang yang beragama Islam, berdomisili di wilayah Hukum PengadilanAgama Wonogiri (bukti P1), dan ia telah menikah dengan sah secara agamaIslam dengan Suami, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri (bukti P2), oleh karenanyaPengadilan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 04-01-2021 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 301/Pdt.G/2021/PA.Cbn
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 13
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kKuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 5180/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 13
  • ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,Halaman 4 dari 9, Putusan Nomor 5180/Pdt.G/2020/PA.Cbnterhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 29-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 762/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 27 Februari 2019 —
6 — 4
  • ditetapbkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutHalaman 4 dari 9 putusan Nomor 762/Padt.G/2019/PA.Cbnserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
Pengadilan PA TANGERANG Perdata Agama
Register : 20-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA TANGERANG Nomor 196/Pdt.P/2016/PA.Tng
Tanggal 23 Nopember 2016 — Pemohon melawan Termohon
6 — 0
  • Tngmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orangorangberagama Islam di bidang perkawinan;Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuatpersoalanpersoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakanfrasa antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinanpersoalanpersoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuatdalam pasal tersebut.
    Olehkarena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahannya, jo Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara absolut kompetensiPengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara a quo;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P3, P.4,P.5, P.6 dan alat bukti 2 (dua) orang saksi.
    TngPemohon serta Surat Keterangan Lurah Kunciran Indah, harus dinyatakanterbukti Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tangerang,oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Tangerangberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P2, P3, dan P4 harusdinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohonsepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon, yaitu dalamKutipan Akta Nikah (bukti
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Register : 28-12-2012 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 06-04-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put. 51897/PP/M.IB/16/2014
Tanggal 16 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
155 — 55
  • Rp19.353.924.492,00 yang kemudian dibagirata setiap bulannya sebesar Rp.1.612.827.041,00;bahwa menurut Terbanding peredaran usaha sebesar Rp19.353.924.492,00 tersebut merupakan hasilpemeriksaan terhadap PPh Orang Pribadi tahun 2009, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dandiajukan keberatan yang ditolak oleh Terbanding, selanjutnya diajukan banding ke Pengadilan Pajakoleh Pemohon Banding;bahwa atas sengketa banding PPh Orang Pribadi tahun 2009, Majelis I Pengadilan Pajak telahmemeriksa dan memutus
    sengketa a quo yang putusannya dimuat dalam Putusan Nomor: Put.51895/PP/MI.B/14/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 16 April 2014, dengan amar putusan Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;bahwa sengketa DPP PPN Masa Januari sd Desember 2009 terkait langsung dengan sengketa PPhOrang Pribadi tahun 2009, dan oleh karena sengketa PPh Orang Pribadi tersebut telah diputus olehMajelis I Pengadilan Pajak, maka seluruh pertimbangan yang digunakan oleh Majelis I PengadilanPajak dalam memutus
    sengketa PPh Orang Pribadi tahun 2009 diterapkan sepenuhnya dalammemeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa januari sd Desember 2009;bahwa dalam putusan Majelis I Pengadilan Pajak terhadap sengketa PPh Orang Pribadi, Majelismenetapkan jumlah peredaran usaha tahun 2009 adalah sebesar Rp1.015.712.547,00 sehinggaperhitungan DPP PPN masa Januari sd Desember 2009 dihitung berdasarkan jumlah peredaran usahatahun 2009, sebagaimana rincian dalam putusan atas sengketa PPh Orang Pribadi tersebut denganrincian
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 02-01-2020 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 4/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 10 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : HERMANSYAH RH, S.H.
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA JAMBI
40 — 21
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 04/B/2020/Halaman 2dari 10halaman, Putusan No. 04/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMPT.TUNMDN tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan memutus sengketa ini;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan tertanggal 8 Januari 2020 dalam perkara Nomor: 04/B/2020/PT.TUNMDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;3.
    bahwa KontraMemori Banding dari Tergugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menerima putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, dan selanjutnya menolak seluruh dalil dalilHalaman S5dari 10halaman, Putusan No. 04/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmaupun alasanalasan banding Penggugat/Pembanding, dengan alasan sebagaimanaterurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksaperkara aquo berkenan memutus
    dimohonkanbanding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim PeHalaman 7dari 1Ohalaman, Putusan No. 04/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMngadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut adalah telah tepat dan benar sesuaidengan hukum dan perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbanganhukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi aquo dimaksud diambil alin menjadipertimbangan hukum Judex factie dalam memutus
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 18-03-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 65/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 3 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : YUSRIN HELMI, ST
Terbanding/Tergugat : WALI KOTA MEDAN
36 — 12
  • Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor :65/B/2020/PT.TUNMDN, tanggal 6 Mei 2020 tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; 2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 6Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantuMajelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;Halaman 2 Putusan No.65/B/2020/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM3.
    dimohon bandingdan memohon kepada Pengadilan Tinggi agar membatalkan putusan tersebutdan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatannya, maka PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Pengadilan Tingkat banding akanmemutus perkara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam memorinya bandingnya Penggugat/pembandingmenyatakan keberatan terhadap putusan yang dimohonkan banding denganalasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dalam memutus
    Dengan demikianPengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memutus perkara ini tidak salahmenerapkan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulanbahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, olehkarena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalin menjadi pertimbanganhukum di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN PADANG Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Pdg
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. Bank Tabungan Negara Persero Tbk
Tergugat:
HAMBALI
56 — 13
  • wajar jikaPENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untukmenetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (lima ratusribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalammelaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas,PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untukmemanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telahditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus
    gugatan ini, danselanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:1.
    Menghukum TERGUGATuntuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul ;AtauApabila majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara iniberpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untukPenggugat hadir Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak pernahhadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya yang sah di persidanganmeskipun telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan relaas panggilantertanggal
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 16-05-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1444/Pdt.G/2017/PA.Bks
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 5
  • Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankanmenurut Peraturan PerundangUndangan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1444/Pdt.G/2017/PA.Bks1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx binXxxx)terhadap Penggugat (Xxxx binti Xxxx);3.
    pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkwinansebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu denganUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
    No. 1444/Pdt.G/2017/PA.Bkstelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidakpernah hadir dan tidak pula
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 99/Pdt.P/2020/PN Mpw
Tanggal 16 Juli 2020 — Pemohon:
MILYANA
16 — 2
  • PENETAPANNomor 99/Pdt.P/2020/PN MpwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatunkan penetapan sebagai berikutdalam perkara permohonan Pemohon bernama:Milyana, perempuan, lahir di Peniti Besar pada tanggal 18 Desember1982, beragama Islam, Pekerjaan Mengurus RumahTangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Serok RT004 RW 014 Desa Peniti Besar, KecamatanSegedong, Kabupaten Mempawah, selanjutnyadisebut
    inidianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan denganpenetapan ini;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2020/PN MpwTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahmengenai permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang yang belumdewasa khusus guna mengurus menjual tanah dan bangunan yang beralasSertipikat Hak Guna Bangunan,;Menimbang, bahwa pertamatama Hakim akanmempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenanguntuk memeriksa dan memutus
    perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P7 berupa Kartu TandaPenduduk atas nama Milyana dan keterangan para saksi yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pemohon tinggal di Jalan Sungai Serok Rt. 004/Rw. 014Desa Peniti Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, telahmenunjukkan domisili dari Pemohon berada di wilayah Hukum PengadilanNegeri Mempawah, maka pengadilan negeri tersebut berwenang untukmemeriksa dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1)
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 277/B/2019/PT.TUN.MDN
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT. ARTHA UTAMA PROPERTINDO
Terbanding/Penggugat : PT. Batama Nusa Permai dalam hal ini diwakili oleh Anas
Terbanding/Tergugat : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
91 — 19
  • TUNMDN"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, memeriksa, mengadili,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkatbanding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:277/B/2019/PT.TUNMDN. tanggal 20 November 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medantanggal 20 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung PinangNomor 3/G/2019/PTUN.TPI. tanggal 18 September 2019;4.
    Tinggi Tata UsahaNegara Medan dengan musyawarah secara bulat memberikan pertimbanganhukum seperti diuraikan di bawah inl; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat danberkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Tanjung Pinang tersebut telah tepat dan benar sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukumdimaksud diambil alin menjadi pertimbangan hukum dalam memutus
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 03-05-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Tng
Tanggal 13 Mei 2019 — Pemohon:
1.KHARIS NUGROHO
2.ALWINA AURELIA
28 — 3
  • PENETAPANNOMOR : 415/PDT.P/2019/PN.TNG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaiberikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :1. Nama : Kharis Nugroho (Suami)Tempat/ Tgl Lahir : Tangerang, 27 Agustus 1989Jenis Kelamin : LakilakiPekerjaan : KaryawanAlamat : Jil. Shinta No. 1 RT. 005 / RW. 010 Kel. Cibodas Baru,Kec. Cibodas, Kota Tangerang.2.
    AktaKelahiran Nomor 3671LU280720160005 yang dikeluarkan oleh Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, pada tanggal 29 Juli 2016dari yang semula tertulis dengan nama Anak AMABELLE KHANAYA PUTRIdirubah menjadi AMABELLE KANAYA;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadipokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksadan memutus
    Cibodas, Kota Tangerang dan apabila hal tersebut dikaitkandengan Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan diperbaikidengan UndangUndang Nomor: 24 tahun 2013, telah ternyata Para Pemohonberdomisili di Kota Tangerang yang merupakan daerah hukum dari PengadilanNegeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untukmemeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini;Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 17-07-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 27-08-2019
Putusan PA CIBINONG Nomor 3673/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 21 Agustus 2019 —
15 — 17
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    G/2019/PA.Cbnayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif bervenangmengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihakyang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (persona standi in judicio).Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agarmengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya denganTergugat tetapi
    kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut'.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama
Register : 23-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr
Tanggal 25 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
6 — 0
  • Menyatakan memutus Perkawinan Penggugat dengan Tergugatputus karena percereian.3.
    disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukunkembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus
    Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI
Register : 22-07-2014 — Putus : 08-01-2015 — Upload : 25-04-2015
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2148/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 8 Januari 2015 —
2 — 0
  • Bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan PP No9 th 1975 pasal19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruff Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa mengadilidan memutus perkara ini ;Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenanmemanggil para pihak dipersidangan, selanjutnya memutus amarnyaberbunyi sebagai berikut :A.PRIMAIR1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat ;2.
    perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukunkembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
    Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalamHim. 11 dari 15 hlm.Put.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 31/Pdt.G/2021/PN Mdn (Ecourt)
Tanggal 20 April 2021 — -PENGGUGAT -TERGUGAT
21 — 6
  • Penggugat dan Tergugatsudah tidak ada lagi kecocokan antara yang satu dengan yang lain, danHalaman 3Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2021/PN.Mdn14.15.16.17.Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak akan mampu merubahperlakuannya terhadap Penggugat, dan oleh karenannya maka untukmenghindari penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Penggugatmaka Penggugat memilih jalan terakhir dengan cara mengajukan gugatancerai ini dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya majelis hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus
    dalamKutipan Akta Perkawinan Nomor :1339/T/MDN/2010 tanggal 16 Juni 2010,yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medanputus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum;Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimanadisebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :1339/T/MDN/2010tanggal 16 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kota Medan telah dinyatakan putus maka sudah sepatutnyamajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
    Medan untuk didaftarkan putusan cerai ini kedalamdaftar yang sedang berlaku yang diperuntukkan untuk itu;Bahwa dikarenakan terhadap putuskan perkawinan Penggugat danTergugat mengakibatkan perselisihan hak asuh atas anakanak Penggugatdan Tergugat maka sebagaimana telah diuraikan diatas bahwadisebabkan Penggugat tidak memiliki pekerjaan maka Penggugatmenyerahkan hak asuh anakanak Penggugat dan Tergugat kepadaTergugat dan oleh karenanya maka sudah sepatutnya majelis hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus
    berada dibawah asuhan Tergugat sampai anakanak Penggugat danTergugat dapat menentukan pilihannya sendiri setelah dewasa menuruthukum;Bahwa karena gugatan cerai Penggugat ini dimajukan berdasarkan padafaktafakta hukum dan buktibukti yang tidak terbantahkan oleh Tergugat,Halaman 4Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2021/PN.Mdnmaka mengingat kepastian hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat,kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepadamajelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 12-06-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 03-12-2013
Putusan PA LIMBOTO Nomor 119/Pdt.P/2013/PA Lbt.
Tanggal 8 Juli 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
12 — 1
  • PENETAPANNomor 119/Pdt.P/2013/PA Lbt.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Limboto memeriksa dan mengadili pada tingkat pertamadalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara itsbat nikah yang diajukanoleh :HARTEN LAMATO bin TUDE LAMATO, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaanTani, bertempat tinggal di Dusun Puncak, Desa Tolitehuyu,Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaiPemohon I;danRISNA TOINO binti BAGU TOINO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada
    Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi HukumIslam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapatdibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini.Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal para Pemohon yang beralamat diDusun Puncak, Desa Tolitehuyu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.
    ., PengadilanAgama Limboto berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo.Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon pada pokoknyamendalilkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2009 Pemohon I menikah dengan PemohonII yang dilaksanakan di Desa Tolongio, Kecamatan Anggrek, Kabupaten GorontaloUtara, dan segala syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturanperundangundangan telah dipenuhi, namun karena KUA Kecamatan Anggrek tidak maumengeluarkan akta nikah, maka para Pemohon
    Pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwapengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yangdiajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa danmemutusnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang paling substansial untukmengesahkan perkawinan yang tidak tercatat itu ialah memenuhi/tidaknya rukun dansyarat perkawinan berdasarkan hukum Islam
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 30-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 852/Pid.Sus/2020/PT MDN
Tanggal 30 Juni 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABDUL AZMI ALIAS JIMI Diwakili Oleh : ANDY SYAHPUTRA,SH.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HASAN AFIF MUHAMMAD SH MH
24 — 10
  • dan cara serta syaratsyarat yang ditentukan olehUndangundang maka permintaan banding tersebut secara formil dapatditerima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwatidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yangmenjadi alasanalasan keberatan Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor65/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 13 April 2020 tersebut, namun demikianMajelis Hakim tingkat banding akan memeriksa dan memutus
    melanggarPasal 112 ayat (1) Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui danmembenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yangmenyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbanganMajelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alin dan dijadikan dasarpertimbangan dalam memutus
    untuk perbuatan peredaran narkotikabukan untuk tindakan penyalahgunaan narkotika; Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antarapelakupelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis denganTerdakwa;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan yang antara lain menentukan sebagai berikut:Hakim memeriksa dan memutus
    perkara harus didasarkan kepada SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHAP) JaksaPenuntut Umum mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undangundang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwaterbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan,
Pengadilan PA KABUPATEN KEDIRI Perdata Agama Perceraian
Register : 08-05-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1484/Pdt.G/2014/PA.Kab.Kdr
Tanggal 19 Juni 2014 — Pemohon vs Termohon
7 — 0
  • Bahwa alasan permohonan talak diatas telah memenuhi unsursebagaimana PP No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf adan f jo KHI pasal116 huruf a dan f, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenangmemeriksa mengadili dan memutus perkara ini;Berdasar alasan tersebut diatas, Pengadilan Agama Kabupaten Kedirimemanggil para pihak dipersidangan selanjutnya memutus sebagai berikut :PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon.2.
    Kar.Menimbang, bahwa Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidangperkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga
    Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakarHukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yangdiambil alin menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara iniyang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudahdianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihatperdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab denganmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalampenjara yang berkepanjangan