Jo.Putusan No. 48/Pdt/2014/PT DKI tanggal 12 Februari 2014 Jo.Putusan No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20 Juni 2013 dalamperkara antara PT Bangun Karya Pratama Lestari melawan Nine AmLtd. yang pada pokoknya: Membatalkan Perjanjian Pinjaman (LoanAgreement) dan Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, karena PerjanjianPinjaaman dibuat Dalam Bahasa Inggris, bukan dalam BahasaIndonesia, bertentangan dengan ketentuan publik yang bersifatmemaksa yaitu UndangUndang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, yang dikutipsebagai berikut :Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010(Vide Bukti P10 dan T20) yaitu sesudah UU No. 24 tahun 2009 diHal 25 dari 49 Hal Putusan No. 355/Pdt/2017/PT.DKIundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreementtersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan denganUndangUndang yang dalam hal ini adalah UU No. 24 tahun 2009sehingga merupakan perjanjian

berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim perlumempertimbangkan terlebih dahulu buktibukti yang diajukan oleh para pihakdidalam persidangan, untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan buktibukti surat yang menggunakan Bahasa Indonesia danmemiliki hubungan hukum yang kuat dengan pokok perkara ini, sedangkanbuktibukti yang tidak relevan untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 UndangUndang Nomor 24Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Bahasa Indonesia wajid digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI,lembaga swasta Indonesia atau perseorangan WNI ;(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihakasing tersebut dan / atau bahasa Inggris ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata jo Pasal 283RBg

Selanjutnya dalam pasal 31 ayat (1)undangundang nomor 24 tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa,Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan menyatakan BahasaIndonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjianyang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warganegara Indonesia.> Bahwa akta Perjanjian yang di buat oleh dan atau dihadapan Notaris(Turut Tergugat) merupakan akta autentik yang merupakan dokumenNegara, Sebagai dokumen

Para pihak dalam Shareholders Agreement sama sekali tidakmemiliki maksud untuk tidak menjalankan kewajiban sebagaimanaketentuan Pasal 31 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan("UU Bahasa);1.5.

dan Tergugat 3, Penggugat mengalami tekananpsikologis karena tidak bisa memperoleh ketenangan dan kenyamanandalam melakukan kegiatan usaha dan kegiatan seharihari, hal manamerupakan kerugian Immateriel bagi Penggugat yang bila dinilai adalahsebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Bahwa, selain dari semua itu, seluruh aktaakta dan surat pernyataan yangtelah dibuat dimana Penggugat sebagai salah satu pihak, telahbertentangan dengan pasal 31 UU Nomor 24 tahun 2009 TentangBendera, Bahasa, dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dimanadalam huruf b pasal 31 dinyatakan bahwa nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasionalpihak asing tersebut dan atau Bahasa Inggris, dan juga dalam aturanPenjelasan dari Kementerian Hukum dan Ham RI vide pasal 7 UU Nomor10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan,secara jelas ditafsirkan Pasal 31 UU No 24 Tahun 2009 adalah hukumkhusus (lex specialis) terhadap KUHPer.

Bahwa perihal penggunaan bahasa di dalam suatu perjanjian, didalam Pasal 31 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ("UU24/2009) juncto Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (TerpresNo. 63/2019),tegas diatur sebagaimana berikut:Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperianjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 tahun 2009tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UUNo.24/2009) mencantumkan bahwa:Ayat(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam notakesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaganegara, instansi pemerintah, lembaga swasta atauperseorangan warga negara Indonesia;Ayat (2) Nota kesepahaman atau perjanjian yang disebut dalamayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalambahasa nasional pihak asing tersebut

Jamal Hussain selakuGeneral Manager yang merujuk kepada ketentuan pasal 1320KUHPerdata dibuat adalah berbahasa Inggris, tidak berbahasaIndonesia dan atau dilengkapi dengan terjemahan bahasaIndonesia, sedangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1)UndangUndang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan menyatakan:Halaman 5 dari halaman 67 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPH1I/2020/PN DpsBahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahamanatau perjanjian yang melibatkan

Tan CheeMeng sebagai Arbiter;Bahwa sebagai tanggapan atas Surat BANI Nomor16.197/I/BANI/WDIn tanggal 20 Januari 2016 (vide bukti P2)tersebut, maka PT Timas Suplindo melalui Surat NomorTS/003/II/2015/FV tanggal 10 Februari 2016 (vide bukti P3)mengajukan protes kepada BANI yang dikutip dari surat tersebutsebagai berikut:PertamaDengan berlakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentangbendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan makaberlaku keharusan memakai bahasa Indonesia;Kami memohon

Tidak benar dan sepatutnya ditolak dalil PARA PENGGUGAT padahalaman 11 huruf e gugatanya yang menyebutkan bahwa objek sengketayang diterbitkan TERGUGAT telah bertentangan dengan pasal 57 huruf d Jopasal 54 ayat (1) undang undang nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan karena TERGUGATHalaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor: 10/G/2020/PTUN.PBRtelah menggunakan lambang Garuda yang merupakan lambang Negaradalam kop suratnya.Bahwa kop surat yang dipergunakan

Penggugat Keliru.Menqgunakan Peraturan yang Tidak Berlaku danTidak Mengikat terhadap Tergugat 2Dalam butir 13 halaman 7 Gugatan, Penggugat merujuk kepada:50.1.50.2.50.3.Pasal 10 dari Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003tanggal 30 September 2003;Pasal 31 dari UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;danPasal 20 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran ProdukAsuransi.Hal. 46 dari

Hal inisebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undangundang No. 24 Tahun 2009 TentangBendera Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang menyebutkansebagai berikut:(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahRepublik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warganegara Indonesia;(2) Nota Kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa

dalamUndangUndang ini.Apabila Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa yangmemiliki klausul arbitrase, apalagi PHI yang merupakan pengadilankhusus yang berwenang mengadili perkara hubungan industrial danbukan perkara perdata.Di dalam Gugatan dan Perubahan Gugatan Penggugat, Penggugat didalam bagian posita juga menekankan Perjanjian Jasa dibuat tidakmenggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasalnggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009tentang Bendera, Bahasa dan

Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan(UU No. 24/2009"), batal demi hokum atau setidaktidaknya tidakmemiliki kekuatan hokum mengikat (Null and Void; Netig), namun diHal. 23 dari 66 Put.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 UndangUndang Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (UUNo.24/2009) mencantumkan bahwa:Ayat (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam notakesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaganegara, instansi pemerintah, lembaga swasta atauperseorangan warganegara Indonesia;Ayat (2) Nota kesepahaman atau perjanjian yang disebut dalam ayat(1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasanasional pihak asing tersebut

Dari kedua klausul tersebut di atas, maka jelas bahwa hukum yang berlakudan yang mengatur transaksi yang disebutkan dalam Put and Call OptionAgreement adalah hukum negara Singapura dan bukan hukum negaraRepublik Indonesia, sehingga Put and Call Option Agreement sama sekalitidak tunduk terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia, termasuk Undangundang Nomor 24 Tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan ("UU No.24/2009).

Mencabut aturan pelanggaranCode of Conduct pada pasal 43 besertaisinya sebagai bagian dari peraturan perusahaan karena tidak sesuai dengansyarat tentang aturan pelanggaran dengan kesalahan berat yang dapatdilakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 111 ayat (2), pasal 158 ayat (1), pasal114, pasal 108 ayat (1) dan UU No 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pasal 31 ayat (1) ;4.

Lukman menerangkan kata wajib dalamPasal 31 lebih bersifat anjuran...Bukti Dokumen Proses Pembahasan Rancangan UndangUndang(RUU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, danLambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang dilakukan sejaktahun 2007 hingga tahun 2009 (Bukti T29) menunjukkan bahwapembuat UndangUndang Nomor 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan,dalam hal ini Pemerintah dan DPR, memang tidak pernahmembahas atau bermaksud untuk memberikan larangan

;c. bukti Dokumen Proses Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU)Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga tahun2009 (bukti T32) menunjukkan bahwa pembuat Undang Undang Nomor 24tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguKebangsaan, dalam hal ini Pemerintah dan DPR, memang tidak pernahmembahas atau bermaksud untuk memberikan larangan dan sanksi(termasuk sanksi kebatalan perjanjian) bagi perjanjian

Photo copy dariprint out (Bukti T31) ;Photo copy Dokumen proses pembahasan rancangan UndangUndang(RUU) No. 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara,serta Lagu Kebangsaan yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga 2009,Photo copy dari Photo copy (Bukti T32) ;8135.

Penggugat menyatakan PerjanjianPerjanjian tidakmemenuhi syarat sah tersebut dikarenakan persyaratan penggunaanBahasa Indonesia berdasarkan UU No. 18 tahun 1999 tentang JasaKonstruksi ("UU Jasa Konstruksi 1999") dan UU No. 24 tahun 2009 tentangBendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ("UUBahasa") tidak terpenuhi (quod non).Syarat sah kausa yang halal terpenuhi mengingat tidak satupun dari UUBahasa maupun UU Jasa Konstruksi 1999 secara tegas mengatur bahwaperjanjian yang dibuat dalam