., CPA
Tergugat:
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

Hasil Audit Akuntan Publik45.Penggugat telah meminta bantuan Akuntan Publik Roebiandini danRekan, selanjutnya disebut Akuntan Publik, untuk menghitung pembeliandan penjualan jarum GrozBeckert periode tahun 2001 sampai 2006.Hasilnya telah diterbitkan dalam naskah LAPORAN AKUNTANINDEPENDEN ATAS AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANGDISEPAKATI ATAS TRANSAKS! PEMBELIAN DAN PENJUALAN JARUMMERK GROZBECKERT PERIODE TAHUN 2001 2006 tanggal 26Oktober 2015 (buktisurat P.8).

Bdgbahwa Penggugat sesungguhnya tidak memiliki alas hak yang sah untukmendaftarkan dan mengajukan gugatan terhadap Tergugat.TENTANG KUALIFIKASI AKUNTAN PUBLIK PENGGUGAT20.Bahwa profesi akuntan publik memiliki dasar hukum pengaturanZt.berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011tentang Akuntan Publik (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Akuntan).Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (1) dari UU Akuntan mengatur AkuntanPublik sebagai seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikanjasa

Bahwa dalildalil Penggugat tidak disertai dan didukung dengan LaporanAudit dari Akuntan Publik Independen yang mendukung tuntutanPenggugat.

Keuangan Nomor4538/KM.1/2011tanggal 27 Desember 2011 tentang Izin Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA, surat bukti P8.3 berupa KeputusanMenteri Keuangan republik Indonesia Nomor 1035/KM.1/2016 tanggal 22September 2016 tentang Perpanjangan Izin Akuntan Publik Dr.

RoebiandiniSoemantri, $.E., M.Si., Ak., CPA dan surat bukti P8.5 berupa Keputusan MenteriKeuangan republik Indonesia Nomor 400/KM. 1/2014 tanggal 3 Juni 2014 tentangizin Akuntan Publik Rudiana, CA, CPA, telah ternyata bahwa Akuntan Publik Dr.Roebiandini Soemantri, S.E., M.Si., Ak., CPA telah memiliki izin dan perpanjanganizin Akuntan Publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang terakhirberlaku sejak tanggal 27 Desember 2016 dengan masa berlaku selama 5 (lima)tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan

Terminal Utama Makassar) wajib menyampaikan LaporanKeuangan yang benar yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atasposisi keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan padatahun 2013 dan tahun 2014;2) Bahwa Dewan Komisaris Perseroan, PT Terminal Utama Makassar,diwajibkan untuk membubuhkan pula tanda tangannya pada LembarPerjanjian Kontrak (baik perjanjian yang baru disusun menjadi sebuahbuku maupun perbaikan,;3) Penggugat tidak berada dalam keadaan lalai membayar tunggakan atauhutang

dan membayar dimuka atas biaya administrasi;Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan Laporan Keuangan, yangdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atas posisi keuangan 2 (dua) tahunterakhir (tahun 2013 dan 2014) dengan alasan :1) Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, Penggugat hanyamenyampaikan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik, untukLaporan Keuangan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor AkuntanPublik ARMANDIAS No : 092a/TDRARD/AQS/VII/14 bertanggal Jakarta22 Agustus 2014, sedangkan

Laporan Keuangan Tahun 2014 tidak ada;2) Bahwa meskipun Penggugat hanya menyerahkan Laporan KeuanganTahun 2013 namun Tergugat tetap meminta konfirmasi atas Laporantersebut ke Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS danpermintaankonfirmasi Tergugat telah di jawab oleh Kantor Akuntan PublikARMANDIAS melalui Surat No. 100/SKSRD/IX/15, perihal : Konfirmasiatas Laporan Auditor Independen bertanggal Jakarta, 18 September2015, yang akan pokoknya berisi penegasan bahwa Laporan AuditIndependen No : 092a/TDRARD/AQS

Publik ARMANDIAS, tetapi bukti T.2tersebut dibantah oleh bukti T.3 Tergugat yang isinya, bahwa mengkonfirmasilaporan Auditor Independen No: 092 a/TDRARD/AQS/VII/14.

Tanggal 22Agustus 2014, mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs, ARMANDIAS tidakpernah mengeluarkan laporan Audit Keuangan atas nama perusahaan PT.Terminal Utama Makasar. Bahwa dalam perjanjian perusahaan dan pernyataankembali perjanjian kredit hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang komisaris,padahal seharusnya ditanda tangani Dewan Komisaris 2 (dua) orang sesuaidengan ketentuan dalam akte pendirian PT.

Ratnawati Tjondro bukanlahseorang auditor, seperti yang dipersyaratkan oleh Undang Undang Nomor5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013, Sdri. Ratnawati Tjondromenghubungi tergugat dan menyatakan tidak sanggup membantutergugat membuatkan arus kas, dikarenakan data yang ada terlalusedikit / minim, disamping itu data data sering keluar masuk karenadipinjam penggugat. Jadi tergugat sama sekali tidak pernah menghentikanproses tersebut..

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T3;Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg10.11.12.13.14.Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor NomorLP/1011/VIII/2013/JATIM/RES MLG KOTA yang disebut bukti T4;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat memberitahukan bahwa SPDP telahdikirim ke Kejaksaan Negeri kota Malang No.SP2HP/1176.b/X1I/2017/Satreskrim yang disebut bukti T5;Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat klarifikasi dari Rektor UniversitasMerdeka Malanng

Publik Abdul GhoniAbubakar & rekan yang disebut bukti T11;Fotokopi sesuai dengan aslinya SP2HP Nomor : B/963/SP2HP ke2/1X/2014/Satreskrim yang disebut bukti T12;Fotokopi dari Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Audit dari KasatReskrim Polres Malang Kota kepada Kantor Akuntan Publik Drs.

GhonieAbubakar yang disebut bukti T13;Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat penyerahan tanggapanatas draft hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. A.Ghonie Abubakar yang disebut bukti T14;Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan 109/Pdt.G/2018/PN.Mlg15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Halaman 17 hasil audit yang dilakukanoleh Kantor Akuntan Publik Drs. A. Ghonie Abubakar yang disebut bukti T15;16.

Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti tertulis pengakuan penggugatkepada Auditor dari kantor Akuntan Publik Drs.

MM selakuSupervisor pada Kantor Akuntan Publik S. Bharata berkedudukan diJl. H.

publik.

, lalu dimana letakobjektifitas dari kinerja seorang akuntan publik, belum lagi persoalan independensi dariseorang akuntan publik dalam menjalankan audit investigasi?

Minerina Bhakti kepada pihakTergugat (Kantor Akuntan Publik Drs. S.

Penggugat terhadap hasil kerja audit forensik yang telah dilakukanoleh Pihak Tergugat selaku akuntan publik, akhirnya menimbulkan ketakutan denganmelakukan penyerangan secara membabi buta terhadap pihak akuntan publik(Tergugat), dengan mendalilkan seolaholah Pihak Tergugat, selaku akuntan publik telahmelakukan perbuatan wanprestasi dalam melakukan pekerjaan perjanjian auditinvestigasi terhadap utang PT.

Kaidah Pasal 164 ayat (1) tidak mengharuskan maupunmewajibkan perusahaan yang mengalami kerugian berdasarkanhasil akuntan publik untuk menutup perusahaannya;C.

Bahwa Kantor Purwantono, Sungkoro & Surja, Akuntan Publik yangberkantor di Jakarta selaku Member Firm of Ernst & Young GlobalLimited, telah melakukan audit terhadap keuangan perusahaanPenggugat Rekonpensi:;3. Bahwa Kantor Auditor Akuntan Publik di atas merupakan salah satuAkuntan Publik ternama di Indonesia dan Internasional. Sebagaimember dari Firm of Ernst & Young Global Limited, memberi suatukepastian bahwa Penggugat Rekonpensi tidak sembarangan dalammemilih akuntan publik.

publik.6.

Pertama, pada saat Tergugat Rekonpensimenyampaikan permintaan tersebut, Penggugat Rekonpensi sedangdalam keadaan merugi berdasarkan hasil audit akuntan publik.

Saksi Deden Riyadi. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi merupakan seorang akuntan publik yang melakukanaudit laporan keuangan PT.

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang dwangsom (uangpaksa) atas keterlambatannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)per hari keterlambatan satu minggu setelah putusan perkara a quomempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);6.

Menyatakan sah dan berharga laporan Akuntan Publik IndependenNomor 6001/RPT/VII/2016 tertanggal 1 Juli 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp2.351.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);6. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebutdiperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor155/PDT/2017/PT BTN tanggal 21 Februari 2018, yang amarnya sebagaiberikut:Halaman 4 dari 10 hal. Put.

Menyatakan Laporan Akuntan Publik Independen Nomor6001/RPT/VII/2016, tertanggal 1 Juli 2016, tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

danmenggunakan materialmaterial yang terbakar, terjadi kKerusakan mesin danmaterial yang belum terpotong meleleh dan menjadi reject (afkir);Bahwa kejadian tersebut telah mengakibatkan kerugian materiil bagiPenggugat, menyebabkan mesinmesin produksi Penggugat mengalamikerusakan dan barangbarang yang seharusnya dikirim pada tanggal 18Agustus 2015 tidak dapat dikirimkan, sehingga banyak customer Penggugatyang mengkomplain atas batalnya pengiriman barangbarang tersebut, yangberdasarkan hasil perhitungan Auditor Akuntan

Publik Jamaludin, Ardi,Sukimto & Rekan yang telah ditunjuk untuk melakukan audit terhadapkerugian tersebut berjumlah sebesar Rp1.579.241.542,00 (satu miliar limaratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratusempat puluh dua rupiah);Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakanpenilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidaktunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa atau kantor akuntanpublik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi TERGUGAT1 untukmelakukan audit pembukuan TERGUGAT1 untuk tahun 2004 s/d 2006;6.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat No. 94 (vide P10) penugasan yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ataukantor akuntan publik lain yang dianggap baik oleh DireksiTERGUGAT1 adalah untuk tahun buku 2004 s/d 2006; Bahwaternyata apa yang tercantum dalam Akta Berita Rapat tanggal 13Agustus 2007 (vide P15) antara lain adalah Laporan KeuanganTERGUGAT1 untuk tahun buku 2003 s/d 2006 telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ;c.

PRIMA JAGATNUSA (TERGUGAT I) yang intinya minta agarhasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA tersebut beserta Dokumen pendukungnya diserahkan kepada Penggugat padatanggal 3 Agustus 2007 guna dipelajari terlebih dahulu oleh Penggugat;e Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Direktur Utama PT.

JAGATNUSA No.94 tanggal 17 Juli 2007yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.ME.MH.dimana dalam Akta tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi PT.PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan audit pembukuan untuk Tahun 2004 s/d 2006 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.13 dan T.14 dihubungkan denganKeterangan saksi Yahya Santosa diperoleh fakta bahwa Akuntan Publik DEDYZEINIRWAN SANTOSA telah membuat

PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan Audit Pembukuan ;e Bahwa Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWAN SANTOSA telah melakukan/membuat Laporan Keuangan untuk TahunTahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan2003 dan 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen yang dibuatpada tanggal 25 Juli 2007 ;e Bahwa PT.

Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan PPhPasal 25 pada laporan keuangan triwulan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik. Pendapat kami tersebut telahHalaman 3 dari 27 halaman.

Putusan Nomor 348/B/PK/PJK/2016sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakankarena ketentuan mengenai penghitungan angsuranbulanan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tidakmengharuskan penggunaan laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan publik sebagai dasar penghitunganangsuran bulanan PPh Pasal 25;4.

Publik;Bahwa sedangkan menurut Pemohon PK (semula Penggugat) tidak adakeharusan untuk mendasarkan angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal25 pada Laporan Keuangan triwulan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik;Bahwa perbedaan perhitungan kekurangan pembayaran Pajak PenghasilanPasal 25 Masa Pajak September 2010 antara Pemohon PK (semulaPenggugat) dan Termohon PK (semula Tergugat) adalah sebagai berikut:Halaman 11 dari 27 halaman.

Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuran bulananPPh Pasal 25 pada laporan keuangan triwulan yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Laporan keuangantengah tahunan tidak harus diaudit oleh Akuntan Publik, sedangkanyang wajib diaudit oleh akuntan publik adalah laporan keuangantahunan;c.

Publik Independen yang ditunjuk, yang dalam hal iniberdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ditunjuk Kantor Akuntan PublikDrs.

KUMALAHADI ;Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. KUMALAHADI tersebutkemudian telah melaksanakan pemeriksaan keuangan berdasarkan standarauditing yang berlaku, dan telah menyampaikan Laporannya sebagai AuditorIndependen tanggal 21 Agustus 2002, No.

Kumalahadi sebagai akuntan publik didasarkan pada asumsi, bahwa laporan tersebut dibuat berdasarkan buktibuktiyang benar dan lengkap ;Bahwa ternyata Tergugat menemukan buktibukti baru antara lain berupabuktibukti pembayaran Tergugat kepada Penggugat yang belum diperhitungkanoleh akuntan publik tersebut ;Bahwa dengan adanya temuan buktibukti tersebut, Tergugat telahmenemui Penggugat dan menyarankan agar dilakukan penelitian ulang agardapat diketahui secara pasti kewajiban Tergugat ;Bahwa setelah Tergugat

Kumalahadi untukmelakukan pemeriksaan ulang, dan permintaan Tergugat ditolak karenapemeriksaan haruslah didasarkan atas permintaan Penggugat ;Bahwa karena merasa tidak ditanggapi, Tergugat melaporkan haltersebut kepada Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP) IkatanKinerja Kantor Akuntan Publik di Indonesia dan memeriksa keluhan darimasyarakat, yang kemudian BP2AP Ikatan Akuntan Indonesia memerintahkankepada Drs.

publik yang melakukan audit khusus atasadministrasi hutangpiutang antara Pemohon dengan PUSKUD Metaram;.

Danpermohonan tersebut dijawab oleh Tim Pembinaan/Pengawasan dari DinasHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG10.11.Koperasi Provinsi NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/6 7/2015, tanggal 25 Nopember 2015;Bahwa agar hasil pengawasan internal dan hasil dari Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT menjadi valid makadisepakati dan juga atas permintaan Tergugat maka selanjutnya dilakukanaudit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan;

..........ccccceeeeeeeeeeeteeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan temuansebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managet......... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada ........... Rp145.352.722,00;e Piutang usaha yang diragukan kebenarannya........

Bahwa oleh karena Tergugat tak kunjung untuk mempertanggungjawabkantemuan yang dilakukan terutama oleh Kantor Akuntan Publik Wartono danrekan, sebagai hasil akhir yang dianggap valid, maka Penggugat selakuKetua Kopsen Ternak Sejahtera Kupang selain memberhentikan Tergugatsebagai manager Kopsen Ternak Sejahtera Kupang juga melaporkanHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG13.14.15.16.17.Tergugat kepada Polda NTT untuk diproses secara hukum karena didugatelah melakukan penipuan dan penggelapan

NTT pada tanggal 1 Oktober 2015 sesuai SuratPengantar Nomor KUMKM/999/67/2015 tanggal 25 Nopember 2015 serta Auditoleh Kantor Akuntan Publik Wartono dan rekan telah diperiksa dan dibenarkanoleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 50/PDT/2018/PT KPGtanggal 08 Juni 2018 yang telah menganulir dan membatalkan PutusanPengadilan Negeri Kupang Nomor 100/Pdt.G/2017/PN Kpg tanggal 16 Januari2018 tersebut, namun Terbanding semula Tergugat tetap ngotot melakukanlaporan polisi yang baru dengan tuduhan

...........cccceeeseeeeeeeeeeees Rp2.625.845.938,00;3) Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan pada tahun 2016 sesuaipermintaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bukti P.23),dengan temuan sebagai berikut:e Saldo yang seharusnya ada di Kas Managev....... Rp616.353.189,00;e Persediaan Spronak yang seharusnya ada .........

Uang pengembalian cicilan margin sejumlahRp.179.666.666, (seratus tujuh puluh sembilanjuta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratusenam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiaya tersebutdidukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk

Bahwa isi isi Amar Putusan yang bertentangan satu samalain adalah yang berbunyi sebagai berikut Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiaya biaya lainnya sepanjang biayabiayatersebut didukung oleh bukti bukti pengeluaran yang telah diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik = mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslian bukti buktitersebut maupun mengenai besarnya biaya; Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasiuntuk melakukan verifikasi terhadap biaya biaya yangtelah dikeluarkan

adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan.Termohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejakPutusan Majelis dibacakan.

melaluiKuasa Hukumnya dengan Surat No.097/HIS/ASBSM/X/2009 perihal Pengajuan Kantor Akuntan Publik,mengajukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli,Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS & D) sebagaiAkuntan Publik yang akan melakukan verifikasi biayabiaya sesuai isi Putusan BASYARNAS, untuk disetujuiPEMOHON ( Bukti P 8);(6) Menanggapi Surat TERMOHON Il tersebut, PEMOHONmelalui Kuasa Hukumnya atas dasar itikad baikmenyampaikan Surat Ref.

No.097/HIS/ASBSM/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009 perihalPengajuan Kantor Akuntan Publik, dimanaTERMOHON II mengajukan Kantor Akuntan Publik(KAP) Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (DBS &D) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukanverifikasi sesuai Putusan BASYARNAS.Surat Kuasa Hukum PEMOHON Ref. No.

Publik terdahulu (yang dianggap perlu dan berkaitandengan pemeriksaan tersebut) memberikan datadata (dokumendokumen )serta menyajikan keterangan yang benar dan akurat yang diperlukan oleh timahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan Pengadilan ini;bahwa pemohon juga memohon kepada Pengadilan Negeri JakartaPusat untuk mewajibkan bagi tim ahli yang ditunjuk dan diangkat tersebut untukHal. 3 dari 11 hal.

Dani Sudarsono, Akuntan Publik dari KantorAkuntan Publik Dani, Ghazali dan Sahat, berkedudukan di Jakarta, JalanPulo Mas G.IIII, lantai R,23, Jalan A. Yani No.2 Kayu Putih, Jakarta Timur13210 melakukan pemeriksaan khusus (special audit) tiga perusahaan, yaitu:1. PT. SADIN TRADEWINDS INDONESIA.2. PT. BUMIPERMAI SURYALESTARI3. PT.

Menyatakan Akuntan Publik yang diangkat dan ditunjuk berdasarkanPenetapan Pengadilan tersebut, wajib menyerahkan laporan yang berisikantemuantemuan yang berkaitan dengan itemitem yang meliputi : ModalPerusahaan, pembiayaan dan hutang perusahaan, investasi, pruduksi,penjualan dan halhal lain yang berkenaan dengan kegiatan usaha ketigaperusahaan patungan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pusat;5.

Menyatakan bahwa Pemohon berhak memperoleh dari Pengadilan NegeriJakarta Pusat seluruh hasil pemeriksaan dari tim ahli Akuntan Publik yangditunjuk berdasarkan Penetapan Pengadilan ini;6.

Menyatakan, bahwa pembayaran honorarium Akuntan Publik dan tenagaprofessional serta biayabiaya lain yang timbul karena pemeriksaan khususterhadap ketiga perusahaan patungan di atas, maksimal atau sebanyakbanyaknya Rp.600.000.000, (enam ratus juta rupiah), seluruhnyadibebankan secara tanggung renteng kepada ketiga perusahaan patunganyang akan diperiksa yaitu PT. Sadin Tradewinds Indonesia, PT. BumipermaiSurya Lestari dan PT. Bumi Bangka Lestari;7.

publik, sementara audithanya dilakukan oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun 2010 danlaporan keuangan hingga bulan Juni 2011 ;Bahwa menurut keterangan saksi/saksi ahli Drs.

(Izin Akuntan Publik No. 98.7.0473) yang disampaikan kepada PegawaiPerantara (Mediator) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten20212223242526Tulungagung, PT.

publik Drs.

Arief HP,AK.CPA. di muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No.182/G/2011/PHI.SBY.19Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

No. 580 K/Pdt.Sus/20122020muka persidangan untuk didengarkan penjelasannya dalam Perkara No. 182/G/2011/PHI.SBY.Bahwa penjelasan dari Akuntan Publik yang menyatakan bahwa dari peninjauanstruktur modalnya PT.

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp. 179.666.666, (seratustujuh puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enampuluh enam rupiah); 97 == nnn nnnnnnnnnnee"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biayabiaya lainsepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaran yang telahdiverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupun mengenai besamya biaya;"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik

yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon dan Termohon dalamJangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Majelis dibacakan".

;"Memutuskan apabila Pemohon dan termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukkan Kantor Akuntan Publik akandilakukan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satu pihakyang berperkara, yaitu dari Pemohon atau dari Termohon","Memutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjuk olehPemohon dan termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelis ditanggung olehPemohondan Termohon

;"Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohon biaya biayalainnya sepanjang biayabiaya tersebut didukung oleh buktibukti pengeluaranyang telah diverifikasi oleh kantor Akuntan Publik mengenai kebenarannya, baikmengenai keaslian buktibukti tersebut maupunmengenai besamya biaya", 0m nnn nnn nnn nnn nnnnnn"Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang ditugasi untuk melakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah dikeluarkan oleh Pemohon adalahKantor Akuntan Publik yang disetujui oleh Pemohon

dan Termohon dalam janganwaktu 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan MajelisAibDaCAKAN"; ~ = nnn nnn monn nnnnnn nnn nnnnnnnnn nannnnnnnn anne nanan"Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapaikesepakatan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hah tersebut, penunjukan Kantor Akuntan Publik akandilaksanakan oleh Majelis setelah Majelis memperoleh laporan dari salah satupihak yang berperkara, yaitu atau dari PemohonaN TOrMOhON" j 22> een

Publik dan Konsultan ManajemenDrs.

Publik Drs.

Bahwa saldo uang muka akhir sebesarRp38.841.500.796, sesungguhnya adalah salah saji dalamLaporan Keuagan Akuntan Publik sebagaimana penjelasanhuruf C (Penjelasan Akuntan Publik Drs.

Penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan RekanBahwa penjelasan Kantor Akuntan Publik Drs.

Perihal REVISI Laporan Keuangan Tahun 2007.Bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Katio dan rekan telah melakukanREVISI laporan keuangannya yang telah disampaikan pada tanggal23 September 2013 dan telah diakui oleh Majelis Hakim dalamHalaman 56 dari 68 halaman.

Bahwa terhadap pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri yangmengkesampingkan Bukti T 9 ,untuk itu TERGUGAT dan TERGUGAT / PEMBANDING lampirkan Keterangan Pernyataan oleh Akuntan Publikyang intinya menerangkan Akuntan Publik sudah menerapkan Prosedurdan Menrupakan standar Profesional Akuntan Publik .g.

Roby BUKAN akuntan Publik , danantara PENGGUGAT / TERBANDING dan TERGUGAT DAN TERGUGATI/PEMBANDING TIDAK MENGAKUI Audit dari DRS.Roby, sehingga kenapaMejlis hakim Pengadilan Negeri Mempertimbangakannya sebagai bahan untukmengkesampingkan bukti T 9 Akuntan Publik ???Bahwa Audit yang dilakukan Drs.

Dimana surat pernyataan langsungdari akuntan Publik yang tidak terima hasil auditnya di kesampingkan olehmajelis hakim Tingkat Pengadilan Negeri* Bahwa akuntan Publik Drs. Ec.

publik bok.

Subur Jaya Bersaudara PriodeSeptember 2013 sampai dengan April 2015 dari Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.Gusti Mahfudz Kantor Akuntan Publik Drs. Ec.

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa Pertanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional PerusahaanAsuransi Jiwa Tahun 2000 TURUT TERGUGAT Il yang dibuat olehTURUT TERGUGAT VI selaku Aktuaris Internal TERGUGAT Il dantelah diaudit oleh Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik RodiHal 5 dari 136 Hal Put.No.770/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SelKartamulja & Budiman serta telah dilaporkan kepada DepartemenKeuangan RI, diketahui bahwa Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan

Ventura Cakrawala Investama (TURUT TERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premiatas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Ventura Cakrawala Investama (TURUTTERGUGAT 8).Bahwa benar berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi PerTanggal 31 Desember 2000 dan Laporan Operasional Perusahaan AsuransiJiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT 6 selakuAktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik darikantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja & Budiman serta telah dilaporkankepada Departemen Keuangan RI, Cadangan Premi atas Portofolio PolisAsuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000

Jkt.Sel11.Perusahaan Asuransi Per Tanggal 31 Desember 2000 dan LaporanOperasional Perusahaan Asuransi Jiwa Tahun 2000 TERGUGAT 2 yang dibuatoleh TURUT TERGUGAT 6 selaku Aktuaris Internal TERGUGAT 2 dan telah diaudit oleh Akuntan Publik dari kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja &Budiman serta telah dilaporkan kepada Departemen Keuangan RI, CadanganPremi atas Portofolio Polis Asuransi Perorangan pertanggal 31 Desember 2000adalah sebesar Rp.22.902.443.000, untuk sebanyak 32.681 pemegang polisserta

Membuat Laporan Keuangan perusahaan yang telah di audit / diperiksa olehKantor Akuntan Publik sebagai auditor resmi.b. Membuat Laporan Cadangan Premi yang telah dihitung oleh aktuaris yangkompeten dan memenuhi syarat.c.

Cityview Properties Ltd Hongkongdengan pokok pinjaman dan kapitalisasi bungasebagai berikut: D Pokok Pinjaman (USD 50,000,000) 447,000,000,000520,000,00 > Kapitalisasi bunga (USD 7,432,639) 66,447,792,213 Bahwa dikarenakan tidak ada perubahan posisi hutang di neraca31 Desember 2002 Pemohon banding, yaitu tetap USD50,000,000, maka Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja,Ernst & Young, hanya memasukkan laba atas restrukturisasihutang sebesar Rp 164,343,679,712,00 dalam pos luar biasa saja,tidak

mempengaruhi laporan rugi laba Pemohon Banding, dantidak diakui di laporan rugi laba oleh Pemohon Banding;Bahwa Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst &Young, di dalam Catatan No.13 mengenai Hutang Pajak danAktiva Pajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kenapajak tahun 2002;Bahwa tidak dikenakan pajak karena merupakan hasil dariprogram Satuan Tugas Prakarsa Jakarta berdasarkan PeraturanPemerintah No.7 Tahun 2001 dan KMK113/KMK.03/2001;1 Pinjaman dari PT Bank Ficorinvest Rp 36,330,000,000bahwa

Publik Prasetio, Sarwoko & Sandjaja, Ernst &Young, dalam Catatannya No.13 mengenai Hutang Pajak dan AktivaPajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kena pajak 2002.Tidak dikenakan pajak karena merupakan hasil dari program SatuanTugas Prakarsa Jakarta berdasarkan PP No.7 Tahun 2001 dan KMK113/KMK.03/2001;Bahwa menurut Akuntan Publik KAP Purwanto, Sarwoko &Sandjaja, Ernst & Young, atas Laba Restrukturisasi Hutang masukdalam Pos Luar Biasa saja.

Publik Prasetio, Sarwoko &Sandjaja, Ernst & Young, hanya memasukkan laba atas restrukturisasihutang hanya dalam pos luar biasa saja, tidak mempengaruhi laporanrugi laba Pemohon Banding, dan tidak diakui di laporan rugi laba olehPemohon Banding, disamping itu, Akuntan Publik Prasetio, Sarwoko& Sandjaja, Ernst & Young, Catatan No.13 mengenai Hutang Pajak danAktiva Pajak Tangguhan juga tidak mengakui penghasilan kena pajaktahun 2002;C Perhitungan Pajak TerhutangBahwa berdasarkan penjelasan dari surat

Hal ini dikuatkan dengan pendapatTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yangmenyatakan bahwa Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuanganmereka memasukkan laba restrukturisasi hutang ke dalam pos luar biasa sajadan tidak mempengaruhi laporan rugi laba Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan tidak diakui dalam laporan Rugi LabaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).Bahwa atas pembebasan sebagian bunga atas pengalihan utang darikonsorsium bank dengan DBS

.375265 tanggal 15 Mei 2002.Bahwa koreksi positif atas dasar pengenaan PajakPenyerahan Ekspor, terjadi karena atas penyerahan eksporyang berdasarkan catatan atas laporan keuangan hasilaudit yang dilakukan oleh Andersen (Prasetio Utomo & Co)yang menyajikan data sebesar Rp. 376.339.961.182,00sedangkan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN selama Tahun2000 hanya sebesar Rp. 198.386.775.841,00 ;Bahwa Pemohon Peninjauankembali dalam hal ini tetapberpedoman pada informasi yang dihasilkan dari auditKantor Akuntan

Publik Utomo & Co.Hal. 7 dari 10 hal.Put.

Bank Mandiri (Persero), Tbk merupakan salahsatu. syarat bahwa laporan Keuangan harus di Audit olehKantor Akuntan Publik, dan pembayaran atas audit feeKantor Akuntan Publik adalah TermohonPeninjauankembali.3.