• Hendri Ginting, MM. 1 (satu) lembar asli Laporan Realisasi Daya serap Dipa Tahunanggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran2015 posisi Desember 2015 (APBNP ) yang di tanda tanganioleh kepala kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang Capt.Hendri Ginting, MM dan Bendahara Pengeluaran YantiIscorina Dewi pada tanggal 05 Januari 2016. 2 (dua) lembar asli Laporan bulanan pelaksanaan KegiatanDilingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran 2015 PosisiDesember 2015 (APBNP ) yang di tanda tangani oleh kepalakantor

  Hendri Ginting, MM.1 ( satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi November 2015 ( APBNP ) yang ditanda tangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang Capt.

  WEKU FREDERIK KARUNTU, MM. 1 (satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi juli 2015 ( APBNP ) yang di tandatangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II TanjungpinangCapt.

  Hendri Ginting, MM.1 (Satu) lembar asli Laporan Realisasi Daya serap Dipa Tahunanggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran2015 posisi Desember 2015 (APBNP ) yang di tanda tanganioleh kepala kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang Capt.Hendri Ginting, MM dan Bendahara Pengeluaran YantiIscorina Dewi pada tanggal 05 Januari 2016.2 (dua) lembar asli Laporan bulanan pelaksanaan KegiatanDilingkungan Ditjen Hubla Tahun anggaran 2015 PosisiDesember 2015 (APBNP ) yang di tanda tangani oleh kepalakantor

  Hendri Ginting, MM.1 ( satu ) Lembar asli Laporan Realisasi Daya serap DipaTahun anggaran 2015 di Lingkungan Ditjen Hubla Tahunanggaran 2015 posisi Oktober 2015 ( APBNP ) yang di tandatangani oleh kepala kantor KSOP Kelas II TanjungpinangCapt.

• Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu LintasAngkutan Laut) Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan jjin dariPola Trayek apakah diijinkan keluar negeri atau tidak melaluiperusahaan pelayaran kapal tersebut.b. Melengkapi sesuai dari point 11 (sebelas).Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) buah kapalKM.

• Foto pada saat penyeberangan dari banda Aceh ke sabang 2. foto penerimaan material pada saat bongkar dari truck;12. 1 lembar Asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisi gudang Hubla Sabang;Disita dari saksi : Dody Saputra di Unit V Subdit Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya Jl.

  Foto pada saatpenyeberangan dari banda Aceh ke sabang 2. foto penerimaanmaterial pada saat bongkar dari truck.12.1 lembar Asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisigudang Hubla Sabang.Disita dari saksi : Dody Saputra di Unit V Subdit Umum DitreskrimumPolda Metro Jaya JI.

  Foto pada saatpenyeberangan dari banda Aceh ke sabang 2. foto penerimaanmaterial pada saat bongkar dari truck;hal 29 dari 46 hal, Perkara No.128/PID/2016/PT.DKI3012.1 lembar Asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisigudang Hubla Sabang;Disita dari saksi : Dody Saputra di Unit V Subdit Umum DitreskrimumPolda Metro Jaya JI.

  Foto pada saatpenyeberangan dari banda Aceh ke sabang 2. foto penerimaanmaterial pada saat bongkar dari truck;12.1 lembar Asli foto yang bertuliskan foto barang sudah di posisigudang Hubla Sabang;Disita dari saksi : Dody Saputra di Unit V Subdit Umum DitreskrimumPolda Metro Jaya JI.

• Harus memiliki surat PPKN (Surat Persetujuan Pengoperasian KapalNasional) yang dikeluarkan oleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas AngkutanLaut) Dirjen Hubla Jakarta dengan mencantumkan ijin dari Pola Trayekapakah diijinkan keluar negeri atau tidak melalui perusahaan pelayarankapal tersebut.Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2018/PN Tjbb.

  Fortuna GT 84 No. 240/PPi berbendera Indonesia tidak memilikiSurat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional (PPKN) yang dikeluarkanoleh Ditlala (Direktorat Lalu Lintas Dan Angkutan Laut) Dirjen Hubla Jakartadengan mencantumkan jjin dari Pola Trayek apakah diljinkan ke luar Negeriatau tidak melalui Perusahaan Pelayaran Kapal;Bahwa menurut UU RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 1Angka 41 bahwa nakhoda adalah salah seorang dari awak kapal yangmenjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai

• YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; -----

• SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ---------------

1. Pembayaran atas: -----------------------------------------------------------------

• Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/........../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ----------------------------------------------------------------

1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.

   YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; 4.Pembayaran ataS: 22222 n nnn nn nnn nnn n een Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 # =Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr.

   YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; 6.Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh duajuta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalamkuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.

   YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;4. Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itusdr. HARDI UDAA senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas jutatujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT.

   YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 = tanpatanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr.HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untukRetribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negerisebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)yang ditandatangani oleh sdr.

   YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itusdr. HARDI UDAA senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas jutatujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMAdan ada paraf dari sdr.

• strong>tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
• Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
• Menetapkan agar barang bukti berupa :
• Sertifikat Ahli Tehnik V Managemen (ATT V) Nomor Sertifikat 6201329756S0215 tanggal 27 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla

  Sari Utama menggunakan ijazah atau sertifikatkepelautan palsu; Bahwa benar pada saat saksi mengamankan dan menangkap terdakwatersebut ada barang bukti yang saksi temukan yaitu sertifikat Ahli Tehniktingkat V (ATT V) dengan nomor sertifikat : 620132976S0215 tanggal 27April 2015 yang dikeluarkan oleh Dirjen Hubla, dan sertifikat PengukuhanEndorsement, nomor Endorsement 620132976SE215 tanggal 28 April2015; Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018saksi dan rekan saksi sedang melakukan

• YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

• SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

1. Pembayaran atas:

• Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/........../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;

1. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.

   YONES TABANGGE selakuKepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpatanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJEWONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk RetribusiPenggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesarRp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggaidan dibubuhi paraf sdr.

   YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itusdr. HARDI UDAA senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuhratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan adaparaf dari sdr.

   YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;6. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (Seratus empat puluh dua jutadelapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansitersebut ada tanda tangan sdr.

   YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor:552.12/.......... / DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selakuPetugas Pemungut dan diketahui olen Kepala Dinas Hubkominfosaat itu sdr. HARDI UDAA senilai Rp. 14.700.000,00 (empatbelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAHSAKTI UTAMA dan ada paraf dari sdr.

   YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo;17. Pembayaran atas: Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor:BSF, VP ios as ane / DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selakuPetugas Pemungut dan diketahui olen Kepala Dinas Hubkominfosaat itu sdr. HARDI UDAA senilai Rp. 14.700.000,00 (empatHalaman 125 dari 144 halamanPerkara Nomor 20/Pid.SusTPK/2015/PT PALbelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) kepada PT.

• CHALEIY YOORUAN NGAM dan terdakwa Il.SANAY PUANGRAUD oleh karena itu dari semua dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabat seperti semula ;Menetapkan barang bukti berupa :a)))))09 Qo DDSIPI Parthiculars (Asli) 1 lembar ;Buku Kesehatan (Asli) 1 Buku ;Deratting Exemption Certificate (Asli) 1 lembar ;SIKPI OI Certificate (Asli) 1 lembar ;Surat Keterangan Aktivitas Transmitter (Asli) 1 lembar ;Surat Departemen Perhubungan DITJEN HUBLA

• Pihak Yang ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap;Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya selalu mendasarkan kegiatannyaberdasarkan ketentuan hukum yang ada salah satunya Surat KeputusanBersama Dirjen Hubla, Dirjen Binwasnaker, dan Deputi BidangKelembagaan Koperasi dan UKM Nomor UM.008/41/2/DJPL11, Nomor 93/DJPPK/XII/2011, Nomor 96/SKB/DEP.1/ XII/2011 tentang Pembinaan danPenataan Koperasi TKBM di Pelabuhan (selanjutnya mohon disebut SKB 2Dirjen 1 Deputi);Oleh karena Para Penggugat mendasarkan kegiatannya

  Nomor 1039 K/Pdt/2016bahwa Pengugat merupakan Pengurus Koperbam Pelabuhan Teluk BayurPadang sebagai wadah penyelenggara kegiatan bongkar muat yangmerupakan badan usaha yang diamanatkan oleh Undangundang dandibentuk khusus untuk itu di setiap pelabuhan atau terminal khusus yangdimaksudkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan kekapal dengan mendasarkan kepada peraturan perundangundangan terkaitserta Surat keputusan bersama Dirjen Hubla, Dirjen Binwas Naker danDeputi Bidang Kelembagaan

• YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ------------------------------------------- SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ----------------------------------------------------4. Pembayaran atas: --------------------------------------------------------------- Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/........../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; ------------------------------------------6. Kuitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA tanggal 31 Juni 2012 sebesar Rp. 142.844.000,00 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu Rupiah), dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; SKRD Nomor: 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpa tanggalbulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi sdr. HEINTJEWONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA) untuk RetribusiPenggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapal luar negeri sebesarRp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yangditandatangani oleh sdr. HARDI UDAA selaku Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai dandibubuhi paraf sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo; 4. Pembayaran atas: 27+ 22 222222 222222 ooNota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor: 552.12/.......... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu sdr.HARDIUDAVA senilai Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratusribu Rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA dan ada parafdari sdr.

• YONES TABANGGE selaku KepalaSeksi Kepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;4. Pembayaran atas :Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor 552.127/....... /DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17 Januari 2012 yangditandatangani oleh Sdr. YONES TABANGGE selaku PetugasPemungut dan diketahui oleh Kepala Dinas Hubkominfo saatitu Sdr. HARDI UDAA senilai Rp14.700.000,00 (empat belasjuta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTIUTAMA dan ada paraf dari Sdr.

  TASRIKDJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf Sadr.YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi KepelabuhananBidang Hubla Dishubkominfo ;SKRD Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpatanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sar.HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA)untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapalluar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.

  HARDIUDAA selaku Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Banggai dan dibubuhi paraf Sadr.YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi KepelabuhananBidang Hubla Dishubkominfo ;Kwitansi pembayaran dari PT. ANUGERAH SAKTI UTAMAtanggal 31 Juni 2012 sebesar Re142.844.000,00 (seratus empatpuluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah),dimana dalam kuitansi tersebut ada tanda tangan Sdr.

  YONES TABANGGE selaku Kepala SeksiKepelabuhanan Bidang Hubla Dishubkominfo ;4. Pembayaran atas :Nota Tagihan Jasa Pelayanan Barang Nomor552.12/....../ DISHUBKOMINFO/2012, tanggal 17Januari 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. YONESTABANGGE selaku Petugas Pemungut dan diketahuioleh Kepala Dinas Hubkominfo saat itu Sdr. HARDIUDAA senilai Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuhratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH SAKTI UTAMAdan ada paraf dari Sdr.

  TASRIKDJIBRAN selaku Kabid Perhubungan Laut dan paraf Sar.YONES TABANGGE selaku Kepala Seksi KepelabuhananBidang Hubla Dishubkominfo ;SKRD Nomor 552.2/05/DISHUBKOMINFO/2012 tanpatanggal bulan Februari 2012 kepada Wajib Retribusi Sadr.HEINTJE WONGKAR (PT. ANUGERAH SAKTI UTAMA)untuk Retribusi Penggunaan Pelabuhan Pantai untuk kapalluar negeri sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus riburupiah) yang ditandatangani oleh Sdr.

• Mengusulkan anggaran perbaikan pada alokasi dana ABT/APBNPKantor Pusat Direktorat KPLP Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2012;e. Mengusulkan perbaikan kapal patroli dalam RKKA/L TahunAnggaran 2013 DIPA Administrator Pelabuhan Nunukan.

  Kesimpulan dan saran :a.Kapal Patroli KN.P.360 secara phisik luar saat ini dalam kondisibaik dan bagus;Setelah musibah / kecelakaan kapal tidak dapat beroperasi secaranormal karena mesin sebelah kiri rusak berat dan tidak bisa hiduplagi/mati total;Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah lagi maka perlusegera dilakukan perbaikan/docking pada kapal patroli KN.P.360;Mengusulkan anggaran perbaikan pada alokasi dana ABT/APBNPKantor Pusat Direktorat KPLP Ditjen Hubla Tahun Anggaran 2012;Mengusulkan

• dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan tahun1980 diserahkan kepada pemerintah Indonesia;Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan danaktifitas dinas , berdasarkan Daftar Inventaris DitjenPerhubungan Laut Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973.Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8bangunan barak yang menjadi tempat tinggal parakaryawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TKBarunawati milik Dirjen Perhubungan Laut serta 43kepala keluarga sesuai surat ijin penempatanperumahan Dinas Kanwil Hubla

  BARNABAS MOTE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :29Bahwa saksi pernah tinggal menetap di komplekPerumahan Perhubungan di jalan Amphibi KelurahanHamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejaktahun 1994;Bahwa status tanah komplek Perumahan Perhubungantersebut merupakan tanah negara yang dikuasai olehDinas Perhubungan dan bukan merupakan tanahgarapan karena sejak tahun 1994 diatas tanah sudahada bangunan dan aktifitas, berdasarkan DaftarInventaris Ditjen Hubla Provinsi Irian Jaya Per 1

  Perhubungan laut cqNavigasi karena di atasnya telah beridir rumah rumah dinas dan bukanmerupakan tanah garapan Gerson Yulianus Hassor karena sejak tahun1960 sudah dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan diserahkan kepadapemerintah Indonesia;Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yangmenjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan laut serta 43 kepala keluargasesuai surat ijin penempatan perumahan Dinas Kanwil Hubla

• Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Keselamatan Kapal Ikan Nomor: 552.2/HUBLA

• No IMO: 8652366 , tanggal 15 Februari 2018 (1Lembar);- Inflatable Liferaft No.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (2Lembar);- ReInspection Certificate No:0573/S/FE/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (1Lembar);- Certificate Hydrostatic Release No: 0410/S/HRU/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (1Lembar);- Izin Stasiun Radio Kapal Laut No: 118/L/SDPPI/2016, tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s-d 27 -01-2021 - Surat Dirjen Hubla no:PK.672/12/19/DK-09, tanggal

  - Izin Stasiun Radio Kapal Laut No: 118/L/SDPPI/2016, tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s-d 27 Januari 2021 Surat Dirjen Hubla no:PK.672/12/19/DK-09, tanggal 15 Juni 2009 (1Lembar). - Dokumen Tongkang/BG Kalindo berupa : Surat Laut No.PK.205/4802/SL-PM/DK-14, tanggal 17 September 2014 (2Lembar). Surat Ukur International No. 2412/PPm, tanggal 19 Maret 2010 (2Lembar).

  - Izin Stasiun Radio Kapal Laut No: 118/L/SDPPI/2016, tanggal masa berlaku sejak tanggal 28 Januari 2016 s-d 27 Januari 2021 Surat Dirjen Hubla no: PK.672/12/19/DK-09, tanggal 15 Juni 2009 (1Lembar). - Dokumen Tongkang/BG Kalindo berupa: Surat Laut No.PK.205/4802/SL-PM/DK-14, tanggal 17 September 2014 (2Lembar). Surat Ukur International No. 2412/PPm, tanggal 19 Maret 2010 (2Lembar).

  No IMO: 8652366 , tanggal15 Februari 2018 (1Lembar);Inflatable Liferaft No.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018(2Lembar);Relnspection Certificate No:0573/S/FE/MJS/IX/2018, tanggal 12 September2018 (1Lembar);Certificate Hydrostatic Release No: 0410/S/HRU/MJS/IX/2018, tanggal 12September 2018 (1Lembar);Izin Stasiun Radio Kapal Laut No: 118/L/SDPPI/2016, tanggal masa berlakusejak tanggal 28 Januari 2016 sd 27 012021Surat Dirjen Hubla no:PK.672/12/19/DK09, tanggal 15 Juni 2009 (1Lembar);

  IMO. 8652366, tanggal15 Februari 2018 (1Lembar).Inflatable Liferaft No.0602/S/ILR/MJS/IX/2018, tanggal 12 September 2018 (2Lembar).Re Inspection Certificate No:0573/S/FE/MJS/IX/2018, tanggal 12 September2018 (1Lembar).Certificate Hydrostatic Release No. 0410/S/HRU/MJS/IX/2018, tanggal 12September 2018 (1Lembar).Izin Stasiun Radio Kapal Laut No: 118/L/SDPPI/2016, tanggal masa berlakusejak tanggal 28 Januari 2016 sd 27 Januari 2021 Surat Dirjen Hubla no:PK.672/12/19/DK09, tanggal 15 Juni 2009 (1Lembar

• dibangun adalah 250 m2 x7m seluas 1750 m2, sedangkan untuk tahap II luas 55m x 20 m menjadi luassesuai BEKI 986 m2 sesuai desain gambar luas 100 m2 ;bahwa proyek tahap I ditenderkan dengan sistem pelelangan umum denganpemenangnya PT Aneka Buana Perkasa Surabaya dan untuk tahap II dengansistem pemilihan langsung dengan pemenang juga PT Aneka Buana PerkasaSurabaya ;bahwa karena DIPA APBN Perubahan diterima oleh KPA Kalianget pada tanggal19 Desember 2005 untuk itu Panitia berbekal dari surat Ditjen Hubla

  tanggal 26Sepetember 2005 nomor :KU 26/4/0705 perihal percepatan pelaksanaan APBNPerubahan dan relokasi DIPA tahun anggaran 2005 Ditjen Hubla maka panitiasepakat untuk melakukan pelelangan tidak mengikat dengan sistem pemilihanlangsung untuk tahap II yaitu dengan cara mengumumkan pelelangan tidakmengikat tersebut di papan pengumuman Adpel Kalianget dan mengundangkembali rekanan yang telah lulus kualifikasi pada tahap pertama ;bahwa sistem tersebut dapat dibenarkan karena DIPA APBN Perubahan dilingkungan

  Ditjen Hubla adalah bukan DIPAL (DIPA Luncuran) yang dapatdiperpanjang dari bulan Januari s/d 31 April 2006 maka harus terserap di tahunanggaran 2005 sedangkan penerimaan DIPA APBN Perubahan diterima KPAtertanggal 19 Desember 2005 jadi tidak cukup waktu untuk dilaksanakanpelelangan umum yang minimal memerlukan waktu 36 hari, jadi karena DIPAAPBN Perubahan belum dipegang KPA maka KPA tidak berani melaksanakanpelelangan umum sehingga dilakukanlah pelelangan tidak mengikat dengan sistempemilihan langsung

  986 m2 dan pemasangan filter cloth 1728,40 m2 ;bahwa untuk tahap II tersebut tidak dibentuk panitia lelang hanya mengacu padaSK lama yaitu Surat keputusan KPA Pembangunan Fasilitas OperasionalPelabuhan TA 2005 no.KU 103/172/VII/Adp.Klg.2005 tanggal 10 Juni 2005dengan susunan Panitia Lelang sama seperti pada pelaksanaan pelelangan tahap I ;bahwa untuk tahap IT dilakukan lelang namun tidak diumumkan kepada umum tapidengan sistem pemilihan secara langsung karena adanya surat dari DitpelpengDitjen Hubla

• /li>

Dimusnahkan;

• 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar;
• 1 (satu) lembar daftar anak buah kapal;
• 1 (satu) lembar laporan keberangkatan kapal;
• 2 (dua) lembar manifest barang barang muatan kapal;

Dikembalikan kepada saksi Yerika Tan;

• 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian Operator Radio GMDSS Nomor : 6200417781g10116 atas nama Jaenos Nababan yang ditertibkan oleh Kepala Sub Direktorat Kepelautan Ditjen Hubla

• Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatasmenggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika dicek dengan fisik blangko keterampilan tersebut : Latent Image yangterdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawahblangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudutkemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA tetapi untuk sertifikatketerampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikatketerampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKATKETERAMPILAN, No

  Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatasmenggunakan blangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika dicek dengan fisik blangko keterampilan tersebut Latent Image yangterdapat pada gambar berwarna merah hitam di bagian kiri bawahblangko apabila dimiringkan pada arah cahaya dengan sudutkemiringan tertentu akan tampak teks "HUBLA tetapi untuk sertifikatketerampilan diatas tidak terdapat, Tulisan pada blangko sertifikatketerampilan kosong yang ada tulisan "SERTIFIKATKETERAMPILAN, No Seri

• Bahwa terkait dengan sertifikat keterampilan diatas menggunakanblangko sertifikat keterampilan palsu karena ketika di cek dengan fisikblangko keterampilan tersebut : Latent Image yang terdapat pada gambarberwarna merah hitam di bagian kiri bawah blangko apabila dimiringkanpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No

  Utrpada arah cahaya dengan sudut kemiringan tertentu akan tampak teks"HUBLA tetapi untuk sertifikat keterampilan diatas tidak terdapat, Tulisanpada blangko sertifikat keterampilan kosong yang ada tulisan"SERTIFIKAT KETERAMPILAN, No Seri, Dengan ini dinyatakan bahwajika kita raba akan terasa kasar dan tulisan tersebut terasa timbul tetapiuntuk data diatas tidak timbul, Kemudian Penerbitan Sertifikat tersebuttidak melalui proses yang benar antara lain tidak pernah ada pengajuandari Lembaga Diklat terkait

• dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan tahun1980 diserahkan kepada pemerintah Indonesia;Bahwa diatas tanah tersebut sudah ada bangunan danaktifitas dinas , berdasarkan Daftar Inventaris DitjenPerhubungan Laut Provinsi Irian Jaya Per 1 April 1973.Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8bangunan barak yang menjadi tempat tinggal parakaryawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1 unit TKBarunawati milik Dirjen Perhubungan Laut serta 43kepala keluarga sesuai surat ijin penempatanperumahan Dinas Kanwil Hubla

  BARNABAS MOTE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi pernah tinggal menetap di komplekPerumahan Perhubungan di jalan Amphibi KelurahanHamdi Distrik Jayapura Selatan Propinsi Papua sejaktahun 1994;29e Bahwa status tanah komplek Perumahan Perhubungantersebut merupakan tanah negara yang dikuasai olehDinas Perhubungan dan bukan merupakan tanahgarapan karena sejak tahun 1994 diatas tanah sudahada bangunan dan aktifitas, berdasarkan DaftarInventaris Ditjen Hubla Provinsi Irian Jaya Per

  Perhubungan laut cqNavigasi karena di atasnya telah beridir rumah rumah dinas dan bukanmerupakan tanah garapan Gerson Yulianus Hassor karena sejak tahun1960 sudah dikuasai oleh Pemerintahan Belanda dan diserahkan kepadapemerintah Indonesia;Bahwa pada tahun 2002 diatas tanah terdapat 8 bangunan barak yangmenjadi tempat tinggal para karyawan Dinas Perhubungan dan terdapat 1unit TK Barunawati milik Dirjen Perhubungan laut serta 43 kepala keluargasesuai surat ijin penempatan perumahan Dinas Kanwil Hubla