Ditemukan 110632 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penetapan
peneyapan
pemerasan
pengelapan
penyerahan
penegakan
pangerapan
penerangan
pencerahan
Penelusuran terkait :
Perbaikan penerapan pasal
Pengadilan pajak tidak salah dalam penerapan hkum
Peninjauan kembali
Kekhilafan hakim
Kesalahan penerapan hukum
Penyertaan
Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan mk
Pembuktian yang bersifat penghargaan
Kesalahan dalam penerapan hukum
Adanya kesalahan penerapan hukum dan pelanggaran peraturan perundang-undangan
Terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan
penerapan hukum
Penerapan pasal 111-112 dan pasal 127 uu narkotika
Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan
penerapan hukum
Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau
kesalahan penerapan hukum
Putus : 09-10-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/PID.SUS/2017 Tanggal 9 Oktober 2017 — L. SYAMSIR Bin TANDO
701 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
701 — 581 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Dalam putusan itu, judex factie membebaskan ... [Selengkapnya]
Putus : 21-12-2018 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 870 PK/Pdt/2018 Tanggal 21 Desember 2018 — PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI
lawan
TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI
254 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
254 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
peninjauan kembali a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 5 Juni 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini terdapat kesalahan penerapan
Putus : 03-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3487 B/PK/PJK/2023 Tanggal 3 Oktober 2023 — PT PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 246 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 — HENDRI MBATU, S.H;
2198 — 921 — Berkekuatan Hukum Tetap
2198 — 921 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Putusan dibatalkan oleh MA pada ... [Selengkapnya]
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Unsur Melawan Hukum Penerapan Melawan Hukum Materil Paksa Putusan MK
Kata Kunci : Penerapan unsur melawan hukum pasca putusan MK
PIDANA KHUSUS/C.11/SEMA 7 2012 962 — 0
- Walaupun penjelasanpasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi Putusan MK tersebut tidakmengikat bagi Hakim.
Putus : 09-09-2004 — Upload : 21-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 017K/N/2004 Tanggal 9 September 2004 — Jp. Management Consulting (Asia Pasific) Pte.Ltd. (dahulu Jaako Poyry Consulting (Asia Pacific) Pte.Ltd.); PT Batasan; PT Partikalindo Lestari; PT Inti Mekar Sari; PT Hutan Mas Sari; PT Mitra Inti Sejati
270 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
270 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dalam putusannyatanggal 24 Mei 2007, Nomor 21/Pdt.G/2007/PT.MTR. yang membatalkanputusan Pengadilan Agama Selong tanggal 20 Desember 2007, No.130/Pdt.G/2006/ PA.SEL. hanya dengan alasan dan pertimbangan hukumbahwa para Penggugat/para Terbanding/para Pemohon Kasasi tidak memilikikapasitas sebagai para Penggugat adalah suatu pertimbangan hukum yangsecara nyata dan jelas salah penerapan hukum acara perdata sebab sangatjelas para Pemohon Kasasi sangat
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 31-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3155 B/PK/PJK/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 — PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3140 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — CV LYON NUSANTARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 PK/PDT/2018 Tanggal 17 Oktober 2018 —
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2502 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — PT CITRA BORNEO INDAH vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 31-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3156 B/PK/PJK/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 — PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rumusan Kamar Rumusan Kamar Pidana Hukum Pidana Materiil Tindak Pidana Narkotika Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika
Kata Kunci : Penerapan Pasal 111-112 dan Pasal 127 UU Narkotika
PIDANA KHUSUS/A.1/SEMA 3 2015 3951 — 0
- Hakim memeriksa dan memutus perkara harusdidasarkan pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3), dan 4KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35Tahun 2012 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta ... [Selengkapnya]
Putus : 14-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3132 B/PK/PJK/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CIREBON ELECTRIC POWER
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3131 B/PK/PJK/2023 Tanggal 14 Agustus 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIREBON ELECTRIC POWER
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3484 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — PT PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3141 B/PK/PJK/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — CV LYON NUSANTARA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3467 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERDANA INTISAWIT PERKASA
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 02-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3483 B/PK/PJK/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — PT PLANTEX SEMBADA INTERNATIONAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3526 B/PK/PJK/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 — PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-10-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3530 B/PK/PJK/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 — PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap