Ditemukan 17032 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyidikan penyertaan persediaan penyewaan penyedia
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-07-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/Pid.Sus/2019
Tanggal 29 Juli 2019 — MASRIAL bin SAHYUN
4366 — 2385 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan untuk Rumah Sakit. Dalam pelaksanaan kegiatan, ternyata terdapat perbedaan spesifikasi teknis dan merek dalam belanja alat-alat kesehatan ... [Selengkapnya]
  • Elo Karsa Utama kepada KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan Universitas Jambi TA. 2013;1 (satu) lembar fotokopi surat dukungan penyediaan tenaga teknisdari PT. Elo Karsa Utama kepada Kelompok Kerja Unit LayananPengadaan Universitas Jambi TA. 2013:1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan memberikan training dariPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 441 K/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Agustus 2017 — Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO bin M. MOERADI;
181 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cakra Bahana Sejahtera Jalan RayaCitayam Km 5,5 Nomor 80 Pondok Jaya Depok 16431 telp/fax :(021) 77206915, Surat Pernyataan Dukungan Teknis Jaminan DanLayanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis Dan KeteranganLulus Uji Dari Instansi Berwenang Nomor : 95/SDCBS/IX/12 tanggal28 September 2012 yang ditandatangani oleh ISMUNANTOHARIBISONO Direktur PT. Cakra Bahana Sejahtera.Print Scaning surat berkop PT.
    Print Scan Surat Pernyataan Dukungan Teknis tentang Jaminan danLayanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis dan KeteranganLulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor : 2086/MKT/9/12 tanggal27 September 2012 bertempat di Bandung, dukungan diberikankepada PT Andalan Mintra Persada.657.
    Print Scan Surat Pernyataan Dukungan Teknis tentang Jaminandan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis danKeterangan Lulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor2086/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 bertempat diBandung, dukungan diberikan kepada PT Andalan Mintra Persada.657.
    Print Scan Surat Pernyataan Dukungan Teknis tentang Jaminandan Layanan Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis danKeterangan Lulus Uji dari Instansi Berwenang Nomor:2086/MKT/9/12 tanggal 27 September 2012 bertempat di Bandung,dukungan diberikan kepada PT Andalan Mintra Persada;484.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-02-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 17/Pid.Sus/2012/PN.Ta.
Tanggal 15 Februari 2012 — 1. WARTONO BIN SAPUAN 2. KASBOLLAH BIN PAHING 3. MIFTAKHUL ARIFIN BIN SOLIKIN
57 — 43
  • Terdakwatersebut sebagai orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini, dengan demikianmaka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Menimbang, tentang unsur mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);Menimbang, bahwa pengertian pupuk menurut Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa pupuk adalah bahankimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-11-2011 — Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/PDT.SUS/2011
Tanggal 29 Nopember 2011 — PT. CENTRAL PERTIWI BAHARI; SUTANTO RUSLY PANJAITAN
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CPB dan berkaitan dengan penyediaan Akomodasi transportasipengiriman tenaga kerja dari PT. CPB dengan jarak tempuh 2 jam yanghanya bisa dilakukan melaluijalan sungai maka tanggal 8 April 2010 Pemohon Kasasi kembalimemanggil Termohon Kasasi agar segera berangkat melasksanakantugas ke PT.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 20-11-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 205/Pid.Sus/2013/PN.Mrb
Tanggal 23 Desember 2013 — RUSDI Als. IRUS BIN H. SYAHMINAN
38 — 13
  • Menteri Energi dan Sumber DayaMineral tersebut ;Menimbang, bahwa untuk distribusi BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkanPasal 62 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwapelaksanaan tugas penyediaan BBM dalam negeri dibebankan kepada PT. Pertamina(Persero) selama 4 tahun sejak diundangkannya UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001oleh saat itu pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi tanpa disertai suratpenunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1257 B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
44 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BDIcabang Cayman Island hanya merupakan cabang BDI dan tidakada dokumen pembuktian dari Pemohon Banding yangmenyatakan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan suratberharga subordinasi adalah BDI cabang Cayman Island;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Bandingyang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dinyatakan bahwa uangpinjaman yang diterima dari penerbitan surat berharga subordinasi tersebut digunakan oleh BDI Pusat untuk memperkuatrasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") dalamrangka
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BENGKALIS Nomor 389/Pid.Sus/2021/PN Bls
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DOLI NOVAISAL.SH
Terdakwa:
IMAM SYAHRONI Bin SETIYANTO
19 — 22
  • atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UndangundangRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Setiap kegiatanperedaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1)Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwaNarkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 12-11-2012 — Upload : 08-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 134 PK/PDT.SUS/2012
Tanggal 12 Nopember 2012 — PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA terhadap 1. PT. GOLDEN HARVESTINDO
147 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa SID Bank Indonesia adaiah Sistem yangdipergunakan untuk menghimpun dan menyimpan datafasilitas penyediaan dana yang disampaikan oleh seluruhPelapor SID (seluruh Bank Umum, BPR dengan kriteriatertentu serta Lembaga Keuangan Non Bank) ;32.
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 51/Pid.Sus/2013/PN.Pbm
Tanggal 4 Juli 2013 — KRISTO WAHONO Bin KISTAM
41 — 19
  • mempertanyakan tentang hakatas barang terlarang tersebut, ternyata terdakwa tanpa mempunyai izin yang sah dariinstansi yang berwenang, dan terdakwa sebagai masyarakat juga mengetahui benarbahwa shabushabu adalah termasuk Narkotika atau barang terlarang yang peredarannyaharus disertai ijin dari instansi yang berwenang ; Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah orang atau petugas yang berwenanguntuk menyediakan narkotika jenis sabusabu tersebut, dengan demikian keberadaan2sdan perbuatan terdakwa dalam rangkaian penyediaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1792 K/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — AKHMAD MIRZA lawan DONNI PRANANTO dan PT MORIA ENERGI
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perjalanan kerjasama Para Tergugat tidak pernah mengirimShipping Instruction kepada Penggugat untuk pemesananbatubara,sedangkan Penggugat sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untukkebutuhan batubara yang akan diminta Tergugat sesuai perjanjian kontrakdan Penggugat membeli batubara kalori tinggi untuk persiapan blending,tetapi transaksi tidak dapat di jalankan karena Para Tergugat belummemberikan Shipping Instruction kepada Penggugat, jadi dengan demikiantimbul kerugian Penggugat dalam proses penyediaan
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Putus : 23-02-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PN KASONGAN Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.Ksn
Tanggal 23 Februari 2015 — MOHAMAD RAHMADIW J. Als MADIW Bin JAMRI
30 — 21
  • di pertamina sebagai Sales Executive RetailV Kalimantan Tengah Fuel Retail Marketing Region VI yang tugasnya antaralain merencanakan dan memasarkan Bahan Bakar Khusus (NPSO) melaluiLembaga Penyalur, seperti SPBU,APMS dan SPDN.e Bahwa benar Saksi menerangkan pada Bab I pasal I ayat (4) UURI Nomor 22tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan, bahwa Bahan BakarMinyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal, dan/atau diolah dari MinyakBumi, sesuai Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 21-05-2013 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 15-05-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 2 Desember 2014 — PT. BUDI SEMESTA SATRIA >< TOEPFER INTERNATIONAL-ASIA PTE LTD,Cs
211 — 81
  • Untuk jelasnya, kami kutipketentuan Pasal 3.1 Stock Financing Agreement sebagai berikut:Halaman 27dari 53 HaLPutusan No.248/PdtG/2013/PN.JKT.PSTThe supply and sale of Merchandise shall be made by Toepfer in accordance with the SalesContract which form an integral part and as anaddendum to this Agreement nne nnn nnn nnnTerjemahan resmi dan tersumpahnya sebagai berikut:"Penyediaan dan penjualan Barang Dagang harus dilaksanakan oleh Toepfer sesuai denganKontrak Penjualan yang merupakan satu kesatuanyang
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
Ir. ARBAIN JUNAEDI Als JUNAEDI Bin HASBI
63 — 34
  • Kelapa Gading Jakarta Utara, selanjutnya saksi mendapatkanperintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pelakupembunuhan tersebut.Bahwa kemudian saat melakukan penyelidikan di daerah Jakarta Timuruntuk mencari keberadaan pelaku, hingga akhirnya didapatkan informasiTOTOK HARIYANTO, S.H berperan dalam penyediaan senjata apidalam pembunuhan tersebut sehingga kemudian TOTOK HARIYANTO,S.H akhirnya berhasil ditangkap;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PN MALANG Nomor 533/Pid.Sus/2020/PN Mlg
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BAMBANG EKA JAYA, S.H.
Terdakwa:
HAMDAN
101 — 25
  • Narkotika jenis sabusabu hanya dipergunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian,reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukanuntuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalahNarkotika Golongan Il, Ill, dan IV ;Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa bukanlah seorang yangberada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan NarkotikaGolongan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengandemikian penyediaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-05-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — MANANTI PANJAITAN vs MORHAN HUTABARAT, dkk
32 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyediaan sarana dan prasarana umum;e. Penanganan bidang kesehatan;f. Penyelenggaraan pendidikan;g. Penanggulangan masalah sosial;h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;j. Pengendalian lingkungan hidup;k. Pelayanan pertanahan;. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;m. Pelayanan administrasi unum pemerintahan;n. Pelayanan administrasi penanaman;o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, danp.
