Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetap merupakan tanggung jawaban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara dan mendidik, akan tetapi untuk status hukum anak tersebut dikemudian hari agar tetap memperhatikan status purusa dan hukum adat Bali ;5.

Menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tetapmerupakan tanggung jawaban Penggugat dan Tergugat untuk memelihara danmendidik, akan tetapi untuk status hukum anak tersebut dikemudian hari agar tetapmemperhatikan status purusa dan hukum adat Bali ;5.

Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 (satu) berkas surat keterangan pemenuhan hukum adat perkawinan dayak Maanyan yang dikeluarkan oleh penghulu adat Hindu Kaharingan Dayak Maanyan Paju Epat Desa Mangaris, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

• 1 (satu) buah buku nikah suami An.

Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang bernama AGUS GEDE PUTRAWAN yang semula anak kandung pasangan suami istri I Wayan Taman dan Ketut Marheni,SH oleh Pemohon-Pemohon yang dilaksanakan menurut tata cara Hukum Adat dan Agama Hindu pada tanggal 20 Juni 2001 di Jalan Palapa Kelurahan Oebobo Kota Kupang yang dikukuhkan lagi dengan upacara menurut Agama Hindu tertanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Gunung Himalaya Utara No 79 Denpasar adalah SAH menurut HUKUM ; 3.

Juni 2001 telah menerimapenyerahan seorang anak lakilaki bernama AGUS GEDE PUTRAWAN,anak kandung dari pasangan suami istri yaitu I Wayan Taman danKetut Marheni,SH dan pada tanggal 20 Juni 2001 itu telah dilakukanupacara Pengangkatan Anak yang dipuput oleh JRO MANGKUKOMANG SUKAYASA JAYA yang mana dikuatkan pula dalam SuratPernyataan tertanggal 03 Agustus 2016; 3.Bahwa demikian pula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2016 jam11.00 Wita lagi dilaksanakan Upacara Pengangkatan Anak menuruttata cara Hukum

Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh JROMANGKU NYOMAN NURSANA yang disaksikan oleh Perangkat Desaserta keluarga pihak Purusa Pemohon sebagaimana suratnyatertanggal 21 Agustus 2016; 4.Bahwa AGUS GEDE PUTRAWAN tersebut telah mempunyai tercatatdidalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala BadanKependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana KabupatenBuleleng di Singaraja tertanggal 26 September 2006 dibawah nomor1276/ist/BLL/ 2006; enn nenHalaman 2 dari 14 halaman Penetapan No: 18/Pdt.P/2017

Demikianlah halhal yang kami kemukakan seperti tersebut diatas, danselanjutnya kami memohon kepada Yang Mulia atau Hakim yang ditunjukuntuk memeriksa Permohonan ini dan mempertimbangkan sebagaimanamestinya setelah mana mohon ditetapkan sebagai berikut :1.Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2.Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang bernama AGUS GEDEPUTRAWAN yang semula anak kandung pasangan suami istri IWayan Taman dan Ketut Marheni,SH oleh PemohonPemohon yangdilaksanakan menurut tata cara Hukum

Adat dan Agama Hindu padatanggal 20 Juni 2001 di Jalan Palapa Kelurahan Oebobo Kota Kupangyang dikukuhkan lagi dengan upacara menurut Agama Hindutertanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Gunung Himalaya Utara No 79Denpasar adalah SAH; 3.Menetapkan anak lakilaki yang bernama AGUS GEDE PUTRAWANtersebut adalah anak angkat dari PemohonPemohon;; 4.Memberi kuasa, setidaktidaknya memerintahkan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang di Kupang untukHalaman 3 dari 14 halaman Penetapan No: 18/Pdt.P

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya; 2.Menyatakan bahwa pengangkatan anak yang bernama AGUS GEDEPUTRAWAN yang semula anak kandung pasangan suami istri IWayan Taman dan Ketut Marheni,SH oleh PemohonPemohon yangdilaksanakan menurut tata cara Hukum Adat dan Agama Hindu padatanggal 20 Juni 2001 di Jalan Palapa Kelurahan Oebobo KotaKupang yang dikukuhkan lagi dengan upacara menurut AgamaHindu tertanggal 21 Agustus 2016 di Jalan Gunung Himalaya UtaraNo 79 Denpasar adalah SAH menurut HUKUM ;; 3.Menetapkan

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
Menyatakan hukum bahwa I Wayan Darmi mengalami cacat mental (dungu) atau retardasi mental sehingga tidak cakap untuk bertindak dalam hukum;
Menetapkan Para Pemohon sebagai Pengampu atas I Wayan Darmi;
Menetapkan Para Pemohon berhak untuk mengurus segala kebutuhan hidup, mengurus segala hak dan kewajiban I Wayan Darmi serta melakukan pengurusan I Wayan Darmi dalam arti yang seluas-luasnya sampai akhir hayatnya menurut hukum

adat Bali, termasuk mengurus segala harta kekayaan miliknya dalam arti seluas-luasnya menyewakan, menjaminkan, kepada pihak Bank dan pihak lainnya dan jika dipandang perlu termasuk menjual sebagian atas tanah hak milik seluas 216 m2 dari luas tanah keseluruhannya seluas 433 m2, sebagaimana tertuang didalam SHM No. 2856 / Desa Pemogan serta atas seluruh harta bergerak maupun harta tetap milik I Wayan Darmi baik yang telah ada maupun akan ada / didapat dikemudian hari;
Menyatakan Para Pemohon

Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut hukum Adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat yang telah di daftar di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, dengan Akta Nomor: 2635/WNI/2012, tertanggal 30 Juli 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;---------------------------------------------3.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kota Amlapura, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juli 2006 dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/CS/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singarajayang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil PihakHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 658/Pat.G/2018/PN SgrPenggugat dan Pihak Tergugat atau Kuasa Hukum yang mewakilinya untuk diperiksa,untuk kemudian yang selanjutnya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut ;1.2.Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai dari Pihak Penggugat secarakeseluruhan;Menyatakan secara hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat danTergugat yang dilangsungkan menurut Hukum

Adat dan Agama Hindu di KotaAmlapura, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal 05 Juli 2006dan dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai denganKUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor: 107 /CS / 2007 tertanggal 22Januari 2007 yang dibuat dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Bali, adalah sah secara hukum danputus oleh karena PERCERAIAN yang diajukan oleh Pihak Penggugat ;Menyatakan sah secara hukum, kedua orang anak hasil perkawinan dariPihak Penggugat

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan menurut Hukum Adat dan Agama Hindu di Kota Amlapura,Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali pada tanggal O5 Juli 2006 dandilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan AktaPerkawinan Nomor 107/CS/2007 tanggal 22 Januari 2007 yang dikeluarkanoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasemadalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu di Br.

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada hari Rabu tanggal 14 September 1988 di TABANAN yang dipuput oleh Rohaniawan I Made Jatra, perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan / Perceraian umat Hindu / Budha Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan umat Hindu / Budha No.191 / 1989 dengan pengesahan No.: 05 / 1989 yang ditanda tangani oleh Drs.I

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan perkawinan secara Hukum Adat Balidan Agama Hindu pada hari Rabu tanggal 14 September1988 di TABANAN dipuput oleh Rohaniawan MadeJatra, perkawinan tersebut telah didaftarkan di KantorPegawai Pencatat dan Pembuat Akta Perkawinan/Perceraian umat Hindu /Budha Kecamatan BaturitiKabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan umatHindu/Budha No.191/1989 dengan pengesahan No.:05/1989 yang ditanda tangani oleh Drs.

Bahwa menurut hukum adat waris Bali (kepurusa) anakyang lahir dari perkawinan adalah ikut garis keluargapurusa, maka sudah sepatutnya pula ke 2 (dua) anaklakilaki dan 1 (Satu) anak perempuan yang diberi nama :1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki, lahir diBatunya, pada tanggal 26 April 1990 , sesuai dengan AktaKelahiran nomor : 165/IST/1991 yang dikeluarkan olehKantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, pada tanggal 7Maret 1991;2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lakilaki, lahir diDenpasar, pada

Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat denganTergugat yang telah dilangsungkan secara Hukum Adat Bali danAgama Hindu pada hari Rabu tanggal 14 September 1988 di Dusun/Br.Batunya, Desa Batunya Kecamtan Baturiti Kabupaten Tabanandipuput oleh Rohaniawan Made Jatra, perkawinan tersebut telahdidaftarkan di Kantor Pegawai Pencatat dan Pembuat AktaPerkawinan / Perceraian umat Hindu / Budha Kecamatan BaturitiKabupaten Tabanan dengan Akta Perkawinan umat Hindu / BudhaNo.191 / 1989 dengan pengesahan

Menyatakan menurut hukum bahwa berdasarkan hukum adat Manggarai Penggugat 1 ANTONIUS MEGOR, Pengugat 5 PAULUS FON dan Alm. TADEUS DON adalah ahli waris yang sah dari almarhum Bapak YAKOBUS GO; 3. Menyatakan menurut hukum bahwa oleh karena TADEUS DON telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh istri dan anak laki-lakinya in casu Penggugat 2 BERNADETA MAMUS, Penggugat 3 YULIANUS ENDERA HOUW dan Penggugat 4 PIUS MAXIMILIAN KOLBE;4.

Inilah yang membuat hukum adat Manggaraimenjadi dinamis, tidak kaku.

Sebagai produk sosial,hukum adat bukan hanya milik suatu bangsa, melainkan setiap masyarakatmemiliki hukumnya sendiri. Sebagai hasil konstruksi sosial, hukum adatbersifat kontekstual, tidak tekstual. Hukum adat hidup, tumbuh dan bekerjasesuai konteks waktu, tempat dan sosial.

Siapa yang dapat menyatakan keabsahandan ketidakabsahan keberlakuan hukum adat di suatu tempat selainmasyarakat hukum adat itu sendiri ???. Bukankah kedinamisan sifat hukumadat itu melekat dalam perilaku warga persekutuannya dalam hidup seharihari ???.

ketentuan hukum adat yang sejatinya berbeda dari satumasyarakat dengan masyarakat lainnya.

Adat Waris dalam perkembangannya bersifat dinamisdan Hukum Adat (termasuk Hukum Waris Adat) yang tidak sesuai lagidengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam negarakesatuan RI termasuk Hukum Adat yang tidak mengakui hakperempuan maka Hukum Adat tersebut tidak dapat dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh

hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka masyarakat hukum adatPutusan perkara perdata Nomor 58/PDT/2021/PT JAP.

adat dan atau hakperorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidangbidang tanah yang pada saatditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan ataubadan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturanperundangundangan.Pasal 10 :(1) Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan olehmasyarakat hukum adat dan atau

pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atauhak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimanadimaksud pada ayat (1).(4) Pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum adat atas tanah termasuk semua bangunan dan tanamantumbuh serta sumber daya alam lainnya yang ada di atas tanah hak ulayatmasyarakat hukum adat dan atau tanah hak perorangan warga masyarakathukum adat.(5) Apabila hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis

ADAT DAN ATAU HAK PERORANGAN WARGAMASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH, ditentukan :Pasal 13 :(1) Masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayatatas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya denganpemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal.(2) Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan wargamasyarakat hukum adat atas tanah berkewajiban melepaskan tanah apabiladiperlukan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum denganpemberian

TANAH, ditentukan :Pasal 14:(1) Sengketa yang terjadi antara masyarakat hukum adat atau perorangan wargamasyarakat hukum adat yang tunduk pada hukum adat yang sama dapatdiselesaikan menurut hukum adat setempat.(2) Jika masingmasing pihak yang bersengketa tunduk pada hukum adat yangberlainan dan memilin hukum adat sebagai mekanisme penyelesaiansengketa, maka penyelesaiannya dapat dilakukan oleh forum penyelesaiansengketa antar masyarakat hukum adat dan atau melibatkan para abhimengenai hukumhukum

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 6 Juli 2014 di Kabupaten Jembrana, Sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-13112014-0009, tertanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

NHM/Tergugat Il mengembalikan tanah hak ulayat/tanah adatkepunyaan masyarakat hukum adat Kao seluas 29.622 Ha dikembalikan kepadapara Penggugat sebagaimana dalam keadaan semula;Bahwa PT.

Bahwa dalam butir 2petitum gugatan, para Penggugat meminta agar Tergugat Il mengembalikantanah hak ulayat kepunyaan masyarakat hukum adat Kao seluas 29.622 Hakepada para Penggugat.

Pada satu sisi, para Penggugat menyatakanbahwa tanah hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat Kao namunsebaliknya para Penggugat meminta tanah hak ulayat dikembalikan kepadapara Penggugat;Demikian pula dalam butir 3 petitum gugatan, para Penggugatmeminta agar Tergugat Ill membayar ganti kerugian atas tanah hak ulayatkepunyaan masyarakat hukum adat Kao seluas 3.770 ha kepada paraPenggugat.

PAN Tunggal5 PwPnNtePoroapY == ll seOo wpe + oOkrsbersama dengan seluruh karyawannya bertempat di teluk Loleo Kecamatan Kaopada tahun 1976/1977, karena mereka dengan sengaja telah melakukanpengelolaan kayu agatis di atas hak Safa Masyarakat Hukum Adat Kao dan diatas tanah adat / hak ulayat kepunyaan Masyarakat Hukum Adat Kao;Hal. 15 dari 19 hal. Put.

Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebaiamana dimaksuddalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakanpara pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yangbersangkutan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan instansiinstansi yangmengelola sumber daya alam;2.

Inilah yang membuat hukum adat Manggaraimenjadi dinamis, tidak kaku.

Siapa yang dapat menyatakan keabsahandan ketidakabsahan keberlakuan hukum adat di suatu tempat selainmasyarakat hukum adat itu sendiri ???. Bukankah kedinamisan sifat hukumadat itu melekat dalam perilaku warga persekutuannya dalam hidup seharihari ???.

adat (waris) bersifat dinamis, maka apabilaterdapat hukum adat yang tidak sesuai lagi dengan perkembanganhukum masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sepertihukum adat yang tidak mengakui hak perempuan setara dengankedudukan lakilaki, maka hukum adat tersebut tidak dapatHalaman 16 dari 24 hal.Put.

Nomor 1130 K/Pdt/2017yaitu hukum adat hidup, tumbuh dan bekerja sesuai konteks waktu, tempatdan sosial.

Adat Waris dalam perkembangannya bersifat dinamisdan Hukum Adat (termasuk Hukum Waris Adat) yang tidak sesuai lagidengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam negarakesatuan RI termasuk Hukum Adat yang tidak mengakui hakperempuan maka Hukum Adat tersebut tidak dapat dipertahankan,;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh

Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri,para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSMdan Instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.

Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri,para pakar hukum adat, pihak BPN setempat, masyarakat hukum adat, LSMdan instansiinstansi yang mengelola sumber daya alam.

Adat, menentukan:(1) Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah denganmengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yangHalaman 25 dari 49 halaman.

Hakhak masyarakat hukum adat tidakbergantung pada penelitian, tetapi bergantung pada eksistensi masyarakathukum adat sebagai subjek hukum adat.

masyarakat hukum adat yang menurut Judex Facti ditentukanHalaman 42 dari 49 halaman.

Menyatakan hukum anak yang lahir dalam Perkawinan ini yaitu : ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, Lahir di Denpasar pada tanggal 08 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No, 0015088/B1/IST/2005 tertanggal 31 Mei 2005 dan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT Lahir di Denpasar pada tanggal 22 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No, 5072/2009, tertanggal 3 Agustus 2009 menjadi hak Purusa sesuai dengan hukum adat waris di Bali.5.

ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, lahir di Denpasarpada tanggal O08 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No. 0015088/B1/IST/2005 tertanggal 31 Mei 2005dan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT lahir di Denpasar padaTanggal 22 Desember 2005, sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No. 5072/2009 tertanggal 3 Agustus 2009menjadi hak Purusa sesuai dengan hukum adat waris di Bali4.

2009, tertanggal 3 Agustus 2009 tersebutberada pada pihak Penggugat sebagai Purusa, Majelisberpendapat berdasarkan posita Penggugat dan dikuatkan denganketerangan saksi saksi, serta ternyata bahwa anak tersebutselama ini yang membiayai hidup dan sekolahnya~ adalahPenggugat dan diajak serta diasuh dengan baik oleh Penggugatmaka demi untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anaktersebut sudah sepatutnya anak tersebut tetap beradadalam asuhan pihak Penggugat selaku Bapak kandungnya dansejalan dengan hukum

adat waris di Bali, namun demikiantanggungjawab atas kebutuhan anak tersebut tetapmenjadi tanggung jawab bersama sebagai orang tuanya,dan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungya untukdatang memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayangkepada anaknya tanpa syarat tertentu, sehingga dengandemikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum 4 dalamsurat gugatan Penggugat, tentang pengiriman salinan Putusanyang telah mempuny ai kekuatan

Menyatakan hukum anak yang lahir dalam Perkawinan iniyaitu : ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT, Lahir di Denpasarpada tanggal O08 Oktober 2001 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No, 0015088/B1/IST/2005 tertanggal 31 Mei 2005dan ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT Lahir di Denpasar padatanggal 22 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran No, 5072/2009, tertanggal 3 Agustus 2009menjadi hak Purusa sesuai dengan hukum adat waris di Bali5.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya denganverstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali pada tanggal 1 Juni 2000 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 676/CS/2007 pada tanggal

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2013 berdasarkan Agama dan Hukum Adat Hindu, beralamat di Banjar Dinas Darma Yadya, Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan telah di catatkan pada Kantor Dinas

Kepala SKPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukumadat sebagai anggota.(3) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati / Walikota.Pasal 4Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 dilakukan melalui tahapan :Hal. 23 dari 66 halaman Putusan Nomor : 116/G/2018/PTUNMDNa. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;b. Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; danc.

Penetapan Masyarakat Hukum Adat.(1)(2)(3)(4)(1)Pasal 5Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukanidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf adengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompokmasyarakat.Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan mencermati :a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat;b. Wilayah Adat;c. Hukum Adat;d. Harta Kekayaan dan/atau bendabenda adat; dane.

dari 66 halaman Putusan Nomor : 116/G/2018/PTUNMDN(2)(3)(1)(2)(3)(1)(2)Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat berdasarkanrekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat denganKeputusan Kepala Daerah.Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2(dua) atau lebihkabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakathukum adat ditetaokan dengan Keputusan Bersama KepalaDaerah.Pasal 7Dalam hal Masyarakat Hukum Adat keberatan terhadap hasilverifikasi dan validasi sebagaimana

/kota di wilayahnya.(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasanpelaksanaan pengakuan dan perlindungan kesatuanmasyarakat hukum adat di wilayahnya.Pasal 10(1) Bupati/Walikota melaporkan penetapan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat kepada Gubernur.(2) Gubernur melaporkan penetapan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat kabupaten/kota diwilayahnya kepada kepada Menteri melalui Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bahanpengambilan kebijakan.Pasal

11Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan danperlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada :a.

Atas dasar ketentuan Hukum Adat Malaka terbut termasuk WargaMasyarakat Hukum Adat di Desa Kamanasa maka Setiap Anak perempuandidaulat sebagai Ahli waris. Sedangkan anak lakilaki yang lahir dariperkawinan yang sah menurut Tata tertid Hukum Adat Malaka adalah Tidakmempunyai Hak atas harta warisan yang dimiliki oleh Ayah dan ibukandungnya sebagai Pewaris.

Artinya gugatantersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak ada alasan yangdapat dibenarkan menurut hukum, khususnya menurut kaidah atau Tatatertio Hukum Adat Malaka yang masih berlaku dan dipatuhi sampai dengansaat ini oleh Masyarakat Hukum Adat di Malaka. Sehingga dengan demikiansegala sesuai yang telah diketahui umum, khususnya masyarakat HukumAdat Malaka tidak perlu dibuktikan lagi soal kebenaran dari kaidah yangdiatur dalam Tata tertio Hukum Adat Malaka tersebut.

adalah secaraporsedural hukum dapat dikategorikan cacat hukum dan secara substansialtidak menjiwai nilainilai Hukum Adat yang hidup, tumbuh, berkembang danberlaku dalam pergaulan hidup Masyarakat Hukum Adat di Malaka.

sesuai denganKaidah Hukum Adat Malaka yang bercorak atau berkarakter Matrilinealmenurut Keterangan dari Pembangku Adat Bapak Drs.

perbuatan Penggugat dan Ahliwaris lainnya yang secara prosedural cacathukum dan tidak beralasan menurut Hukum Adat Malaka.

adat yangberkaitan dengan kegiatan CAA Group di Desa Lebo.Hal. 1 dari 11 hal.

kegiatan CAA Group diDesa Lebu Kabupaten Barito Timur.Adapun maksud penyerahan uang tersebut karena PT BKI dianggap telahmenggarap tanah adat yang ada di Desa Lebo, meskipun pada kenyataannya diDesa Lebo tidak terdapat tanah adat dan perihal pemenuhan hukum adat ataupemalasan adat, CAA Group pernah melaksanakannya pada tahun 2010 yangmencakup Kecamatan Pematang Karau, Raren Batuah dan Dusun Tengah danuntuk pemenuhan hukum adat di wilayah Desa Lebo, sebagaimana dimaksudTerdakwa tidak pernah dilaksanakan

Nomor 661 K/PID/2016Adat Paku Karau adalah dimaksudkan untuk pemenuhan hukum adat diDesa Lebo sebagaimana kuitansi bermaterai Nomor 1026 tanggal 10September 2013 untuk pembayaran tertulis : Pemenuhan hukum adat yangberkaitan dengan kegiatan CAA Group di Desa Lebu, Kabupaten BaritoTimur dan penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) olehTerdakwa meskipun dengan bahasa untuk kas Kedamangan tentu sajatidak diterima, karena Terdakwa sangat menyadari uang tersebut untukpelaksanaan pemenuhan

Bahwaterkait pemenuhan hukum adat baik saksi Bantaraya, saksi Kosna Susanto,saksi Ermiludes, saksi Atak Nemar dan saksi Oskarmansyah, telahHal. 7 dari 11 hal. Put.

Namun Terdakwa, Darwin dan Erianus tidak pernah menegosiasikandengan PT BKI uang pembayaran pemenuhan hukum adat, pembayaranuang tersebut merupakan inisiatif dari Bantaraya selaku perwakilan CAAGroup yang membawahi PT BKI supaya portal dibuka dan akses ke luarmasuk kebun sawit PT BKI dapat berjalan lancar.Bahwa Terdakwa ternyata telah menyerahkan seluruh uang pembayaranpemenuhan hukum adat sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah) tersebut kepada Darwin dan Erianus, tetapi Rp5.000000,00