Bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengklaim secara sepihak TERGUGATsebagai lahan fasilitas umum (fasum) clan fasilitas sosial (fasos) adalahberdasarkan Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK I Jabar Nomor: 593.82/Sk249.5/AGRDA/223 87 tanggal 10 Februari 1987 tentang Gambar Peta Site Plan.. Bahwa oleh karena adanya perbuatan TERGUGAT a quo, tibatiba tanpasepengetahuan dan persetujuan PENGGUGAT di atas tanah "OBYEKSENGKETA" a quo temyata telah berdiri clan dibangun lapangan futsal.

Sehingga sebagaikonsekuensi yuridisnya, Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK I Jabar Nomor :593.82/Sk 249.5/AGRDA/22387 tanggal 10 Februari 1987 tentang Gambar PetaSite Planjelas secara yuridis menjadikannya tidak berlaku lagi.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja secara sepihak mengklaimatau mengakui sebagai aset dan miliknya sebagai lahan fasilitas umum (fasum)dan fasilitas sosial (fasos) atas "OBYEK SENGKETA" a quo padahal secarayuridis adalah PENGGUGAT pemegang hak guna bangunan yang sah yaitudengan

Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala dokumen atau suratsurat keputusan, termasuk Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK 1 Jabar Nomor :593.82/Sk249.5/AGRDA/22387 tanggal JO Februari 1987 tentang GambarPUTUSAN Nomor : 169/Pdt.G/2015/PN.Bgr.

berbatasan danlatau masuk dalam areawilayah Perumahan Ciparigi Indah.Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum kepemilikan dan penguasaansebagai lahan tanah fasilitas umum (fasum) dan fasi/itas sosial alas sebidang tanahseluas 2;049 m2 (dua ribu empat puluh sembilan meter persegi) berlokasi diKelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kola Bogor yang berbatasan dan/ataumasuk dalam area wilayah Perumahan Ciparigi Indah, oleh TERGUGATsebagaimana Surat Keputusan (SK) Gub.KDH.TK I Jabar Nomor : 593.82

Nomor : 593.82/Sk249.5/AGRDA/22387. tanggal 10 Februari 1987 tentang Gambar Peta Site Plan, yangmenyatakan sebagai lahan tanah fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos),Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.049 m2 (dua ribu empat puluh sembilan meterpersegi) berlokasi di Kelurahan Ciparigi Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, yangberbatasan dan/atau masuk dalam area wilayah Perumahan Ciparigi Indah;.

Resmi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/625/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Resmi (penjual) berikut tanahnya seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 328/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Resmi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/626/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Amir (penjual) berikut tanahnya seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 329/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Resmi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/621/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Resmi (penjual) berikut tanahnya seluas 20.000 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 336/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Hasbi dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/600/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr. Amir (penjual) berikut tanahnya seluas 20.810 M2 yang terletak di kawasan Sungai Kamboja RT.007 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 1 (satu) bendel Surat Penguasaan/Penggarapan Tanah Nomor : 337/CMJ/X/2010 tanggal 30 September 2010 an.

Rola dan Surat Pernyataan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.82/627/PEMT tanggal 14 Maret 2011 antara Sdr. Ruddy Sutedja (pembeli) dengan Sdr.

., M.Kn berupa Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkai Kalimantan Tengah Nomor:593.82/295/Pem.Umtanggal O7 Desember 1990 tentang jijin lokasi dan pembebasantanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan olehPerum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec. Dusun Timur dan Kec.Dusun Hilir Kabupaten Tingkat II Barito Selatan.

BalanganNugroho Adi Wicaksono, S.H., M.Kn. berupa Surat Keputusan GubernurKepala Daerah Tingkai Kalimantan Tengah Nomor: 593.82/295/Pem.Umtanggal O7 Desember 1990 tentang jjin lokasi dan pembebasanHalaman 8 dari 13 Putusan Nomor 18/PID.SUS/2019/PT PLKtanah/pembelian tanah untuk pembangunan jalan dan tapak pelabuhan olehPerum Tambang Batubara di Kec. Benua Lima, Kec.

Emma Dasima seluruhnya;

148/Desa Kaleke atas namaPaulus Paiman tanggal 16 April 1996 (foto copy sesuai dengan asli); 2 TIlInt.2 : Salinan Surat Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 54 Tahun 1980 tentang Kebijaksanaan Mengenai PencetakanSawah tanggal 10 September 1980 (foto copy tidak dengan asli); TWInt.3 : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :Sk.54/DJA/1981 tanggal 2151981 (foto copy tidak dengan asli); Tf Int.4 : Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sulawesi Tengah Nomor : 28/593.82

Int3), Gubernur melakukan upaya penataan kembali melalui SuratNomor 28/593.82/II/1983 tanggal 14 Februari 1983 dengan memperhatikaninventarisasi lapangan oleh petugas Direktorat Agraria Propinsi Sulawesi Tengahtanggal 10 s/d 15 September 1981, dari surat dimaksud terdapat fakta hukumsebagai berikut (vide Bukti Surat T3=TII Int4) : 441.

Bahwa seluas + 109 Ha disediakan untuk Yonif 711/Raksatama, seluas +18, 6279 Ha disediakan untuk para petani anggota PKMT Maranatha,apabila mencermati lampiran Surat Nomor 28/593.82/II/1983 tanggal 14Februari 1983 maka telah terang bahwa hak untuk Yonif 711/Raksatamadigambarkan dalam peta dengan kode huruf (B) sedangkan untukPKMST digambarkan dalam peta dengan kode huruf (D), masingmasing lokasi tidak berbatasan langsung;Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Gubernur (vide Bukti SuratT3=T IL.

Int4) dimaksud telah pula ditindaklanjuti oleh Bupati Kepala DaerahTk.II Donggala melalui Surat Nomor 395/AC100/XI/83 tanggal 14 November1983 (vide Bukti Surat T4) yang isinya pada pokoknya menyebutkan pembagianyang sama yang telah disebutkan dalam Surat Gubernur Nomor 28/593.82/11/1983 tanggal 14 Februari 1983, yaitu untuk Yonif 711 + 109 Ha, untukPKMST + 18,6 Ha; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapatbahwa tanah garapan yang dikelola PKMST maranatha meskipun masuk

Putusan No. 24/G/2013/PTUN.PL46XVI.A/153/1/69, namun PKMST Maranatha termasuk pula yang mengusahakanlahan yang lokasinya didalam areal tanah seluas + 200 Ha yang ditata kembalioleh Gubernur berdasarkan Surat Nomor 28/593.82/I/1983 tanggal 14 Februari1983, karenanya kepada PKMST diberikan hak seluas + 18,6 Ha, hal manakeseluruhan lokasi yang ditata seluas + 200 Ha berada pada Kecamatan SigiBiromaru.

Berita Acara Terima Pelepasan Hak Atas Tanah Ex GemeenteMakassar/Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar Nomor66/593.82/BA/HK/2003 tertanggal 3 Juni 2003 diberi tanda T.5 ;6. Surat Perjanjian Nomor 66/593.82/SPB/HK/2003 tertanggal 3 Juni2003 diberi tanda T.6;7: Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 449/S.Kep/ 593.82/200 3 tertanggal 03 Juni 2003 tentang Penunjukan Penerima Hak atasPelepasan Tanah Eks Gemeente Makassar/tanah pengelolaanPemerintah Kota Makassar diberi tanda T.7 ;8.

SuratKeputusan Tergugat No. 578/S.Kep/593.82/1997 tanggal 4 Nopember1997 dan Surat Keputusan No.543/S.Kep/593.82/1998 tanggal 11Nopember 1998, sedangkan selebihnya + 5 Ha (+ 50.000 meter persegi)yang terletak pada Sebelah Utara obyek sengketa dikuasai oleh masyarakatdan akan digugat tersendiri/terpisah dengan gugatan dalam perkara a quo;6.

SALEH adalah pemilik sah atas tanah seluas14.01 Ha (140.100 meter persegi) Persil 53 D Ill Kohir 248 C.1 in casu obyeksengketa seluas + 4 Ha (+ 40.000 meter persegi) adalah PutusanPengadilan dalam Perkara Perdata No. 190/Pdt.G/2003/PN.Mks Jo.Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam Perkara PerdataNo.132/Pdt.G/2014/PN.Mks dan diakui sendiri olen Tergugat sebagaimanaSurat Keputusan Tergugat No. 578/S.Kep/593.82/1997 tanggal 4Nopember 1997 dan Surat Keputusan No. 543/S.Kep/593.82/1998 tanggal11

Putusan No. 132/Pdt.G/2014/PN.Mks yang mana Walikota Makassardidudukkan sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai KetuaPembebasan/Pengadaan Tanah objek Jalan Tol dimana dalamkedudukannya tersebut Walikota Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandangkemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 578/S.Kep/593.82/97 dan No.543/S.Kep/593.82/98 Tentang Penetapan kembali bentuk dan besarnya gantrugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan jalan tol di Kecamatan Tallo atas nama Intje Komala

Putusan No. 132/Pdt.G/2014/PN Mks yang mana Walikota Makassardidudukkan sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai KetuaPembebasan/Pengadaan Tanah objek Jalan Tol dimana dalamkedudukannya tersebut Walikota Kepala Daerah Tingkat Il Ujung Pandangkemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 578/S.Kep/593.82/97 dan No.543/S.Kep/593.82/98 Tentang Penetapan kembali bentuk dan besarnya gantrugi atas tanah yang terkena pembebasan tanah untuk kepentinganpembangunan jalan tol di Kecamatan Tallo atas nama Intje Komala

Demikianjuga surat Walikota Makassar No. 578/S.Kep/593.28/97, tanggal 14Nopember 1997, Walikota Makassar No. 578/S.Kep/593.28/98 tanggal 11Nopember 1998, Surat Walikota Makassar No. 87.a/S.Kep/593.82/2001tanggal 24 Pebruari 2001, yang menyatakan bahwa Persil 53 DIlIl adalahmilik dari Intje Koemala (bukti surat P3, P5 dan P6). Juga surat dariGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan No.593.83/4792/Pem.

Nomor 3475 K/Pdt/2015melakukan aktifitas di atas objek perkara, namun tidak diindahkan, barukemudian pada tanggal 26 Februari 2013 Tergugat memberitahukankepada Penggugat melalui Surat Bupati Boalemo Nomor 593.82/Pariwisata/263/11/2013, perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGBNomor 1/Bolihutuo dimana pada intinya memberitahukan mengingat masaberlaku SHGB Nomor 1 sudah berakhir sedangkan kebutuhan lahan untukpembangunan sarana dan fasilitas rekreasi di lokasi tersebut sudahmendesak maka diharapkan hak

PeradilanUmum) tidak berwenang untuk menilai apakah surat Bupati BoalemoNomor 593.82/Pariwisata/263/II/2013 tanggal 26 Februari 2013bertentangan atau tidak dengan Azasazas Umum Pemerintahan yangbaik, karena yang berwenang untuk menilai hanyalah Peradilan TataUsaha Negara.Bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undangundang Nomor 5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi Pengadilanbertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara.

Final, suatu Keputusan Tata Usaha Negara sudah tidak memerlukanlagi persetujuan dari pihak lain, sehingga keputusan tersebut dapatlangsung menimbulkan akibat hukum pada saat keputusan tersebutdikeluarkan;15) Bahwa berdasarkan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 poin 3tersebut di atas, surat yang dikeluarkan oleh Termohon KasasiNomor 593.82/Pariwisata/263/II/2013 perihal Pelepasan Hak Atas TanahHGB Nomor: 1/Bolihutuo tanggal 26 Februari 2013 tidak termasukKeputusan Tata Usaha Negara sesuai yang

Surat Termohon Kasasi tidak bersifat Final karna untuk menyerahkanhak perdata atas tanah bukan merupakan wewenang TermohonKasasi melainkan wewenang Badan Pertanahan Nasional (BPN)sehingga surat Termohon Kasasi tersebut tidak dapat langsungmenimbulkan akibat hukum pada saat surat tersebut dikeluarkan;Oleh karena itu surat Termohon Kasasi Nomor 593.82/Pariwisata/263/II/2013 perihal Pelepasan Hak Atas Tanah HGB Nomor: 1/Bolihutuotanggal 26 Februari 2013 tidak dapat diajukan sebagai objek sengketadalam

Asli Akte Pernyataan Pelunasan Hutang No. 40 tanggal 14 September1979.Bahwa untuk menegaskan proses pengalihan aset tanah dan bangunansebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor :593.82/ 7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, Idji Hataji (Almarhum) kemudianmembuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 dengan diketahui olehDR. J.B. Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter DalamNegeri Depkeu RI yang pada pokoknya memuat pernyatan sebagai berikut :1.

Euis Maryamdan proses penjualan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dirinya sebagai istri,sehingga yang bersangkutan meminta Pengadilan untuk melakukan pembatalanterhadap Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22Desember 1983.Bahwa setelah menjalani proses hukum sampai dengan tingkat Kasasi,Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor: 2887 K/Pdt/1995 tanggal14 Mei 1997 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat, yaitu Ny.

OlihDarmahan Hatadji mewakili ahli waris ldji Hatadji.Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada TERDAKWA OLIH DARMAWANHATADJI, saksi DIDI RISMUNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidakHalaman 21dari118Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2016/PN.Bdg.memperhatikan adanya dokumen lain baik yang terkait dengan buktibukti alashak Pemerintah dan pendapat hukum yang antara lain sebagai berikut :a.NotaSurat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22Desember 1983 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan

Euis Maryam danproses penjualan tersebut terjadi tanopa sepengetahuan dirinya sebagai istri,sehingga yang bersangkutan meminta Pengadilan untuk melakukan pembatalanterhadap Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22Desember 1983Bahwa setelah menjalani proses hukum sampai dengan tingkat Kasasi,Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor: 2887 K/Pdt/1995 tanggal14 Mei 1997 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat, yaitu Ny.

Bahwa jaminan yang telah diserahkan oleh Yayasan PaguyubanPasundan kepada Departemen Keuangan RI telah menjadi tanah miliknegara tercantum dalam Surat penyerahan/pelepasan hak tertanggal22 Desember 1983 No. 593.82/7695/AGR dan Surat KeputusanMenteri Keuangan RI. No. 596/kmk01 1/1984 tanggal 28 Juni 1984.

Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22Desember 1983 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.596/Kmk011/1984 tertanggal 28 Juni 1984 yang pada pokoknyamenyatakan tanah dan bangunan tersebut telah menjadi aset PemerintahRepublik Indonesia.b. Surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 diketahui oleh DR.

,,e Asli Akte Jual Beli No.100/II/1979 tanggal 30 Januari 1979,e Asli Akte Pengakuan Hutang No.75 tanggal 30 Januari 1979e Asli Akte Pernyataan Pelunasan Hutang No. 40 tanggal 14 September1979.Bahwa untuk menegaskan proses pengalihan aset tanah dan bangunansebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor :593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, Idji Hataji (Almarhum)kemudian membuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 dengandiketahui oleh DR. J.B.

Idji Hatadji, karena berdasarkan SuratPenyerahan/Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember1983 yang ditandatangani oleh ldji Hatadji dan Oskar Suryaatmadja selakuDirektur Jenderal Moneter Dalam Negeri, Departemen Keuangan RI, tanahkomplek SMAN 22 Bandung (dahulu SGPLB)telah diserahkan kepadaPemerintah Rl;Menimbang, bahwa Ahli Waris alm. Idji Hatadji juga mengakuikekeliruannya dalam pembuatan Warkah untuk permohonan sertifikat atastanah seluas 4.190 m?

Putusan PeninjauanKembali Nomor 701 PK/Pdt/1998 dan Surat Penyerahan/Pelepasan HakNomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 telahdipertimbangkan dalam putusan tersebut;. Bahwa sesuai surat perjanjian tertanggal 17 Januari 1980 tentangpenyelesaian hutang piutang ldji Hatadji/Group CV.

Dinas Pendidikan Kota Bandung yang berdasarkan SuratPenyerahan/Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22Halaman 138 dari147Putusan Akhir Perkara No. 82/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgDesember 1983 dan suratsurat yang berkaitan merupakan pemilik yang sahatas tanah dan bangunan SMAN 22, Bandung;6. Bahwa kedudukan Legal Opinion hanya merupakan pendapat yang tidakbersifat mengikat dan dapat diikuti maupun tidak diikuti, berbeda denganputusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial;7.

Haruman berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 kepadaOskar Surjaatmadja, Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri DepartemenKeuangan RI; Bahwa dalam lampiran Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, tapak tanah SMA Negeri 22 (dahuludisebut komplek SGPLB) berasal dari beberapa dokumen tanah sebagaiberikut:Hal. 2 dari 90 hal.

Haruman berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 kepadaOskar Surjaatmadja, Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri DepartemenKeuangan RI.; Bahwa dalam lampiran Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, tapak tanah SMA Negeri 22 (dahuluHal. 12 dari 90 hal.

Haruman berdasarkan SuratPenyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 DesemberHal. 22 dari 90 hal.

Haruman berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan HakNomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 kepada OskarSurjaatmadja, Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri DepartemenKeuangan RI.;Bahwa dalam lampiran Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, tapak tanah SMA Negeri 22 (dahuludisebut komplek SGPLB) berasal dari beberapa dokumen tanah sebagaiberikut: No ATAS NAMA JENIS DOKUMEN LETAK LUAS (M2) KET Tanah Bangunan Hal. 32 dari 90 hal.

Haruman berdasarkan Surat Penyerahan/PelepasanHak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 kepada OskarSurjaatmadja, Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri DepartemenKeuangan RI.; Bahwa dalam lampiran Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Nomor 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, tapak tanah SMA Negeri 22 (dahuludisebut komplek SGPLB) berasal dari beberapa dokumen tanah sebagaiberikut: No ATAS NAMA JENIS DOKUMEN LETAK LUAS (M2) KETTanah Bangunan Hal. 42 dari 90 hal.

Bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.Bahwa di Desa Jatimulya telah dilakukan tahapan pengadaan tanahberdasarkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312PPT/2015 Tanggal 28 Juli 2015 dengan perincian klasifikasi sebagaiberikut :a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.200.000,/m2b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 950.000,/m2c. Zoning 3/ Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp575..000,/m2d.

Zoning 4/Tanah Sawah/ dengan nilai Rp.525.000,/m2Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan PanitiaPengadaan Tanah Nomor : 593.82/Kep.312 PPT/2015 Tanggal 28 Juli2015 dengan Surat Keputusan Wakil Bupati Sumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 Tanggal 5 Oktober 2015 dengan Perincian klasifiaksi sebagaiberikut :a. Zoning 1/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.530.000,/m2b. Zoning 2/Tanah Pemukiman/ dengan nilai Rp. 1.207.000,/m2c.

Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas TanahNo. 593.82/483SPH 107/PPT/2015 Atas Nama Hj. Nunung Asiah dan Hj.Supartini, diberi tanda T.I2;3. Fotokopi Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor 593.82/KEP.312PPT/2015, diberi tanda T.I3;4.

Bahwa di Desa Jatimulyatelah dilakukan tahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan PanitiaPengadaan tanah Nomor : 593.82/Kep.312PP 1/2015 tanggal 28 Juli 2015 danselanjutya dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Wakil BupatiSumedang No : 590/KEP.409HUK/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dan realisasipembebasan lahan sebesar 70,43 % ;Menimbang, bahwa Termohon Ill juga telah menjelaskan dalam daliljawabannya bahwa Termohon Ill telah melaksanakan segala prosedur yangtelah diamanatkan Perundangundangan

Bahwa adapun Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual bellidari Syamsuddin Samy dan Hengky Sartian Thung selaku ahli waris darialmarhum Intje Koemala persil 27 DVV Il, kohir 65 C1 atas nama IntjeKoemala serta buktibukti pendukung lainnya seperti :Fotocopy surat dari Walikota tanggal 17 Nopember 1997.Fotocopy surat dari Kantor Pajak tanggal 28 Februari 1998.Fotocopy surat dari Gubernur tanggal 06 Oktober 1998.Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 543/S.Kep/593.82/98 tentang oh, =Penetapan

Fotocopy Surat Keputusan Walikota Nomor 87.a/S.Kep/593.82/2001tentang Penetapan Kembali bentuk dan besarnya uang ganti rugi atastanah milik Intje Koemala.Fotocopy surat dari Walikota tanggal 27 November 2006.7. Fotocopy surat keterangan hak waris almarhum Intje Koemala dari BalaiHarta Peninggalan.8. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor 117/PK/Padt/2009.9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 184/Pdt.G/2001..

Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum Di Kabupaten Sumedang;24. 1 (Satu) berkas Surat Perintah Nomor : 800 / 09 / PPT, tanggal 30Maret 2007 dari Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSumedang perihal Penugasan Tim Sekretariat, Tim PelaksanaPengolah Data dan Tim Pelaksana Pembayaran Ganti Rugi UntukProyek Pembangunan Waduk Jatigede Tahun Anggaran 2007;25. 1 (Satu) berkas Copy Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanah diDesa Wado Untuk Pembangunan Waduk Jatigede Tahun 2007Nomor : 593.82

/10/PPT, Tanggal 19 April 2007 yang dilegalisir;26. 1 (Satu) berkas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 593.82 /Kep.143 Huk / 2007, tanggal 23 April 2007 Tentang Penetapan HasilMusyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Di Dusun Buahngariung DesaWado Kecamatan Wado Untuk Pembangunan Waduk Jatigede DiKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007;27. 1 (satu) Berkas Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahPeta767,768, 786,804,805,806,806A,807 ,825,826,827A,844,845,869,884di Desa Wado Kecamatan Wado Kabupaten

Sumedang Nomor :593.82/513/PPT, tanggal 13 Agustus 2007 berikut lampirannya yangdilegalisir;Putusan Nomor 22/TIPIKOR/2016/PTBdg.

Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Sumedangyang dilegalisir;. 1 (Satu) berkas copy Surat Perintah dari Sekretariat DaerahPemerintah Kabupaten Sumedang Nomor : 800 / 14 / PPT / 2009,tanggal 26 Pebruari 2009 perihal Penugasan Tim Sekretariat, TimPelaksana Pengolah Data dan Tim Pelaksana Pembayaran GantiRugi Untuk Proyek Pembangunan Waduk Jatigede berikutlampirannya yang dilegalisir;. 1 (Satu) berkas surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah KabupatenSumedang Nomor : 593.82

) berkas Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 593.82 /Kep.143 Huk / 2007, tanggal 23 April 2007 Tentang Penetapan HasilMusyawarah Harga Ganti Rugi Tanah Di Dusun Buahngariung DesaWado Kecamatan Wado Untuk Pembangunan Waduk Jatigede DiKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2007;27.1 (satu) Berkas Copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas TanahPeta:767,768,786 ,804,805,806,806A,807 ,825,826,827A,844,845,869,884 diDesa Wado Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang Nomor593.82/513/PPT, tanggal 13 Agustus 2007

Bogorberdasarkan: Surat Perjanjian Nomor: 593.82/02/PRJN/HUK/1992 TentangPelepasan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Bogor Kepada PT. Karunia Alam Abadi Seluas 69,8315 HATerletak di Desa Gunung Geulis, Kecamatan Kedunghalang,Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Tanggal 19 Maret 1992; Berita Acara Penyerahan Tanah Hak Pengelolaan PemerintahKabupaten Daerah Tingkat Il Bogor Kepada PT.

Karunia Alam Abadi Seluas69,8315 HA Terletak di Desa Gunung Geulis, KecamatanKedunghalang, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor, Tanggal 19 Maret1992 bertentangan dengan hukum, yaitu Permendagri Nomor 1 Tahun1977.Bahwa Perjanjian Nomor: 593.82/02/PRJN/HUK/1992 TentangPelepasan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten DaerahTingkat Il Bogor kepada PT.

Tanggal 19 Maret 1992, Pembanding/dahulu Penggugat bersamaPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Bogor menandatangani SuratPerjanjian Nomor: 593.82/02/PRJN/HUK/1992 tentang Pelepasan TanahHak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor kepadaPT.

/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992 berikut turunannya;Bahwa permintaan pembatalan atas Sertifikat Hak Pengelolaan No.1 / DesaGunung Geulis dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat No. 593.82/SK.1502/Pem.Um/92 tanggal 21 Oktober 1992 berikutturunannya adalah permintaan yang lazim diajukan kepada Hakim padaPengadilan Tata Usaha Negara.

Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama menganggap, satusatunya alas hak peralihanitu terjadi karena adanya perjanjian pelepasan tanah HPL diantara keduanyaHalaman 114 dari 195 halaman Putusan Nomor 478/PDT/2021/PT BDG.61.62.in casu Surat Perjanjian Nomor: 593.82/02/PRJN/HUK/1992, tentangPelepasan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIBogor kepada PT.

sebelah selatan Obyek Sengketa tersebut termasukmenanggung segala biayabiaya yang timbul dalam pengurusan tersebut,sebelum dilaksanakannya pembayaran pelunasan jual beli atas obyeksengketa oleh PENGGUGAT;Bahwa pada tanggal 4 April 2013, TERGUGAT telah melaksanakankewajibannya untuk mengurus perubahan peruntukan obyek sengketatersebut ke instansi yang berwenang dengan menitipkan bukti perubahanHalaman 5 dari 74 Putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT.DPS.10.11.12.berupa Informasi Tata Ruang (ITR) Nomor: 593.82

Bahwa posita 2, 3, 4, 5 dan 5, telah sesuai dengan perjanjian sehinggaTergugat tidak perlu menanggapi.Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT.DPS.Bahwa posita 8, bahwa Penggugat telah mengakui pada tanggal 04April 2013, Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk mengurusperubahan peruntukan obyek sengketa tersebut ke instansi berwenangdengan menitipkan bukti perubahan berupa Infomrasi Tata Ruang (ITR)No. : 593.82/1469/DCK, tertanggal 20 Maret 2013 kepada NotarisRichard Yerry Puryatma, S.H

Disamping yang diakui olehPenggugat tersebut di atas bahwa Tergugat pula telah menyerahkanInformasi Tata Ruang (ITR) No.: 593.82/1470/DCK, tertanggal 20 Maret2013.

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2013 Tergugat telah memenuhikewajiban ketentuan Pasal 1 dalam perjanjian, yaitu memperolehperubahan peruntukan tanah menjadi tanah perumahan sesuai denganHalaman 57 dari 74 Putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT.DPS.Surat Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung Nao.::593.82/1469/DCK tertanggal 20 Maret 2013 dan No.: 593.82/1470/DCKtertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwapermohonan Informasi Tata Ruang an.

Terbanding VTergugat sebagaipenjual berkewajiban untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungnandengan akses jalan masuk dari sebelah selatan objek sengketa tersebuttermasuk menanggung segala biaya biaya yang timbul dalam pengurusantersebut , sebelum dilaksanakannya pembayaran pelunasan jual beli atasobjek sengketa oleh Pembanding/Penggugat;Bahwa padatanggal 4 April 2013 Terbanding VTergugat telahmelaksanakan kewajibannya dengan menitipkan bukti perubahan berupaInpbormasi Tata Ruang (ITR) Nomor 593.82

Mahasiswa sebagaimana diuraikandalam Berita Acara Tim Peneliti Tanah tanggal 11 Maret 2002 Nomor: 02/TPT/2002, serta tidak dalam sengketa dengan pihak lain sesuai pernyataanpemohon tanggal 01 Februari 2002, selanjutnya masih dalam Surat Keputusandimaksud Tergugat sampaikan bahwa atas tanah yang dimohonkan merupakanTanah Negara Bekas Eigendom Verponding Nomor: 3423 sebagian dandiperoleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang atas dasar pelepasanhak sesuai Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 847/Kep/593.82

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo atausetidaktidaknya menyatakan Gugatan TUN Para Penggugat tidakdapat diterima; 222020222 20 2222> GUGATAN PARA PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL 1.Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 1mengakui bahwa obyek sengketa adalah tanah milik Indonesia yangpernah dikuasai oleh Pemerintah Hindia Belanda, kemudian beralihmenjadi tanah negara yang dikuasai oleh pemerintah Kota Makassar,Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:847/Kep/593.82

Dengan demikian,Para Penggugat seharusnya mengajukan ke Pengadilan Negeridengan menempatkan Pemerintah Kotamadya Makassar sebagaiTBI LG a umm nnn nme netBahwa oleh karena Para Penggugat merasa berhak atas tanah obyeksengketa, sementara Para Penggugat mengetahui bahwa PemerintahKotamadya Makassar menyerahkan penguasaannya kepada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang selaku yang berhak atas tanahtersebut berdasarkan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor:847/Kep/593.82/2001 tanggal 5 Desember 2001

melampirkansuratsurat kelengkapan tersebut kemudian dilakukan pembebasan denganmembayar harga tanah sebagaimana dalam SK Mendagji; Bahwa kedua buku yang saksi perlihatkan fungsinya berbeda yaitu buku berupa daftar penyewa yang belum melakukan pembebasan dan tercatatdalam SK Mendagri tahun 1983 sedangkan Buku II adalah buku registerpelepasan hak sewa berdasarkan SK Walikota; Bahwa Pemda Sidrap ada SK pelepasan hak dari Walikota untuk atas namaPemda Sidrap tercatat dalam SK Walikota Makassar Nomor: 847/S.Kep/593.82

Bekasi Nomor 593.82/SK.607 BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993,dengan demikian transaksi jual beli atas tanah lokasi milik PENGGUGATtersebut di atas yang dilakukan antara TERGUGAT dengan TERGUGAT Iladalah tidak sah, cacat dan batal demi hukum. Oleh karena itu) sudahselayaknya dan sesuai dengan hukum Akta Jual Beli Nomor 66/2014 tanggal25 Juni 2014 yang dibuat oleh TERGUGAT III dinyatakan tidak sah, cacat danbatal demi hukum;IV.

Bahwa mengingat lokasi tanah yang dibangun oleh TERGUGAT I, sebagianadalah merupakan tanah milik PENGGUGAT dan sebagian adalahmerupakan tanah fasos dan fasum yang berada dalam tanggung jawab danpengawasan PEMERINTAH KOTA BEKASI berdasarkan Surat Keputusan jinLokasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 593.82/SK.607BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993, maka sudah seharusnya dansesuai hukum TERGUGAT tidak mendapatkan perijinanperijinan yangdiperlukan untuk membangun yaitu Ijin Peruntukan

Bahwa namun ternyata TERGUGAT VI secara melawan hukum denganmengabaikan hak kepemilikan PENGGUGAT atas tanah kaveling kavelingex PT LABRATA tersebut dan juga produk hukum TERGUGAT VI sendiriyaitu Surat Keputusan Ijin Lokasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II BekasiNomor 593.82/SK.607BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993 yangtelah menetapkan Lokasi tanah yang dibangun oleh TERGUGAT adalahtanah fasos dan fasum yang tidak diperkenankan untuk dibangun untukHalaman 6 dari 44 Putusan Nomor 291/Pdt/2017/PT.BDG

Bekasi Nomor 593.82/SK.607 BAPPEDA/1993 tanggal 28 September 1993;Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 291/Pdt/2017/PT.BDG.4.10.11.12.13.Menyatakan PENGGUGAT adalah PEMILIK YANG SAH atas kaveling kaveling yangterdiri dari Blok 0.5 Nomor 28 seluas 138 m2 (Seratus tiga puluh delapan meterpersegi), Blok 0.5 Nomor 29 seluas 160 m2 (Seratus enam puluh meter persegi),Blok 0.5 Nomor 30 seluas 259 m2 (dua ratus lima puluh sembilan meter perseg)i),Blok 0.5 Nomor 31 seluas 168 m2 (Seratus enam puluh delapan meter

Menyatakan tidak memiliki Kekuatan hukum Revisi Rencana Tapak Perumahan AtasNama TURUT TERGUGAT berdasarkan Surat Keputusan ijin Lokasi Bupati KepalaDaerah Tingkat II Bekasi Nomor : 593.82/SK 607BAPPEDA/1993 tanggal 28September 1993.10. Menolak permohonan PENGGUGAT agar TERGUGAT membayar uangDWANGSOM setiap harinya sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah)11.

Foto Copy dari Foto Copy, Surat Keputusan Desa PamengkangKecamatan Mundu Kabupaten DT II Cirebon Nomor 593.82/05Kpts/1005 tertanggal 26 September 1995 Tentang pelepasan Tanah HakPakai Desa Pamengkang Kecamatan Mundu yang dimohon oleh PTGriya Permata Indah untuk perumahan KPR BTN RS dan RSS,selanjutnya diberi tanda T12 ;13.

Foto Copy dari Foto Copy, Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Cirebon Nomor 143.1/SK.316Pemdes/1995 tanggal21 Oktober 1005 Tentang Pengesahan Keputusan Desa PamengkangHalaman 15 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN SbrNomor 593.82/06KPTS/1995 tentang Pelepasan Tanah Kas DesaPamengkang yang dimohon oleh PT Griya Permata Indah untukpembangunan Perumahan KPR BTN, selanjutnya diberi tanda T13 ;14.

Foto Copy dari Foto Copy, surat keputusan Desa Pamengkang,Kecamatan Mundu, Kabupaten DT Il Cirebon, Nomor 593.82/05Kpts/1005 tertanggal 26 September 1995 Tentang pelepasan Tanah HakPakai Desa Pamengkang Kecamatan Mundu yang dimohon oleh PTGriya Permata Indah, selanjutnya diberi tanda PI10 ;11.

Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tingkat Cirebon Nomor 143.1/SK.316Pemdes/1995 tanggalHalaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Sbr21 Oktober 1005 Tentang Pengesahan Keputusan Desa PamengkangNomor 593.82/06KPTS/1995 tentang Pelepasan Tanah Kas DesaPamengkang yang dimohon oleh PT Griya Permata Indah, selanjutnyadiberi tanda PI11 ;12.

/06KPTS/1995tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Pamengkang yang dimohon oleh PT GriyaPermata Indah untuk pembangunan Perumahan KPR BTN, kemudiandilanjutkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor143.1/SK.316Pemdes/1995 tanggal 21 Oktober 1995 Tentang PengesahanKeputusan Desa Pamengkang Nomor 593.82/06KPTS/1995, yang akhirnyaterbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : Nomor : 4/Desa Pamengkang.Gambar Situasi Nomor : 25/PLL/1995.

Bahwa benar di Desa Margaluyu, Kecamatan Tanjungsari, telah dilakukantahapan pengadaan tanah berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor:593.82/Kep.273HUK/2011 tanggal 08 Agustus 2011 dengan perincianklasifikasi sebagai berikut:Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2308 kK/Pdt/20162a. Darat Perumahan Kelas 1 dengan nilai Rp235.000,00/mb. Darat Perumahan Kelas 2 dengan nilai Rp190.000,00/m?c. Darat Perumahan Kelas 3 dengan nilai Rp120.000,00/m?d. Sawah Kelas 1 dengan nilai Ro115.000,00/m*e.

Bahwa selanjutnya dilakukan perubahan atas Surat Keputusan BupatiSumedang Nomor: 593.82/Kep.315HUK/2011 Tanggal 08 Januari 2011dengan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor: 593.82/KEP.273HUK/2011 Tanggal 28 September 2011 dengan perincian klasifikasi sebagaiberikut:a. Darat Perumahan Kelas 1 dengan nilai Rp. 240.000./m?b. Darat Perumahan Kelas 2 dengan nilai Rp. 193.000./m?c. Darat Perumahan Kelas 3 dengan nilai Rp. 122.000./m?7.