Bahwa, dengan dikuasainya objek sengketa tersebut oleh Tergugattersebut,maka hakhak Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa tersebut telahdirugikan, akibat perobuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yangdilakukan Tergugattersebut;Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelasjelas merupakanperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan telah menimbulkankerugian sebagaimana dimaksud Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo.

Dan bentuk kerugian immateriil (moril) Penggugat ini akibatperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan olehTergugat, sehingga karenanya Tergugat dapatlah dihukum untuk membayarkerugian immateriil (moril) yang tak dapat dinilai, namun patut diperkirakanHal. 3 dari 16 hal. Put.

Bahwa, karena perbuatan Tergugat tersebut telah jelas dan nyata adalahperbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka karena itu Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk:1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkanhak daripadanya untuk segera mengosongkan objek sengketa a quo darisegala kegiatan usahaSalon Ima milik Tergugattersebut;2.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai objek sengketa tersebutadalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daaoa);6. Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugatdalam keadaan baik dan kosong dari segala kegiatan usaha Salon ImaHal. 5 dari 16 hal. Put.

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketasecara melawan hukum (onrechtmatige daad) tersebut telah menimbulkankerugian immateriil (moril) maupun materiil bagi Penggugat, yakni kerugianimmateriil (moriil) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),dan kerugian materiil sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratusribu rupiah);.

dan berkekuatan hukum serta mengikat Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pnn tanggal 16 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/PDT/2017/PT PDG tanggal 15 Mei 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3012 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017;Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang menguasai objek perkara dengan mengabaikan upaya hukum dan tanpa adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige

Daad);Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Pnn tanggal 16 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 63/PDT/2017/PT PDG tanggal 15 Mei 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3012 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad);Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1, Tergugat 3, dan Tergugat 4 yang mendirikan 5 (lima) buah pondok diatas objek

perkara tanpa seizin dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Menyatakan perbuatan Tergugat 2, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, dan Tergugat 9 yang menempati 5 (lima) buah pondok diatas tanah objek perkara yang merupakan milik kaum Penggugat tanpa adanya izin dari kaum Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad); Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat/diperoleh

Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor 06.25.10.2000, luas 16 meter bujur sangkar terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas + 242 meter bujur sangkar yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009 kepada Tergugat III/Turut Terbanding II dan menjualnya kepada Tergugat II/Pembanding adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige

Nomor 59 Permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir 29 Februari 2020, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor 06.25.10.2000, luas 16 meter bujur sangkar terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1989, tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 30 Mei1989 Nomor 371/1989 luas + 242 meter bujur sangkar yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige

29 Februari 2020, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor 06.25.10.2000, luas 16 meter bujur sangkar terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung, dimana sertipikat induknya Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1 Tahun 1989 tanggal 7 September 1989 dengan Gambar Situasi (GS) tanggal 30 Mei 1989 Nomor 371/1989 luas + 242 meter bujur sangkar yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige

yang telah habis jangka waktunya pada tahun2009 adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum(onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa perbuatan Tergugat IIl yang mengeluarkan sertipikat HGB No.59 Permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir 29 Februari2020. Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, No. 06.25.10.2000, luas 16M? terletak di Kel.

yang telah habis jangkawaktunya pada tahun 2009, tanpa melakukan penelitian secara cermatdan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum(onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;Halaman 7 dari 21putusan Nomor 40/PDT/2019/PT PDG17.18.19.20.Bahwa perbuatan Tergugat IV yang membuat akte jual beli No.269/LBS/1999, Tanggal 22 Desember 1999, tanpa melakukan penelitiansecara cermat dan benar adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum (onrechtmatige daad

yang telahhabis jangka waktunya pada tahun 2009 adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;. Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang mengeluarkan sertipikatHGB No. 59 Permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir29 Februari 2020. Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, No.06.25.10.2000, luas 16 M? terletak di Kel.

yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009, tanpamelakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;Menyatakan Perbuatan Tergugat IVyang membuat akte jual beli No.269/LBS/1999, Tanggal 22 Desember 1999 tanpa melakukanpenelitian secara cermat dan benar adalah merupakan perbuatantanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daaad), sebagaimanadimaksud Pasal 1865 KUH Perdata;Menyatakan

terletak di Kelurahan Pasar Lubuk Basung,dimana sertipikat induknya HGB No. 1 Tahun 1989 tanggal 7September 1989 dengan GS tanggal 30 Mei 1989 No. 371/1989 luas +242 M2 yang telah habis jangka waktunya pada tahun 2009, tanpamelakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakanperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata;.

yang telah habis jangka waktunya pada tahunHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 588 K/Pdt/202010.11.2009 kepada Tergugat IV dan menjualnya kepada Tergugat II adalahperbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli HGB Nomor 58Permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir 29 Februari 2020.Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000 Nomor 08.25.10.2000, luas 16 m?terletak di Kel.

yang telah habis jangkawaktunya pada tahun 2009 dan dijadikan hak tanggungan kepadaTergugat Ill, adalah merupakan perbuatan tanopa hak dan melawanhukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal 1365KUHPerdata;. Menyatakan perjanjian jual beli antara Tergugat dengan Tergugat IIterhadap Sertifkat HGB Nomor 58, permohonan tanggal 29 Februari 2000hingga berakhir 29 Februari 2020, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000,Nomor 08.25.10.2000, luas 16 m? terletak di Kel.

(onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksud Pasal1365 KUH Perdata;Menyatakan lumpuh atau tidak memiliki daya berlaku Sertifikat HGBNomor 58, permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir 29Februari 2020, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor08.25.10.2000, luas 16 m?

yang telah habis jangka waktuberlakunya pada tahun 2009 kepada Tergugat IV dan menjualnyakepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum(onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli HGB Nomor 58,permohonan tanggal 29 Februari 2000 hingga berakhir 29 Februari2020, Surat Ukur tanggal 16 Februari 2000, Nomor 08.25.10.2001, luas16 m? terletak di Kel.

yang telah habis jangka waktu berlakunya pada tahun 2009, tanpamelakukan penelitian secara cermat dan benar adalah merupakanperbuatan tanpoa hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad),sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata;.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahandan Kewenangan Mengadili perouatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atauPejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), menyebutkan; ayat 17,Perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara.

Bahwatindakan pemerintahan berupa perbuatan Melanggar Hukum oleh Badandan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) sebagaimanaperaturan mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadiliperbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaad), yang tidak mengatur secara khusus tentangupaya administratif, maka penyelesaiannya administrasi menggunakan pasal 75ayat (2) UndangUndang

Dankarenanya gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang PedomanPenyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan MengadiliPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan(Onrechtmatige Overheidsdaaq).V. POSITA GUGATAN1.

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau PejabatPemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) , Majelis Hakim merujuk pada ketentuanperaturan perundangundangan sebagai berikut:1.

negara lainnya sebagai akibat dilakukannyaTindakan Pemerintahan;Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan danKewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/AtauPejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), yang menyebutkanSengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau PejabatPemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnyamengandung tuntutan untuk

Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, penguasaanTergugat atas objek sengketa tersebut, adalah tanpa hak danmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;Bahwa, dengan demikian jelas perbuatan Tergugat menguasai objek sengketatersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad).

Bahwa, dengan dikuasainya objek sengketa tersebut oleh Tergugatter sebut, maka hakhak Penggugat sebagai salah satu pemilikobjek sengketa tersebut telah dirugikan, akibat perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Tergugat tersebut ;Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, jelasjelasmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan telahmenimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 1365 jo.

Bahwa, karena perbuatan Tergugat tersebut telah jelas dan nyataterbukti adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad),maka karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan NegeriSitubondo untuk :a.

Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat menguasalobjek sengketa tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad) ;Menghukum Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa tersebut kepadaPenggugat dalam keadaan baik dan kosong dari tanpa ada bangunan,pondasi dan pagar berikut segala sesuatu yang tumbuh dan berdiri diatasnya milik Tergugat tersebut, bilamana perlu dengan bantuan alatnegara (aparat Kepolisian

Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa adalahperbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) ;5.

(sebelas ribu dua ratus meter persegi) kepada Tergugat 12, 13 dan Tergugat14 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daaoq);.

(sebelas ribu duaratus ribu meter persegi) kepada Tergugat 12, 13 dan Tergugat 14 tanpaseizin terlebin dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatanyang melanggar hukum (onrechtmatige daaq);Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 1750 K/Pdt/20158.Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menjual sebagianobjek perkara tumpak Ill atau seluas + 300 m?

(tiga ratus meter persegi)kepada Tergugat 12 tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat adalahmerupakan perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daaa);Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 denganTergugat 12 atas sebagian objek perkara tumpak III atau seluas + 300 m?

(satu) piring sawah padaobjek perkara tumpak VI kepada Tergugat 16 tanpa seizin terlebih dahuludari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum(onrechtmatige daaq);16.Menyatakan perbuatan Tergugat 4 yang menggadaikan 1 (satu) piringsawah pada objek perkara tumpak VI kepada Tergugat 17 tanpa seizinterlebin dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum (onrechtmatige daaq);Halaman 12 dari 32 hal.

12, 13 dan 14 tanpaseizin terlebin dahulu dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatanyang melanggar hukum (onrechtmatige daaq); Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan pembuatan sertifikathak milik atas objek perkara tumpak IV melalui Turut Tergugat danperbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Ukur atas objek perkaratumpak IV atas nama Tergugat tanggal 20 Juni 2013 Nomor 654/2013tanpa seizin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yangmelanggar hukum (onrechtmatige daad); Menyatakan

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp. 628.500, (Enam Ratus Dua PuluhDelapan Ribu Lima Ratus Rupiah);Bahwa terhadap Putusan Penetapan Dismissal Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum OlehPenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) Nomor: 3/PENDIS/TF/2021/PTUNSMD tanggal 4 Februari 2021 Pelawan telah menyatakan PERLAWANAN,maka oleh karena Perlawanan diajukan dalam tenggang waktu yangPutusan Perkara Nomor: 3/

keputusan yang keliru, tidak benar, dan merugikanPelawan, maka dari itu Pelawan merasa keberatan atas Putusan PengadilanTata Usaha Negara Samarinda menetapkan Dismissal atas PerkaraPerbuatan Melanggar Hukum Oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad)Nomor : 3/PENDIS/TF/2021/PTUNSMD tanggal 22 April 2021 tersebut diatas:Bahwa adapun alasanalasan/keberatankeberatan yang diajukan Parapelawan dalam Gugatan Perlawanan ini pada Pokoknya adalah PertimbanganMajelis Hakim yaitu:1.

Pejabat Pemerintahan(onrechtmatige overheidsdaad), sementara Gugatan para Penggugat dalamGugatan bernomor Register 3/G/TF/2020/PTUNSMD bukan sengketaTindakan Pemerintahan melainkan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukumoleh badan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad),Putusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 9 dari 30 halamanoleh sebab itu Pertimbangan Majelis Hakim yang menyamakan maknaFrasa sengketa tindakan Pemerintahan dengan makna Frasa SengketaPerbuatan Melawan Hukum

(onrechtmatige overheidsdaad) adalahkekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapan hukum;Sehingga sangat keliru sekali jika tuntutannya meminta ditegaskannyahukum atas dasar hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 108 KUHPerdataberikut proses penegakan hukum itu sendiri, dimaknai oleh Majelis HakimPTUN sebagai permohonan Keputusan Tata Usaha Negara yang erbsifatAdministratif berdasarkna Pasal 75 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UndangUndang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;3.

Alasan/alasan/ Keberatankeberatan Pertimbangan Hakim yang berbunyi;menimbang bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai upaya Administratifpada perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau PejabatPemerintahan, diatur pula dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) peraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 TentangPedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintahan danKewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atauPejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang

.- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;- Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);- Menyatakan hukum bahwa tuntutan strict liability tidak dapat dikenakan kepada Tergugat karena Force Majeur;- Menyatakan hukum bahwa penghitungan kerugian (ekologis,ekonomis dan pemulihan) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.201.000,-(Dua ratus satu ribu rupiah);

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 423.516.800; (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kerugian yang diderita Penggugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat

Hakim dalam perkara a quo berkenan untuk memanggil para pihakyang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan.Selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.423.516.800; (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribudelapan ratus rupiah;Menghukum Tergugat

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);3. Menyatakan kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp.423.516.800; (empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam belas ribudelapan ratus rupiah;4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kerugian yang dideritaPenggugat kepada Penggugat;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlahRp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);6.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp 306.000.000,00 (Tigaratus Enam Juta Rupiah );
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 222.000,00 ( dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

hak milik atas tanah objekperkara Bidang dan Bidang Il kepada Tergugat F tanpa seizin danpersetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat B.1 (Siti Yusnar) yangmenguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat E yang terletak di atastanah objek perkara Bidang serta mengajukan permohonan sertifikathak milik atas tanah objek perkara bidang tersebut kepada Tergugat Fatas nama Tergugat B.1 tanpa seizin dan persetujuan dari

ParaPenggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat C.1 (Alinar Hasyim) yangtelah menguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat D yang terletakdi atas tanah objek perkara Bidang II serta mengajukan permohonansertifikat hak milik atas tanah objek perkara Bidang II tersebut kepadaTergugat F atas nama Tergugat C.1 tanpa seizin dan persetujuan dariPara Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menghukum Para

dari Para Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daadq);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat C.1 (Alinar Hasyim) yangtelah menguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat D yang terletak diatas tanah objek perkara Bidang Il serta mengajukan permohonansertifikat hak milik atas tanah objek perkara Bidang II tersebut kepadaTergugat F atas nama Tergugat C.1 tanpa seizin dan persetujuan dariPara Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad);Menghukum

sertifikat hakmilik atas tanah objek perkara bidang tersebut kepada Tergugat F atasnama Tergugat B.1 tanpa seizin dan persetujuan dari Para Penggugatadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daaad);Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat C.1 (Alinar Hasyim) yangHalaman 16 dari 21 hal.

Nomor 142 PK/Padt/2018telah menguasai, menyewakan rumah kepada Tergugat D yang terletak diatas tanah objek perkara bidang II serta mengajukan permohonansertifikat hak milik atas tanah objek perkara bidang II tersebut kepadaTergugat F atas nama Tergugat C.1 tanpa seizin dan persetujuan dariPara Penggugat adalah merupakan perobuatan melawan hukum(onrechtmatige daaq);12.

Bahwa perbuatan Tergugat yang menolak menikah dengan Penggugatsetelah sekian lama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam saturumah sebagai mana layaknya suami istri adalah jelas dapat dikualifikasisebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) karena telahmelanggar norma kesusilaan dan kepatutan di dalam masyarakat ,Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) mana telah menimbulkankerugian bagi Penggugat baik kerugian secara materiil maupun kerugiansecara moril berupa pemulihan nama baik

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumdarinya ;3. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan 40 % (empat puluhporsen) dari gajinya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak anakPenggugat lahir (hidup) sampai dengan anak Penggugat menjadi dewasaatau 18 (delapan belas) tahun yang langsung dipotong oleh bendaharawandi instansi mana Tergugat bekerja ;4.

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat merupakan gugatan mengenalPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;2.2. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak mencantumkan denganjelas mengenai subyek hukum yaitu identitas Penggugat dan Tergugattidak lengkap dan jelas ;2.3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak mencantumkan denganjelas mengenai unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum ;2.4.

a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:DALAM KONVENSIDALAM EKSEPSIMenerima eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;DALAM POKOK PERKARAMenolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya ;Menyatakan sita jaminan dalam gugatan untuk diperintahkan diangkat ;DALAM REKONVENSI1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan MelawanHalaman 11 dari 21 Putusan Nomor 145/PDT/2017/PT SMRHukum (onrechtmatige daad) ;3.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) terhadap Penggugat dengan segala akibat hukumdarinya ;3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai pemulihannama baik kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) secara tunai dan seketika;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 145/PDT/2017/PT SMRB.

Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dengan batas-batas :

selaku Mamak Kepala Waris yang wajibmengawasi, melindungi, dan mengetahui status dan keberadaan hartapusaka tinggi kaum agar tidak merugikan kaum itu sendiri sebagaimanadimaksud posita angka 3 dan angka 5 di atas, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUHPerdata;Bahwa tindakan Tergugat V yang melakukan proses hingga terbitnyasertifikat di atas tanah objek perkara a quo sebagaimana dimaksud positaangka 3 di atas tanpa sepengetahuan dan persetujuan

Penggugatsebagaimana dimaksud posita angka 4 di atas, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUHPerdata;Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ,ll, Il MV, dan V sebagaimana dimaksud posita angka 6, 7, dan 8 di atastelah menimbulkan kerugian kepada Pengugat.

Juliati Binti Kamaruddin yang mensertifikatkan tanah objekperkara a quo tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugatselaku anggota kaum, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) ;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor27/PDT/2017/PT PDG6.

Menyatakan tindakan Tergugat dan Il yang memegang, menguasai,dan tidak memperlihatkan seluruh sertifikat tanah objek perkara a quokepada Penggugat selaku Mamak Kepala Waris yang wajibmengawasi, melindungi, dan mengetahui status dan keberadaan hartapusaka tinggi kaum, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) ;7.

Menyatakan tindakan Tergugat V yang melakukan proses hinggaterbitnya sertifikat di atas tanah objek perkara a quo tanpasepengetahuan dan persetujuan Penggugat, adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;8. Memerintahkan kepada Tergugat V untuk menambahkan namaPenggugat selaku pemegang hak pada masingmasing sertifikat tanahobjek perkara;9.

MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum

(Onrechtmatige Daad);

1. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materieel sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
2. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar

Dengan demikian, Pengadilan NegeriJakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdataPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ini, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 10 huruf (a) Perjanjian Sewa Jo. Pasal 118 ayat (4)HIR.

TINDAKAN TERGUGAT YANG MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT KEPADAPENGGUGAT UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI DENGANMEMBERIKAN JAMINAN YANG TIDAK BENAR ATAS SUATU GUDANGADALAH MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM(ONRECHTMATIGE DAAD) 5.

Adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengankerugian.Hal 6 Putusan perkara Nomor :622/PDT/2018/PT.DKI.11.Bahwa perbuatan TERGUGAT jelas telah memenuhi unsurunsurPerbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) (Pasal 1365KUHPerdata) kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:a.

Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukumdengan kerugianDalam perkara a quo, terlihat kerugiankerugian yang dialami olehPENGGUGAT adalah diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad) TERGUGAT sebagaimana telah diuraikansecara panjang lebar diatas;12.

Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang dilakukanoleh TERGUGAT diyakini akan membawa kerugian yang lebih besar danberlanjut terhadao PENGGUGAT dan oleh karena itu, PENGGUGATdengan ini mengajukan permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bijvoorrad) walaupun ada Bantahan, Banding, atau Kasasi;19.

daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat II menguasai, mengajukan permohonan penerbitansertifikat, menyewakan, dan mengizinkan mempergunakan objek perkara a quosecara tanpa hak, tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimanadimaksud Posita 4, 7 dan 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat III menerbitan sertifikat tanah objek

perkara a quotanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Positaangka 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa perbuatan Tergugat IV menyewa bangunan di atas objek perkara a quotanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksud Positaangka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa

perbuatan Tergugat V menggunakan bangunan di atas objek perkara aquo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksudPosita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat sebagaimana dimaksud Posita angka 4,7, dan 9 di atas, telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, karenatidak dapat menguasai dan memanfaatkan tanah milik Para Penggugat yaitusebesar

tanah objek perkara aquo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksudPosita angka 7 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;Menyatakan perbuatan Tergugat IV menyewa bangunan di atas objek perkara aquo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimana dimaksudPosita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndang

Hukum Perdata;Menyatakan perbuatan Tergugat V mempergunakan bangunan di atas objekperkara a quo tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, sebagaimanadimaksud Posita angka 9 di atas adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Hibah tertanggal 12Desember 1990 karena dijadikan dasar oleh Tergugat I menyetujui penyerahan1011tanah objek perkara a quo kepada Tergugat II tanpa seizin

Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad); ------------------------------------------------------ 3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ; -4.

Putusan No.1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.16.17.10karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh penguasa(onrechtmatige overheidsdaad) yang merugikan Penggugat.Bahwa permintaan cegah yang dilakukan oleh Tergugat If kepada DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia RI cq.

Putusan No.1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.18ketelitian serta kehatihatian yang harus diindahkan dalam TIalulintas hukum dimasyarakat, dan oleh karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum olehpenguasa (onrechtmatige overheidsdaad) yang merugikan Penggugat..

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)1Dasar dilakukannya gugatan oleh Penggugat adalah perbuatan melawanhukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menimbulkankerugian immaterial bagi Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000.000, (duamilyar lima ratus juta rupiah).

Dari Uraian tersebut diatas jelas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan24melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) sebagaimanadidalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebaiknya tindakan Tergugat Iadalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undangundang dan seseorangyang melaksanakan ketentuan Undangundang tidak dapat di kategorikan sebagaiperbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad).

Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II melakukan PerbuatanMelawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad);Hal 67 dari 65 hal. Putusan No.1578/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel.3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi Immateriilkepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) ; 4.

daad).Menyatakan perbuatan Tergugat B (Asia Bibi) yang menguasai objekperkara tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat sebagaiperbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad).Menyatakan perbuatan Tergugat C (Norma), Tergugat C1 (Azizah),Tergugat C2 (Afrizal), yang menguasai objek perkara tanpa hak dantanpa izin dari Para Penggugat sebagai perbuatan melawan Hukum(Onrechtmatige daad).Menyatakan perbuatan Tergugat C (Norma), Tergugat C1 (Azizah),Tergugat C3 (Rohmad Hamid), yang menguasai objek perkara

Nomor 177 PK/Pdt/2018dan tanpa izin dari Para Penggugat sebagai perbuatan melawan Hukum(Onrechtmatige daad).7.

Menyatakan perbuatan Tjie Eng Jan (suami dari Penggugat 1 Konvensidan orang tua dari Penggugat 2, 3, 4 dan 5 Konvensi) beserta adiknya(Tjie Eng Hian) yang telah mengurus sertifikat atas tanah yang telahdikuasai dan ditempati oleh Para Penggugat Rekonvensi dan tidakmeminta izin dan persetujuan dari Para Penggugat Rekonvensi adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;5.

Menyatakan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 280 Surat UkurNomor 289 tanggal 1 Nopember 1971 atas nama Tjie Eng Jan dan TjieEng Hian dengan luas + 2.327 M2 tersebut adalah cacat hukum danmerupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum SertifikatTanah Hak milik (SHM) Nomor 1598, Surat Ukur (SU) Nomor00023/2013 Tgl. 30 Juli 2013 Kel. Kampung Pondok Kec.

Menyatakan perbuatan Tergugat B (Asia Bibi) yang menguasai objekperkara tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugat sebagaiperbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad):4. Menyatakan perbuatan Tergugat C (Norma), Tergugat C1 (Azizah),Tergugat C2 (Afrizal), dan Tergugat C3 (Rohmad Hamid), yangmenguasai objek perkara tanpa hak dan tanpa izin dari Para Penggugatsebagai perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad);5.