/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma nol13tujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan19Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata CaraPelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan Peraturan Menteri KesehatanNomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Dumai No:129/020900/2015 tanggal 22 April 2015 diketahui berat bersih barang bukti diduga 1(satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,07 (nol koma noltujuh) gram dan (satu) buah kaca pirex yang masih

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XI/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu,Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

/Per/XII/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor PecanduNarkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentangRehabilitast Medis Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.Bahwaberdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 3 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tig1448/Menkes/Per/VV/2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 197 UndangUndang Nomor 36Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau;

Bahwa berdasarkan SK Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VV2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah pedagang besar farmasi (PBF)dan apotek, rumah sakit dan puskesmas; Bahwa terdakwa tidak berwenang menjual pil dobel L yang termasuk obatdaftar G;Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 196 UndangUndang Nomor 36tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa/PenasihatHukumnya

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamHalaman 12 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2016/PN Tlgperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

MENKES No.194/MENKES/SK/VI/2012) No.

;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkanBerita Acara Pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD BalaiLaboratorium Kesehatan (Laboratorium Resmi Pemeriksaan Narkoba Kep.MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 02/MENKES/KS/I/2006tanggal 4 Januari 2006 tentangpenggantian Defisit dana PKPS BBM BIDKESuntuk pelayanan Kesehatan pasien Miskindi Rumah Sakit tahun 2004 ;3. Keputusan Direktur Rumah sakit JiwaDaerah Surakarta Nomor : 824 / 1725 / 8/ 2006 tanggal 19 Agustus 2006tentang pembentukan panitiarealisasi pembagian Jasa pelayananpada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta ;4.

A/MENKES/SK/X/2005 tanggal 3. Oktober2005 beserta lampirannya tentang PembentukanTIM VERIFIKASI Penggantian Defisit Dana PKPSBBM BIDKES untuk Pelayanan Kesehatan PasienMiskin di Rumah Sakit Tahun3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. Nomor02/MENKES/SK/I/2006 tanggal 04 Januari 2006beserta lampirannya tentang PenggantianDefisit Dana PKPS BBM Bidkes' Untuk PelayananKesehatan Pasien Miskin di Rumah Sakit Tahun4. Surat DIREKTUR JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIKDepKes RI.

Foto Copy Keputusan Menteri Kesehatan RI = Nomor02/Menkes/SK/I/2006 tanggal 4 Januari 2006 tentangPenggantian Defisit Dana PKPS BBM Bid Kes untukPelayanan Kesehatan Pasien Miskin di Rumah SakitTahun 2004. . Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/IV/2003 tentang petunjuk teknisprogam kompensasi pengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003..

Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.553/MENKES/SK/ITV/2003 tentang pedoman pelaksanaanprogam kompensasi pengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2003.. Buku Keputusan Menteri Kesehatan RINo.777/MENKES/SK/VI/2002 tentang pedoman pelaksanaanprogam kompensasi pengurangan subsidi bahan bakarminyak bidang kesehatan (PKPS BBM BIDKES) DepartemenKesehatan RI Tahun 2002.4.

Nopemb 218 6.316.4 111 2.47 79.428.95 85.745.385er org 35 org 3 0200418 Desemb 238 6.743.4 1 2.02 66.610.67 73.354.120er org 45 Olorg 3 52004Jumlah (3.811 108.736 1.782 63.7 2.134.884 (2.243.670977 41 org ,098 org 45 .879 Perbuatan terdakwa memasukkan data pasien yangmendapat keringanan sampai dengan 50 % tersebut,bertentangan dengan SK Menkes RI No.553/MenKes/SK/IV/2003tertanggal 22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBM BIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkanoleh APBD Propinsi

., Kepala Biro Hukum dan Organisasi padaKementerian Kesehatan Republik Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor HK.04.01/Menkes/162/2016,tanggal 17 Maret 2016:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Dalam Penundaan: Menyatakan menunda pelaksanaan

keputusan Tergugat NomorKP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentangPemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaHalaman 1 dari 5 halaman.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentangPemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri SebagaiPegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz, S.K.M.;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor KP.04.01/MENKES/128/2015 Tanggal 30 Maret 2015 tentang PemberhentianDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Itmadi Aziz,S.K.M.;4.

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat);Bahwa surat tersebut tidak bisa Penggugat peroleh sebagai bukti,karena memang surat tersebut sifatnya rahasia sehingga bukanuntuk konsumsi publik apalagi untuk Penggugat.

(Vide konsideran Membaca padaKeputusan Menteri Kesehatan KP.04.01/MENKES/35/2015tanggal 26 Januari 2015 tentang pemberhentian terhadapPenggugat);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPenggugat peroleh sebagai bukti, karena memang surat tersebutsifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publik apalagiuntuk Penggugat.

(Vide konsideranMembaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Penggugat;Halaman 14 dari 44 halaman.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);Bahwa, sekali lagi kami sampaikan terkait surat tersebut tidak bisaPemohon Kasasi peroleh sebagai bukti, karena memang surattersebut sifatnya rahasia sehingga bukan untuk konsumsi publikapalagi untuk Pemohon Kasasi.

(Videkonsideran Membaca pada Keputusan Menteri KesehatanKP.04.01/MENKES/35/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentangpemberhentian terhadap Pemohon Kasasi);3.

Oleh karena untuk memenuhipersyaratan tersebut, Calon Pemenang tersebut harus punyakantor cabang dan izinizin usaha di Kabupaten Siak danapabila Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga tersebut tidak sesuaidengan lokasi atau alamat tempat pengolahan makanan ataudapur, maka Sertifikat Laik Hygiene sanitasi Jasa Boga tidakberlaku atau batal Gugur berdasarkan PMK RI No:1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga BAB IV Pasal 14 poinb..

Berdasarkan PMK RI Nomor1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor : 715/ Menkes/SK/V/2003Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasa Boga;.

Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hemat Penggugatpanitia lelang (Tergugat) terindikasi mengabaikan PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1096/MENKES/PER/VV2011 tentang Hygiene Sanitasi JasaBoga dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 715/MENKES/SK/V/2003 tentang Pesyaratan HygieneSanitasi JasaBoga. Sehingga menetapkan Calon Pemenangseperti dalam dokumen Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 201 7;.

Bahwa Berdasarkan PMK Rl Nomor:1096/MENKES/PER/VV/201 1 tentang Hygiene SanitasiJasaBoga dan Kepmenkes RI Nomor. : 715/Menkes/SK/V/2003tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi JasaBoga badan usahakami miliki sudah sepatutnya secara kualifikasi, badan usahakami yang menjadi Calon Pemenang. Tapi di dalam dokumenBerita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 02/BAHP15/PokjaULP/009 tanggal 9 Juni 2017 Badan Usaha kamimalah sebagai calon pemenang cadangan 1 ;.

Pokja ULP melaksanakan pelelanganterobuka untuk umum berdasarkan dokumen pengadaan danprinsipprinsip dasar pelelangan menurut Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah beserta perubahannya bahwa pejabat pengadaan tidakboleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calonpenyedia barang/jasa dari luar propinsi/kota dan juga telahmemenuhi ketentuan Permenkes Rl Nomor1096/MENKES/PER/VV/2001 tentang Higiene Sanitasi Jasa Bogadan Kepmenkes Nomor 715/MENKES/SK

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2016/PN.TlgNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil double L (LL)yang termasuk

Basuki Rahmad No 812 Surabaya masingmasing 1 (satu) butir ;Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab 5411/NNF/2014 barang bukti yag diterima ;6767/2014/NNEFE berupa 4 (empat) butir tablet warna merah logo "" dengan berat netto1,008 gram mengandung bahan aktif ;MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan

I Nomor urut 81Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotikan ;Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika , tetapimasuk daftar obat keras ;6768/2014/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam

golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotikan ; 922225222222 nnn nn nn nnn nnn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN pada hari Jumat tanggal 05September 2014 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasukdalam bulan September tahun 2014, bertempat didepan diskotik

No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e PMMA (para Methoxymethamphetamine) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 81Lampiran Menkes No 13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongan narkotika ;e Ketamin mempunyai efek dapat mempengaruhi susunan saraf pusan dan digunakansebagai anastesi (obat bius) tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi masukdaftar obat keras ;= 6768/2014/NNEF berupa (satu) pot plastik berisikan urine 25 ml Barang bukti tersebutdiatas adalah milik

tersangka adalah benar didapatkan kandungan narkotika denganbahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina) terdaftar dalam golongan INomor urut 37 Lampiran Menkes No.13 tahun 2014 tentang perubahan penggolongannarkotika ; 22222225 nonin nnn nnn nnn nnn ncn nnnPerbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;ATAUKETIGA : $222 nn nnn nnn nnn nn nnn ncn nnn ccc cnn encBahwa ia Terdakwa FARID WAHDI BIN SUDIRMAN

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawatberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan PerawatGigi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

Surat Izin Radiografer (SIR) bagi Tenaga Kesehatan Radiograferberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer,tanggal 19 Mei 2006;d. Surat Izin Fisiotrafis (SIF) bagi Tenaga Kesehatan Fisiotrafisberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin PraktikFisioterapis tanggal 14 Desember 2001;e.

Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru dalam mempertimbangkanperaturan mentri Kesehatan RINo. 1796/Menkes/Per/VIII/2001 ;2. Judex fakti Pengadilan NegeriMakassar tidak cermat dan telahkeliru menerapkan Undangundang Nomor: 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara ;3.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupaHalaman 21 dari 31 Putusan Nomor 632/Pid.Sus/2018/PN Smnirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FluoroADBFUBAMB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 danmengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika, yang unsurunsumya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. tanpahak atau melawan hukum3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 TentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1. BB4781/2018/NNF (A) sisanya berupairisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,345 gram, 2. BB4781/2018/NNF (B)sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,039 gram, 3.

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Bonaventura Digdyan Cahya Kusuma als Cahyo telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakdan melawan hukum memperjualbelikan Narkotika Golongan 1;2.

SK Menkes tersebut, dengan rincian sebagai berikut : Menurut Kontrak Menurut SK Menkes (HNA) Juml = HargaHarga Harga .Satuan ah per SelisihNama.

SK Menkes Nomor302/Menkes/2008, b. Survei Harga Pasar ; dan c.

Infonnasi dari Instansi Fannasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Fannasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Nomor 302/Menkes/2008, b.Survei Hargapasar ; dan c.

Informasi dari Instansi Farmasi.Bahwa SK Menkes Nomor 302/Menkes/2008 mengatur tentang harga obat generikbaik dari pabrik maupun dari PBF (Pedagang Besar Farmasi) tidak boleh melampauiharga HNA + PPn dimana dalam dictum keempat SK Menkes tersebut menyatakanbahwa pabrik obat dan pedagang besar farmasi dalam menyalurkan obat generikdan apotik rumah sakit, sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan saranakesehatan lainnnya harus menggunakan HNS + PPn sebagai harga patokantertinggi dan dilakukan sesuai

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pemberian ijin apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

keputusan Menteri Kesehatan RI No.167/Kab/B.VIN/1972 Tentang Pedagang eceran obat sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor. 1331/MENKES/PER/X/2002.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis Dextromethorphan tidak ada izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Kes RI Nomor1191/MENKES/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasi yang kemudiandidistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah di atur dalam Menteri Kesehatan No.1332/MENKES/SK/10/2002 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RINomor 922/Men/Per/X/1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pembenan ijm apoteksedangkan untuk toko obat sesuai dengan

/SK/IX/2002 tentang Pedagang Besar Farmasiyang kemudian didistribusikan ke apotek dan toko obat yang telah diatur dalamMenteri Kesehatan No. 1332/MENKES/SK/10/2002 tentang Perubahan atasperaturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/Men/Per/X/1993 tentang Ketentuandan tata cara pemberian jjin apotek sedangkan untuk toko obat sesuai dengankeputusan Menteri Kesehatan RI No. 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagangeceran obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.133 1/MENKES/PER/X/2002

Kep selaku Bendahara;

/IFK-PB/BA/XII/2012, tanggal 5 Des 2012;

Nomor : 03.05/I/ 2367 / 2011 tanggal 23 September 2011 tentang Penerima Dana Tahap Kedua Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2012;

Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2011;

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal O04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Bahwa dengan adanya penetapan penerimapenerima danaJamkesmas tersebut, selanjutnya Kementrian Kesehatan RepublikIndonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia30nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011 tanggal 04 Mei 2011 tentangPedoman pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, bahwatujuan penyaluran dana Jamkesmas menurut Lampiran Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : 903/ MENKES/ PER/ V/ 2011tanggal 04 Mei 2011 adalah melaksanakan penjaminan pelayanankesehatan

Kepselaku Bendahara;3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011tentang penerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraanJAMKESMAS TA. 2011;3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD = Oksibil nomor445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan TimPengelola Jamkesmas tahun 2011;2 (dua) lembar surat keterangan sakit a.n BERTUS KULKA tahun2012;1 (Satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni2012;1 (satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KESPKM/OKB/2012a.n BERTUS KULKA

Kepselaku Bendahara;3 (tiga) lembar SK MENKES nomor :1937/MENKES/SK/IX/2011 tentangpenerima Dana Tahap ke Empat penyelenggaraan JAMKESMAS TA.2011;3 (tiga) lembar Keputusan Direktur RSUD = Oksibil nomor445/7.09/SK.TIM PENGL/RSUD/2014 tentang pembentukan TimPengelola Jamkesmas tahun 2011;2 (dua) lembar surat keterangan sakit aan BERTUS KULKA tahun 2012;1 (Satu) lembar surat dari Kepala Puskesmas Okbab tanggal 3 Juni2012;1 (Satu) lembar surat rujukan nomor : 445/01/RP/KESPKM/OKB/2012a.n BERTUS KULKA

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan di tokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual obat dari pihak yang bewvajib berdasarkan SK Menkes

pada waktu dan tempatseperti tersebut di atas berawal ketika terdakwa sedang berjualan ditokonya didatangi olehpetugas Kepolisian Polres Situbondo selanjutnya memeriksa obatobatan yang dijual olehterdakwa ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON, yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untukmenjual Obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes

SITIRAHMANINGSIH Binti GUNO ternyata diketemukan obat keras daftar G yang dijualoleh terdakwa; e Bahwa obat keras daftar G tersebut berupa 120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Packjenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN, 540 Butir jenis DEXAMETHASONE,dan 130 Butir jenis LANADEXON yang penjualannya tidak memiliki surat ijin resmiuntuk menjual obat dari pihak yang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28Januari 1964 No. 89/PH/64/b; e Bahwa obatobatan tersebut hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter

Bahwa setelah melakukan penggeledahan ternyata diketemukan obat keras daftar G berupa120 tablet jenis SUPERTETRA, 34 Pack jenis PLANOTAB, 60 Tablet jenis PONSTAN,540 Butir jenis DEXAMETHASONE, dan 130 Butir jenis LANADEXON yang dijual olehterdakwa dan penjualannya tidak memiliki surat ijin resmi untuk menjual obat dari pihakyang berwajib berdasarkan SK Menkes tanggal 28 Januari 1964 No. 89/PH/64/b; 3.

., masingmasing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarangdiketahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Dr.NURSAMRAN SUBANDI, M.Si dalam kesimpulannya disebutkan : Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB566/2020/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintesis 5FLUOROPYPICAterdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 118 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang

PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO, pada hari Selasa

RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUS binJOKO

Menyatakan Terdakwa DWI BAGUS JOKO PRAKOSO alias KENTUSbin JOKO SUNGKOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan bagiHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKDiri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga melanggarPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No. 35

Peraturan Menkes RI No. 44 Tahun2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RIHalaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/PID.SUS/2020/PT YYKNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo.SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan peraturanperaturan perundangundanganyang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:MENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan PenuntutUmum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor.:125/Pid.Sus/2020/PN.

Sl Apt terhadap minuman kerasyang mengandung kadar Etanol diatas 30 % ( Tiga Puluh persen ) yangtermasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan dengan peraturanPERMENKES RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman kerasdan Permenkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 pada Pasal 3 berbunyidilarang mengedarkan, memproduksi dan mengimport minuman kerasyang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia,jadi dalam mengedarkan dan atau menjual minuman

No.59/Menkes/Per/II/1982tentang larangan peredaran, produksi dan menginpor minuman kerasyang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan, Kep Menkes No.86 /Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras. dan undang undangKesehatan Nomor 36 Tahun 2009Bahwa berdasarkan dengan Undang Undang Pangan maupunUndang Undang Kesehatan bahwa setiap minuman yang beralkoholtidak dibenarkan sesuai dengan Permenkes Nomor 59/Menkes/Per/Il/1982 pada Pasal 3 berbunyi dilarang mengedarkan memproduksi,mengimpor minuman keras

lama dapat menyebebkan kerusakan padaorgan atau bagian tubuh peminumnya seperti kerusakan jaringanlunak di rongga mulut, tenggorokan, percernakan, otak dan organ hatidan bias menimbulkan penyakit pengroposan tulang, mempercepatfase monopos, bagi wanita hamil yang akan ndilahirkan mempunyairesiko keterbelakangan mental.Bahwa minuman keras yang mengandung kadar etanol diatas 30 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan Permenkes RI Nomor :86/Menkes

SI Aptterhadap minuman keras yang mengandung kadar Etanol diatas 30 % ( TigaPuluh persen ) yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan dengan peraturanPERMENKES RI No. 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras danPermenkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 pada Pasal 3 berbunyi dilarangmengedarkan, memproduksi dan mengimport minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, jadi dalammengedarkan dan atau menjual minuman

keras yang mengandung Etanolharus memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.27Menimbang, bahwa minuman keras yang mengandung kadar etanoldiatas 30 % yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidak dapatdiperdagangkan secara bebas berdasarkan Permenkes RI Nomor : 86/Menkes/Per/IV/1997 tentang minuman keras bahwa dalam mengedarkandan atau menjual minuman keras yang mengandung Etanol harus memlikiizin.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsurYang Menyelenggarakan kegiatan atau

Surat Izin Perawat (SIP) bagi Tenaga Kesehatan Perawat berdasarkanKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentangRegistrasi dan Praktik Perawat, tanggal 22 November 2001;b. Surat Izin Perawat Gigi (SIPG) bagi Tenaga Kesehatan Perawat Gigiberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat,tanggal 24 Desember 2001;c.

/SK/X1/2001 tentang registrasi dan Praktekperawat.34 Surat ljin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.

Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1392/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin KerjaPerawat Gigi. SUrat ljin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RINomor:1363/ MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan jinPraktek Fisiotrafis.

/SK/XI/2001 tentang registrasi dan Praktek perawat.Surat Ijin Bidan dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:900/MENKES/SK/ VII/2002 tentang registrasi dan Praktek Bidan.Surat Ijin Perawat Gigi dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1392/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Kerja Perawat Gigi.Surat Ijin Fisiotrafis dengan dasar Hukum KEPMENKES RI Nomor:1363/MENKES/SK/ XII/2001 tentang registrasi dan Ijin Praktek Fisiotrafis.Surat ljin Radio Grafer dengan dasar Hukum Peraturan MENKES RINomor

:357/MENKES/PER/V/2006 tentang registrasi dan Ijin KerjaRadiografer.Bahwa pada tahun 2011 ketika biaya leges ditiadakan dikenakan biayasebesar Rp.15.000,.

Tahun 2020.Untuk lebih jelasnya ditampilkan perbandingan Tabel dariKemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 dan tabel dariPermenkes Nomor 24 Tahun 2020 sebagai berikut:Tabel Pada Kemenkes Nomor 1014/MENKES/SK/X1/2008:Halaman 34 dari 92 halaman.

Putusan Nomor 3 P/HUM/2021Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi sepanjang mengenai pelayanan radiologi diagnostik danKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/VIII/2008 tentangStandar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana PelayananKesehatan. Pelayanan radiologi yang diatur dalam Permenkes780/Menkes/Per/VIII/2008, sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatandalam pemanfaatan sumber radiasi pengion saat ini.

Penyelenggaraan pelayanan radiologi klinik sebelumnya diaturdalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan PelayananRadiologi dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1014/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar PelayananRadiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.

Revisi terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor780/Menkes/Per/VIII/2008 dan Keputusan Menteri KesehatanNomor 1014/Menkes/SK/XII/2008 telah dilakukan sejak tahun2017 dan telah memenuhi tahapan pembentukan peraturanperundangundangan yang meliputi perencanaan, penyusunan,pembahasan termasuk harmonisasi, penetapan, danpengundangan.

Bahwa perubahan Permenkes Nomor 780 dan Kepmenkes Nomor 1014/MENKES / SK/XI/ 2008 menjadi Permenkes 24/2020 (objek HUM) dinilaidilakukan dengan caracara manipulatif;4.

Nomor 12 tanggal 3 Maret2006 ;Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008 Penggugat melalui Surat Nomor822/AKBNUS/XII/2008 melaporkan kelulusan bidan ke52 (lima puluh dua)orang kepada Kantor Dinas Provinsi Sumatera Selatan sesuai KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasidan Praktik Bidan pada Bab II Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan pada tanggal 22Desember 2008 Penggugat mengajukan permohonan Surat Izin Bidan(SIB) tertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008 besertalampirannya

sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Pasal 3 kepada Tergugat ;Bahwa kemudian Tergugat melalui Surat Nomor 890/05/Kes/II/2009 tertanggal 5Januari 2009 perihal : Surat Izin Bidan menjawab Surat Penggugattertanggal 21 Desember 2008 Nomor 844/AKBNUS/XII/2008, surat manadiserahkan kepada Penggugat setelah selesai rapat tanggal 14 April 2009mengenai Surat Izin Bidan dengan Sekretaris Daerah atas undanganSekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang sedianya akandilaksanakan pada

Departemen Kesehatan RI menjawab Surat Penggugatmelalui surat tertanggal 4 Mei 2009 Nomor HK.05.01/I/II/2239/2009 perihalSurat Izin Bidan yang ditujukan langsung kepada Tergugat danditembuskan kepada Penggugat yang pada pokok surat butir 4menyebutkan : oleh karena Dinas Kesehatan Sumatera Selatan belummempunyai MTKP sebagai wadah uji kompetensi atau regulasi lain diProvinsi yang berkaitan dengan hal itu, maka Dinkes Provinsi dapatmelakukan registrasi dengan mengacu kepada Kepmenkes RI Normor900/MENKES

Sedangkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor900/MENKES/SK/VII/2002 adalah dasar pengajuan Registrasi dan SuratIzin Bidan, bukan berdasarkan Surat Kepala BPPSDM Kesehatan Depkestanggal 12 Januari 2005 Nomor DL.02.04.2.4.1.00098 dan surat BPPSDMKesehatan tanggal 27 Juli 2005 Nomor DL.02.01.3.1.0287 ;Hal ini membuktikan alasan yang disampaikan Tergugat dalamkeputusannya kepada Penggugat tidak berdasarkan pada hukum hal manatelah diuraikan pula dalam surat Kepala Badan Pengembangan danPemberdayaan

No. 136 K/TUN/2010dengan demikian seharusnya Tergugat dapat menerbitkan Surat Izin Bidankepada 52 (lima puluh dua) lulusan Penggugat yang mengacu kepadaKepmenkes RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi danPraktik Bidan :Dengan tidak diterbitkannya Surat Izin Bidan kepada 52 (lima puluh dua)orang lulusan Penggugat tersebut, jelasjelas telah merugikan Penggugatkarena alasan Tergugat yang menyebutkan saat ini di Provinsi SumateraSelatan telah ada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor