BuktiT.10 Surat Dewan kehormatan Komosi PemilihanCopy dari AsliUmum Provinsi Bengkulu Nomor : 04/DK/KPUProv007/2012 tanggal 12 Januari 2012 PerihalSidang Ke IIl Dewan Kehormatan KPU Provinsi Bengkulu ; 11. BuktiT.11 /Rekomendasi Dewan kehormatan KomosiCopy dari AsliPemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :002/Rek.DK/KPU007/III/2012 Tanggal 30 Maret2012 ; 12.

Dan apabila menurut pertimbanganpejabat yang berwenang yang bersangkutan sudah tidak dapat dipertahankanlagi dalam dinas agar perkaranya diajukan ke Sidang Komosi Etik ProfesiPolri ( kecuali perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan berat, makapenilaian tersebut tidakdiperlukan).

pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan strukturalditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbanganKomisi Kepegawaian Negara/ Baperkajat disertai dengan alasan yang jelas ataspemberhentiannya.Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 13 Tahun 2002 , Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 100 Tahun 2000Tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Talah DiubahDengan PP Nomor 13 Tahun 2002, Tanggal 17 Juni 2002, II Komosi

penipuan tersebut ,Terdakwa melakukannya tidak dalam kapasitasnya sebagai pejabat baiksebagai Jaksa fungsional maupun sebagai anggota TP4D sehinggadakwaan yang lebih tepat ditujukan kepada Terdakwa adalah Pasalpenipuan 378 KUHP,Penjelasan dan alasanalasan keberatan Penasehat Hukum secara detailtermuat secara lengkap di dalam Kontra Memori banding sebagaimana terlampirdi dalam berkas dan merupakan satu kesatuan didalam perkara ini .Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Penuntut Umumpada Komosi

,tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan Hukum dan HAM di TanahPapua yang berdomisili pada Kantor Komosi untuk orang Hilang dan Korbam TindakKekerasan(KONTRAS) Papua yang beralamat di Jin.

,tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk penegakan Hukum dan HAM di TanahPapua yang berdomisili pada Kantor Komosi untuk orang Hilang dan Korbam TindakKekerasan(KONTRAS) Papua yang beralamat di Jin.

Tahun2000tentangPengelolaandanPertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan KepmendagriNo.29 Tahun2002tentangPedomanPengurusanPertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah sertaTata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2);BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRDmenerima sebesar Rp.9.562.500, dari Rp.1.062.500, (bantuan Terhadap realisasikegiatan operasionalRp.8.500.000,untukpenyerapan(Bantuan kegiatan operasionalaspirasi)danuntuk komosi

Nomor 2999 K/Pdt/2016 Bahwa atas surat yang diberi tanda T1 dan T6 kepada saksi, dansaksi diminta menjelaskan maksud dari kata Komosi yang ada padabukti surat yang diberi tanda T6, saksi menjelaskan arti dari kataKomosi tersebut adalah Pemeriksaan;3. Saksi a.n.

No. 336 K/Pdt.Sus/2010Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan UsahaTidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut :"Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaranterhadap Undangundang ini selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hariterhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) atau ayat (2)" maka berdasarkan uraian tersebut di atasKomisi/Majelis Komosi telah melanggar aturan perundangundangan dalamhal ini Undangundang Nomor : 5

Masa kerja para penggugat sejak bulan Juli 2008 sampai dengan 31 Desember2013 (5 tahun 5 bulan), adalah Penggugat II, Penggugat VII, Penggugat IX,Penggugat XI, Penggugat XIV, Penggugat XV, Penggugat XVI, PenggugatXXII, Penggugat XXIII Penggugat XXVI, Penggugat XXIX dan PenggugatXXXI.Menimbang, Vide UndangUndang No. 13 Tahun 2003 pasal 157 ayat (3)yang menyatakan : Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungansatuan hasil, potongan/borongan atau komosi, maka penghasilan sekali adalah

ZULKARNAIN DUNDA; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;Bahwa keterangan yang diberikan dalam BAP tersebut sudah benar;Bahwa saksi diperiksa mengenai persoalan SPPD Fiktif;Bahwa SPPD Fiktif tersebut terjadi pada TA 2008 samapi dengan Desember2008;Bahwa pada Tahun 2008 saksi sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo danmerangkap sebagai wakil ketua komosi C yang membidangi pembangunan;Bahwa anggaran untuk perjalanan dinas tersebut sebesar Rp.

Terdakwa dan uangnyadiserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih melanjutkan Tugas danTanggungjawabnya yang belum selesai selaku Bendahara Pengeluaran hinggaDesember 2008;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalampersidangan bahwa sebagaimana diakui oleh para saksi Ketua/Wakil KetuaDPRD, Anggota DPRD, Pendamping yang berasal dari pegawai SekretariatDPRD Kota Gorontalo dan Isteri Ketua/Wakil Ketua DPRD dan dihubungkandengan barang bukti bahwa ternyata para anggota Dewan, Ketua Komosi

., Gtlo.Bahwa pada Tahun 2008 saksi sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo danmerangkap sebagai wakil ketua komosi C yang membidangi pembangunan;Bahwa anggaran untuk perjalanan' dinas tersebut sebesar Rp.6.50.000.000.

Terdakwa dan uangnyadiserahkan kepada Terdakwa karena Terdakwa masih melanjutkan Tugas danTanggungjawabnya yang belum selesai selaku Bendahara Pengeluaran hinggaDesember 2008;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalampersidangan bahwa sebagaimana diakui oleh para saksi Ketua/Wakil KetuaDPRD, Anggota DPRD, Pendamping yang berasal dari pegawai SekretariatDPRD Kota Gorontalo dan Isteri Ketua/Wakil Ketua DPRD dan dihubungkandengan barang bukti bahwa ternyata para anggota Dewan, Ketua Komosi

Pengelolaan danPertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 4 dan KepmendagriNo. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman PengurusanPertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah sertaTata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha KeuanganDaerah dan Penyusunan Perhitungan APBD Pasal 19 ayat (2); Terhadap realisasi BPOP, Terdakwa selaku pimpinan DPRDmenerima sebesar Rp.9.562.500, dari Rp.1.062.500, (bantuankegiatan operasional untuk penyerapan aspirasi) danRp.8.500.000, (Bantuan kegiatan operasional untuk komosi

kejadian;Halaman 71 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Pdg.Bahwa Saksi tidak hadir ketika sidang disiplin;Bahwa Tergugat Syamsul Bahri, Randi Agusta, Al Indra, Irzal disidang disiplindilaksanakan di Sijunjung;Bahwa setahu saksi hukuman disiplin ada dijalankan;Bahwa karena saksi linat mereka sudah dimutasi;Bahwa setahu saksi berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia No.Pol:Kep/42/IX/2004 hal ini kewenangan Ankummenentukan apakah sidang disiplin dan sidang Komosi

Cihampeles dan tanahtersebut jadi dibelinya ;Bahwa yang menyerahkan uang pembelian tanah tersebut lebih kurang sebesar Rp300 juta adalah Tergugat kepada penjual ;Bahwa sekarang tanah yang dibeli tersebut masih kosong dan saksi mendapatkomisi dari jual beli tanah tersebut sebesar % ;Bahwa didalam jual beli tanah tersebut yang wajib membayar warkah adalahpembeli dan penjual tanah ;Bahwa warkah telah dibayar oleh pembelinya/Tergugat dan komosi saksi yang %telah diberikan oleh Tergugat ;5 Saksi Drs JALALUDIN

Setelah itu, pemrakarsa menyusun Andalnya, setelah andaltersusun, kemudian berdasarkan sidang dengan Komosi Penilai Amdal,dibuatkanlah RKL/ RPL yang merupakan dokumen operasional yang menjadipegangan bagi pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya;Bahwa menurut ahli pembangunan apartemen termasuk kegiatan yang wajib Amdalkarena merupakan kegiatan multi sektoral sehingga berdampak penting bagilingkungan hidup, sehingga pengembang harus ada izin terlebih dahulu yaitu Izinlokasi dan izin prinsip, kemudian

Bengkulu,rekening Penggugat pada Bank Bengkulu dan rekening Penggugat padaBank Rakyat Indonesia dilakukan pemblokir olen Komosi PemberantasanKorupsi, hal ini menunjukkan dengan jelas penghentian dan pemutusansecara sepihak Surat Perjanjian Kerja Tahun Anggaran (Kontrak TahunJamak) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu KotaKabupaten Seluma dengan Kontruksi Jalan Hotmik bukanlah perbuatanmelawan hukum; justru sebaliknya dengan adanya penyidikan perkarapidana korupsi yang dilakukan

Gerung adalah selaku Ketua Fraksi PDIP dan Ketua Komosi Iserta Ketua Tim Asistensi;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;16.

Heri Yulistio, M.Kes (Fotokopisesuai asli )Hal. 124 Putusan Nomor:24/G/2018/PTUN.PTK15.Bukti T 1516.Bukti T 16 :17.Bukti T 1718.Bukti T 1819.Bukti T 19 :20.Bukti T 20 :21.Bukti T 21:Fotokopi surat Notulen Rapat Tim Pertimbangan PenjatuhanHukuman Disiplin dan pemberian izin perkawinan danperceraian tanggal 27 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai asli )Fotokopi surat dari Komosi Pemberatasan Korupsi R.I Nomor :B.1213/KSP.00/1016/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Prihal :koordinasi bersama terkait kepegawaian dan

ke PT Pusri kePPD Wilayah kebutuhan dengan melampirkan luas wilayah ;Bahwa Peruntukan dan perizinan perusahaan yang meminta setelahdidukung dengan data pendukung tersebut apabila ada kesepakatan hargamaka pupuk non subsidi jenis Urea dapat dikirim ;Bahwa pupuk non subsidi jenis Urea di Wilayah Jawa Tengah terakhirmengirim di Pekalongan tanggal 20 Februari 2012 perusahaannya saksilupanamun faktur dan data pendukung masih ada di perusahaan PT Pusri ;Bahwa kalau ada penyelewengan itu bagian KPPP ( Komosi