Bidang umum dan Humas (manajemen, SDM, asser dll) ;b. Bidang Internal Audit dan Litbang (Audit Internal, Pengembanganusaha dll) ;c. Bidang Aneka Jasa (Stone Crusher, AMP, Kontruksi dll) ;d.

ketentuan dan peraturan yangmengaturnya serta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun2020 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Prima Jaya Takamaka Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan melawanhukum seperti yang dituduhkan oleh Para Penggugat dan sama sekallitidak pernah merugikan hak serta kepentingan Para Penggugat akantetapi sebaliknya Para Penggugatlan yang telah banyak melakukankesalahan dan pelanggaran dalam jabatannya sebagai :1) Bidang umum dan Humas (manajemen, SDM, asser

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya.

tidakmendasar dan tidak berdasarkan hukum, mungkin penasehat hukumsementara menciptakan hukum untuk dirinya sendiri dan tidak tundukpada ketentuan hukum yang berlaku secara Nasional.Bahwa ketentuan yang berlaku untuk pembuatan suatu akta jual belltidak memerlukan Surat Penolakan dari anakanaknya manakalaorang tua kandungnya sebagai pemilik hendak menjual harta miliknyasendiri oleh karena kewenangan bertidak/otoritasnya sebagai pemilikdilindungi oleh undangundang.Menurut Pendapat ahli Sayling, Pitlo dan Asser

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian danmenandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isipenanjian tersebut,Bahwa begitu juga pendapat ASSER RUTTEN yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahve setiap orang yang menandatangani penanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat ASSER RUTTEN yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan :Bahwa setiap orang yang menandatangani pernanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

KaburBerdasarkan kepada alasanalasan tersebut di atas, maka gugatan paraPenggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard/NO.Halaman 22 dari 26Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Bkt.Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi1 Para Tergugat tersebut sebagai berikut : Menururt Hukum dan Yurisrudensi Mahkamah Agung RI, dimanadinyatakan bahwa menjadi kKewenangan Penggugat untuk menentukanSiapa oOrangorang yang ditarik sebagai Tergugat (Asser

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan :Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jikadebitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secarasukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat ASSER RUTTEN yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian danmenandatangani itu berarti ia secara sukarela setuju pada isiperjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat asser rutten yang dikutip dari bukuHukum Perlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggungjawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya.

ASSER TAKARBOBIR, bertempat tinggal di Dobo;3. M. TAKARBOBIR, Sm.Th., bertempat tinggal diDobo;4. 1. Alm. HENDRIK WATIMURY, dalam kedudukanSebagai Kepala Desa Durjela;2. L. KOBRUA, Staf Desa Durjela;3. Th. WATIMURY, Tokoh masyarakat DesaDurjela;4. E. RATU, Tokoh Adat Desa Durjela;5. L. BARENDS, Tokoh Adat Desa Durijela,kelimanya bertempat tinggal di Desa Durjela,Kecamatan Pp.

PelayananKekayaan Negara dan Lelang/KPKNL karena yang merugikan kepentinganhukum Para penggugat adalah pihak Tergugat dan Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang/KPKNL belum melakukan proses lelang sehingga prematureuntuk digugat ;e Bahwa eksepsi terkait gugatan tidak jelas (obscuur libel) karena memaksakangugatan perbuatan melawan hokum bukan gugatan wanprestasi adalah dalileksepsi yang terlalu dimaknai secara sederhana karena perbuatan melawanhukum telah mengalami perkembangan yang progresif, menurut Asser

Karya Kabupaten Tulungagungyang melakukan Penangguhan Pembayaran, bukan surat langsung dari Bupati PemerintahDaerah Tulungagung ;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan untuk sahnya suatuperjanjian diperlukan empat syarat yaitu :1 Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya ;2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;3 Suatu hal tertentu ;4 Suatu sebab yang halal ;Halaman 29 dari 30 halamanPutusan Nomor : 15/Pdt.G/2015/PN.TlgMenimbang, bahwa dilihat dari struktur perjanjian, maka Asser

pihak harusdilindungi dan harus mendapat porsi yang seimbang.Bahwa selanjutnya STEIN didalam buku Hukum Perlindungan Konsumenhalaman 117, menyebutkan :Perjanjian Baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanyakemauan dan kepercayaan (tctie van en vertrouwen) yang membangkitkankepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu.Jikadebitur menerima perjanjian dan menandatangani itu berarti ia secarasukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.Bahwa begitu juga pendapat ASSER

Jika debitur menerima perjanjian dan menandatangani ituberarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;Bahwa begitu juga pendapat Asser Rutten yang dikutip dari buku HukumPerlindungan Konsumen halaman 117, menyebutkan:Bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawabpada isi dan apa yang ditandatanganinya.

Pertamina antar Badan PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(BPMIGAS) dan dan PT.Pertamina EP;Bahwa terhadap bukti Surat T.11, T.I2, T.I3, T.14, T.I5 dan T.I6 tidakdapat dintunjukan aslinya dalam persidangan akan tetapi ada bukti ini memilikipersesuian dengan bukti T.I8, T.I20;Bahwa tanah sebagaimana kepemilikan tergugat telah di tetapkan sebagaibarang milik Negara di bawah pengelolaan tergugat Il sebagaimana SuratKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentangpenetapan status asser

Pertamina EP yang kemudiantelah di tetapbkan sebagai barang milik Negara di bawah pengelolaan tergugat Ilsebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008tentang penetapan status asser eks pertamina;Menimbang, bahwa penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwatanah terperkara adalah miliknya dengan didasarkan kepada Sertifikat Hak MilikNo.740/Kampung I/Skip seluas 1.948 M2 tercatat atas nama Alfred Wijaya, tanggal06 Oktober 2010, Sertifikat Hak Milik No.747/Kampung I/Skip seluas

Pertamina EP;Bahwa terhadap bukti Surat T.11, T.I2, T.I3, T.14, T.I5 dan T.I6 tidakdapat dintunjukan aslinya dalam persidangan akan tetapi ada bukti ini memilikipersesuian dengan bukti T.I8, T.I20;Bahwa tanah sebagaimana kepemilikan tergugat dalam konvensi/penggugat dalam Rekonvensi telah di tetapbkan sebagai barang milik Negara di bawahpengelolaan tergugat Il sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan(KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina(Bukti T.II3);Halaman 113

Penyerahan Lepas Hakhak atas tanah (BPM kepad ShellIndonesia), Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor PETTA 6/9/38, Jakarta 5Maret 1962, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antar Badan PelaksanaKegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi(BPMIGAS) dan dan PT.Pertamina EP yang kemudian telah di tetapkan sebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat II dalam konvensi/penggugat Il dalam rekonven sisebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser

Pertamina EP;Bahwa terhadap bukti Surat T:11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16 tidakdapat ditunjukan aslinya dalam persidangan akan tetapi ada bukti inimemiliki persesuain dengan bukti T.I8, T.l20;Bahwa tanah sebagaimana kepemilikan tergugat telah ditetapkansebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat IIsebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina (BuktiT.II3);Bahwa diatas tanah tanah WKP (Wilayah Kerja Pertamina) telah

Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkansebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat Ilsebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertaminaPertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan NegeriTarakanyang menyatakan PARA PEMBANDING tidak membuktikan dasarperolehannya/peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara, adalahpertimbangan atas pemahaman yang keliru terhadap faktafaktahukum.Sebagaimana yang telah Pembanding

sebagaimana SuratKeputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 92/KMK.06/2008 tentangpenetapan status asser eks pertamina (Bukti T.II3);Bahwa diatas tanah tanah WKP (Wilayah Kerja Pertamina) telah adaperselisihan sebagaimana bukti T.l12 yang dimenangkan oleh PT.Pertamina (tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi);Bahwa pertimbvangan Majelis Hakim tingkat pertama, sudahbenarmenguraikan dasar kepemilikan hak atas tanah PARA Pembanding adalahSertipikat Hak Milik No.196/Kampung / SKIP seluas 480 M2

Pertamina EP yang kemudian telah ditetapkansebagai barang milik Negara dibawah pengelolaan tergugat Ilsebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor92/KMK.06/2008 tentang penetapan status asser eks pertamina;Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan NegeriTarakan yang menyatakan PARA PEMBANDING tidak membuktikan dasarperolehannya / peralihannya atas kepemilikan tanah terperkara, adalahpertimbangan atas pemahaman yang keliru terhadap faktafakta hukum.Sebagaimana yang telah