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Putus : 17-09-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN TEBO Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Mrt
Tanggal 17 September 2015 — SAMIDI Bin JAMALUN
54 — 11
  • telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No.22 tahun 2001 tentang Migas;Bahwa pembelian BBM dari SPBU dengan menggunakan galon tidakdiperbolehkan karena SPBU hanya melayani kendaraan bermotor;Bahwa SPBU tidak diperboleh kan menjual BBM jenis solar yang di subsidipemerintah atau pun BBM jenis Premium (bensin) kepadaIndustri/perusahaan atau kepada masyarakat yang menggunakan galonmaupun drum dengan maksud untuk di jual kembali sesuai denganPeraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2325 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Nopember 2016 — NENENG AAN ANSORIAH, DKK VS NONA LANNY DKK
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sepanjang terkait dengan objek tanah dan bangunanrumah milik sahnya Para Pembantah tersebut secara berturut turutadalah cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demihukum:;Bahwa di samping jaminan tersebut diterima oleh Terbantah Ill tanpasepengetahuan Para Pembantah maupun orang tua Para Pembantahsemasa hidupnya, secara hukum Terbantah Ill juga telah melanggar prinsipkehatihatian/prudential sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) PeraturanBank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 yang menyatakan Penyediaan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN SERANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 11 Januari 2016 — MEI SARTIKA SITORUS, SE Dkk
78 — 72
  • Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Terdiri dari :a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 025900Y/020/110 tanggal 18 Juni 2012 tentang Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 (asli);b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00201/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Juni 2012 (asli);c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 01/PAT/DKP/2012 tanggal
    Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas Kelautan84.85.Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Terdiridari :a.1 (satu) lembar SP2D Nomor : 025900Y/020/110 tanggal 18 Juni2012 tentang Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni SatkerDinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang TahunAnggaran 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :00201/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Juni 2012 (asli);1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 01/PAT/DKP/2012tanggal 13 Juni
    Pandeglang Nomor :800/590/KEP.KPL/DKP/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan KelompokUsaha Bersama (KUB) Sebagai Penerima Program Penyediaan KapalPenangkapan Ikan 30 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Tanggal 10 September 2012; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPembuatan Kapal/Pembangunan Kapal Perikanan Kayu > 30 GT PurseSeine pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
    Pandeglang Nomor :800/590/KEP.KPL/DKP/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan KelompokUsaha Bersama (KUB) Sebagai Penerima Program Penyediaan KapalPenangkapan Ikan 30 GT Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Tanggal 10 September 2012.; Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungankerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi KegiatanPembuatan Kapal/Pembangunan Kapal Perikanan Kayu > 30 GT PurseSeine pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
    Uang Persediaan Rupiah Murni Satker Dinas KelautanDan Perikanan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2012 Terdiridari:a. 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 025900Y/020/110 tanggal 18 Juni2012 tentang Penyediaan Uang Persediaan Rupiah Murni SatkerDinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pandeglang TahunAnggaran 2012 (asli);b. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00201/P4T/DKP/2012 tanggal 13 Juni 2012 (asli);c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor : 01/PAT/DKP/2012tanggal 13 Juni 2012 (asli
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
254 — 466
  • Melakukan monitoring atau pengawasan yang diatur dalam PBI 14/15/PBI/2012tentang Penilaian Kualitas Aset pasal 2 Penyediaan dana oleh bank wajibmelaksanakan prinsip kehatihatian. Direksi wajib melakukan monitoring, menilaidan mengambil langkah jika melihat kondisi yang tidak baik. Pasal 13 ayat (1) Bankwajid memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai asset produktif dalambentuk surat berharga. (2).
    Sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi daiam bentuksurat berharga adalah hasil perhitungan kelebihan dana (Excess fund)setelah memperhitungkan kebutuhan likuiditas bank dan penyediaan danadaiam rangka penyaluran kredit.2. Surat berharga yang dapat dipertimbangkan untuk dibeli harus diupayakanyang mempunyai trend harga yang cukup prospektif berdasarkan alanalisdan informasi pasar yang aktual.
    PT.AAA sekuritas kemudian menawarkan produk penyediaan dana berupaMedium Term Notes (MTN). Atas penawaran PT. AAA sekuritas tersebut, makapada tanggal 5 Desember 2011, bank menerbitkan surat No. DIR/1642 perihalpermohonan pendaftaran Medium Term Notes (MTN) di KSEI dan Surat No.DIR/1643 perihal surat kuasa penunjukan pejabat berwenang yang keduannyaditujukan kepada PT. Kustodian Sentrak Edek Indonesia (KSEI) dalam rangkapenerbitan MTN melalui PT. AAA Sekuritas.Selanjutnya melalui surat No.
    Melakukan monitoring atau pengawasan yang diatur dalam PBI14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset pasal 2 Penyediaan danaoleh bank wajib melaksanakan prinsip kehatihatian. Direksi wajibmelakukan monitoring, menilai dan mengembal langkah jika melihatkondisi yang tidak baik. Pasal 13 ayat (1) Bank wajib memiliki kebijakandan prosedur tertulis mengenai asset produktif dalam bentuk suratberharga. (2). Bahwa transaksi tersebut harus di catat di neraca Bank.
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-12-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 696/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 27 Januari 2021 — Penuntut Umum:
JUITA CITRA WIRATAMA, SH
Terdakwa:
SUHERIANTO ALIAS LEMON
47 — 27
  • Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;vi.