disimpan disaku belakang sebelahkanan celana yang terdakwa pakai dan 1 (satu) handphone merkSamsung warna putin dengan simcard nomor 081252785901 dipegang di tangan kanan terdakwa;Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIg Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut pada seseorang yangbernama Bagus (DPO) Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa HANDY TIO YOHANESBin HANDRIYANTO (Alm) tersebut tidak sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatandan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik POLRI, Kejaksaan danpengadilan menggunakan haknya

;Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang.Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2019/PN MIigMenimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:Barang Bukti :1 plastik klip sedang berisi

Berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabayadengan nomor Lab : 05583/NNF/2019 tanggal 20 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 09770/2019/NNFberupa kristal warna putin tersebut diatas adalah benarkristalMetamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari pejabat Negara

23.00 WIT atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, bertempat di lokasipenyelenggaraan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil GubernurMaluku Utara nomor urut 1 (Satu) yaitu AHMAD HIDAYAT MUS dan RIVAI UMARdi depan rumah saudara IKMAN yang terletak di Desa Kenari Kecamatan MorotaiUtara, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, setiap pejabat

negara, pejabat daerah,pejabat apartur sipil negara, anggota TNI/POLRI dan kepala desa atausebutan lain/Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:O Bermula ketika Terdakwa RUSTAM MANDEA Alias UTAM menerimaundangan dari Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur MalukuUtara Nomor Urut 1 (satu) periode 2018 2023 untuk menghadiri acarakampanye yang akan

Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Pebruari 2018 sekitar Pukul 23.00 Witterdakwa sebagai Kepala Desa Kenari menghadiri undangan dari Tim salah satuKandidat untuk melihat Kampanye di Desa Kenari Kec.

rangka pemerintahan dalam arti luas, untuk melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Keputusan Bupati8Pulau Morotai, Nomor 141/246/PM/2013, tentang Pemberhentian, Pengesahandan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Desa Kenari Kecamatan Morotai UtaraKabupaten Pulau Morotai tahun 2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa KenariKecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsursetiap Pejabat

Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atausebutan lain / lurah dimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau) merugikan salah satu calon selama masakampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/luran dan perangkat desa atau sebutan

Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.2.

Blimbing, kota Malang; Bahwa saat proses transaksi itulah para Polisi datang berpakaian premandan menangkap para terdakwa bersama barang bukti; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebutHalaman 14 dari 24 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2019/PN MIgMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi Narkotika Golongan jenismetamfetamina

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan

Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor :141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013), pada Hari Rabu tanggal 21 Maret 2018sekitar pukul 6.42 PM / Pukul 18.42 WIT atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Maret 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di DesaMuhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,setiap pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat apartur sipil negara, anggotaTNI/POLRI dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengajamembuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.

Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepaladesa atau sebutan lain / lurah;Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud bersifat alternative makadalam hal ini Majelis akan langsung membuktikan berdasarkan fakta yangdiperoleh dalam persidangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Muhajirin yang dilantik berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 141/27/PM/2013 tanggal 04Januari 2013; Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar Pukul 18.42 Wit, terdakwatelah

melayanimasyarakat, dalam hal ini sebagaimana faktafakta tersebut ternyata terdakwaadalah berkedudukan sebagai Kepala Desa yang berdasarkan Surat KeputusanBupati Kabupaten Pulau Morotai Nomor 141/27/PM/2013 tanggal 04 Januari 2013,tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa TerpilihDesa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tahun2013, telah dilantik sebagai Kepala Desa Muhajirin Kecamatan Morotai Selatan,Kabupaten Pulau Morotai, sehingga terhadap unsur setiap Pejabat

Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / lurahdimaksud telah terpenuhi; Unsur yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masakampanye;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat 2 bagian CPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 ditegaskan dalamkampanye, pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan kepaladesa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

Negara danpenghinana terhadap suku Tionghoa dan Agama kristen.

Negara danpenghinaan terhadap suku Tionghoa dan Agama kristen.

Kemudiansaksi mengundang untuk berteman tanggal 16 Agustus 2017 akunMustafa Kamal Nurrullah sehingga saksi diterima sebagai teman;Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tulisan tersebut di posting oleh akunfacebook Mustafa Kamal Nurrullah ketika ada akun facebook lain yangtidak saksi ketahui membagikan di akun facebook tentang postinganMustafa Kamal Nurrullah;Bahwa terkait isi dari tulisan yang diposting tanggal 10 Agustus 2017 berisitentang penghinaan yang ditujukan kepada pejabat negara, penghinaanterhadap

fakta hukum secara keseluruhan dan hanya melihat satu sisi,dimana keterangan saksi yang kami ajukan dalam hal ini Saksi yangmeringankan jelasjelas menunjukkan seharusnya yang paling bertanggungjawab dalam perkara ini adalah Peserta Pemilu dalam hal ini Calon AnggotaLegislatifi (RAMSON SIAGIAN, MBA bersama Tim) yang meminta ijinmenggunakan tempat berupa Balai Desa Mengori dalam rangka kunjungankerja dan penyerahan bantuan berupa sepeda motor sampah dan Sayamenganggap karena RAMSON SIAGIAN adalah Pejabat

Negara (selakuANGGOTA DPR RI), namun dalam selasela pidatonya RAMSON SIAGIAN,MBA yang juga sebagai Calon Anggota Legislatif (DPR Rl) yang menurutpara Saksi terutama Saksi dari Bawaslu dan Keterangan Ahli adalahsebagian merupakan Kampanye, saya berkeberatan karena sebelumnya TimAhli dari RAMSON SIAGIAN, MBA pada saat minta ijin tempat tersebut samasekali tidak menyebutkan untuk berkampanye, dan ketika RAMSONSIAGIAN, MBA diselasela pidatonya tersebut dikatakan sebagai Kampanye,Saya tidak kuasa untuk

RAMSON SIGIAN, MBA yang mana sehari sebelumkegiatan dilaksanakan telah mendatangi saya di rumah dan mengatakankepada saya akan adanya kunjungan dari anggota DPR RI dari Komisi VIInamun bukan mengatakan akan diadakan kampanye, sehingga oleh karenapemberitahuan akan adanya kunjungan dari seorang Pejabat Negara sayaberfikir untuk melayani dengan baik bahkan tanpa sadar saya jugamembuatkan undangan karena saya menganggap bahwa seorang AnggotaDPR RI merupakan Pejabat Negara yang harus saya hormati, adapunternyata

negara adalah pejabat yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuasaan negaralainnya yang ditetapkan atau ditentukan oleh peraturan perundanghlm 15 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb.undangan sebagai pejabat negara berdasarkan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabatnegara mencakup jabatan sebagai berikut :a.

Pejabat negara lainnya yang ditontukan oleh UndangUndang.Pejabat negara lain sebagaimana dimaksud pada huruf n salah satunyamerujuk pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.

Hal mana, jenis pejabat negara yang dimaksuddalam norma tersebut juga sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal11 UU Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas.Bahwa yang dimaksud dengan pejabat Daerah adalah pejabat yangmenjalankan fungsi pemerintahan daerah yang ditentukan oleh peraturanperundangundangan sebagai pejabat daerah.

Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ;2. Dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon Bupati atau Wakil Bupati ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut magjelismempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatursipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilnegara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahmerupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifatalternatif, sehingga majelis akan mempertibangkan sesuai dengan konteksperkara ini dihubungkan dengan faktafakta hukum;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan

negara yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;4.

negara yangberwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwaketerangan saksi tersebut benar;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Terdakwa mengakui serta membenarkan semua keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatanganinya; Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018,sekira pukul 20.30 WIB di dalam kamar kost Terdakwa di Jalan Simpang JantiBarat

negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 (Satu) handphone Samsung type J5 Prime nomor Imei 13534211089324082/01, Imei 2 : 353422089324080/01, Nomor simcard081342537044;2. 1 (Satu) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika gol.

negara yangberwenang; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Surabaya No.

Lab : 10200/NNF/2018 tanggal 03 Desember 2018,berkesimpulan : 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,025 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (Satu)nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat negara yangberwenang dalam memiliki shabu tersebut dan tujuan Terdakwa menguasai shabutersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untukreagensia

Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Janda/Duda Pahlawan yang suami/istrinya dinyatakan Pahlawanberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Pejabat

Negara atau Janda/Duda Pejabat Negara;a.b.C.Masih berhak menerima tunjangan dari Negara;Memiliki Surat Izin Penghunian yang sah;Almarhum suaminya/istrinya belum pernah dengan jalan/caraapapun memperoleh/membeli Rumah dari Negara berdasarperaturan perundangundangan yang berlaku;Apabila Penghuni Rumah Negara sebagaimana yang dimaksud (1)meninggal Dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atasRumah Negara dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yangbersangkutan;Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat

yang bersangkutan;Menimbang, bahwa adapun pengaturan Pengalihan Rumah Negarasebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PeraturanPemerintah No. 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, yang pada pokoknyamemberikan hak kepada Pegawai Negeri, Pensiunan Pegawai Negeri,Janda/Duda Pegawai Negeri, Janda/Duda Pahlawan yang Suaminya/Istrinyadinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, dan Pejabat

Negara, serta Janda/Duda Pejabat Negara, untukdapat mengajukan permohonan pengalihan hak Rumah Negara dengan syaratsyarat yang ditentukan, tergantung dari kebijakan peraturan instansi/lembagayang bersangkutan yang mengatur boleh atau tidak bolehnya PensiunanPegawai Negeri menempati Rumah Negara;Halaman 13 dari 15 halaman.

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa GUFRON Bin SADJItersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yang berwenangdalam menguasai shabushabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;2.

Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa GUFRON Bin SADJItersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yang berwenangdalam menguasai shabushabu tersebut Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuaketerangan saksi benar;3.

Malang; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor CabangSurabaya dengan nomor Lab : 06178/NNF/2019 tanggal 28 Juni 2019 padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 10938/2019/NNFseperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamgolongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon.

Setiap pejabat Negara, pejabat aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah; ketentuan ini adalah subjek hukumyang mendukung hak dan kewajiban dalam hal pertanggungjawabanatas perbuatan. Dalam perkara ini subjek hukumnya adalah KepalaDesa;b.

Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggotaTNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;2.

Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau. tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipilNegara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa unsur Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah adalah dipersamakan dengan

Sedangkan dalam konteks pemilu, perbuatan hukumsemacam ini juga dinilai melanggar prinsip netralitas public service;Menimbang, bahwa seorang pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dalam melaksanakan kebijakan publik, programprogram pemerintah daninstansi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam setiapkontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres harus menjaga netralitas, maka beberapa hakyang dimiliki oleh masyarakat

BUDI kembali menghubungi Terdakwauntuk mengambil barang berupa narkotika jenis ekstasi yang disimpan dibawah kaleng minuman 7Up didekat pohon sebelum kompi 642 Sanggau,setelah mengambil barang berupa narkotika jenis shabu tersebut selanjutnyaTerdakwa bawa untuk Terdakwa jual secara ecer dengan harga Rp. 300.000,(tiga ratus ribu) / butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.80.000, (delapan puluh ribu) rupiahBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yangberwenang

1 (satu) unit handphone merk Samsungwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah di saku depansebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unitsepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF yang dikendaraiTerdakwa pada saat penangkapan dan diakui semua barangbarang yangditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa besertabarang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Sanggau untuk proses lebihlanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 1(satu) tablet berwarna merah jambu yaitu narkotika jenis MDMA (ekstasi).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra.Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian diLaboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu)tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto

PT PTKBahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2013sampai dengan sekarang dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenisShabu pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib di rumahTerdakwa sendiri dan tiap kali pemakaian dosis / takaran shabu yangTerdakwa gunakan yaitu + 1/10 Miligram.Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis MDMA (ekstasi) tersebutadalah selain untuk Terdakwa jual, juga akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) tablet berwarna merah jambuyaitu narkotika jenis MDMA (ekstasi).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra.Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian diLaboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu)tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto 0,2797 (nol komadua tujuh sembilan

Pardasuka, Kab.Pringsewu atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung, pejabat Negara, pejabatdaerah, pejabat aparatur sipil Negara, anggota TNI/ POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/ Lurah dilarang membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangancalon yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Drs. SUYADI, M.M.

Suyadi perbuatan yang dilakukannyaPutusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 20 dari 32 halamantersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 71ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiundangundang, Pejabat Negara, Pejabat

Yanti Riswara, M.Hum;Bahwa Ahli dimintai pendapat dalam dugaan perkara tindak pidanaPemilihan berupa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat AparaturSipil Negara, Anggota PNS/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonsebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Jo Pasal 188 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;Ad.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yangberarti menunjuk pada seseorang dengan jabatanjabatan terseb ut yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum pidana;Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Kot halaman 25 dari 32 halamanMenimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanTerdakwa Drs.

Bahwa Penggugat beberapa kali ke Palu, untuk memenuhitugasnya sebagai seorang istri pejabat negara dan menghadiripertemuan Dharma YuktiK arinis2222 2222222 nennn ene e eens. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sejakawal telah sering terjadi pertengkaran, cekcok yang terusmenerus, dan hingga gugatan ini diajukan ke PengadilanAgama Surakarta cekcok dan pertengakaran terusD@rlaNnQSUNG j===922

berhak memperoleh perawatan.(2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohanidalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yangmengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga,berhak memperoleh tunjangan.(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uangduka.Pasal 10Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syaratsyarat yang ditentukan,berhak atas pensiun.Bagian KeempatPejabat NegaraPasal 11Seorang Pegawai Negara yang diangkat menjadi Pejabat

Negara, di bebaskanuntuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negaratanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.BAB IIIPEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPILBagian PertamaTujuan PembinaanPasal 121) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin& 8 P Jpenyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna.(2) Pembinaan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakanberdasarkan sistim karier dan sistim prestasi kerja.Bagian KeduaKebijaksanaan

Iuran pensiun Pegawai Negeri dan sumbangan Pemerintahtersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.Pasal 11Yang dimaksud dengan Pejabat Negara ialah:Presiden dan Wakil Presiden;Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung;Anggota Dewan Pertimbangan Agung;Menteri;NAO F ONKepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukansebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;8.

Pejabat lain yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.Urutan Pejabat Negara sebagai tersebut di atas tidak berarti urutan tingkatankedudukan dari pejabat tersebut.Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara, dibebaskan untuksementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara,kecuali Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.Pegawai Negeri tersebut secara administratip tetap berada padaDepartemen/Lembaga yang bersangkutan dan ia dapat naik pangkat

sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku tanpa terikat padaformasi.Apabila Pegawai Negeri yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Negara,maka ia kembali kepada Departemen/Lembaga yang bersangkutan.21Pasal 12Ayat (1)Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai NegeriSipil secara menyeluruh, yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlakubaik bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun bagi Pegawai Negeri SipilDaerah

shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019sekira pukul 23.00 wib;Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 10 gram tersebut adalahuntuk di jual lagi dalam paketan kecil;Bahwa terdakwa telah menjual shabu pada Wileng (DPO), Agus (DPO),Nur (DPO).Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut tidak memiliki jin dari pihakyang berwenang;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Harianto Bin M.Musali (Alm)tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undangundangyang berlaku atau tidak mempunyai ijin dari pejabat

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MligAtas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.2.

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatan danmembenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang sebenarnya;Bahwa bear terdakwa belum pernah dihukum dan juga terlibat dalamtindak pidana;Bahwa terdakwa

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan di persidanganTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) :Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 516/Pid.Sus/2019/PN MlgMenimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip kecil berisi shabu;1 (Satu) plastik klip sedang yang berisi 5 (lima) plastik klip

Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis ganja dan shabu tersebuttanpa mendapat mendapat ijin dari pejabat Negara yang berwenang Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakimmemperoleh keyakinan bahwa benar terdakwa telah Tanpa Hak Atau MelawanHukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan NarkotikaGolongan Bukan Tanaman dalam hal ini adalah barang bukti berupa 1 (Satu)plastik klip kecil berisi 1 (Satu

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara, PegawaiNegeri Sipil, dan anggota Tentara NasionalIndonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.3.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia sertapensiunan dilakukan berdasarkanPeraturan Pemerintah.3.

SALEH MARASABESSY (FAMSAH) berdasarkan Pasal 71ayat (1) Undang undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahankedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapanperaturan pemerintah pengganti Undang undang nomor 1 tahun 2014Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yaitu Pejabat negara,pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satupasangan

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara adalahpejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yangmerupakan alat kelengkapan negara beserta derivatiinya berupa lembaganegara pendukung.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Aparatur SipilNegara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahdengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah

Amir mengatakan kepada saksi maupun ibu saksi Yulida,bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwatentang permasalahan saksi dan terdakwa mengatakan bahwa benarterdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat Danjen Pasus; Bahwa selanjutnya terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersamadengan petinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkankartu tanda penduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut tercantumpekerjaan terdakwa

datang;Bahwa akhirnya saksi mengetahui bahwa terdakwa bukanlah seoranganggota TNI dan terdakwa hanya bekerja sebagai Wartawan selanjutnyasaksi melaporkannya kepihak kepolisian;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugiansebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juat rupiah);Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa terdakwa bisa membantupermasalah saksi selain terdakwa memperlihatkan KTPnya yang bekerjasebagai Anggota TNI, terdakwa juga memperlihatkan fotofotonyabersalaman dengan para pejabat

Negara;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan Penasihat HukumTerdakwa maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksisaksi yangmeringankan (ade charge);Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa SUKRISNO ALIMSUDIBYO Als SUKRISNO Bin PAINOSUDIBYO memberikan keterangan yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa terdakwa bekerja sebagai wartawan di Bhayangkara Indonesia(BHARINDO); Bahwa berawal saksi Rahmadonal sebelumnya

Negara;Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta persidangan tersebutdikaitkan dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, untuk selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimanayang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan seluruhbuktibukti yang relevan, dari alatalat bukti dan barang bukti dihubungkan denganunsurunsur dari pasal pidana yang didakwakan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis mengambilalih halhal yang termuat

Amir mengatakan kepada saksi Ramadhonal maupun saksiYulida, bahwa terdakwa merupakan orang Mabes yang dapat membantupermasalahan saksi Ramadhonal dan kemudian saksi Ramadhonal dan saksiYulida menanyakan kepada terdakwa tentang permasalahannya dan terdakwamengatakan bahwa benar terdakwa dari Mabes TNI dengan pangkat DanjenPasus kemudian terdakwa menunjukkan fotofoto terdakwa bersama denganpetinggi dan pejabat Negara serta terdakwa juga menunjukkan kartu tandapenduduk (KTP) yang di dalamnya KTP tersebut

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri; 92 22902 222 2222 nnn ono4. Gubernur; 22+ 22222 ono nan nn enn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; "7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.