Ditemukan 555686 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2009 2008 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 13-11-2013 — Putus : 11-03-2014 — Upload : 06-10-2022
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 203/PID/2013/PT BNA
Tanggal 11 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SAYID MUHAMMAD, SH
Terbanding/Terdakwa : ZULKARNAIN Bin MAHMUDIN Diwakili Oleh : Rahmad Syafrial, SH
42 — 3
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Ippal
37 — 4
  • dari PenuntutUmum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis HakimPengadilan Negeri Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :i Menyatakan Terdakwa yakni IPPAL secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukanpenangkapan ikanmenggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/ataumembahayakankelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya, sebagaimana tercantumdalam Dakwaan: Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    .2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)nn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Sianida(CN).2. 1 (satu) buah botol merk vixal dengan alat semprot dari besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)nonn= Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 85Undang Undang Nomor : 31 tahun 2004
    Bahwa Ahli menerangkan Pengertian Penangkapan Ikan adalah kegiatan untukmemperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atauHalaman 12 dari 22 Nomor 93/Pid.Sus/2019/PN PKJ (Perikanan)cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,menggangkut, menyimpan, mendinginkan, menanggani, mengolah dan/ataumengawetkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan.
    ULANGAULIA dalam hal ini adalah saudara SULAEMAN dan terdakwa dengan melakukankegiatan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa PotasiumSianida sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) undangundangNomor 45 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dan ditambakah dengan Undangundang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Bahwa Ahli menerangkan saksi BAHAR bersama saudara SULAEMAN danTerdakwa, sebagai ABK kapal KM.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 20-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Pkj
Tanggal 15 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ROZY HAROMAIN, SH
Terdakwa:
Bahar
36 — 4
  • Menyatakan Terdakwa yakni BAHAR secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penangkapan ikanmenggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakankelestarian sumber daya ikan dan/ atau lingkungannya, sebagaimana tercantumdalam Dakwaan: Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP;Di.
    besi berisi cairanberwarna coklat dengan volume 749 ml (nomor barang bukti 162/2019/KTF) adalahbenar Positif mengandung Sianida (CN).3. 1 (satu) bungkus plastik putih berisi kristal putih, berat 291,95 gram (nomorbarang bukti 163/2019/KTF adalah benar Positif mengandung Sianida (CN) danPositif mengandung Potasium Sianida (KCN)Halaman 5 dari 22 Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN PKJ (Perikanan)nn Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    Bahwa Pengertian Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikandiperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menggangkut,menyimpan, mendinginkan, menanggani, mengolah dan/atau mengawetkannyasebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (6) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.
    ULANG AULIA dalam halini adalah saudara SULAEMAN dan Terdakwa dengan melakukan kegiatanpenangkapan ikan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa Potasium Sianidasebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) undangundang Nomor45 tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dan ditambakah dengan Undangundangnomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Bahwa saksi IPPAL bersama saudara SULAEMAN dan Terdakwa, sebagai ABKkapal KM.
    Pemberantasan (Represif) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsipprinsippemidanaan khususnyaPasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhirasa keadilan serta manfaat bagi terhukum , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudahseharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhipidana yang sepadan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 13-03-2018 — Putus : 10-04-2018 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Trk
Tanggal 10 April 2018 — Penuntut Umum:
1.Ario Dewanto
2.Susianik, SH.
Terdakwa:
Muryanto alias Temu Bin Mulyono
38 — 8
  • Menyatakan Terdakwa Muryanto alias Temu bin Mulyono telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP, melanggar Pasal92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;2.
    2016 tentang larangan penangkapandan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting (Soylta SPP)danrajungan (portunus spp) dari wilayan Republik Indonesia sebagai penggantiPeraturan menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun 2015 tentangpenangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) dan rajungan(portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 92 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    2016 tentanglarangan penangkpan dan / atau pengeluaran lobster (panulirus spp) ,kepiting(soylta SPP) dan rajungan (portunus spp) dari wilayah Republik Indonesiasebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 1 tahun2015 tentang penangkapan lobster (panulirus spp), kepiting (Soyila spp) danrajungan (portunus pelagicus spp).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 88 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Namundemikian UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkanbahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan ataukorporasi.
    Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang menurut UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut menunjuk pada subyek hukum orangperseorangan atau korporasi;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknyamenerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaanPenuntut Umum adalah benar diri Terdakwa.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Umum
Register : 02-08-2021 — Putus : 05-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PID.SUS/2021/PT JMB
Tanggal 5 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : RIVANLI AZIS, S.H.,M.H.
Terbanding/Terdakwa II : MUSLIADI ALIAS MUS BIN SAMSUDIN
Terbanding/Terdakwa III : YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR
66 — 29
  • Sitompul dariPolres Tanjung Jabung Barat dan Sdr.ABDUL SAMAD dan Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI diamankanbeserta barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) box berisikan benurlobster.e Bahwa pada saat ditangkap Sdr.ABDUL SAMAD, Sdr.ERWINSAPUTRA , Terdakwa YASMIN dan Terdakwa II MUSLIADI tidak dapatmenunjukkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dari pihak yangberwenang.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa YASMIN ALIAS EMI BIN AHMAD NUR danTerdakwa Il MUSLIADI ALIAS MUS BIN (ALM) SAMSUDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertamelakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan ikan yang merugikanmasyarakat ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesiasebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal
    SeharusnyaMajelis Hakim PN Kuala Tungkal menerapkan Pasal 88 UndangUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakanpada hari Senin tanggal 05 Juli 2021.2.
    Unsurunsur dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP bersifat kumulatif sehinggaharus dibuktikan semua Unsur' temasuk Unsur penangkapan,pembudidayaan, pengolahan, dan pemasaran ikan.3.
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum
Register : 07-06-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN SABANG Nomor 17/Pid.Sus/2018/PN SAB
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD RIZA, SH
2.MAWARDI, SH
Terdakwa:
MATVEEV ALEKSANDR
145 — 44
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Umum
Register : 17-07-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 201/PID.SUS/2018/PT BDG
Tanggal 24 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terbanding/Terdakwa II : RASKIM AMIRUDIN Bin SUYATNO
Terbanding/Terdakwa I : ROYANUL MUNAWARI Als NANU
64 — 19
  • terdakwa yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekita pukul 05.30 Wib atausetidaktidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun2018 bertempat di Ruko yang beralamat di jalan Sukahati No. 12.A/B CibinongKabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Sesuai dengan ketentuanPasal 106 UU No. 31 Tahun 2004
    tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu, dan terdakwa IlRaskim Amirudin Bin Suyatno (Alm), bertindak baik secara sendirisendiriataupun bersamasama dengan saksi Agung Subiakto Bin S.
    diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atasPutusan Nomor 201/PID.SUS/2018/PT.BDG, Halaman 6UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :Berawal ketika terdakwa Royanul Munawari Alias Nanu dan terdakwaterdakwa II Raskim Amirudin Bin Suyatno (Alm) diajak oleh saksi AgungSubiakto untuk bekerja di Ruko yang beralamat di JI.
    tentangPerikanan Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 21 Juni 2018, No.
    tentang Perikanan Jo UndangUndang RI Nomor 45Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPJo Pasal 106 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan JoUndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:=" Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 29-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Pkj
Tanggal 15 Desember 2021 — Penuntut Umum:
AKHMAD PUTRA DWI, SH
Terdakwa:
1.SANDI Bin SITABA
2.IWANG Bin BAHA
3.MUH. RUSTAM Bin SUKKURU
4.SAPUTRA Bin ASRI
5.DARWAN Bin IWANG
6.MONI Bin KALLANG
7.SUPARDI Bin LEWANG
8.HAERUDDIN Bin DG. TIRO
9.RANDI Bin TAJUDDIN
72 — 0
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Register : 29-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 05-11-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 798/PID/2015/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2016 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HERIANTO SIAGIAN, SH, MH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH Diwakili Oleh : HIRAS AFFANDY SILABAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SARLINSON HUTAHURUK Pgl TAHURUK
66 — 68
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 28-02-2014 — Putus : 18-03-2014 — Upload : 16-03-2023
Putusan PT KUPANG Nomor 31/PID/2014/PT KPG
Tanggal 18 Maret 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : I MADE AGUS SASTRAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : SAMSUDIN alias LA CUBI
26 — 1
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 25-02-2019 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 07-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 21 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NUR SRICAHYAWIJAYA, SH
Terdakwa:
JUNAEDI Anak dari LIMTOGUAN
48 — 4
Pengadilan PN JEMBER Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 17-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 548/Pid.Sus/2018/PN Jmr
Tanggal 17 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADIK SRI S,SH
Terdakwa:
1.ABDUL WAFI
2.HAMZAH RIZKY
3.MUHAMAD MUJAHIDINAL JIHAD
24 — 5
  • Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo UndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) ke1KUHP dalam dakwaan Kesatu.2.
    Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang R.I.
    Nomor 31Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah denganUndangUndang R.1I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.1I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoUndangUndang R.I. Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang R.I.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 28-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 02-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 467/PID.SUS/2017/PT MKS
Tanggal 13 Desember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : Dra. Hj. CHERISDIANA, SH
Terbanding/Terdakwa : HERMAN DG. LIMPO BIN DG. SUDDING
26 — 10
  • keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalah dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 98 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004
    keterangan ahli dari Dinas Perikanan dan KelautanPropinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa dokumen yang harusdimiliki oleh Nahkoda kapal dalam hal penangkapanikan/memuat/mengangkut ikan adalan dokumen berupa Surat jinPenangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat LaikOperasional (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB);Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 100 B Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan AtasUndang Undang RI No.31 Tahun 2004
    Menyatakan Terdakwa HERMAN DG.LIMPO DG.SUDDING telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana dibidang perikanan berlayarmelakukan penangkapan ikan dan atau pengangkutan ikan dariHim. 4 dari 8 hlm Pts.No.467/PID./2017/PT.MKS.pelabuhan perikanan tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar danSyahbandar di pelabuhan perikanan melanggar Pasal 100 B UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang UndangNo.31 Tahun 2004 Tentang perikanan, sebagaimana dalam dakwaanAlternatif Kedua;2.
    Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim TingkatPertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusanPengadilan Negeri Makassar tanggal 12 April 2017 Nomor: 2198/Pid.B/2016PNMks. yang dimintakan banding ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkatan Pengadilan ;Mengingat ketentuan Pasal 100 B Undangundang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas undangundang RI Nomor 2004
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN Lgs
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
REZA RAHIM, SH,MH
Terdakwa:
Yot Saeoueng
31 — 14

  • Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 102 dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 102 dan Pasal 85 Jo Pasal 102 dan Pasal 98 Jo Pasal 102 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

    MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Yot Saeoueng
    Menyatakan terdakwa YOT SAEOQUENG secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatifpenuntut umum melanggar Kesatu : Pasal 92 ayat dan Kedua : Pasal 93 ayat(2) dan Ketiga : Pasal 85 dan Keempat Pasal 98 Jo Pasal 102 UU RI 45Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentangPerikanan ;2.
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 92 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Kedua;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 93 ayat (2)Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2018/PN LgsTahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang
    PKFB 1108 GT. 52, 50 besertaterdakwa dibawa menuju ke pelabuhan Kuala Langsa untuk diproses lebihlanjut dan diserahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan DirektoratJenderal PSDKP Belawan guna penyidikan lebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 85 Jo Pasal 102 Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2004 tentang perikananDan Keempat;Bahwa terdakwa YOT SAEQUENG pada hari Sabtu
    perikananKota Langsa;Bahwa benar setiap kapal ikan yang menangkap ikan diwilayahpengelolaan perikanan Indonesia wajid memiliki Surat izin usahaperikanan (SIUP) dan surat izin penangkap ikan (SIPI) yang sah sesualperuntukan dan kegunaannya dari pemerintah indonesia;Bahwa jika ada kapal asing yang melakukan penangkapan ikandiwilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi SIUP dan SIPI maka kapaltersebut telah melanggar Undangundang No. 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas undnagundang Nomor 31 tahun 2004
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Umum
Register : 07-10-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 279/Pid.Sus/2022/PN Bna
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.TEDDY LAZUARDI SYAHPUTRA SH MH
2.YUDHA UTAMA PUTRA SH
Terdakwa:
IMMANUVAL JOSE
76 — 27
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 06-04-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN Pnn
Tanggal 27 April 2021 — Penuntut Umum:
1.Sherty Yunia Safitri, S.H.
2.Yandi Mustiqa, S.H., M.H.
3.Wendry Finisa, S.H
Terdakwa:
Rican Tomi Pgl. Tomi Bin Khaidal
40 — 16
Pengadilan PN KENDARI Pidana Umum
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
DINA MAULI NOORHAYATI, SH.,MH
Terdakwa:
IRWAN Alias ONDO Bin YAMANG
27 — 10
  • danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja Memiliki,menguasai, membawa dan atau menggunakan alat penangkapan ikandan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusakkeberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayankecil dan/ atau pembudidayaan ikan kecil sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    Bahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggu danmerusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkan kehancuranhabitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisa masuk dalamjarring baik ikan kecil maupun ikan besar.wonnan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 100 b Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.Subsidairnon Bahwa terdakwa IRWAN Alias ONDO BIN YAMANG, pada hari Senintanggal
    di Wilayah pengelolaan perikanan RepublikIndonesia.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2019/PN.KdiBahwa dampak penggunaan jaring trawls dapat mengganggudan merusak keberlanjutan Sumber daya ikan dan mengakibatkankehancuran habitat sumber daya ikan karena semua jenis ikan bisamasuk dalam jarring baik ikan kecil maupun ikan besar.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 100 B Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004
    PN.Kdipasal 9 UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI Nomor 31 tahun2004 tentang perikanan;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaritas, makaterlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair, dakwaanSubsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaanPrimair sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI Nomor 45 tahun2009 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004
    tentangperikanan Pasal 100 B maka perbuatan pidana yang dilakukan oleh nelayankecil diterapkan ketentuan Pasal 100B UndangUndang Nomor 45 tahun 2009tentang perubahan atas undangUndang nomor 31 tahun 2004 tentangperikanan,Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbagan tersebut diatasdemikian unsure ini tidak terpenuhi terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari dakwaan Primairtidak terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukantindak
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 17-02-2015 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 01-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 48/PID/2015/PT MKS
Tanggal 3 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : IRMANSYAH ASFARI.SH
Terbanding/Terdakwa : MASRIADI LS ADI BIN AZIZ
Terbanding/Terdakwa : IRFAN BIN NANNO
38 — 29
  • Pasal 8 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No. 31 Tahun2004 Tentang perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RINo. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa sebagai berikut : 1.
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 SebagaimanaTelah Diubah Dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomr 45 tahun2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP ;; .
    Alwi tapi menurut JaksaPenuntut Umum harus dirampas untuk Negara karena dijadikan sarana untukmelakukan penangkapan ikan secara illegal dengan menggunakan bahan peledak,hemat Pengadilan Tinggi karena Pasal 76 a UU RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun Tentang Perikanan, tidak secara imperatif menyatakan alat yang digunakandalam tindak pidana perikanan agar dirampas
    Pasal 8 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 8 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun Tentang Perikanan Jo.
Pengadilan PN Parigi Pidana Umum
Register : 25-05-2022 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN Parigi Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Prg
Tanggal 16 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD PERMATA SAMUDERA, SH
Terdakwa:
1.RINAL alias UTI
2.FIRMANSA alias KOMAR
39 — 0
Pengadilan PN PROBOLINGGO Pidana Umum
Register : 15-04-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor 37/Pid.Sus/2021/PN Pbl
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MONICA SEVI HERAWATI SH
Terdakwa:
WAGIMAN Bin NYAMAN Alm
39 — 16