No. 1045 K /PdtSus/ 20102009 oleh Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara (bukti P2) :Bahwa sebagaimana telah kita ketahui secara bersamasama dimana Penggugat Sdr.Subandi telah bekerja di Perusahaan Tergugat yang dimulai dan setelah diterbitkannya suatuSurat Keputusan Direksi PT. Global Terminal Marunda No.284/INTM/EKDIR/DW0700 TentangPengangkatan Karyawan Tetap pada tanggal 21 Juli 2000 serta gaji yang diterima setiapbulannya dengan jumlah Sub.

No. 1045 K /PdtSus/ 2010Bahwa dengan sebagaimana halhal yang telah terjadi akibat Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang telah dilaksanakan Tergugat atau Perusahaan PT. Global Terminal Marunda.Sebagai suatu kewajibannya menyerahkan atau membayar gaji Penggugat Sdr. Subandi yangberjalan atau tetap diperhitungkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap dan pasti. Segala hal yang menjadi hakhak dari Penggugat Sdr.

No. 1045 K /PdtSus/ 20104, Merehabilitasi atau Pemulinan Nama Baik Penggugat Sdr. Subandi dengan dikeluarkannyaSurat Pengalaman Kerja oleh PT. Global Terminal Marunda ;5. Menyatakan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun dilakukanperlawanan atau kasasi oleh Tergugat PT. Global Terminal Marunda ;Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSIA.

No. 1045 K /PdtSus/ 2010Total keseluruhan = Rp.50.528. 705, (lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah)5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya ;6.

No. 1045 K /PdtSus/ 2010juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILOATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim Anggota : Ketua :FAUZAN, SH.,MH. MOEGIHARDJO, SH.HORADIN SARAGIH, SH.,MH.Panitera Pengganti :ttd./Soesilo Atmoko, SH.untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Perdata KhususRahmi Mulyati, $.H.,M.H.NIP. : 040 049 629Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1045 K /PdtSus/ 2010

yang berkedudukan Kantor Hukum Lucas.SH & Partnert di WTC 5 lantai 14Jalan Jenderal Sudirman Kav.2931 Jakarta3 NINA JACOMINA TIMISELA.SH, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum danHam Republik Indonesia No.AHU.AH.04.03111 yang berkedudukan Kantor Hukum Lucas.SH & Partnert di WTC 5 lantai14 Jalan Jenderal Sudirman Kav.2931 Jakarta,untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TERMOHON ;Pengadilan Niaga tersebut;Hal 1 Putusan No. 77/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2015/PN Niaga.Jkt.Pst, joNo.77/PdtSus

/PKPU/2015/PN.Niaga.JktPst, jo No 77 / PDT .SUS /PAILIT/2015/PN.Niaga JktPstTelah membaca Laporan Hakim Pengawas tanggal 11 Pebruari2016;Telah membaca surat keberatan dari Pemohon dalam Perkara Kepailitan No:77/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No 77 /PDT.SUS /PAILIT /2015/PN.Niaga Jkt.Pst;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Hakim Pengawas dengan suratnya tertanggal 11Pebruari 2016 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Niaga dalam perkaraNo :77/PdtSus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No77 /PDT

Jkt.Pst, joNo.77/PdtSus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo No 77 / PDT .SUS /PAILIT/2015/PN.Niaga Jkt.Pst Atas dasar keterangan Istiarsih tersebut, Debitur menyanggupi melakukan pembayaran kepada PEMOHONsebesar Rp.0 000, (tujuh milyar dua ratus juta Rupiah);Pernyataan Debitur ini bermeterai dan ditandatangani oleh Debitur, istri Debitur, dan PEMOHON.6. Risalah Rapat Pembahasan Permasalahan PT.

Hal 17 Putusan No. 77/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2015/PN Niaga.JktPst, joNo.77/PdtSus/PKPU/2015/PN.Niaga.JktPst, jo No 77 / PDT .SUS /PAILIT/2015/PN.Niaga Jkt.Pst Apakah ada pembuktian aliran dana baik dari BPR Citraloka Dana Mandiri, BPR Setia Karib Abadi maupun dariPEMOHON kepada Debitur ?

MH.HAKIM KETUAHERU PRAKOSA, S.H, MHTAFSIR SEMBIRING M, SH, M.Hum.PANITERA PENGGANTIZULFIKRI,SH.MHHal 26 Putusan No. 77/Pdt.SusRenvoi Prosedur/2015/PN Niaga.JktPst, joNo.77/PdtSus/PKPU/2015/PN.Niaga. JktPst, jo No 77 / PDT .SUS /PAILIT/2015/PN.Niaga Jkt.Pst

Bahwa putusan perkara PHI Nomor 19/PdtSus/G/2015/PN.Smg., yangkami mohonkan kasasi tersebut telah dibacakan dalam sidang PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis,21 Mei 2015, dan kemudian Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasipada hari Selasa, 09 Juni 2015. Selanjutnya Memori Kasasi kamisampaikan/ajukan ke Kepaniteraan PHI pada hari Jumat, tanggal 19 Juni2015.

Mahkamah Agung RI Nomor 401/K/PdtSus/2009, maka perkara itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap(inkracht van gewijsde) sejak diberitahukan kepada Para Penggugat yaitutanggal 28 Desember 2010.

Lain dari padaitu, perkara PHI Nomor 19/PdtSus/G/2015/PN.Smg., yang pada pokoknyaadalah gugatan tuntutan pesangon atas PHK yang terjadi tanggal 29Oktober 2008, dan setelah ada putusan MA (inkracht) tanggal 28 Desember2010 diajukan kembali setelah lewat 2 (dua) tahun yaitu tanggal 16 Maret2015.

Bahwa alasan hukum di atas merupakan salah satu pokokpokok alasanyang tercantum dalam putusan MK Nomor 100/PUU/X/2012, dimanadengan mendasarkan putusan MK inilah Termohon Kasasi dahulu ParaPenggugat mengajukan gugatan kembali sebagai perkara a quo Nomor19/PdtSus/G/2015/PN.Smg., dengan alasan gugatan diajukan belumkadaluwarsa (baca: surat gugatan Para Penggugat angka 11).

Bahwa dalam Putusan Nomor 19/PdtSus/G/2015/PN.Smg., yang kamimohonkan kasasi, terdapat seorang Hakim Ad. Hoc. (Hakim Anggota 2)bernama Daryanto,S.H., yang memberikan pendapat berbeda (dissentingopinion), sebagaimana termuat pada putusan halaman 36 sampai dengan42. Bahkan didalam dissentingnya itu, knususnya pada halaman 41 alineaterakhir Hakim Ad. Hoc.

No.671 K/PDTSUS/2010Bahwa pihak Yayasan Bina Masyarakat Mandiri juga melakukanperpanjangan kontrak untuk tahap Il secara lisan dengan pihak pekerja selama3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 01 Oktober 2002 s/d. 31 Desember 2002 ;Bahwa pada tanggal 01 Januari 2003 s/d. 31 Juli 2003 Pihak YayasanBina Masyarakat Mandiri melakukan perpanjangan kontrak tahap Ill secaralisan ;Bahwa Yayasan Bina Masyarakat Mandiri belum membayar upah pekerjasebanyak 2 (dua) bulan terakhir yaitu untuk bulan Juni dan Juli

No.671 K/PDTSUS/2010adalah melewati tenggang waktu 14 hari, sehingga permohonan kasasi tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai denganketentuan Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkaradibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No

No.671 K/PDTSUS/2010Hal. 4 dari3 hal. Put. No.671 K/PDTSUS/2010

dengan saksama,Halaman 6 dari 16 hal.Put.Nomor 649 k/Pdt.SusPHI/2017diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;:Menimbang, bahwa keberatankeberatan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:Adapun keberatankeberatan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadappertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/PdtSus

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangperundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda Nomor 79/PdtSus/PHI/2015/PN.Smr tanggal 26 Januari 2016,bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Kekuasaan Kehakiman Bab IXmengenai Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan "PutusanPengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasaltertentu

kepada Pemohon Kasasi/T ergugat;Bahwa menjadi rancu apabila Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakanberkewajiban untuk membayar Pesangon, PMK, Penggantian Hak, UpahProses selama 6 (enam) bulan, bukan~ dikarenakan TermohonKasasi/Penggugat dikualfikasikan mengundurkan diri sesuai dengan UndangUndang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal (168), maka dengan iniPemohon Kasasi/Tergugat akan mengajukan keberatankeberatan atas PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor79/PdtSus

/PHI/2015/PN.Smr tanggal 26 Januari 2016, untuk itu mohon kepadaKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia C.g yang Mulia Majelis HakimAgung untuk mencermati pertimbanganpertinbangan hukum, dasar hukumserta penerapan hukum terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/PdtSus/PHI/2015/PN.Smrtanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut;Dalam Pokok Perkara menerangkan:1.

Nomor13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) : "Selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban";Termohon Kasasi/Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dikarenakansudah dikualifikasikan mengundurkan diri serta dipertegas dengan suratpanggilan dan II:Oleh karena itu, pertimbangan yang diputus oleh Majelis Hakim perkaraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor79/Pdtsus

No. 164 K/PdtSus/2012Bahwa Penggugat merupakan karyawan diperusahaan Tergugat terhitung sejaktanggal O5 Juni 2000 berdasarkan surat keputusan Nomor : SWD/PersSKEP/TH/02.41/2005 ; (P1) (Bukti Penggugat nomor satu) ;Bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah MTC Moulding dengan upah terakhirsebesar Rp. 1.701.383, (satujuta tujuhratus saturibu tigaratus delapanpuluh tiga Rupiah)dengan rincian sebagai berikut ; (P2) :Gaji pokok Rp. 1.329.383,Uang transport Rp. 72.000,Uang piagam keluarga Rp. 50.000,Insentive

No. 164 K/PdtSus/2012Bahwa berdasarkan alasanalasan / halhal yang telah diuraikan tersebut diatas,maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung memberikan putusan sebagai berikut :DALAM PROVISI :1 Mengabulkan seluruh gugatan provisi ;2 Memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan seluruh hakhak Penggugatsekalipun masih ada upaya hukum kasasi;DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan

No. 164 K/PdtSus/20126 Bahwa oleh karena masalah tersebut diatas telah terjadi disharmonis antaraTergugat/Pemohon Kasasi dengan Penggugat/Termohon Kasasi apalagi Penggugat/Termohon Kasasi langsung meminta perundingan ke Kantor Dinas KabupatenBekasi tanpa membicarakannya terlebih dahulu secara bipartit di perusahaan makaTergugat/Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja pada tanggal 9November 2010 ;7 Bahwa penafsiran yang dilakukan Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyadidalam putusan halaman

No. 164 K/PdtSus/2012Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard,SH. MM. dan Arsyad, SH.

Putusan Nomor 125 PK/PdtSus/2013.kemudian oleh PT Indonesia Prima Property Tbk, keenam perusahaantersebut ditentukan sebagai Property Division di Lampung;. Bahwa semenjak penentuan sebagai Property Division di Lampung tersebut,Penggugat tidak lagi hanya bekerja untuk PT Bina Bumi Segara, tetapi jugakelima perusahaan lainnya sebagai sebagai Property Division di LampungPT Indonesia Prima Property Tbk. Tetapi kelima perusahaan lainnya tidakpernah memberikan upah kepada Penggugat.

Putusan Nomor 125 PK/PdtSus/2013.Tergugat PT Indonesia Prima Property Tbk adalah objek dan dalildalilyang sudah pernah diajukan, diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakimdalam Perkara Nomor: 10/G/2011/PHLPNTK, tanggal 1 Maret 2011 dantelah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor 125 PK/PdtSus/2013.perselisinan PHK timbul berkaitan dengan sah atau tidaknya PHK danjumlah pesangon;8. Berdasarkan uraian gugatan baik posita maupun petitum tidakmempersoalkan sah atau tidaknya PHK yang dilakukan oleh Tergugat PTBina Bumi Segara, dengan demikian berarti Penggugat menerima diPHK. Yang menjadi pokok perselisihan adalah jumlah pesangon;9.

Putusan Nomor 125 PK/PdtSus/2013.3.

Putusan Nomor 125 PK/PdtSus/2013.Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pihak.Anggotaanggota, Ketua,Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.Ttd/ Fauzan, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Ttd/ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Biayabiaya:1. Meterdi.........c ee ceeessteeesssseeeeesees /06.000,00;2. RedaKSi............:cceeseeeeeseeeeseeeesseeeeseeee RPD.000,00;3. AdministrasiPeninjauan Kembali..

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RINomor 658 K/PdtSusPailit/2014, tanggal 23 Desember 2014 jo.Putusan PK Nomor 78 PK/PdtSus/Paiilit/2015, tanggal 8 September2015.

Putusan PK Nomor 78 PK/PdtSus/Paiilit/2015,tanggal 8 September 2015;Pokok permasalahan dalam dalil gugatan perkaraaquo, baik dalamposita dan petitumnya berdiri sendiri dan berbeda dengan perkaragugatan/permohonan Nomor 08/PdtSusGugatan lainlain/2014/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Putusan PK Nomor 78PK/PdtSus/Pailit/2015, tanggal 8 September 2015.

Putusan PKNomor 78 PK/PdtSus/Paiilit/2015, tanggal 8 September 2015 samasekali tidak ada menyatakan bahwa bangunan milik Pemohon kasasiyang berdiri diatas Tanah area lapangan golf beralih dan menjadi milikPT.

PutusanHalaman 35 dari 40 hal.Put.Nomor 1158 K/Pdt.SusPailit/2017Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 658 K/PdtSusPailit/2014, tanggal23 Desember 2014 jo Putusan PK Nomor 78 PK/PdtSus/Paiilit/2015,tanggal 8 September 2015beralih dan menjadi milik PT.

No.638 K/PdtSus/2011Bahwa pada tanggal 20 November 2008, Penggugat dipanggil oleh Tergugatuntuk dirumahkan dari pekerjaan selama 1 (satu) minggu dengan alasan bahwaperusahaan sepi order tanpa mendapatkan uang tunggu ;Bahwa setelah dirumahkan selama 1 (satu) minggu, pada tanggal 27 November2007 Penggugat masuk kembali ke perusahaan untuk mempertanyakan pekerjaan tetapiTergugat menyatakan bahwa perusahaan masih sepi order, sehingga Penggugatdirumahkan kembali selama 2 (dua) bulan tanpa uang tunggu

No.638 K/PdtSus/2011SUBSIDAIR :Penggugat mohon keadilan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :Bahwa, pertamatama Tergugat menolak secara tegas seluruh dalildalil gugatanPenggugat secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya olehTergugat ;Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perselisihan hakdimana gugatan tentang perselisihan hak yang diajukan

No.638 K/PdtSus/2011e Karena tidak ada respon Pemohon Kasasi mengajukan surat permohonanBipartit tertanggal 12 Juli 2010 (P1), atau 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejakdirumahkan tanggal 20 November 2008 ;e Surat permohonan mediasi yang diajukan Pemohon Kasasi tanggal 1 September2010 (P2) atau 1 (satu) tahun 9 (sembilan) sejak dirumahkan tanggal 20November 2008 ;e Surat panggilan mediasi dari Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara tertanggal 27Oktober 2010 (P3), atau 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan

No.638 K/PdtSus/2011

.: 44/PdtSus/Merek/2014/PN.Niaga Jkt PstJakarta Selatan 12190, sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang No.15 Tahun 2001tentang Merek, khususnya Pasal 70 danPasal 71, disebut sebagai: TERGUGAT II;Pengadilan Niaga tersebut; Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah melihat suratsurat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya Budiyanto, SH, dankawankawan dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2014 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan

(berdagang dibawahnama Yamato Mishin Seizo Kabushiki Kaisha) dimana perlindungannya jugadiakui di dalam Pasal 8 Konvensi Paris, yang selengkapnya dikutip sebagaiHal 3 dari 16 halaman Putusan perkara MerekNo.: 44/PdtSus/Merek/2014/PN.Niaga Jkt PstA trade name shall be protected in all the countries of Union withoutthe obligation of filing or registration, whether or not it forms part ofa trade mark.Bahwa ketentuan tersebut di atas adalah mengenai perlindungan bagi namaperusahaan (trade name), yaitu

Ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek :Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yangberkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (IktikadTidak Baik), Pasal 5 (Merek tidak dapat terdaftar apabila bertentangan denganketentuan hukum dll.) dan Pasal 6 (Merek tidak dapat terdaftar apabilamengandung persamaan pada pokoknya untuk barangsejemnis); Pasal 68 Ayat (3) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek :Hal 5 dari 16 halaman Putusan perkara MerekNo.: 44/PdtSus

IDM00021 atasnama TERGUGATI dari Daftar Umum Merek danmengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai denganHal 7 dari 16 halaman Putusan perkara MerekNo.: 44/PdtSus/Merek/2014/PN.Niaga Jkt Pstketentuan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek khususnya Pasal 70dan Pasal 71;6 BIAYA menurutAtau apabila Yth. Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat danYth.

KARENA antara kedua merek tersebut jelasdan nyata tidak terdapat persamaan pada pokoknya baik dari segiHal 9 dari 16 halaman Putusan perkara MerekNo.: 44/PdtSus/Merek/2014/PN.Niaga Jkt Pstpenampilan, konsep, logo/lukisan, struktur penulisan, daya pembeda,warna dan font/huruf, bunyi/pengucapan, maupun jenis barang.

No.190 K/PdtSus/2012Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa kedua orang Penggugat/Para Penggugat adalah para pekerja yang bekerjapada perusahaan Tergugat (Aman Tool Manufacturer, Jl.

No.190 K/PdtSus/2012Bahwa sekalipun telah ada anjuran dari Mediator Hubungan Industrial padaKantor Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana telah diuraikan, akan tetapiPenggugat tetap tidak bersedia melaksanakan isi anjuran tersebut serta tidak bersediamembayar upah Para Penggugat hingga sampai saat ini, sehingga perbuatan Tergugattersebut dapat dikategorikan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dantanpa prosedur yang dibenarkan menurut hukum ;Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan

No.190 K/PdtSus/2012a Uang pesangon : 2 x 9 x Rp. 1.675.000, = Rp. 30.150.000,b Uang penghargaan masa kerja : 6 x Rp. 1.675.000,= Rp. 10.050.000.Jumlah = Rp. 40.200.000,c Uang penggantian hak : 15% x Rp. 40.200.000, =Rp. 6.030.000,d Sisacuti 5 hari : 5/25 x Rp. 1.627.500, =Rp. 325.500,e Upah proses bulan Oktober 2010 sampai Mei 2011 = Rp. 13.020.000.Jumlah =Rp. 59.575.500,(Lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus Rupiah) ;Jadi total pesangon yang harus dibayarkan kepada

No.190 K/PdtSus/20123 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang telahditetapkan oleh Juru Sita Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya ;4 Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat telah putus ;5 Menghukum Tergugat untuk memberikan pesangon kepada Penggugat/ParaPenggugat yaitu masingmasing sesuai dengan UndangUndang No. 13 Tahun2003 :2x pasal 156 (2) ;1x pasal 156 (3) ;1x pasal 156 (4) ;1.

No.190 K/PdtSus/2012

No. 759 K/PdtSus/2011Bahwa Para Penggugat oleh PT. Multi Nabati Sulawesi kamidiberikan upah borongan, uang muka, dan pelayanan Jamsostek ;Bahwa Para Penggugat pada tahun 2005 dikejutkan denganpemberitahuan pihak PT. MNS bahwa pekerjaan para Penggugat akan dialihkan kepihak ketiga (kontraktor), dengan dalil Para Penggugat bukan lagi pekerja PT.

No. 759 K/PdtSus/20113 x Rp. 1.800.000, = Rp. 5.400.000,d Penggantian Hak :15% x Rp. 34.200.000, = Rp.5.130.000, +Total = Rp. 39.330.000,e Rp. 39.330.000, Rp. 11.500.000, = Rp. 27.830.000,Andreas Palumbara :a Masa KerjaThn 2003 2008 (5Thn) upahb Pesangon :6 bulan x 2 x Rp. 1.800.000,Rp. 1.800.000, / bulanRp. 21.600.000,c Penghargaan Masa Kerja :2 x Rp. 1.800.000, = Rp. 3.600.000,d Penggantian Hak :15% x Rp. 37.800.000, = Rp. 5.670.000, +Total = Rp. 43.470.000,e Rp. 43.470.000, Rp. 12.500.000, = Rp

No. 759 K/PdtSus/2011Total = Rp. 39.330.000,j Rp. 39.330.000, Rp. 11.500.000, = Rp. 27.830.000,3 Andreas Palumbara :a Masa KerjaThn 2003 2008 (5Thn) upah = Rp. 1.800.000, / bulanb Pesangon :6 bulan x 2 x Rp. 1.800.000, = Rp. 21.600.000,c Penghargaan Masa Kerja :2 x Rp. 1.800.000, = Rp. 3.600.000,d Penggantian Hak :15% x Rp. 37.800.000, = Rp. 5.670.000, +Total = Rp. 43.470.000,e Rp. 43.470.000, Rp. 12.500.000, = Rp. 30.970.000,4 Felik Bilindade :a Masa KerjaThn 2000 (8Thn) upah = Rp. 1.800.000, /

No. 759 K/PdtSus/201110Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Maide Tamalawe dankawankawan tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai dengan ketentuan Pasal58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkara dibebankan kepadaNegara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang

No. 759 K/PdtSus/2011

Bahwa putusan perkara PHI Nomor 15/PdtSus/G/2015/PN Smg. yangkami mohonkan kasasi tersebut telah dibacakan dalam sidangPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri SemarangHalaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.SusPHI/2015pada hari Kamis, 4 Juni 2015, dan kemudian Pemohon Kasasi telahmenyatakan kasasi pada hari Senin, 22 Juni 2015. Selanjutnya memorikasasi kami sampaikan/ajukan ke Kepaniteraan PHI pada hari Selasa,tanggal 1 Juli 2015.

Dalam kaitan itu,Pemohon Kasasi dahulu Tergugat menilai bahwa apa yang dilakukanHakim Anggota (1) dengan pendapat berbedanya tersebut sudah sesualdengan hukum yang berlaku, dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugatsangat sependapat dengan materi dissenting opinion Hakim Anggota (1)yang berpendapat bahwa perkara PHI Nomor 14/PdtSus/G/2015/PNHalaman 15 dari 23 hal. Put.

Demikian pula dengan putusanlain yang agak klasik yang membenarkan gugurnya hak menuntut, yaituPutusan Mahkamah Agung Nomor 147 K/Sip/1955;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeyakinan bahwa perkaraNomor 15/PdtSus/G/2015/PN Smg (Judex Facti) pada pokoknya adalahperkara gugatan perihal uang pesangon atas PHK tanggal 29 Oktober2008 (dahulu perkara Nomor 15/G/2009/PHI. Smg. yang inkracht 28Desember 2010).

SMG. diputus N.O. tanggal 14 April 2009Termohon kasasi, putusan MA Tolak Kasasi tanggal 27 Agustus 2009.Jadi perkara Nomor 15 tsb telah BHT/inkracht 28 Desember 2010,kemudian setelah empat tahun lebih, Para Penggugat ajukan lagigugatan (pesangon) 16 Maret 2015 register Nomor 16/PdtSus/G/2015/PN Smg. karena adanya Putusan MK 100/PUU/X/2012(padahal putusan MK tidak berlaku surut);Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.SusPHI/20156.

(baca, putusan D.O., halaman 45 alinea terakhir);Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, telah terbukti danmenjadi fakta hukum bahwa perkara PHI Nomor 15/PdtSus/G/2015/PHISmg. sebagaimana dalam surat gugatan angka 11 (sebelas) bahwaHalaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 692 K/Pdt.SusPHI/2015Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukan gugatan kembalikarena merasa perkara a quo belum kadaluwarsa berdasar PutusanMahkamah Kontitusi Nomor 100/PUU/X/2012.

PUTUSANNomor : 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.Nomor : 26/PdtSus/PAILIT/2013/PN.NIAGA.JKT.PSTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadiliperkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetappada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamPKPU yang diajukanPT.

Nomor : 25/PdtSus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST.jo.Nomor: 26 / Pdt Sus / PAILIT/ 2013 / PN.NIAGA.JKT.PST telah ditetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Tetap selama 50 (limapuluh) hari kalender sejak PKPU sementaraberakhir terhadap Pemohon PKPU / Debitur PT.SARI PARIPERTIWI ABADI(dalam PKPU) dan Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang berikutnya untukmendengar Laporan Hakim Pengawas tentang perkembangan yang dicapai selamaproses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap pada

Richtex Garmindo (bukti surat T4,Putusan Kasasi Nomor 401/K/PdtSus/2009, tertanggal 27 Agustus 2009);Bahwa berdasarkan fakta diatas, menurut hukum yang berlaku makaterhadap perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI., yang diajukan Kasasikemudian diputus/terbit putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor401/K/PdtSus/2009, maka perkara itu sudah memperoleh kekuatan hukumtetap (inkrach van gewijsde) sejak diberitahukan kepada Para Penggugatyaitu tangga 28 Desember 2010.

Laindari pada itu, perkara PHI Nomor 17/PdtSus/G/2015/PN.Smg, yang padapokoknya adalah gugatan tuntutan pesangon atas PHK yang terjadi tanggal29 Oktober 2008, dan setelah ada putusan Mahkamah Agung (inkrach)tanggal 28 Desember 2010 diajukan kembali setelah lewat 2 (dua) tahunyaitu tanggal 16 Maret 2015.

Oleh karenanya EksepsiKedaluwarsa sama dengan Kompetensi Absolut, dan dengan demikianHal. 15 dari 20 hal.Put.Nomor 569 K/Pdt.SusPHI/2015eksepsi kedaluwarsa tidak tunduk kepada ketentuan Pasal 186 HIR bahwaeksepsi mesti diajukan pada jawaban pertama bersamaan dengan bantahanpokok perkara;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeyakinan bahwa perkaraa quo Nomor 17/PdtSus/G/2015/PN.Smg., pada pokoknya adalah perkaragugatan/tuntutan pesangon atas PHK yang terjadi tanggal 29 Oktober 2008(vide perkara

Nomor 15/G/2009/PHI.Smg, inkrach 28 Desember 2010), saatdiajukan pada tanggal 16 Maret 2015 berarti sudah kedaluwarsaberdasarkan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Dalam Skema:PHK 29/10/2008>>>>>>majukan gugatan perkara NOmor 15, putsan N.O.tanggal 14 April 2009 >>>>> kasasi putusan tanggal 27 Agustus 2009>>>>>>> perkara Nomor 15 inkracht 28 Desember 2010 >>>>>>>>>>>>>setelah 4 tahun, ajukan gugatan lagi 16 Maret 2015 sebagai perkara Nomor17/PdtSus/G/2015/

;Bahwa alasan hukum di atas merupakan salah satu pokokpokok alasanyang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor100/PUU/X/2012, dimana dengan mendasarkan putusan MahkamagKonstitusi inilah Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat mengajukangugatan kembali sebagai perkara a quo Nomor 17/PdtSus/G/2015/PN.Smg., dengan alasan gugatan dajukan belum kedaluwarsa(baca: surat gugatan para penggugat angka 11).

Demikian pula dengan putusan lain yangagak klasik yang membenarkan gugurnya hak menuntut, yaitu Putusan MANomor 147 K/Sip/1955;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeyakinan bahwa perkara Nomor16/PdtSus/G/2015/ PN Smg, (Judex Facti) pada pokoknya adalah perkaragugatan perihal Uang Pesangon atas PHK tanggal 29 Oktober 2008 (dahuluperkara Nomor 15/G/2009/PHI.Smg, yang inkracht 28 Desember 2010).

Jadiperkara 23/PdtSus/G/2015 adalah pengulangan gugatan yang diajukankembali tanggal 16 Maret 2015 berarti sudah kedaluwarsa, karena ParaTermohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak melakukan upaya/tindakanHalaman 18 dari 23 Hal. Put.

Nomor 567 K/Padt.SusPHI/2015Bahwa pertimbangan di atas, didapat dari bukti surat Pemohon Kasasi dahuluTergugat, yaitu bukti surat T4 tentang Putusan Kasasi MA Nomor 401/K/PdtSus/2009 tanggal 27 Agustus 2009.

Bahwa putusan perkara PHI Nomor 14/PdtSus/G/2015/PN SMG. yangkami mohonkan kasasi tersebut telah dibacakan dalam sidang PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis, 4Juni 2015, dan kemudian Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi padahari Senin, 22 Juni 2015. Selanjutnya Memori Kasasi kamisampaikan/ajukan ke Kepaniteraan PHI pada hari Selasa, tanggal 1 Juli2015.

Dalam kaitan itu, Pemohon Kasasidahulu Tergugat menilai bahwa apa yang dilakukan Hakim Anggota (1)dengan pendapat berbedanya tersebut sudah sesuai dengan hukum yangberlaku, dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat sependapat denganmateri dissenting opinion Hakim Anggota (1) yang berpendapat bahwaperkara PHI Nomor 14/PdtSus/G/2015/PN Smg. sudah kadaluwarsaberdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota (1),berkaitan eksepsi

Demikianpula dengan putusan lain yang agak klasik yang membenarkan gugurnya hakmenuntut, yaitu Putusan MA Nomor 147 K/Sip/1955;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berkeyakinan bahwa perkaraNomor 14/PdtSus/G/2015/PN Smg. (Judex Facti) pada pokoknya adalahperkara gugatan perihal Uang Pesangon atas PHK tanggal 29 Oktober 2008(dahulu perkara Nomor 15/G/2009/PHI.Smg, yang inkracht 28 Desember2010).

Jadi perkara 14/PdtSus/G/2015 adalah pengulangan gugatan yangdiajukan kembali tanggal 16 Maret 2015 berarti sudah kedaluwarsa, karenaPara Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat sejak putusan perkaraNomor 15/G/2009/PHI.Smg inkracht tidak melakukan upaya/tindakanapapun selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan, halmana sesuai ketentuanPasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi :tuntutan pembayaran upah pekerja/ouruh dan segala pembayaran yangtimbul dari hubungan kerja, menjadi kadaluwarsa

(baca, putusan D.O., halaman 45 alinea terakhir);Bahwa menurut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, telah terbukti dan menjadifakta) hukum bahwa perkara PHI Nomor 14/PdtSus/G/2015/PHI.Smgsebagaimana dalam surat gugatan angka 11(sebelas) bahwa Termohon Kasasidahulu Para Penggugat mengajukan gugatan kembali karena merasa perkara aguo belum kadaluwarsa berdasar Putusan MK Nomor 100/PUU/X/2012. Olehkarenanya pertimbangan Hakim di atas sangat jelas melenceng, keluar dariHalaman 16 dari 20 hal.Put.

No.836 K /PdtSus/ 2010Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpadatanggal 30 Juli 2010 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pekerja yang pada tanggal 9 Agustus 2010 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pengusaha diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Rayapadatanggal

No.836 K /PdtSus/ 20103.

No.836 K /PdtSus/ 2010

Sehingga perlu pembuktian lebih lanjutyang tidak sederhana dalam pemeriksaan melalui proses perkara perdatabiasa/umum di Pengadilan Negeri;Oleh karenanya, sangat beralasan hukum bagi Termohon untuk memintakepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh PermohonanPemohon dalam perkara a quo;Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 39/PdtSus/Pailit/2016/PN Niaga Jkt.

Nomor 1057 k/Pdt.SusPailit/2016Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengansegala akibat hukumnya untuk selama 45 (empat puluh lima hari),sebagaimana ternyata pada halaman 24 dan 25 lembar putusan a quo; Bahwa pada tanggal 22 September 2015, telah dijatuhnkan putusan yangmenyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor03/PdtSus/PKPU/2015/PN Jkt.

Bahwa pertimbanganpertimbangan Majelis Hakim perkara a quo justrusaling bertentangan, karena perjanjian perdamaian yang telah disahkanpada tanggal 22 September 2015 sebagaimana dalam Putusan Nomor03/PdtSus/PKPU/2015/PN Jkt.

tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara seksama memori kasasi tanggal 3 Oktober 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 138 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dalam perkara a quo terbukti adanya permohonan pembatalanperdamaian dalam kerangka putusan PKPU Nomor 03/PdtSus

ketentuan Pasal 229 ayat(3) UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004 berlaku dalam perkara a quo; Apabila debitor tidak dapat membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi,maka sesuai ketentuan Pasal 291, Pengadilan membatalkan perdamaiandan dibitor dinyatakan Pailit; Pendapat Judex Facti banwa pembatalan perdamaian adalah kelanjutan dariperkara PKPU adalah telah sesuai hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor39/PdtSus

No. 611 K /PdtSus/ 2009Bahwa pihak TERGUGAT adalah Karyawan PT.

No. 611 K /PdtSus/ 2009Sehubungan dengan pengaturan kesalahan berat diatur halhal sebagai berikut:Bahwa melalui putusan Mahkamah Kosnstitusi Nomor 012/PPU1/2003 tanggal 28Oktober 2004 Tentang Uji Materlil UndangUndang Nomor 3 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan, pasal 158 yang mengatur mengenai kesalahan berat telah dicabut dandinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karena dipandang sebagaiperlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 27 Ayat (1).Dimana

No. 611 K /PdtSus/ 2009Bahwa TERGUGAT REKONPENSI adalah suatu Perseroan Terbatas (PT. PanarubIndustry) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bergerak di Industri Sepatu Olah Ragadan memiliki 11.250 (sebelas ribu dua ratus lima puluh ribu) orang pekerja/buruh ;Bahwa pada hari Senin 3 Desember 2008 sekitar pukul 18.30 Wib. TERGUGATmendapat pengaduan dari istrinya (Sadiyah) yang sedang hamil/mengandung dirinya difitnahkalau Sdri. Sadiyah hamil akibat dari perbuatan selingkuhnya dengan Sdr.

No. 611 K /PdtSus/ 2009Huruf e.Menganiaya/melukai, menghina secara kasar atau mengancam baik itu dengan menggunakankekerasan secara fisik maupun perkataan yang tidak sopan yang merendahkan martabat manusiaterhadap pengusaha, pimpinan perusahaan dan teman sekerja.Bahwa keputusan PENGGUGAT yang hanya memberikan sanksi PHK terhadap Sadr.Fahrizal cenderung mengesankan atau mencerminkan sikap PENGGUGAT yang intimidasi dandiskriminatif terhadap keanggotaan SBGTSGSBI PT.

No. 611 K /PdtSus/ 2009(1) Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158; Pasal 159: tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat.(2) Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 maka Pasalpasal UndangUndang Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial;Bahwa Pasal 158 Ayat 1 UndangUndang No. 13 Tahun