Menyatakan bahwa Pemohon SUMGIYARTO Sebagai Penanggung Jawab dari anak bernama DANANG SUBRAMANTO bin SARTONO khusus untuk mendaftar sebagai Calon Anggota TNI., selama yang bersangkutan mengikuti Pendidikan Calon Anggota TNI. ; ----------------------------------------------------3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----------------

Atas tahun 2012 sebagai cucukesehariannya sekarang ikut pada Keluarga Pemohon ; Bahwa sekarang DANANG SUBRAMANTO bermaksud mendaftar sebagaiCalon Anggota TNI di Wilayah Jawa Tengah ; Bahwa sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar diperlukan adanyaPenetapan, Pengesahan dan Tanggung Jawab Orang Tua sebagai Walinya; Bahwa dikarenakan Ayah / Orang Tuanya DANANG SUBRAMANTObertempat tinggal di Kampung Pondok II Libo RT. 001/010 Desa Libo JayaKecamatan Kandis, Kabupaten Siak, maka untuk menjadi Penanggung

Jawabdari anak tersebut haruslah seseorang yang berada dan bertempat tinggal diWilayah Hukum Jawa Tengah ;Bahwa untuk menjadi penanggung jawab terhadap anak tersebut harus adaPenetapan dari Instansi yang berwenang ;Bahwa dikarenakan Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum PengadilanNegeri Kebumen, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kebumen adalah satusatunya Instansi yang berwenang untuk menetapkannya; Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas dengan ini Pemohon mohonkehadapan Bapak Ketua Pengadilan

Menyatakan bahwa Pemohon SUMGIYARTO sebagai penanggung Jawab dari3.anak bernama DANANG SUBRAMANTO bin SARTONO khusus untukmendaftar sebagai Calon Anggota TNI. selama yang bersangkutan mengikutiPendidikan Calon Anggota TNI. ; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbuldalam permohonan ini; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohontelah datang menghadap persidangan sendiri dan setelah dibacakan surat permohonanPemohon, Pemohon menyatakan tetap pada

Anis Tiyani pada tanggal 31 Agustus 1992, Anis Tiyani adalah anakkandung dari kakak perempuan Pemohon :Menimbang, bahwa Danang Subramanto lahir pada tanggal 27 September 1993di Yogyakarta dan Ia telah lulus SLTA., sejak tamat SLTA Danang Subramanto tinggalbersama Pemohon di Desa Sidayu KecamatanGombong Kabupaten Kebumen ; Menimbang, bahwa Danang Subramanto bermaksud mendaftar sebagai CalonAnggota TNI di wilayah Jawa Tengah dan untuk kepentingan tersebut, diperlukanadanya Penetapan Wali sebagai penanggung

Menyatakan bahwa Pemohon SUMGIYARTO Sebagai Penanggung Jawabdari anak bernama DANANG SUBRAMANTO bin SARTONO khusus untukmendaftar sebagai Calon Anggota TNI., selama yang bersangkutan mengikutiPendidikan Calon Anggota TNI. ; 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonansebesar Rp. 191.000, (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 OKTOBER2012 oleh YUNINDRO FUJI A.,, SH.

., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah Perusahan pengadaan alat berat untuk disewakandan dipergunakan pada pihak lain, juga sebagai Pemegang Polis AsuransiAlat Berat Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Penanggung,nomor Polis 15.95.15.11.168.00006 atas nama PT.

TENTANG POKOK PERKARA1.Tergugat menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat terkecualiyang diakui secara tegas dan terinci;Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjianPolis Asuransi No : 15.95.15.11.168.00006 periode tanggal 21 Oktober2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016, Objek pertanggunganadalah alat berat Kobelco dan Exavator dimana Penggugat selakuTertanggung dan Tergugat selaku Penanggung;Bahwa benar Tergugat selaku Penanggung telah melakukan penolakanklaim yang

Bahwadalil dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telahwanprestasi adalah harus ditolak dan dikesampingkan karenanyata danterbukti penolakan klaim dari Penanggung atas resiko yang dituntutoleh Tertanggung adalah berdasar dan beralasan hukum;Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yangMulia Majelis Hakim untuk memutuskan:Dalam Pokok Perkara:1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya2.

Bahwa Penolakan Klaim dari Tergugat / Penanggung tersebut di atasberalasan dan berdasar hukum karena sesuai dengan keterangan yangtercantumkan dalam schedule polis bahwa lokasi resiko yang di tanggungadalah Sungai Lilin Sumatera Selatan lokasi resiko pertanggunganmerupakan fakta material yang menyatakan keberadaan objekpertanggungan asuransi selama periode penutupan asuransi berlaku;b.

Pst.Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menuruthukum harus dianggap terbukti halhal;1Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjianPolis Asuransi No : 15.95.15.11.168.00006 periode tanggal 21 Oktober2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016, Objek pertanggunganadalah alat berat Kobelco dan Exavator dimana Penggugat selakuTertanggung dan Tergugat selaku Penanggung;Bahwa benar Tergugat selaku Penanggung telah melakukan penolakanklaim

Interjadi Asia kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

(Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.IX.Bahwa sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Nomor: 135 tahun 2000, yang dimaksud Penanggung Pajakadalah :Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungJawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hakdan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan.Pasal tersebut menentukan ada 2 (dua) macam penanggung Pajak yakniOrang Pribadi atau

Dengan demikian,Pelawanmerupakan Penanggung Pajak dari Wajib PajakPT.

pelunasandari Penanggung Pajak atas utang pajaknya.Mengenai Kedudukan Pelawan Sebagai Penanggung PajakPT.

Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bankmemerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agarmemberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebutkepada Jurusita Pajak;d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada banksebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesiamelalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untukmemberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan padabank yang dimaksud;e. setelah

Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepadabank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biayapenagihan pajak;g.

Karawang Rp39.000.000,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Jabar Kab. Bekasi Rp 9.000.000,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Jabar Kab. Bandung Rp849.092.000,00 Setoran pupuk penanggung Jawab Puskud Kab. Cianjur Rp 44.000.000,00e Setoran pupuk penanggung Jawab Puskud Kab. Sukabumi Rp45.000.000,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab. Bogor Rp 110.000.000,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab. Majalengka Rp86.960.000, 00e = Terdakwa dan H.

Majalengka Rp 83.241.814,00e Kewajiban Penanggung Jawab Pusat KUD Jawa Barat di Daerah/Kabupaten, sebesar Rp 1.848.962.372,00 terdiri dari:e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Jabar Kab. Subang Rp 645.031.381,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Jabar Kab. Bekasi Rp 3.978.600,00 Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Jabar Kab. Bandung Rp 147.610.000,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab. Cianjur Rp 74.781.698,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab.

Sukabumi Rp 25.597.840,00e Setoran untuk penanggung jawab Puskud Kab. Bogor Rp 24.787.779,00e Setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab.

Karawang Rp 39.000.000,00e setoran pupuk penanggung jawab Puskud Jabar Kab. Bekasi Rp 9.000.000,00e setoran pupuk penanggung jawab Puskud Jabar Kab. Bandung Rp 849.092.000,00e setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab. Cianjur Rp 44.000.000,00e setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab. Sukabumi Rp 45.000.000,00e setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab. Bogor Rp 110.000.000,00e setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab. Majalengka Rp 86.960.000,00Terdakwa dan H.

Sukabumi Rp 825.597.840,00e setoran Pupuk Penanggung jawab Puskud Kab. Bogor Rp 24.787.779,00e setoran pupuk penanggung jawab Puskud Kab.

KEPENTINGANBahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugatkepentingan Penggugat merasa dirugikan yaitu Penggugat kehilanganhaknya sebagai Warga Negara sekaligus bukanlah Penanggung pajakTerhutang PT.

Surat Nomor.S11081/WPJ.10/KP.09/2018 tertanggal 30 April2018 perihal Surat Keterangan Kedudukan Penanggung PajakPada Wajib Pajakb. Surat Nomor.035/WPJ.10/KP.09/2018 tertanggal 30 April 2018perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan PenanggungPajak yang tersimpan pada Bankc. Surat Nomor SIT0012/WPJ.10/KP.0904/2018 tertanggal 30 April2018 perihal Surat Perintah melaksanakan penyitaanDimana di dalam ketiga surat tersebut nama Penggugat tercantumsebagai salah satu Penanggung Pajak PT.

Andaman Delmar dengan Penanggung Pajak Sdr. SantosoHadikoesoemo;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b UndangUndangNo.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan(KUP) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No.16tahun 2009, yang mengatur sebagai berikut :(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,atau Pengumuman Lelang;b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;c.

pajak untuk tahun pajak 2011 sampai dengan tahun 2013melalui penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa yang ditujukankepada Penanggung Pajak, namun Penanggung Pajak tidak jugamelakukan pembayaran atas utang pajak PT.

nama Penanggung PajakSantoso Hadikoesoemo (in casu Penggugat) untuk mengoptimalkantindakan penagihan pajak.

Menyatakan bahwa pemohon BASYIRUDIN sebagai penanggung jawab dari anak bernama JONI HERIYANTO khusus untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI, terhitung sejak penerimaan sampai dengan pendidikan menjadi anggota TNI;3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.76.000,-( Tujuhpuluh enam ribu rupiah ) ;--------

JONI HERIYANTO tinggal di SumberAgung , Tanggamus Lampung, maka untuk menjadi penanggungjawab dari anak tersebut perlu ditunjuk seseorang yang berada danbertempat tinggal diwilayah Propinsi Jawa tengah ;e Bahwa WASISMAN ( Ayah JONI HERIYANTO ) secara lisan telahmenyetujui apabila Pemohon ditetapbkan sebagai Wali dari anaktersebut ;e Bahwa dikarenakan sekarang JONI HERIYANTO telah ikut dengankeluarga Pemohon dan ayahnya juga telah menyetujuinya, makadalam hal ini Pemohon mohon ditetapkan sebagai penanggung

SLTA 5 Bahwa Pemohon cakap dan mampu untuk menjadi wali dari JONIHERIYANTO ; 2 22222 2 nono n nnn n nnn ne nne enceMenimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Pemohonmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Pemohon sudah cukup dan tidak akanmengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar yangbersangkutan ditetapbkan sebagai penanggung

HERIYANTO guna untuk mendaftarkan sebagai anggota TNI ;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar yangbersangkutan ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama JONIHERIYANTO , guna sebagai syarat untuk mendaftarkan sebagai anggota TNIdiwilayah Jawa Tengah 5Menimbang, bahwa JONI HERIYANTO adalah Keponakan Pemohonyang telah ikut Pemohon sejak tamat SLTA ; Menimbang, bahwa orang tua JONI HERIYANTO ( WASISMAN )bertempat tinggal di Sumberagung Tanggamus, Lampung dan tidakkeberatan Pemohon menjadi penanggung

menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1612/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB pph Nomor 00142/206/401/08 tanggal 28 Nopember 2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-309/WPJ.08/2014 tanggal 19 Maret 2014 atas permohonan Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf b UU KUP menyangkut Keputusan Kanwil Nomor 1613/WPJ.08/2013 tanggal 26 Juni 2013 jo SKPKB PPh Nomor 00205/207/401/09 tanggal 6 Januari 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum;----- Menyatakan Penggugat bukan sebagai Pemilik maupun Penanggung

Bahwa Tergugat I harus dapat membuktikan surat outentik atau asli, bahwaPenggugat sebagai Direktur/ Pemilik / Penanggung Jawab / Penanggung Pajak CV.Bina Niaga, tetapi nyatanya tidak ada satu buktipun yang ditunjukkan Tergugat Iyang menyatakan Penggugat benarbenar Direktur/ Pemilik, Penanggung Jawab /Penanggung Pajak CV. Bina Niaga.

dan Penanggung Pajak CV.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPSP di atas, oleh karena Penanggung PajakCV.

Surat Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak YangTersimpan pada Bank Nomor S952/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24Agustus 2015;b. Surat Keterangan Kedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib PajakNomor S.Ket22/WPJ.08/KP.0104/2015 tanggal 24 Agustus 2015;c. Daftar Surat Paksa atas nama Penanggung Pajak Ardi Harijanto;70d. Surat Paksa Nomor S00091/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;e. Surat Paksa Nomor S00092/WPJ.08/KP.0104/2009 tanggal 16 Oktober2009;f.

Sehinggadengan demikian bukti tersebut belumlah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah125sebagai Penanggung Pajak CV. Bina Niaga Jl.

Indeco Metal Jayaindo melalui saksi Indra Suyono Alias Abun Anak Dari Djong Fen Khei;

• 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG J8 berwarna Hitam;

Dirampas untuk negara;

• 1 (satu) lembar Surat Tugas No. 01/IMJ/SMKP/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019 atas nama DETYA MAULANA sebagai Penanggung Jawab Operasional / PJO KIP GELASA dari PT.

INDECO METAL JAYAINDO;

CIPTA MULIA GEMILANG, TergugatRekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai penanggung jawab dariPT.

CIPTA MULIA GEMILANG kepadaPenggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi sebagai penanggung jawab dari PT.

Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensisebagai penanggung jawab dari PT.

CIPTA MULIA GEMILANG tersebutdiatas telah memperjelas Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensisebagai penanggung jawab dari PT. CIPTA MULIA GEMILANG telahmelakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi, hal ini disebabkan karena :Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Bppe Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai penanggung jawabdari PT.

/ Penggugat Konpensi sebagai penanggung jawab dari PT.CIPTA MULIA GEMILANG yang telah melakukan wanprestasi atau ingkarjanji sesuai dalil dalil yang Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensiuraikan di atas, dan dengan terpaksa Penggugat Rekonpensi / TergugatKonpensi membatalkan untuk menerima solusi yang diberikan olehTergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai penanggung jawabdari PT.

Menyatakan bahwa pemohon NARDI sebagai penanggung jawab dari anak bernama FAJAR SYAFII bin SUNARTO khusus untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI, terhitung sejak penerimaan sampai dengan pendidikan menjadi TNI selesai ;---------------------------------------------------------------------------------3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,-( Seratus sembilanbelas ribu rupiah );--------

Dengan demikian, permasalahan tuntutanklaim oleh Tertanggung (Penggugat) kepada Penanggung telah selesai;.

Caraka Mulia selakubroker/pialang asuransi dibolehkan untuk menerima pembayaranpremi dari Tertanggung untuk kemudian mendistribusikannyakepada para Penanggung;5) Bahwa ketika terjadi klaim, maka demi memenuhi objektivitas danindependensi dalam penilaian besaran klaim, maka Tergugat selakuPimpinan Penanggung (coleader) menunjuk PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk., menjadi panelkoasuransi yang akan menjadi Para Penanggung;.

saat Premibersangkutan sudah masuk ke rekening Penanggung.

Dimana Penanggung dianggap telah menerimapembayaran premi, pada saat :Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 75/Pdt/2020/PT MDN7.Sub point 2.2.2.

Nomor 3135 K/Pdt/2017berkaitan dengan penagihan pajak kepada penanggung pajak (dalam halini terhadap Penggugat);Menimbang, bahwa dalam penagihan pajak adalah sesuai dengan Pasal1 angka 20 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang UndangUndang PPSP (Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) adalahserangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajakdengan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan,melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan SuratPaksa, mengusulkan pencegahan

Bahwa perkara gugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaanpenyanderaan tidak dapat diterima setelan Penanggung Pajakdilepaskan dari penyanderaan pernah diputus oleh Pengadilan NegeriBekasi dalam Putusan Nomor 192/Pdt.G/2016/PN Bks., yangmenyatakan:Menimbang, bahwa Pasal 34 Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajakdengan

Surat Paksa menentukan sebagai berikut:(1) Penanggung Pajak yang disandera dilepas:a.

Berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri atau GubernurKepala Daerah Tingkat I;(2) Sebelum Penanggung Pajak dilepas sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, Pejabat segera memberitahukansecara tertulis kepada tempat penyanderaan sebagaimana tercantumdalam Surat Perintah Penyanderaan;(3) Penanggung Pajak yang disandera dapat mengajukan gugatanterhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada PengadilanNegeri;(4) Dalam hal gugatan Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud padaayat

(3) dikabulkan dan putusan pengadilan telah mempunyaikekuatan hukum tetap, Penanggung Pajak dapat memohonrehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas masa penyanderaan yangtelah dijalaninya;Halaman 28 dari 32 hal.

Nomor 577 K/Pdt/2020pengusaha/nama penanggung jawab atas suratsurat perusahaan milikperseroan PT Ming Yuan Indonesia yaitu:1.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00001 Desa Tawaang Timurtanggal 20022017 seluas 3.673 m?

sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), darimenggunakan nama tergugat Sanny Oscar sebagai namapengusaha/penanggung jawab pada PT Ming Yuan Indonesia,dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggung jawab adalahZhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagai Direktur PT MingYuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT Ming YuanIndonesia;Tanda Daftar Industri, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT

Nomor 577 K/Pdt/2020PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PT MingYuan Indonesia;6. Surat Izin Usaha Perdagangan, dari menggunakan nama tergugatSanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PTMing Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;7.

Surat Keterangan Fiskal, dari menggunakan nama tergugat SannyOscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawab pada PT MingYuan Indonesia, dirubah menjadi atas nama pengusaha/penanggungjawab adalah Zhang Mingbo selaku pengusaha dan sebagaiDirektur PT Ming Yuan Indonesia dan sebagai penanggung jawab PTMing Yuan Indonesia;8.

Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dari menggunakan namatergugat Sanny Oscar sebagai nama pengusaha/penanggung jawabpada PT Ming Yuan Indonesia, dirubah menjadi atas namapengusaha/penanggung jawab adalah Zhang Mingbo selakupengusaha dan sebagai Direktur PT Ming Yuan Indonesia dansebagai penanggung jawab PT Ming Yuan Indonesia;I. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya padahalaman 16 dan 17 menyebutkan :Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud .... hal mana telahjelas dalam Surat Perintah Penyitaan diperintahkan untukmelaksanakan penyitaan barangbarang milik = WajibPajak/Penanggung Pajak PT Zalombo Nusatama, bukan milikRina Suwasti, SH. ........ bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya judex factikurang memberikan pertimbangan hukum dan salah dalammengklasifikasikan kedudukan Penanggung Pajak PT ZalomboNusatama sebagaimana

Bahwasecara hukum terdapat perbedaan yang mendasar antarapengertian Wajib Pajak dengan Penanggung Pajak.

Bahwa Rina Suwasti, SH. secara jelas dan tegas telah ditunjukoleh undangundang sebagai Penanggung Pajak yang harusbertanggung jawab atas pembayaran utang pajak Wajib PajakPT Zalombo Nusatama. Kedudukan hukum Rina Suwasti, SH.sebagai Penanggung Pajak ternyata tidak = cukupdipertimbangkan oleh judex facti sehingga tanpa alasan yangjelas dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang berlaku judexfacti menyatakan bahwa Rina Suwasti, SH. bukan PenanggungPajak PT Zalombo Nusatama dimaksud;6.

Bahwa dengan demikian telah terbukti putusan judex facti yangmenyatakan bahwa Rina Suwasti, SH. bukan Penanggung PajakPT Zalombo Nusatama adalah salah dalam mengklasifikasikankedudukan Penanggung Pajak PT Zalombo Nusatama ataumelanggar ketentuan hukum yang berlaku;3.

No. 263 K/Pdt//2006pada intinya menentukan bahwa penyitaan dilakukan atas barangmilik Penanggung Pajak dan Penyitaan terhadap Penanggung PajakBadan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Pengurus;3. Bahwa tujuan penyitaan dalam hukum pajak adalah untukmemperoleh jaminan utang pajak dari Penanggung Pajak.

strong>

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor. 230/Pdt.G /2021/PN.AMB tanggal 12 Mei 2022, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut :

• Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan Polis Asuransi Jiwa Nomor 10617538 atas nama Syarifuddin Junus (Pembanding semula Penggugat) sebagai tertanggung yang dikeluarkan PT Prudential Life Assurance (Terbanding semula Tergugat) selaku Penanggung

adalah batal dengan segala akibat hukumnya;

Nomor 10617538 kepada Terbanding semula Tergugat selaku penanggung sebesar Rp.248.500.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Maret 2015 sampai dengan bulan Januari 2021.

Pajak yang Namanyatidak Tercantum dalam Surat Paksa (SE108/PJ./2009) jelas mengatur:Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaandapat dilaksanakan atas barang miilikperusahaan, pengurus, kepala perwakilan,kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik ditempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupuntempat lain.

Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur dalammelaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan terhadap hartakekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakdilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.

penagihan pajak dengan SuratPaksa, Jurusita Pajak berwenang melaksanakanpenyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank. (2) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu.

. 0000000000 000 2000000000002=(3) Pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjukmembuat berita acara pemblokiran yang tindasannyadisampaikan kepada Penanggung Pajak dan Pejabatyang meminta pemblokiran.

Pasal 4;(1) Penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajakyang tersimpan pada bank sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut : a.

Dari maksud pasal tersebut diatas yang menjadi pihak dalam sengketaPajak (Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. .

Bahwa sesuai dengan dengan ketentuan pasal 1 angka 1 PeraturanPemerintah Nomor: 135 tahun 2000, yang dimaksud Penanggung Pajak adalah :Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungJawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hakdan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturanperundangundangan perpajakanHalaman 7 dari 41 halaman Putusan Nomor: 16/PLW/2018/PTUN.JBI.Pasal tersebut menentukan ada 2 (dua) macam penanggung Pajakyakni Orang Pribadi atau

Terkait pengertian Penanggung Pajak dapatdijelaskan sebagai berikut: a) Pengertian Penanggung Pajak berdasarkan Pasal 1angka 28 UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanSebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhirdengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009(selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan) jo.

pelunasandari Penanggung Pajak atas utang pajaknya.

Mengenai Kedudukan Pelawan Sebagai Penanggung Pajak PT.Tamarona Mas International1. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada halaman 5 menyatakanPelawan bukan penanggung pajak karena bukan merupakan Direksi.Dalil Pelawan tersebut adalah keliru dengan alasanalasan sebagaiberikut: a.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan,pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempatkedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggalmereka maupun di tempat lain;Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka PenagihanPajak Dengan Surat Paksa (selanjutnya disebut PP 135Tahun 2000) menyebutkan bahwa :(1)Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalahbarang

MetroBatavia (dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajakyang bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus,kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab,pemilik modal, baik di tempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempatlain;Pasal 3 PP 135 Tahun 2000;(1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalahbarang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempatHal 36 No.40/PDT/2018/PT.DKIkedudukan, atau di tempat lain termasuk yangpenguasaannya berada di tangan

Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terangbahwa Penggugat selaku Penanggung Pajak PT. Metro Bataviamemiliki kewajiban untuk melunasi seluruh hutang pajak yang dimilikioleh PT. Metro Batavia;.

Pajak yangTersimpan pada Bank (Surat Permintaan Pemblokiran), telah memintaTergugat Il untuk melakukan pemblokiran secara seketika atas hartakekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada Bank berupa simpanandan bentuk simpanan lain atas nama penanggung pajak yaitu :a.

Berdasarkan ketentuan di atas,Tergugat melaksanakan penagihan pajak kepada Penanggung Pajak incasu Penggugat dengan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak incasu Penggugat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa,Jurusita Pajak berwenang melaksanakan penyitaan dengan carapemblokiran terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak in casuPenggugat yang tersimpan di bank.3.

3 Februari2014, Perihai: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan WajibPajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yangditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Permata, Tbk, CabangBandung.67) Nomor S038/WPJ.09/KP.0504/2014 Tanggal 3 Februari 2014,Perihai: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang ditujukankepada Pimpinan PT.

Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU PPSP di atas,oleh karena Wayjib Pajak/Penanggung Pajak In Casu Penggugattidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telahditentukan, maka Tergugat menerbitkan Surat TeguranNomorDS0000383/WPJ.09/KP. 0504/2008.84)Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguran, SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis, Penanggung Pajak tetaptidak melunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajaktersebut akan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam :Pasal

Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PPSPTujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utangpajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapatdilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baikyang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukanPenanggung Pajak, atau di tempat lain maupun yangpenguasaannya berada di tangan pihak lain.

/WPJ.09/KP.0504/2014 Tanggal 3 Februari 2014Perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang ditujukan kepadaPimpinan PT.