Ditemukan 110432 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penetapan peneyapan pemerasan pengelapan penyerahan penegakan pangerapan penerangan pencerahan
Penelusuran terkait : Perbaikan penerapan pasal Pengadilan pajak tidak salah dalam penerapan hkum Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan mk Peninjauan kembali Kekhilafan hakim Kesalahan penerapan hukum Penyertaan Pembuktian yang bersifat penghargaan Kesalahan dalam penerapan hukum Penerapan pasal 111-112 dan pasal 127 uu narkotika Terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum Adanya kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 31-03-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 157/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Penggugat : PT.BINTANG PRIMA ENERGY PRATAMA
Terbanding/Tergugat : H.VERITAS SARANGGI
164 — 168
  • Eksepsi Terlawan Terhadap : "*KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN; Bahwa penggunaan dan penerapan dasar hukum kedudukan hukumPelawan dalam mengajukan perlawanan Pelawan terhadap objekperlawanan Pelawan penetapan Pengadilan Negeri TenggarongNo.29/Pdt.P/2017/PN.Trg tanggal 11 Agustus 2017 yang diajukanHalaman 18 dari 82 putusan Nomor 157/PDT/2018/PT SMRPelawan tanggal 11 September 2017 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara perlawananNo.43/Pdt.Bth/2017/PN.Trg Tanggal 11 September
    2017 menurut hematTerlawan (dahulu Pemohon) adalah penggunaan dan penerapan dasarhukum yang nyata salah atau tidak benar, sehingga kedudukan hukumPelawan dalam mengajukan perlawanan dalam perkara aquo menjaditidak sah atau tidak benar sebagai Pelawan dalam perlawanan perkaraaquo, dengan dasar dan alasan hukumnya yang diuraikan Terlawansebagai berikut:1.
    Bahwa penggunaan dan penerapan dasar hukum kedudukan hukumPelawan yang didasarkan pada Pasal 378 Reglement op deRechtvordering (Rv) yang diuraikan tersebut di atas adalahpenggunaan dan penerapan sebagai dasar hukum kedudukanhukum Pelawan dalam perlawanannya yang dilakukan oleh PihakKetiga terhadap suatu putusan Pengadilan, bukan perlawananterhadap penetapan Pengadilan, sedangkan Pelawan mengajukanperlawanannya tanggal 11 September 2017 yang terdaftar perkaraperlawanan No.43/Pdt.Bth/2017/PN.Trg Tanggal
    dasar hukum kedudukan hukumPelawan yang salah atau tidak benar dalam mengajukanperlawanannya;Bahwa oleh karenanya, dengan adanya perbedaan penggunaandan penerapan dasar hukum kedudukan hukum Pelawan dalamperlawanan Pelawan dengan objek perlawanan Pelawan yaituPelawan menggunakan dan menerapkan Pasal 378 Reglement opde Rechtvordering (Rv) yang merupakan penggunaan danpenerapan dasar hukum perlawanan dari Pihak Ketiga terhadapputusan Pengadilan, sementara objek perlawanan Pelawan dalamperkara aguo
    adalah perlawanan terhadap penetapan PengadilanNegeri Tenggarong No. 29/Pdt.P/2017/PN.Trg tanggal 11 Agustus2017, maka penggunaan dan penerapan dasar hukum kedudukanhukum Pelawan dalam perlawanan Pelawan dalam perkara aquoadalah penggunaan dan penerapan dasar hukum yang salah atautidak benar, yang mengakibatkan kedudukan hukum Pelawan dalammengajukan perlawanannya dalam perkara aquo adalah perlawananyang tidak sah atau tidak benar sebagai Pelawan dalam perkaraaquo;Bahwa dengan demikian, karena kedudukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-01-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 943/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — PT. ECCO TANNERY INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 943/B/PK/PJK/2015 dari bentuk usaha tetap tersebut, atau yang diperoleh di Negara lainnya daripenjualan barangbarang atau barang dagangan yang sama atau serupajenisnya dengan yang dijual melalui bentuk usaha tetapnya atau dari kegiatankegiatan usaha lainnya yang menghasilkan hal yang sama apabila dilakukanmelalui bentuk usaha tetapnya:bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak
    Putusan Nomor 943/B/PK/PJK/2015bahwa Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh disebutkan bahwa contohdividen terselubung terjadi dalam hal pemegang saham memberikan pinjamankepada perusahaan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran;bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER43/PJ/2010 tanggal 6September 2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usahadalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai HubunganIstimewa (PER43/PJ/2010) menyebutkan bahwa perhitungan
    Putusan Nomor 943/B/PK/PJK/2015bahwa butir 4 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda menyatakan bahwa pada umumnya imbalanatas jasa yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan labausaha sehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesiaapabila Wajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melaluisuatu BUT di Indonesia.
    Namun sebaliknya, Pemohon PK (semula PemohonBanding) dapat membuktikan bahwa transaksi Trading commissionyang dibayarkan berada dalam rentang kewajaran berdasarkan analisiskesebandingan yang telah Pemohon PK (semula Pemohon Banding)lakukan.Bahwa sehubungan dengan penerapan prinsip kewajaran dankelaziman usaha, terutama mengacu pada Pasal 14 ayat (2) huruf cPER43/PJ/2010, Termohon PK (semula Terbanding) tidak melakukanpenghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangpenghasilan bruto dengan
    Dengandemikian, dapat disimpulkan bahwa nilai transaksi jasa antara PemohonPK (Ssemula Pemohon Banding) dan ELBV telah sesuai dengan prinsipkewajaran dan kelaziman usaha.Selain itu, perkenankan Pemohon PK (semula Pemohon Banding)mempertanyakan penerapan dasar hukum yang dijadikan acuan olehTermohon PK (semula Terbanding) yaitu Pasal 18 ayat (3) UU PPhyang menyatakan sebagai berikut:Halaman 26 dari 36 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 30-10-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 293 K/MIL/2014
Tanggal 30 Oktober 2014 — MUSLIHUDIN
40 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 31Tahun 1997 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makaMahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusanbebas ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :Setelah membaca dan mempelajari isi putusan Pengadilan Militer II11Yogyakarta Nomor : 35K/PM Il11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014,Pemohon Kasasi menilai bahwa Judex Facti yang memeriksa dan mengadiliperkara Terdakwa telah "sangat" salah dalam penerapan
    Artinya bahwa ketika Majelis Hakim yang dalam hal ini JudexFacti akan meletakkan dasar "Keadilan" dalam putusannya, makakeputusan yang akan diambil haruslah benarbenar dipertimbangkan baikdari sisi penerapan hukumnya maupun keseimbangan antara aturan dankesalahan.Mencermati penerapan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA" oleh Judex Facti dalam mengadiliperkara Terdakwa, sebagaimana dalam putusan Pengadilan Militer II11Yogyakarta Nomor: 35K/PM Il11/AD/V/2014 tanggal 6 Agustus 2014
    , makamenurut pendapat Pemohon Kasasi penerapan asas "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", oleh Judex Factitersebut hanya bersifat "klise dan asalasalan" saja.
    Judex Facti, saat mengambil keputusan dalam mengadiliperkara Terdakwa, bahwa dengan amanah yang sungguhsungguhsangat "berat" ini akan tetapi juga "sangat mulia", maka jangan pernahbermainmain, atau cobacoba apalagi karena adanya tendensi untukmeletakkan asas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA" tersebut tanpa didasarkan pada aturan hukum yang benar.Apalagi mencobacoba menggeser dari makna hukum yang sebenarnyauntuk diarahkan pada tujuan tertentu.Dengan memperhatikan uraian tentang penerapan
    Bahwa Judex Facti tidak saja salah dalam penerapan ketentuan Pasal 189Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1997tentang Peradilan Militer namun Judex Facti juga salah dan tidak cermatdalam menerapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.Dengan mencermati ke4 (empat) uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwaputusan Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta Nomor : 35K/PM Il11/AD/V/2014tanggal 6 Agustus 2014, bukan
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 22-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 3016/Pid.C/2020/PN Blt
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M Irfan H
Terdakwa:
Mukholik
13 — 1
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlihatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Mukholik ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 15-01-2021 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 11/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 15 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Nanang
Terdakwa:
Tomas Priyanto
9 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlihatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Tamar priyanto ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 30-04-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 1755/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 30 April 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Joko P
Terdakwa:
Mohamad Irvan Wahyu
11 — 2
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlihatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Mohamad Irvan Wahyu;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 2221/Pid.C/2020/PN Blt
Tanggal 18 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Bryan
Terdakwa:
Muslim
12 — 4
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlihatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa MUSLIM;Memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 05-02-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 413/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 5 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
PRASONGKO
Terdakwa:
M Syifai
13 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa M SYIFAI;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.C/2020/PN Amb
Tanggal 18 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
FADLI ANGKOTASAN,S.IP
Terdakwa:
KAIMUDIN
11 — 7
  • Pasal 8Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Peraturan Walikota AmbonNomor 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian CoronaVirus Disease 2019 (COVID19) di Kota Ambon dan UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara iniMENGADILI1.
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 681/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 19 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Doris
Terdakwa:
Rachmat
9 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Rachmat;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 615/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 19 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
JHOHAN. B
Terdakwa:
Safik
13 — 4
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Safik ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 05-03-2021 — Putus : 05-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 968/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 5 Maret 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Debby Prima Widyamanggala
Terdakwa:
M Munir
10 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlihatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa M Munir ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 29-01-2021 — Putus : 29-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 258/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 29 Januari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Hendro
Terdakwa:
Dymas Teguh
11 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlihatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa DYMAS TEGUH SANTOSO;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 05-02-2021 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 345/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 5 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M Irfan H
Terdakwa:
Agus Ahmad
10 — 2
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlihatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Agus Ahmad;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 650/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 19 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Hendro
Terdakwa:
Robi
9 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Robi;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 637/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 19 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Moch. Rendra A.S
Terdakwa:
Yayuk
10 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Yayuk :Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 19-02-2021 — Putus : 19-02-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 671/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 19 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Sigit Bahtiar
Terdakwa:
Moh Faisal
11 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa Moh Faisal ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 17-02-2021 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 552/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 17 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
PRASONGKO
Terdakwa:
Feri Pandria
9 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa FERIP ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 567/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M Irfan H
Terdakwa:
Kholil
10 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa KHOLIL ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta
Pengadilan PN BLITAR Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 571/Pid.C/2021/PN Blt
Tanggal 18 Februari 2021 — Penyidik Atas Kuasa PU:
M Irfan H
Terdakwa:
Zamrotul F
10 — 3
  • Terdakwa mengenali barangbarang yang diperlinatkan;Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kKemudianmenjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa ZAMROTUL F ;Memperhatikan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Pergub Jatim Nomor 53 Tahun2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan DanPengendalian Covid 19 dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta