Ditemukan 136579 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;; Samsudiredja sunadim vs i. kepala kantor pertanahan kabupaten bandung selaku ketua pelaksana pengadaan tanah. Ii. ppk pengadaan tanah jalan tol cileunyi - sumedang - dawuan i dan soreang - pasir koja; Wawan moch. anwar Dkk. Pt. pln (persero) transmisi jawa bagian tengah dahulu pt. pln persero penyalur dan pusat pengatur beban (p3b) jawa-bali area pelaksana pemeliharaan bandung vs ny. eucharia dan kepala kantor pertanahan kota bandung; 1. pejabat pembuat komitmen (ppk) pengadaan tanah pembangunan jalan tol cengkareng - batu ceper - kunciran. 2. panitia pelaksana pembebasan dan pengadaan tanah kota tangerang untuk pembangunan jalan tol outer ring road (jorr) ii ruas cengkareng - batu ceper - kunciran vs endang nataliantini;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-09-2017 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2447 K/Pdt/2017
Tanggal 12 September 2017 — SUPARLAN, dkk VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, dkk
129 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUPARLAN, dkk VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, dkk
    Monginsidi Nomor 220, TelukBetung, Bandar Lampung, diwakili oleh Pejabat PembuatKomitmen Kegiatan Penadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IV, Edyson, S.T., dalam hal ini memberikuasa kepada Satibi, Pelaksana Lapangan KegiatanPengadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar IVdan kawan, beralamat di Jalan WR. Monginsidi Nomor 220 O,Teluk Betung, Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Juli 2017;3.
    Sisten monitoring pelaksanaan;(5)Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahmembentuk Satuan TugasPelaksana Pengadaan Tanah; Peraturan Presiden71 +TahuntentangNomor2012PenyelenggaraanPengadaan TanahBagi PembangunanUntuk KepentinganUmumPasal 66 ayat (4):(4)Besarmya nilai ganti kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dijadikan dasar musyawarah untukmenetapkan bentuk ganti kerugian.Bagian kelima musyawarahpenetapan bentuk ganti kerugian;Pasal 68:(1) Pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah denganpihak
    Menyatakan Surat Keputusan Panitia Pelaksana PengadaanTanah Jalan TolBakauheniTerbanggi Besar II Nomor 217/Pjt/Xi/2015 tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah,Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tidak mempunyaikekuatan hukum sebagai dasar hukum untuk melakukan pembayaran ganti rugipembebasan lahan yang diterjang proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS);4.
    Menyatakan bahwa warga yang bernama Samsi yang tertera dalamLampiran Surat Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolBakauheni. Terbanggi Besar Il Nomor 217/Pjt/Xl/2015 tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung Karang Endah,Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan nomorurut 156 adalah Sumarjoko;5.
    Sisten monitoring pelaksanaan;(5) Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahmembentuk Satuan TugasPelaksana Pengadaan Tanah; Peraturan PresidenNomor 71 Tahun2012 tentang Pasal 66 ayat (4):(4) Besarnya nilai ganti kerugiansebagaimana dimaksud pada ayat (1) Semua petunjukpelaksanaan musyawarahdalam Perpres 71 Tahun Halaman 55 dari 67 hal. Put.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 33/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Tiga
82 — 0
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    NN Tiga
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 26/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 26 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
IPI
18 — 1
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    IPI
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 31/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Satu
83 — 3
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    NN Satu
Pengadilan PN JANTHO Perdata Permohonan
Register : 08-09-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 20/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 16 September 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
Alvi Syahril
91 — 4
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    Alvi Syahril
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 06-05-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 155 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Mei 2014 — PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
71 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
    PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTAPEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN, yang diwakilioleh Direktur Utama, Fauzi Yusuf, berkedudukan di JalanRambutan Nomor 43 Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikuasa kepada Conny Florida Waruwu, SH., Kepala Urs.
    Bagian SDM PTPN V, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 23 Desember 2013, sebagai Termohon Kasasi dahuluTergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, padapokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana
    Djoko Muljono makaPenggugat jelas dan terang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak oleh Tergugat tanpa dilandaskan aturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa atas Surat Keputusan (SGKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/05.10/X1V2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS TandunPT. Perkebunan Nusantara V (Persero) atas nama: M. Yusuf, yangdikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh DirekturSDM/Umum yaitu Sdr.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 28-12-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
360 — 0
  • Penggugat:
    HARTATIK
    Tergugat:
    1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
    Turut Tergugat:
    KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 27-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 179/Pdt.G/2020/PN Kpn
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
HARTATIK
Tergugat:
1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
168 — 91
  • Penggugat:
    HARTATIK
    Tergugat:
    1.KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    2.SEKRETARIS KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BPN
    Turut Tergugat:
    KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
    Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional,bertempat tinggal di JL. TERUSAN KAWI NO. 10MALANG, Gadingsari, Klojen, Kota Malang, JawaTimur , dalam hal ini diwakili oleh Heny Susilowati,S.E., M.Hum., Irhas, S.H., M.Hum., Lina Pramawati,S.H., Triady Karyantono, S.E. berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 28 Desember 2020 sebagaiTergugat I;2. Sekretaris Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Bpn, bertempattinggal di JL.
    Bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah melalui Satgas B (SatgasYuridis) melaksanakan inventarisasi dan identifikasi pada tanggal 11September sampai dengan 01 Oktober 2015, termasuk bidang tanahHak Milik Adat/Yasan Nomor: 2100 Persil 13 Kelas S.IIl atas namaHARTATIK, hasil Identifikasi dan Inventarisasi dibuat dalam bentukdaftar Nominatif ;d.
    Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 adalah tidak benar sama sekalikarena menyampaikan tidak sesuai fakta yang ada, bahwa tidak adapenyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Turut Tergugat dimanadalam hal ini Turut Tergugat karena jabatannya adalah juga ditunjuksebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jl.
    ;Setelan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima hasil penilaaianganti kerugian dari Appraisal , maka pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian pada tanggal15 Desember 2016 dan Sdri HARTATIK menyetujui bentuk gantikerugian berupa uang sesuai Berita Acara Kesepakatan nomor:605/BA.Musy35.07/PPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 (BuktiT1, TT. No. 7.3.);Pada tanggal 09 Januari 2017, dilaksanakan pembayaran ganti rugiterhadap bidang tanah milik HARTATIK dengan rincian :a.
    Setelan Pelaksana Pengadaan Tanah menerima hasil penilaaianganti kerugian dari Appraisal , maka pelaksana pengadaan tanahmelaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian pada tanggal15 Desember 2016 dan Sdri HARTATIK menyetujui bentuk gantikerugian berupa uang sesuai Berita Acara Kesepakatan nomor:605/BA.Musy35.07/PPT/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016 ;11. Pada tanggal 09 Januari 2017, dilaksanakan pembayaran ganti rugiterhadap bidang tanah milik HARTATIK dengan rincian :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-08-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2015
Tanggal 3 Agustus 2015 — PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
69 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON tersebut;
    PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON VS KANES AMANUPUNYO
    Nomor 282 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PIt) DIREKTURPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA AMBON, tempatkedudukan di Jalan Slamet Riyadi, Kota Ambon, dalam hal inimemberikan kuasa kepada JAKOBIS SIAHAYA, S.H., pekerjaanAdvokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan KemuningNomor 09 Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon,berdasarkan Surat
    tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi: Pelaksana
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 12-08-2013 — Putus : 18-11-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/G/2013/PHI.PBR
Tanggal 18 Nopember 2013 — PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
75 — 9
  • PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) KOTA PEKANBARU UNIT PELAKSANA PKS TANDUN
    PUTUSANNomor : 33/G/2013/PHI.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraantara ;MUHAMAD YUSUF, tempat/Tgl lahir : Binjai, 05 Mei 1975, agama : Islam,Pekerjaan : Karyawan PTPN V (Persero) Unit Pelaksana PKS Tandun, alamat :Jalan Talang Danto RT. 006/RW. 004 Kelurahan Desa Kasikan
    Bahwa Penggugat adalah Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Cabang Kota Pekanbaru dengan Jabatan:Pembantu Oprator Rail Track, Golongan: IC/01, No. Kebun/Registrasi: 5739/05010575013748, No. Peserta Dapenbun: 052975055001 dan mulaibekerja pada tanggal 10 Mei 2001 dan upah terakhir pada bulan Oktobersebesar Rp. 2.933.841, ; 2.
    Bahwa sejak diterimanya surat tersebut diatas, Penggugat jelas tidak masukkerja lagi dan mendapat Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS Tandun PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan diPekanbaru pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.Djoko Muljono;20.
    Bahwa atas Surat Keputusan (SKEP) dengan Nomor: 432SKEP/05.D5/ 05.10/XII/2011 Tentang: Pemberhentian Karyawan Pelaksana PKS TandunPT. PerkebunanNusantara V (Persero) Atas nama: M. Yusuf, yang dikeluarkan di Pekanbaru padatanggal 30 Desember 2011 oleh Direktur SDM/Umum yaituSdr.
    Perkebunan Nusantara V(Persero) Nomor : 432SKEP/05.D5/05.10/XII/2011 tentang PemberhentianKaryawan Pelaksana PKS Tandun PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) a.n.M.Yusuf tertanggal 30 Desember 2011, bukti ini telah dicocokan dan sesuaidengan aslinya serta telah bermaterai cukup, diberi tanda T11 ;12. Fotocopy Surat Nomor : 68/05.PKS TAN/XI/2011 dengan hal TindakanIndisipliner tertanggal 12 November 2011 yang ditujukan kepada ManagerPKS Tandun PT.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 24-12-2021
Putusan PN JANTHO Nomor 32/Pdt.P-Kons/2021/PN Jth
Tanggal 23 Desember 2021 — Pemohon:
PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
Termohon:
NN Dua
66 — 0
  • Pemohon:
    PT.PLN Persero Unit Pelaksana Proyek Jaringan Aceh
    Termohon:
    NN Dua
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 22-01-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Januari 2020 — Penggugat:
HERBIN SAROHA SILABAN
Tergugat:
BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
49 — 16
  • Penggugat:
    HERBIN SAROHA SILABAN
    Tergugat:
    BADAN PIMPINAN CABANG GABUNGAN PELAKSANA KONSTRUKSI
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 14-04-2022 — Putus : 09-06-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN Kpg
Tanggal 9 Juni 2022 — Penggugat:
Adele Ndun Fanggidae
Tergugat:
Raymond Andre Parikesit ( selaku kontraktor pelaksana)
54 — 19
  • Penggugat:
    Adele Ndun Fanggidae
    Tergugat:
    Raymond Andre Parikesit ( selaku kontraktor pelaksana)
Pengadilan PTTUN MATARAM TUN Tender
Register : 15-02-2024 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 22-03-2024
Putusan PTTUN MATARAM Nomor 5/B/2024/PT.TUN.MTR
Tanggal 20 Maret 2024 — WIDYA RAHMAT KARYA vs KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NTT
73 — 47
  • WIDYA RAHMAT KARYA vs KEPALA SATUAN KERJA PELAKSANA PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I NTT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-08-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2554 K/PDT/2020
Tanggal 10 Agustus 2020 — KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, DK
127 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DARI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, DK
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH DARIKANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR, berkedudukan di Jalan Yusuf Singadekane, Nomor 27,Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, KabupatenOgan Komering llir:2.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 38/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Tergugat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan
Terbanding/Penggugat : Zulfata
41 — 22
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan
    Terbanding/Penggugat : Zulfata
    SalinanPUTUSANNomor 38/PDT/2019/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DaerahKabupaten Aceh Selatan, beralamat di Komplek PerkantoranPuncak Geumilang Aie Simauang, Gampong Lhok BakongTapak Tuan, yang diwakili oleh Cut Syazalisma,S.STP, dalamhal ini memberikan
    Rp 1.165.499.295 (satu milyar seratus enam puluhlima juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus Sembilanpuluh lima rupiah) adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum karena selakuHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/PDT/2019/PTBNA11.12.pelaksana pekerjaan, Penggugat telah bekerja sampai dengan perhitunganprogress kegiatan yang diketahui oleh Tergugat sebesar 65,757%, danPengguat dengan suratnya telah meminta kepada Tergugat selakuPengguna Anggaran untuk dibayarkan secara patut sebesar yang
    Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini.Atau :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya, atau Ex Aquo Et Bono.Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugatmemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSIBahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Ttntanggal 21 September 2018 yang didaftarkan pada Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 24 September 2018, mengajukan gugatan perdata terhadapKepala Pelaksana
    Gugatan tersebuthanya menetapkan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Aceh Selatan sebagaiTergugat sehingga gugatan tersebut tidak menarik pihak yang langsung terlibatdalam objek sengketa atau dinyatakan gugatan kurang pihak, sebab ProyekRekonstruksi Tanggul Krueng Kluet Gampong Paya yang diperkarakan sudahdilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 05-03-2014 — Upload : 16-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-KIP/2014
Tanggal 5 Maret 2014 — KOMISI INFORMASI PUSAT VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS)
68 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KOMISI INFORMASI PUSAT VS BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS)
    ., dan kawankawan, Para Advokat/ Tenaga AbhliKomisi Informasi Pusat RI, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor08, Tanah Abang, Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 April 2013;Pemohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;MelawanBADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DANGAS BUMI (BP MIGAS), berkedudukan dan berkantor pusat diWisma Mulia, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42, Jakarta,yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Kepala Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan
    No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintahsesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Migas:Setiap penerimaan Negara yang diperoleh dari Badan Usaha atauBentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu langsungdisetorkan ke kas Negara.
    Badan Pelaksana dalam melaksanakanpengendalian Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau BentukUsaha Tetap memperoleh imbalan (fee) sebagai upah manajemen yangditerima dari Pemerintah atas kegiatan yang dilakukan;Pasal 6 PP Nomor 42/2002 menyatakan:(1) Badan Pelaksana memperoleh penerimaan berupa imbalan ataspelaksanaan fungsi dan tugasnya;(2) Besarnya penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai suatu persentase daripenerimaan Negara dari setiap Kegiatan
    No. 15 K/Pdt.SusKIP/2014Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berstatusBadan Hukum Milik Negara;Sehingga, oleh karenanya berdasarkan ketentuan undangundangtersebut, maka putusan Turut Tergugat telah salahmengimplementasikannya dan merupakan kesalah dalam penerapanhukum, maka patut untuk dibatalkan;A. Obyek Sengketa Pada KIP:12.
    Bahwa Penggugat/BP MIGAS merupakan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimanayang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (selanjutnya disebut PP 42/2002 BP MIGAS);Hal. 17 dari 24 hal.Put.
Pengadilan PN JANTHO Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 04-10-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 25/Pdt.P-Kons/2022/PN Jth
Tanggal 26 September 2022 — Pemohon:
PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
Termohon:
Bayo
41 — 2
  • Pemohon:
    PT.PLN Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Utara I
    Termohon:
    Bayo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1397 K/Pdt/2021
Tanggal 6 Mei 2021 — RONALD GOSALI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH/KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATEN MAROS, dk
59 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RONALD GOSALI, dk vs PELAKSANA PENGADAAN TANAH/KEPALAKANTOR PERTANAHAN (BPN) KABUPATENMAROS, dk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2542 K/Pdt/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — AM, DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, DKK
85 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AM, DKK VS PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II, DKK
    ., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor diJalan Khairil Anwar No mor 81A, Durian Payung, TanjungKarang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 17 Juli 2017;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat:Lawan:PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOLBAKAUHENITERBANGGI BESAR II, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta Km. 55, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHasan Basri Natamanggala, S.H., MH., dan kawankawan, ParaPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenLampung Tengah
    Selain itu terjadi standar ganda dalam pelayanan Publik jikaternyata Kampung Gunung Sari, Gunung Sugih, dan Seputih Jaya tidakditerbitkan Surat Keputusan atau surat/dokumen lain yang menunjukkansikap Panitia Pelaksana dalam menentukan besaran nilai ganti kerugian.Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undangundang nomor 2 tahun 2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,adalah sebagai berikut:Ayat (2):Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud padaayat(1) meliputi:a.
    selaku ketua pelaksanapengadaan tanah;Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 63 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa:ayat (1) penetapan besarnya nilai ganti kKerugian dilakukan oleh KetuaPalaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai ataupenilai publik, ayat (2) jasa penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diadakan dan ditetapkan oleh Ketua Pelaksana
    PengadaanTanah;Bahwa dengan demikian jelas yang berwenang menetapkan besarnya nilaiganti kerugian adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu KepalaKantor Wilayah BPN c.q.