(vide bukti surat T7);Bahwa sebagaimana yang dimuat dalam Berita Acara Nomor25/TP2PD/X1/2020 tanggal 6 November 2020, hasil tes adalahpenjumlahan dari nilai potensi akademik dan kompetensi bidang, hasilnilai Kompetensi bidang diperoleh dari hasil tes wawancara (vide buktisurat T7);Bahwa dari Berita Acara hasil tes tersebut tercatat untuk peserta yangbernama Ihwan untuk lowongan seleksi Jabatan Kepala Dusun SariHalaman 106 dari 127 Halaman Putusan Nomor: 4/G/2021/PTUN.

Mtr.19.20.21.22.23.dalam pelaporan sehingga tidak pernah dipanggil pihak kepolisian untukdiminta keterangannya (vide bukti surat T28);Bahwa sebelum hasil penyelidikan keluar, Nasihun (Camat Pringgabaya)mengirimkan surat tertanggal 17 Desember 2020 kepada Tergugat yangisinya untuk memerintahkan Panitia Desa mengundang semua calonPelaksana Kewilayahan untuk menyepakati tes ulang (vide bukti surat T12);Bahwa atas surat camat tersebut, Tergugat mengeluarkan surat perintahll tertanggal 17 Desember 2020

Mtr.24.25.menandatangani surat pernyataan calon perangkat desa (vide bukti suratT15 dan T16);Bahwa saksi yang bernama Judan memberikan keterangan wacanaakan diadakannya tes ulang juga dipertanyakan dasarnya oleh saksiselaku ketua BPD Desa Pringgabaya, yang juga menghadiri pertemuantanggal 18 Desember 2020 namun mendapat tanggapan keras daritergugat dengan menyampaikan ini dialog dengan peserta, BPD bukanpeserta dan sudah disepakati dengan Pak Camat (vide bukti P16);Bahwa sehari setelah pertemuan

Bahwa kemudian tes ulang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember2020 dengan diikuti oleh dua orang peserta yang didiskualifikasi pada testanggal 5 November 2020 (vide bukti surat T19 dan T20);27. Bahwa atas hasil tes ulang dimaksud Tergugat mengajukan permohonanrekomendasi pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Pringgabayatertanggal 28 Desember 2020, dan Camat Pringgabaya mengeluarkanrekomendasi tertulis tertanggal 30 Desember 2020 (vide bukti surat T21dan T22);28.

Saleh (vide bukti surat T9);Menimbang, bahwa sebelum memperoleh hasil resmi dari kepolisianatas pengaduan yang diajukan Tergugat, Tergugat mengeluarkan SuratPerintah Il tanggal 17 Desember 2020 kepada Panitia Penjaringan danPenyaringan Perangkat Desa Pringgabaya untuk melakukan tes ulang danmenjadwalkan waktu pelaksanaannya (vide bukti surat T13), sehingga darisurat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pertemuan yangdijadwalkan tanggal 18 Desember 2020 oleh Panitia dengan Peserta adalahbukan

mengajukan buktibukti lainnyadalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka halhal selengkapnyadapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) bukti tersebut adalahakta otentik (vide

Karena itu Majelis Hakim menyatakangugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan AgamaLuwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernahhadir atau mengutus orang lain sebagai wakil

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalahakta otentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocokdan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai

bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : Untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukunsebagai suami isteri, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdatakhusus yang mempunyai hukum acara khusus (/ex specialis derogat lex generalis)dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalamperkara perceraian sematamata didasarkan adanya pengakuan (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (videPasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yangdiajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekatdengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor

Bahwa benar kepada Penggugat telah diberikan suratperingatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat peringatankedua tertanggal 18 Januari 2014 karena. lalai dalam tugas (vide bukti T3), surat peringatanterakhir tertanggal 26 Agustus 2014 karena mangkir(vide bukti T2) dan surat peringatan terakhir tertanggal30 Januari 2015 karena merobek dan membuanglembaran proses control record sheet (mixing area) padatanggal 29 Januari 2015 (vide bukti T4);.

Bahwa benar Tergugat telah melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap Penggugat terhitung sejaktanggal 30 Januari 2015 dengan alasan karena merobekdan membuang lembaran proses control record sheet(mixing area) pada tanggal 29 Januari 2015 sesuai suratTergugat tertanggal 30 Januari 2015 (vide bukti P1);.

tertanggal 26 Agustus 2014 karena mangkir (videbukti T2) dan surat peringatan terakhir tertanggal 30 Januari 2015karena merobek dan membuang lembaran proses control recordsheet (mixing area) pada tanggal 29 Januari 2015 (vide bukti T4),ternyata jangka waktu antara surat perngatan kedua dan terakhirtelah melebihi 6 (enam) bulan maka dengan demikian suratperingatan kedua tertanggal 18 Januari 2014 tersebut (vide bukti T3)dinyatakan tidak berlaku lagi;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat peringatanterakhir

yang dikeluarkan Tergugat tertanggal 26 Agustus 2014dimana Penggugat mendapat surat peringatan terakhir karena absensatu hari yaitu pada tanggal 25 Agustus 2014 (vide bukti T2);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) PKBPT.

Universal Indofood Product(Unibis), maka surat peringatan terakhir tertanggal 26 Agustus 2014tersebut (vide bukti T2) dinyatakan batal demi hukum;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan surat peringatanterakhir yang dikeluarkan tertanggal 30 Januari 2015 dimanaPenggugat mendapat surat peringatan terakhir karena merobek danmembuang lembaran proses control record sheet (mixing area) padatanggal 29 Januari 2015 (vide bukti T4);Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) PKBPT.

beralasan menurut hukum, oleh karena itu harus dikabulkandengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yangdilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1999 di Kampung Terbanggi Besar,Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menetapkan pengesahanpernikahannya dengan Tergugat kemudian untuk selanjutnya menjatuhkanputusan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut(vide

tangga, Tergugat tidak memberi nafkah secara layak,Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan Tergugatsering berkatakata kasar yang tak pantas didengar (vide, posita angka 5)hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan danberpisah tempat tinggal Penggugat pergi ke rumah orang tuanya sementaraTergugat pulang ke rumah orang tuanya, hingga saat ini tidak pernah bersatulagi sejak bulan Mei tahun 2020 (vide, posita angka 6), meskipun pihakkeluarga telah berusaha

untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapitetap tidak berhasil (vide, posita angka 7);Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 maupunUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atasUndangUndang

, KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman bersama yang tetap(vide, KHI Pasal 78).

bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri sertasegala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide,KHI Pasal 80).

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dantelah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 UndangUndangNomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalildalilgugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) berupa Buku KutipanAkta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik (vide Pasal 285R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal

301ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1)dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formil.

,menyampaikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg.) dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat danTergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PerubahanUU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam).

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keteranganSaksiSaksi tersebut telah memenuhi syarat formil Suatu alat bukti Saksi;Menimbang, bahwa SaksiSaksi tersebut mempunyai pengetahuan secaralangsung terhadap dalildalil gugatan Penggugat (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg.)

Pemohon danTermohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan AgamaLuwuk;Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akanmenceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untukmengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimanadimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempatkediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkantempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (vide

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokokpokoksengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P) bukti tersebut adalah aktaotentik (vide Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dansesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai

karena Termohon tidakmerasa cukup dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang pejual sayur, hal inimembuktikan permohonan Pemohon pada poin 4 dan Ketiga benar sejak akhir bulanSeptember 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempattinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak lagisaling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan permohonanPemohon pada poin 5;Menimbang, bahwa keteranganketerangan SaksiSaksi tersebut telahdisampaikan dalam sidang (vide

Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah(vide Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (vide Pasal308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satudengan Saksi lainnya (vide Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlan Saksi yangdiajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (vide Pasal 306R.Bg.), dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat denganPemohon dan Termohon (vide Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor

Negeri Labuan Bajo telah salah ataukeliru didalam memeriksa dan memutuskan perkara aquo telah salahmenerapkan hukum dan tidak/kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya ; cose csesenne= Bahwa sangat keliru sekali pendapat Pengadilan Negeri Labuan Bajoyang telah mengesampingkan bukti surat dari para Tergugat / paraPembanding yaitu bukti surat T.14, T.110 sampai T.111 karena buktisurat T.14 dan 1T.110 sama dengan bukti surat yang diajukan olehPenggugat dipersidangan yaitu bukti surat P.9 (Vide

T.14) dan buktisurat P.11 (Vide 1.110) yang telah disesuaikan dengan aslinyadipersidangan sedangkan bukti surat T.111 aslinya dipegang/dikuasaioleh Penggugat yang juga diperlihatkan kepada Majelis Hakimbersamaan dengan bukti surat P.11 dari Penggugat dipersidangan saatPenggugat mengajukan bukti surat P.11 ; Bahwa bukti surat T.14, T.110 dan T.111 yang diajukan oleh paraTergugat/para Pembanding merupakan sebagai alat bukti pengakuandari Penggugat yaitu dalam bukti surat T.14 (Vide p.9), T.110 (VideP

.11) dan T.111 dengan jelas bahwa batasbatas tanah dalam buktiPutusan No.15/PDT/201 4/PTK Hal 07 dari 21 Halsurat tersebut adalah berbatasan dengan objek sengketa yang diakuioleh orang tua Penggugat yaitu SALMAH IBRAHIM, dimana bukti suratT.14 (Vide P.9) yaitu akta jual beli sementara yang ditandatangani olehpihak pertama (penjual) yaitu Abuhraerah, pihak kedua (pembeli) yaituAbdu Gani Sappe dan saksi Hadji Djudje, yang menjelaskan lokasi tanahdengan batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan

jual beli tanah an.Mustamin Samengge bertempat diRT.05/RW.IIIl, Dusun Cempa, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodoyang menjelaskan lokasi tanah dengan batas tanah sama dengan buktisurat T.110 (Vide P.11), yaitu dengan batas sebelah selatan adalahlorong (jalan) PPA / sekarang Gg.

P.9 dan T.I4, vide P.11 danT.I10) dan sertifikatsertifikat/obukubuku tanah (vide T.I11 sampai T.I13) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan yang menyatakan dalambatasbatas tanah warga (termasuk sertifikat tanah milik Penggugat)sepanjang objek sengketa semuanya batasbatas tanahnya berbatasanlangsung dengan objek sengketa adalah sebagai Alat Bukti Pengakuan.Bahwa atas uraian tersebut sangat beralasanlah kalau kami PemohonBanding menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah salahmenerapkan

Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan denganaslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dantelah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 UndangUndangNomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalildalilgugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) berupa Buku KutipanAkta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik (vide Pasal 285R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (vide Pasal

301ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (vide Pasal 3 ayat (1)dan Pasal 5 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehinggabukti tersebut telah memenuhi syarat formil.

,menyampaikan keterangan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg.) dan SaksiSaksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat danTergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 TentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang PerubahanUU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam).

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keteranganSaksiSaksi tersebut telah memenuhi syarat formil Suatu alat bukti Saksi;Menimbang, bahwa SaksiSaksi tersebut mempunyai pengetahuan secaralangsung terhadap dalildalil gugatan Penggugat (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg.)

Penggugat pada pokoknyasebagaimana telah diuraikan di muka;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan menurut ketentuanPasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah pertama dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya gugatanPenggugat dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan sengketa dibidangperkawinan yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama (vide

Pasal 285 R.Bg.), yang membuktikan tentang ikatanperkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana bukti tersebut tidak adayang membuktikan sebaliknya (menyangkal), maka harus dinyatakan dahulu bahwaantara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat jugamengajukan tiga orang saksi masingmasing bernama Aptri Cahyono bin Samiun,

Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkutsebab dan akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantumpada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi, oleh karena itusesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., kesaksian a quo dapatdipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal(vide Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil danmateril pembuktian, saling

Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dari hal tersebutdipahami bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dah rahmah (Vide Pasal 1 Undangundang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 116 huruf (d) dan (f) InpresNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatanPenggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dapat dijatuhkan dengantalak satu bain sughra (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dinyatakan tidak hadir dipersidangan sedangkan gugatan Penggugat cukup alasan dan tidak melawan hukumserta telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatdapat diputus tanpa

Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbanganhukum maupun putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriDenpasar a quo, karena menurut hemat TergugatPemohon Kasasi, Judex Facti MajelisPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku di dalam perkara ini atau telah lalaimemenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan vide

tapi masa kerja hanya berlaku mulai 18 Agustus 2008 sampai 15 Agustus2009 sekalipun KITAS berlaku mulai 18 Agustus 2008 sampai dengan 31 Agustus2011, dan gaji yang diberikan kepada PenggugatTermohon Kasasi hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan bukan Rp 40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) per bulan sebagaimana dalil gugatannya ;Bahwa sesuai azas hukum pembuktian bahwa, barang siapa yang mengakumempunyai sesuatu hak, ....... harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu(vide

No.777 K/Pdt.Sus/20117 Bahwa Judex Facti di dalam memberikan pertimbangan hukum putusannyadengan bertitik tolak pada pertimbangan ...... ketentuan pasal 42 (4) Undangundang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwaTenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerjauntuk jabatan tertentu dan waktu tertentu (vide, alinea keempat putusan halaman12);Dan;Bahwa .... memperhatikan memperhatikan pasal 42 (4) UndangundangNo. 13 Tahun 2003 tersebut, dihubungkan

pemutusan hubungan kerjasepihak sebelum berakhirnya masa kontrak, maka terhadap Tergugat berlaku pasal62 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 yaitu wajib membayar ganti rugi kepadaPenggugat sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhimyaberakhimnya jangka waktu perjanjian kerja (vide, alinea ke lima putusan);Bahwa sebagaimana uraian pada angka 8.1 di atas, maka, oleh karena Judex Factidalam mengambil pertimbangan hukum putusan a quo yang semata berdasarkanbukti P.5 sampai dengan P.7 yang nota

, bukti P.7 (vide, alinea 6 putusan);Hal. 11 dari 15 hal.

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahkontakan di Jalan Yos Sudarso samping Pengadilan Agama Timika tepatnyapada tahun 2005 dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri;Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak, masingmasing bernama : GRACIA NAFERZEFANY RAHANJAAN, jenis kelamin Perempuan, umur 12 (dua belas)tahun, lahir di Timika pada tanggal 15 Januari 2006 sesuai Kutipan AktaKelahiran No. 9109LU010720130010, tanggal 1 Juli 2013 (Vide

: bukti P3); JESSAL ANUGRAH RAHANJAAN, jenis kelamin LakiLaki, umur 10(sepuluh) tahun, lahir di Timika pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai KutipanAkta Kelahiran No. 9109LU010720130008, tanggal 1 Juli 2013 (Vide:bukti P4); dan CAITHLYN CHRISTABEL RAHANJAAN, jenis kelaminPerempuan, umur 5 (lima) tahun, lahir di Timika pada tanggal 24 Feberuari2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109LU010720130005, tanggal24 Februari 2013(Vide: bukti P3);Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masihberjalan

Menyatakan Penggugat selaku Ayah kandungnya berhak atas pengasuhandan penguasaan anakanak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat,Page 5 of 16masingmasing bernama : GRACIA NAFER ZEFANY RAHANJAAN, jeniskelamin Perempuan,umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Timika pada tanggal15 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109LU010720130010,tanggal 1 Juli 2013 (Vide: bukti P3); JESSAL ANUGRAH RAHAYAAN, jeniskelamin LakiLaki,umur 10 (Sepuluh) tahun, lahir di Timika pada tanggal 18Maret 2008 sesuai

Kutipan Akta Kelahiran No. 9109LU010720130008,tanggal 1 Juli 2013 (Vide: bukti P4);dan CAITHLYN CHRISTABELRAHANJAAN, jenis kelamin Perempuan, umur 5 (lima) tahun, lahir di Timikapada tanggal 24 Feberuari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109LU010720130005, tanggal 24 Februari 2013 (Vide: bukti P3);.

Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu,Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerjaberikutnya;(Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor :1/Akta/Banding/2019/PN.Tim, yang dibuat oleh Frans,SH, Panitera PengadilanNegeri Kota Timika yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal1 Februari 2019, Panitera Pengadilan Negeri Kota

Penggugat menerimaupah/ gaji perbulan dari Tergugat sebesar Rp 300.000, (tiga ratus riburupiah) (Vide : Bukti P1);. Bahwa akibat bekerja dimalam hari sampai dengan pagi hari tanpa adaistirahat dan juga setiap hari harus masuk tanpa ada hari libur, makaHal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1049 K/Pdt.Sus/2010Penggugat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menderita sakitberat yaitu paruparu basah.

Dan akibat sakit berat tersebut, Penggugattidak dapat aktif bekerja, oleh Tergugat gaji Penggugat dipotong sehinggahanya menerima upah sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiapbulannya (Vide : Bukti P2);4. Bahwa pada tahun 2008 kesehatan Penggugat membaik, dan mulai aktifbekerja kembali di Bar The Club milik PT Lekom Maras.

No. 1049 K/Pdt.Sus/2010Tergugat untuk merundingkan Perselisihan Hubungan Industrial tersebutsecara Bipartit (Vide : Bukti P3);. Bahwa atas undangan tersebut di atas pada tanggal 23 Oktober 2009Tergugat telah mengutus wakilnya yaitu sdr. Iskandar guna melakukanperudingan secara Bipartit dengan Kuasa Hukum Penggugat. Dalamperundingan tersebut wakil Tergugat telah mengakui semua hal yangdisampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat.

Hal tersebut terbukti dari beritaacara Perundingan Bipartit tanggal 23 Oktober 2009 (Vide : Bukti P4);10.Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2009 sdr. Ir.

Sunardi (Vide : Bukti P6);13.Bahwa untuk keperluan Sidang Mediasi, Tergugat telah dipanggil berkalikali oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja DKI, namun selalu menghindardan tidak mau hadir. Baru pada panggilan yang ke 3 (tiga) tanggal 25Januari 2010 Tergugat hadir diwakili Direktur Utamanya Ir.

Tanggal 01 Juni 2011 yangditandatangani Lurah Cilangkap (vide Bukti P.11) ;e Surat Ketitir/Padjeg Boemi atas nama Tjoa Goan Pie (vide Bukti P12)e Daftar Nama Wajiblpeda atas nama Penggugat Nomor 86 (vide Bukti P13) ;Menimbang, bahwa dari dalildalil bantahan Para Penggugat yangdidukung dengan alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akanmenghubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undangundang nomor :5 Tahun 1986 Jo Undangundang Nomor : 9 Tahun = 2004 menyebutkan :Orang atau badan hukum perdata

Bukti P24) ;e Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : 118/FDT/26Atas Nama: Tjio Win Nio alias Winarsih (Vide Bukti P25)e Surat Keterangan dari Pengadilan Batavia berbahasa Belanda beserta Terjemahannya (Vide Bukti P26) ;e Surat Walikota Jakarta Barat tertanggal 29 Desember 1967 tentang SuratPernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep.12/1966 (vide Bukti P28) ; e Surat Keterangan kelahiran berbahasa belanda yang sudah diterjemahkanke bahasa Indonesia

Sulaeman, SH (vide Surat Pencabutan kuasa) dan pada tanggal 7Pebruari 2012 pihak Para Penggugat Prinsipal memberi kuasa kepada :Sugiharto, SH.MH.

atas nama Tjoa Goan Pie(Vide Bukti P20. P.21.a S/d s.

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok TentangPemberian Hak Milik Atas Tanah Negara (vide Bukti T.1. T.2.T.3. T4.T5. T.6. T . T8 = Bukti P1. P2. P3. P4. P5.

ALI (vide. Bukti T.I3). Dibebankan Haktanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor680/KASIMBAR/2010, tanggal 13 Juli 2010 (vide bukti T.I6.a / T.II6), yangkemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 669/2010 tertanggal10 Agustus 2010 dengan nilai tanggungan sebesar Rp.213.750.000, (duaratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (vide.

(vide bukti T.I4 /T.II8).

ALI (vide bukti T.I5 /T.I12)).

Bukti T.I.8);e Surat peringatan pertama (II), tanggal 15 Maret 2012 (vide. Bukti T.1.9);e Surat peringatan ketiga (III), tangal 26 April 2012 (vide.

Bukti T.1.8);e Surat peringatan pertama (II), tanggal 15 Maret 2012 (vide. Bukti T.1.9);e Surat peringatan ketiga (III), tangal 26 April 2012 (vide.

Bukti P1 = T1); Bahwa objek sengketa disampaikan Tergugat kepada Orang Tua/Wali Para Penggugat melalui Surat Pengantar Nomor: B836/Un.06.1/PP.00.09/04/2019, tanggal 16 April 2019 (vide Bukti P4); Bahwa objek sengketa diterima Para Penggugat pada tanggal 18 April2019 (Pengakuan Para Penggugat, vide halaman 2 Surat Gugatan dantidak dibantah oleh Tergugat); Bahwa Perwakilan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar mengajukan Surat Permohonan Audiensi, tanggal 24 April 2019, yang ditujukankepada Tergugat, yang

isi suratnya meminta audiensi terbuka denganTergugat atas terbitnya Keputusan Rektor UIN ALAUDDIN MakassarNomor 122, 123 dan 124 tentang Sanksi Skorsing AkademikMahasiswa Makassar Tahun 2019 (vide Bukti P5 dan diakui Tergugatpada halaman 6, Surat Jawaban); Bahwa Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBAR RASFANJANImengajukan keberatan tertulis melalui surat kKeberatan, tanggal 2 Juli 2019 kepada Tergugat dan telah diterima Tergugat pada tanggal 4 Juli2019 (vide Bukti P3 dan T5 beserta lampirannya); Bahwa

Mks.quo, pada pokoknya, menolak keberatan yang diajukan Penggugatatas nama FAWZI ALI AABAR RASFANJANI (vide Bukti T7);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanEksepsi Tergugat terhadap Penggugat atas nama MUH.

kepada Penggugat atas nama FAWZI ALI AKBARRASFANJANI berupa Skorsing selama 4 (empat) semester dariKegiatan Akademik dan/atau Kemahasiswaan pada tanggal 21Februari 2019 (vide bukti T2 dan T3);bahwa Rekomendasi KPKE tersebut telah dibahas dalam RapatPimpinan UIN Alauddin Makassar tanggal 4 April 2019 denganKeputusan tetap sebagaimana Rekomendasi KPKE (vide bukti T4);bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 15 April2019 (vide bukti P1=T1);bahwa Organisasi Kemahasiswaan, yakni DEMA FSH

Mks.mengakui terlibat perkelahian antar mahasiswa di Kampus Universitas IslamNegeri Alauddin Makassar pada tanggal 2223 Oktober 2018 (vide bukti T2;Ket. Saksi Muh.

SP.Kap/55/VIII/2018/Reskrim, tanggal 22Agustus 2018 dan Berita Acara Penangkapan vide bukti T.16 serta SuratPerintah Penahanan No. SP.Ham/46/VIII/2018/Reskrim, tanggal 23 Agustus2018 dan Berita Acara Penahanan atas nama Tersangka Saenal Abidin aliasAbang Bin Syamsu Dg.

bukti P.1) dan Nur Iwan (vide bukti T.15),Termohon praperadilan mengeluarkan surat perintah tugas dengan NomorSPRIN.Gas / 225 / VII / 2018 / Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T.2),dan Surat Perintah Penyelidikan dengan NomorSP.Lidik/225/VII/2018/Reskrim, tanggal 18 Juli 2018 (vide bukti T.3) dan atasSurat Perintah Penyelidikan telah ada Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 21Agustus 2018 (vide bukti T.4), dan telah pula melakukan gelar perkara (videHalaman 15 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor

05/Pra /2018/PN Sgmbukti T.5 dan T.6), dan dari hasil gelar perkara maka didapat fakta bahwalaporan dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan dimana didapat beberapapelaku diantaranya Pemohon Saenal yang diduga telah melakukan tindakpidana penadahan sebagaimana diancam pasal 480 KUHP (vide T.7 s/d buktiT.9) dan dari hasil penyidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadaptersangka Saenal Abidin alias Abang Bin Syamsu /ncasu pemohon pada tanggal22 Agustus 2018 sebagaimana Surat Perintah Penangkapan

No.SP.Kap/55/VIII/2018/Reskrim dan Berita Acara Penangkapan (vide bukti T.16)dan dilanjutkan tindakan penahanan oleh Termohon pada tanggal 23 Agustus2018 sebagaimana Surat Perintah Penahanan No.

SP.Han/46/VIII/2018/Reskrimdan Berita Acara Penahanan (vide bukti T. 10) yang kemudian penahanantersebut diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gowa (vide bukti T.11) danperkara pidana pemohon incasu telah dilimpahkan oleh Penyidik incasutermohon kepada pihak Kejaksaan (bukti T.12 s/d bukti T.14 dan bukti P.1);Menimbang bahwa dari fakta tersebut termohon telah dapat membuktikandalil jawabannya dan khusus mengenai penangkapan dan penahanan terhadappemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa penangkapan

Bahwa terhadap permohonan lelang Tergugat yang telah lengkap, makasesuai dengan kewajiban hukumnya, Tergugat III telah menerbitkan SuratPenetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor: S593/WKN.09/KNL.02/2014 tanggal 18 Desember 2014 (vide Bukti TIIIl2), denganketentuan Tergugat selaku penjual obyek lelang harus memenuhi syaratpengumuman lelang dan pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang.d.

Bahwa untuk melengkapi persyaratan lelang dimaksud, Tergugat telahmelaksanakan pengumuman lelang sebanyak dua kali, yaitu melaluiHalaman 16 Putusan No. 462/Pdt/2019/PT SMGselebaran pada tanggal 29 Desember 2014 sebagai pengumuman lelangpertama (vide Bukti TIII6) dan melalui Surat Kabar Harian Jawa PosRadar Solo yang terbit tanggal 13 Januari 2015 sebagai pengumumanlelang kedua (vide Bukti TIll7) sehingga terhadap lelang dimaksud dapatdiketahui khalayak umum..

dikarenakan dokumen persyaratan lelang telah lengkap danobyek lelang jelas, maka lelang eksekusi terhadap objek sengketa a quomelalui perantaraan Tergugat Ill dapat dilaksanakan pada tanggal 27Januari 2015 dimana lelang tersebut tidak ada peminat atau TAPsehingga belum laku terjual (vide Bukti TIII8)..

Bahwa terhadap lelang tanggal 27 Januari 2015 yang tidak laku, Tergugat kembali mengajukan lelang ulang kepada Tergugat Ill dengan suratpermohonan lelang nomor: 42/S/AMDYYK/I/2015 tanggal 28 Januari2015 (vide Bukti TIII9)..

Tergugat telah melakukan pengumuman lelang ulang melaluiSurat Kabar Harian Jawa Pos Radar Solo yang terbit tanggal 06 Februari2015 sebagai pengumuman lelang kedua (vide Bukti TIIl12) sehinggaterhadap lelang dimaksud dapat diketahui khalayak umum.Bahwa dalam pelaksanaan lelang ulang yang dilaksanakan tanggal 06Februari 2015, Tergugat tidak perlu melengkapi dengan SKPT yangbaru karena dapat menggunakan SKPT yang lama dimana telahdilampirkan pada pelaksanaan lelang tanggal 27 Januari 2015 (vide BuktiTIll11

Negeri Medan tetap dengan kuasa yang sama (Vide Bukti P6).Dengan demikian Eksepsi Tergugat ini menurut hukum tidak berdasar untukdikabulkan dan harus ditolak;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yaitu gugatanPenggugat kurang pihak dimana Penggugat pada awalnya melamar bekerja danbekerja pada PT.

Union Pasifik sejak Tahun 2013 (Vide bukti T5) dan barubekerja pada Tergugat (Ic. Sari Kebun Alam) pada september 2015.

Sari KebunAlam) terhitung sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan 12 November2019 dengan posisi terakhir sebagai supir kontrak hal tersebut sesuai denganSurat Keterangan Nomor. 0068/SK/HRD/2019 yang dikeluarkan oleh Tergugat(Vide Bukti P2) yang mana hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dalamjawabannya bahwa Penggugat pada mulanya sesuai dengan lamaranPenggugat (Vide Bukti T5) melamar dan bekerja terlebin dahulu pada PT.

Heri Alex Siahaan) di tempat customerTergugat yang mana perbuatan tersebut terekam oleh CCTV (Vide Bukti T9)yang terjadi tepatnya pada tanggal 7 November 2019 di toko Zulfa baru JalanAyahanda. Dan terhadap kesalahan dan perbuatan ini, telan ada pengakuanyang diakui sendiri oleh Penggugat (Ic.

Heri Siahan) pada tanggal 11 NovemberHalaman 16 dari 21Putusan Nomor 227/Pdt.SusP HI/2020/PN Mdn2019 dalam sebuah Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat(Vide Bukti T8 yang indentik dengan vide Bukti P5), dan atas perbuatan ini,Tergugat juga telan mengeluarkan Surat Peringatan KeTiga (SP3) Nomor:010/SP/X1I/2019 tanggal 11 November 2019 kepada Penggugat.

berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telahmemenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat telahmemenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasahukum Penggugat mempunyai hak (persona standi in judicio) untuk mewakiliPenggugat dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah secara sah denganTergugat sebagaimana maksud Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan (vide

tentang Peradilan Agama yangtidak termasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis menilaiPenggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (/egalstanding) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, positaangka 2 dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran sejak Juni 2017 yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampumemenuhi kebutuhan keluarga seharihari karena malas bekerja (vide, positaangka 4), kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggalsejak Nopember 2017 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkanPenggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga

KHI Pasal 77), serta mempunyai tempat kediaman yang tetapberdasarkan kesepakatan bersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo.KHI Pasal 78). Tergugat sebagai seorang suami berkewajiban memberibimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istriserta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya(vide, Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugatsebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepadasuami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga seharihari dengansebaikbaiknya (vide, Pasal 34 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.

tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah oleh UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 keduaduanya tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyaikapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untukmengajukan gugatan perceraian ini;Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat adalah Penggugatbermaksud dan bertujuan agar Pengadilan menjatuhkan putusan perceraianatas perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide

, petitum angka 2) karenasetelah hidup bersama dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak (vide, posita angka 2dan 3) antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisinan danpertengkaran sejak tahun 2017 yang disebabkan oleh Tergugat malas bekerjasehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat dan sering melakukankekerasan kepada Penggugat (vide, posita angka 4), kemudian Penggugatdengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hinggasekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman

bersama meninggalkanPenggugat (vide, posita angka 5) meskipun pihak keluarga telah berusahauntuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil (vide,posita angka 6);Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguhsungguhmendamaikan dengan cara menasehati Penggugat di setiap persidangan agarmengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 82UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidaktermasuk diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006

KHI Pasal 77),serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatanbersama (vide, Pasal 32 UU No.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 78). Tergugatsebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan,pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidupberumah tangga sesuai dengan kemampuannya (vide, Pasal 34 ayat (1) UUNo.1 Tahun 1974 jo. KHI Pasal 80).

Penggugat sebagai seorang isterberkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakandan mengatur rumah tangga seharihari dengan sebaikbaiknya (vide, Pasal 34ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo.