Ditemukan 251 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : puka phka ppak paka peka pika poka ppkd ppkm pjka
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 30-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 16/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA
Tanggal 14 Agustus 2014 — I. RAMLAN, ST Bin Alm. JAMALUDDIN; II. MUHAMMAD ARFAN, ST bin M. RALIF;
59 — 34
  • Kayu Mas Alam Indah ;33. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;34. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;35. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;36. 3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya
    Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan
    Kayu Mas Alam Indah3334,35.36.37.38.39.40.Al.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/ 2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/ 2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/ 2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya
    Kayu Mas Alam Indah ;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :099/PPKA/ 2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No054/PPKA/ 2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No099/PPKA/ 2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No199/PPKA/ 2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan PN SELONG Nomor -34 / Pdt.G / 2021 / PN.Sel
Tanggal 16 Agustus 2021 — -KABUL, Dkk Lawan 1. Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur cq. Bupati Lombok Timur, Dk
156 — 169
  • sengketa telah dimiliki/dikuasai dan telahdijadikan tanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnyatanggal 10 Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanahpecatu kemudian menjadi aset, tanah tersebut dikuasai secaraterus menerus dan setelah berlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Pemerintahah Desa, yang mengatur aset desa harusdipisahkan dengan aset daerah, selanjutnya atas persetujuanDPRD Kabupaten Lombok Timur disusul Surat Keputusan Bupatitanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA
    sengketa telah dikuasai dan telah dijadikantanah pecatu, yang setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10Januari 1950 dicatatkan secara resmi sebagai tanah pecatu kemudianmenjadi aset di Kabupaten , tanah itu dikuasai secara terus menerus dansetelah berlaku UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangPemerintahah Desa, yang mengatur aset desa harus dipisahkan denganaset daerah, selanjutnya atas persetujuan DPRD Kabupaten LombokTimur disusul Surat Keputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor188.45/319/PPKA
    Sel.Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanah objek sengketa sebagai asetnegara di Kabupaten Lombok Timur (Menteri Keuangan RI) diserahkankepada Desa sebagai Tanah Pecatu Desa Lenek;Bahwa atas dasar halhal tersebut di atas, maka jelas para pelawantidak memiliki kapasitas /kepentingan untuk menggugat atau TidakMemiliki Legal Standing untuk mengajukan perlawanan terhadap obyeksengketa yang nyatanyata bukan sebagai milik Para Penggugat (Kabul,DKK), bahwa oleh karena itu maka terhadap surat Gugatan perbuatanmelawan
    sengketa telah dikuasai dan telah dijadikan tanah pecatu, yangsetelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 10 Januari 1950 dicatatkansecara resmi sebagai tanah pecatu kemudian menjadi aset diKabupaten, tanah itu dikuasai secara terus menerus dan setelah berlakuUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa, yangmengatur aset desa harus dipisahkan dengan aset daerah, selanjutnyaatlas persetujuan DPRD Kabupaten Lombok Timur disusul SuratKeputusan Bupati tanggal 1 Juli 2014 Nomor 188.45/319/PPKA
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-08-2014 — Upload : 31-01-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 15/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA
Tanggal 14 Agustus 2014 — FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN;
49 — 19
  • Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan
    Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;halaman 78 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PTBNA36.37.38.39,40.Al.42.43.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :
    199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900A/KPTS/ 16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/PenetapanPembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu BendaharaPenerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu pemegang barang,dan pembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009,dan Lampirannya;1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No : 0028572/BLLS/2009, tanggal 29 Desember
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-06-2014 — Putus : 13-11-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 13 Nopember 2014 — - Ir. MUHAMMAD ZUHRI
195 — 134
  • Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/03/PPKA/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2009.20.
    Foto copy sesuai aslinya SK Bupati Lombok Timur No : 188.45/534/PPKA/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2010.21. Foto copy sesuai aslinya Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 050/577/PD/2007 tanggal 20 November 2007 antara BAPPEDA dengan Dirut PT.
    Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.59. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daderah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.60.
    Lombok Tmur pada kegiatanPembangunan Pelabuhan Labuhan Hajj, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor :050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penermadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah seKabupaten Lombok Tmur Tahun Anggaran 2011.59.
    Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan Bendahara Penermadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2013.60. Uang sebesar Rp.8.920.673.346,30 (Delapan milyar sembilan ratusdua puluh juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus empat puluhenam rupiah tiga puluh sen).61. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPAPPKD) Tahun Anggaran 2011.62.
    Lombok Tmur padakegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor: 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan BendaharaPenerma dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja PerangkatDaerah seKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan
    Lombok Timur padakegiatan Pembangunan Pelabuhan Labuhan Haji, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor: 050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat DaerahseKabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2011.19159.60.61.62.63Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012
    Lombok Timur pada kegiatanPembangunan Pelabuhan Labuhan Hajj, sesuai kontrakNo.050/47/PD/2007 tanggal 5 Januari 2007 dan Addendum V Nomor :050/187/PD/2009 tanggal 20 April 2009.Keputusan Bupati Lombok Tmur Nomor : 188.45/670/PPKA/2010tanggal 27 Desember 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penermadan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah seKabupaten Lombok Tmur Tahun Anggaran 2011.Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/749/PPKA/2012tanggal 27 Desember 2012 tentang Penunjukan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-07-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 15/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 15 Agustus 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : SAYID MUHAMMAD, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : FARIDA WEDIANINGSIH Binti alm. WACHJUDIN
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : FERDIANSYAH, SH
75 — 16
  • Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan
    Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;halaman 77 dari 94 halaman, No. 15/Pid.Tipikor/2014/PTBNA35.36.Of:38.39.40.41.42.43.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No
    : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900A/KPTS/ 16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/PenetapanPembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu BendaharaPenerimaan, pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu pemegang barang,dan pembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009,dan Lampirannya;1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No : 0028572/BLLS/2009, tanggal 29
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 14-05-2018 — Putus : 29-06-2018 — Upload : 13-08-2019
Putusan PT MATARAM Nomor 83/PDT/2018/PT MTR
Tanggal 29 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat I : MAMIQ NURASIH bin LALU RIWASIH
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA SDN III GUNUNG RAJAK
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Terbanding/Tergugat III : KEPALA UNIT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SAKRA BARAT
Terbanding/Tergugat I : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Turut Terbanding/Penggugat II : MAMIQ SAHNIM bin LALU RIWASIH
Turut Terbanding/Penggugat III : SAHNUN
18 — 11
  • Bahwa Penggugat 1 dan dua orang anaknya pernah datang kepadaPemerintah Kabupaten Lombok Timur CQ Kepala BPKA (BadanPengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kabupaten Lombok Timur yangdulu namanya Dinas PPKA (Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan danHalaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 83/PDT/2018/PT MTRAsset Daerah) untuk menanyakan dan memohon penjelasan tentangperalinan hak atas obyek sengketa, namun dari pihak BPKA tidak dapatmenjelaskan tentang peralihnan hak atas obyek sengketa dari ParaPenggugat
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 10-07-2014 — Putus : 01-09-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 1 September 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : T. Davindra, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. T. ARMANSYAH Bin Alm. ABDURRAHMAN Diwakili Oleh : EVI SUSANTI, SH, MH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Lena Rosdiana Aji, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Mairia Efita Ayu, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Abdullah, SH
57 — 21

    1. Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013 tanggal 01 April 2013.
    2. Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP.
    3. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 00011 / SPP BL / 1.19.02.00 /2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP-1, SPP-2, SPP-3).
    2013tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusan kepalasatuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113 .1 Tanggal11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatanpada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh tahun 2013 (fotocopy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA
    tanggal 01 Maret 2013 Untuk Bulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Acehnomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusan kepalasatuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113 .1Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabat pelaksana tekniskegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh tahun 2013(foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA
    Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821/ //113...11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22s23.24.30113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Putus : 06-02-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN SORONG Nomor 3/Pid.Sus/2014/PN.SRG
Tanggal 6 Februari 2014 — YAHYA MANSUR HUTU DUNGGIO
47 — 17
  • M.Mar, selaku Kepala SeksiKeselamatan Berlayar Kantor KSOP Kelas I Sorong, bahwa dokumen yang harusdimiliki diatas kapal yaitu :e SPB adalah ijin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal untuk melakukanpelayaran, SPB hanya berlaku untuk sekali pelayaran.e Surat Kebangsaan Kapal adalah surat yang dikeluarkan untuk menentukanbahwa kapal tersebut mempunyai kebangsaan.e Surat Kesehatan adalah surat yang menyatakan bahwa kapal tersebut crewnyasehat untuk melakukan pelayaran.e Surat ijin trayek (RPT/PPKA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-02-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
FSP BUMN BERSATU diwakili oleh: 1.FX. ARIEF POYUONO, S.E., M.Si (Ketua Presidium) 2. HARIS RUSLY
Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia
331 — 219
  • Untuk kegiatan Sistim Komunikasi KabelLaut (SKKL) South East Asian Japan Cable System2 (SKKL SJC2)Dengan nomor izin membangun A.1102/AL824/DJPL Tercantum padaMemutuskan butir 5 (Lima) dan sub Butir 7 (Tujuh) yang menyatakan harusmenyampaikan Izin Penggunaan Kapal Asing (IPKA) / PPKA. Kapal Fu Haiyang diagenkan oleh PT.
    Bahari Eka Nusantara sudah melakukankegiataan di wilayah ZEE pada bulan November 2019 tanpa dilengkapiIPKA/ PPKA dan SPKBA (Surat Perizinan Kerja Bawah Air);Bahwa Perbuatan TERGUGAT telah melanggar Peraturan MenteriPerhubungan RI Nomor: PM. 46 Tahun 2019 Pasal 2 ayat 1 yang berbunyisebagai berikut: bahwa Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yangtidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan atau barang dalamkegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan IndonesiaHal. 7 dari 53 hal
    (Fotokopi dari fotokopi);Surat Elektronik (email) Ketua Bidang Angkutan KapalKhusus Non Migas, tanggal 26 September 2019, PerihalPermohonan PPKA Kapal Khusus. (Print Out);Berita Acara Rapat Pembahasan Permohonan PersetujuanPenggunaan Kapal Asing CS Fu Hai Yang Diajukan OlehPT. Bahari Eka Nusantara, tanggal 7 November 2019.(Fotokopi dari fotokopi);Surat Senior Manager NEC Corporation No.
    ::SJC2/NEC/SUB/01801, tanggal 18 November 2019,Perihal Komunikasi dengan Pemilik Kapal BerbenderaIndonesia sesuai Berita Acara Rapat PembahasanPermohonan PPKA CS Fu Hai. (Fotokopi sesuai denganasli);Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor:A.1102/AL.824/DJPL, tanggal 18 September 2019,Pemberian Izin Membangun Sistem Komunikasi KabelLaut (SKKL) South East Asian Japan Cable System2(SKKL SJC2) Kepada PT. Telekomunikasi IndonesiaInternational.
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-08-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN SELONG Nomor 72/PDT.G/2014/PN.SEL
Tanggal 30 April 2015 — - GUNAWAN ALIAS AMAQ JUN MELAWAN - Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Timur cq Bupati Lombok Timur,dkk
86 — 118
  • Bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang Error In Persona(salah menarik Pihak), karena obyek sengketa bukanlah asset Tergugat1 melainkan merupakan Asset Pemerintah Desa Lenek, sebabberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1 Juli 2014, tentang Pengembalian TanahtanahPecatu yang tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten LombokTimur kepada Pemerintah Desa, selurun tanah pecatu telahdikembalikan ke Pemerintah Desa.Bahwa pengembalian tanah pecatu kepada Pemerintah
    Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita gugatan poin 23dan 24, karena Pemerintah Desa Lenek tidak pernah menjadikan tanahpecatu sebagai Asset Pemerintah Daerah sebagaimana yang didalilkanPenggugat, dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berdasarkanKeputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014, tanggal 1Juli 2014, tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu yang tercantumdalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada PemerintahDesa, telah mengembalikan tanahtanah pecatu yang
    Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014beserta lampirannya tentang Pengembalian tanahtanah Pecatu yangtercantum dalam neraca Pemerintah Kabupaten Lombom Timur kepadaPemerintah Desa, yang di beri tanda T.11 ;2. Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014tentang Desa, yang di beri tanda T.1 2 ;3.
    Fotokopi Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014tanggal 1 Juli 2014 beserta lampirannya tentang Pengembalian tanahtanahPecatu yang tercantum dalam neraca Pemerintah Kabupaten LombomTimur kepada Pemerintah Desa, yang di beri tanda T.2 s/d. 19 1;2. Fotokopi Soerat Padjeg Tanah, nama orang jang menanggoeng padjeg :Tanah Petjatue Dsa. Lenek No. 810. Padjeg tahoen 1930 sampai tahoen1940, yang di beri tanda T.2 s/d.19 2;3.
    Bahwa tanah sengketa tidak pernah diambil oleh Bapak Rahilsewaktu menjadi Kepala Desa Lenek dan Bapak Isna juga tidak pernah melakukanperubahan status dari Papuq Djamilan menjadi tanah pecatu sebab tanahsengketa merupakan tanah ulayat Desa yang telah berstatus sebagai tanah pecatusejak keberadaan Desa Lenek;Menimbang, bahwa Tergugat 1 juga dalam dalil bantahannya menyatakanberdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/319/PPKA/2014tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengembalian Tanahtanah Pecatu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 26-03-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1747 K/Pid/2012
Tanggal 26 Maret 2013 — SUBANDI
26 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bertugas di tempat kejadiansejak tahun 2002 sehingga dari fakta yang sedemikian tersebut petugas palangpintu akan tahu secara benar dan persis kapan kereta api akan melewati dan iajuga tahu persis karakter pengguna jalan yang sering melewati tempat tersebutmengingat jalan tersebut adalah jalan satusatunya lalu lintas jalan dariYogyakarta Solo atau sebaliknya untuk jenis bus maupun truk;Bahwa dengan pengalaman tersebut petugas palang pintu sebelum menutuppalang pintu perlintasan KA ia telah diberi tahu PPKA
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 10-07-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 19/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 28 Agustus 2014 — Pembanding/Terbanding/Jaksa Penuntut : T. Davindra, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : KHALIDIN, SH. Bin ABDURRAHMAN Diwakili Oleh : Darwis, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Lena Rosdiana Aji, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Mairia Efita Ayu, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Abdullah, SH
44 — 23
  • Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013 tanggal 01 April 2013 .
  • Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Dana kesejahteraan sosial tenaga kontrak Satpol PP.
  • 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 00011 / SPP BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP-1, SPP-2, SPP-3).
    No. 19/Pid.Tipikor/2014/PTBNA11.12.13.14.15.16.Ts18.19.20.Zl.2223%24.25.26.Dis28.Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013 tanggal01 April 2013 .Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Dana kesejahteraansosial tenaga kontrak Satpol PP.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor: 00011 /SPP BL / 1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP1, SPP2, SPP3).Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM BL / 1.19.02.00
    No. 19/Pid.Tipikor/2014/PTBNA11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA / 2013 tanggal01 April 2013 .Nota Dinas Nomor : 814.1 / 022 / 2013 tanggal 13 Mei 2013 Hal : Dana kesejahteraansosial tenaga kontrak Satpol PP.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung barang dan jasa Nomor :00011/ SPPBL/1.19.02.00 / 2013 tanggal 15 mei 2013 (SPP1, SPP2, SPP3).Surat Permintaan Membayar (SPM) Nomor : 00011 / SPM BL / 1.19.02.00
    tanggal 01 Maret 2013 UntukBulan April 2013.Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul HisbahAceh nomor 821 / 183 tanggal 11 Maret 2013 tentang Perubahan keputusankepala satuan polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Aceh Nomor 821 /113 .1 Tanggal 11 maret 2013 tentang penetapan penunjukan pejabatpelaksana teknis kegiatan pada satuan polisi pamong Praja dan wilayatulHisbah Aceh tahun 2013 (foto copy / legestrasi).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 074 / SPD / 1.19.02 / II / PPKA
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 2 Juni 2014 — SUGIHARTO, A, Md bin MISRAN SURYADINATA
65 — 14
  • Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.BOs36.3.38.39.40.41.42.43.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No :
    199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pengairan No : 900A/KPTS/16/2009, tanggal 28 Mei 2009, tentang Penunjukan/Penetapan PembantuPejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu Bendahara Penerimaan,pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu pemegang barang, danpembantu Pengurus Barang pada Dinas Pengairan Tahun Anggaran 2009, danLampirannya;1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), No : 0028572/BLLS/2009, tanggal 29 Desember
    Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.34.35.36.3/,38.39.40.41.42.43.44.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (
    Kayu Mas Alam IndahHalaman 151 dari 182 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bna.33.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (
    PT.Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus
Register : 08-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 4/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 2 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum
Terbanding/Terdakwa : LALU MULIADI, S.T., M.T.
120 — 67

  • 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bedahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur TA. 2015;

    4.

    1 (satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur, Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2015 beserta Lampiran;

    12.

    1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lombok Timur.

    37.

    Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Energi SumberDaya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran2015 adalah Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku KepalaDinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian danPerdagangan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok TimurNomor: 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan KerjaHalaman 2 dari 184 hal.put.
    Bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Energi SumberDaya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran2015 adalah Saksi Framadi Anugerah Kartika selaku KepalaDinas Energi Sumber Daya Mineral, Perindustrian danPerdagangan berdasarkan Keputusan Bupati Lombok TimurNomor: 188.45/500/PPKA/2014 tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan KerjaPerangkat Daerah SeKabupaten Lombok Timur tanggal 19Desember 2014.
    Dengan terlampirSurat Perintah Membayar (SPM) Nomor51.ESDMPP/00128/SPMLS/2015 tanggal 28 Desember 2015beserta dengan lampirannya. 11. 1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Keputusan Bupati Lombok Timur,Nomor : 188.45/645/PPKA/2015 Tentang Penunjukan PejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang Pada SatuanPerangkat Daerah SeKabupaten Lombok Timur ditetapkan Halaman 96 dari 184 hal.put.
    dan Perdagangan Kabupaten LombokTimur; 2. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan BupatiLombok Timur Nomor : 188.45/103/ADPEM/2015 tanggal 13Februari 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan BupatiLombok Timur Nomor : 188.45/427/ADPEM/2014 tanggal 27Oktober 2014 tentang Standar Harga Satuan Upah danBahan Serta Harga Permeter Persegi Bangunan dan PagarKebutuhan Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran2015; 3. 1 (satu) Eksemplar Fotocopy Legalisir Keputusan BupatiLombok Timur Nomor : 188.45/501/PPKA
    Lombok Timur TA.2015 dari LALU MULIADI, ST selaku Pejabat PembuatKomitmen Dinas ESDMPP Kabupaten Lombok Timur TA.2015 beserta Lembar Penerus Disposisi; 35.1 (satu) bundle foto copy yang telah dilegalisir SummaryReport, kode tender 415395, nama tender PengawasanPembangunan Pasar Tradisional (DAK+Sisa DAK); 36.1 (satu) bundle/berkas Keputusan Bupati Lombok TimurNomor : 188.45/500/PPKA/2014 tanggal 19 Desember 2014Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/PenggunaBarang Pada Satuan Kerja Perangkat
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2014 — Putus : 02-06-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 2 Juni 2014 — FARIDA WEDIANINGSIH Binti Alm WACHJUDIN
64 — 16
  • Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat Keputusan
    Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009,tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009,tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009,tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;Halaman 159 dari 190 Putusan
    PT.Kayu Mas Alam Indah3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 27 Maret 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 054/PPKA/2009, tanggal 20 April 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 099/PPKA/2009, tanggal 01 juli 2009, beserta lampirannya;3 (tiga) Lembar dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD) No : 199/PPKA/2009, tanggal 28 Oktober 2009, beserta lampirannya;4 (empat) lembar Surat
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 12-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNA
Tanggal 4 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ridwan, BBA Bin Abdullah Ibrahim
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Umar Assegaf, SH
47 — 24
  • Bahwa Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan UangPersediaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan secarafungsional kepada PPKA selaku BUA. Bendahara pengeluaran secaraadministratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaankepada kepala SKPA melalui PPKSKPA paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya.
    Bendahara pengeluaran pada SKPA wajibmempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjaditanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabanpengeluaran kepada PPKA selaku BUA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ)yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.SPJ tersebut dilampiri dengan : Laporan Penutupan Kas, SPJ BendaharaPengeluaran Pembantu.
    Bendahara pengeluaran pada SKPA~ wajibmempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjaditanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawabanpengeluaran kepada PPKA selaku BUA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Pertanggungjawaban fungsional tersebut berupa Surat Pertanggungjawaban (SPJ)yang merupakan penggabungan dengan SPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.SPJ tersebut dilampiri dengan : Laporan Penutupan Kas, SPJ BendaharaPengeluaran Pembantu.
    Bahwa Bendahara Pengeluaran mempertanggungjawabkan UangPersediaan secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan secarafungsional kepada PPKA selaku BUA. Bendahara pengeluaran secaraadministratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uangHalaman 32 dari 65Putusan Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT BNApersediaan kepada kepala SKPA melalui PPKSKPA paling lambat tanggal10 bulan berikutnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 17-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4161 K/Pid.Sus.LH/2019
Tanggal 17 Desember 2019 — ZHANG DEYI anak dari ZHANG ZHENQING;
1007 — 534 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ever Judger;PKKA/PPKA/RPT/IPKA Kapal MV. Ever Judger;Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 4161 K/Pid.SusLH/201924.25.26.2/.28.Zo,6 (enam) lembar Copy Legalisir Continous Synopsis Record Kapal MV.Ever Judger;13 (tiga belas) lembar Copy Legalisir Liferaft Certificate Kapal MV. EverJudger;10 (sepuluh) lembar Copy Legalisir Fire Extinghuisher Certificate KapalMV. Ever Judger;Insurance (Wrecks) kapal MV. Ever Judger;Log Book atau Bell Book kapal MV.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
YULIAN FIRDAUS, S.E
102 — 137
  • Bahwa yang mengajukan Peraturan Walikota Nomor 36 A Tahun 2015adalah Kepala Dinas PPKA Kota Bengkulu yaitu M. Sofyan, SE.
    Bahwa pada saat pengajuan Nota Dinas Nomor : 2884 / B.II / ND /2015 tanggal 04 September 2015 tersebut dilampirkan juga PeraturanWalikota dan juga Nota Dinas dari PPKA serta berkasberkas lainnyayang terkait dengan Peraturan Walikota yang akan dibuat. Dan Saksiada membubuhkan paraf setelah Kepala Bagian Hukum (ZOHRI).
    MM.Bahwa saksi adalah Kepala bidang anggaran di DPPKA kotaBengkulu.Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendaharapengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharanpada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,2. Sekretaris : Muhamad Nazar,3. Bendahara pengeluaran : Yulian,4.
    Bahwa yang menjadi Kepala Dinas, Sekretaris, Bendaharapengeluaran, bendahara gaji, Kabis akuntansi dan perbendaharanpada dinas PPKA kota Bengkulu adalah:1. Kepala Dinas : Muhammad Sofyan,2. Sekretaris : Muhamad Nazar,3. Bendahara pengeluaran : Yulian,4.
    Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Pak SOFYAN SelakuKepala Dinas PPKA Kota Bengkulu, kenapa Saksi dimasukkan dalamPeraturan Walikota menerima Tambahan Penghasilan BerdasarkanBeban Kerja mengingat Saksi ada juga menerima di bagianSekretariat Daerah. Dan menurut Kepala Dinas Pak SOFYAN, saksiboleh menerima karena sudah diatur dalam Peraturan Walikota.
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 21-10-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 680/Pdt.G/2021/PA.Gdt
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 12
  • juga tidak ada lagi pemberian nafkah;Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihakkeluarga/tokoh masyarakat, namun tidak berhasil karena Pemohon tetapingin berceral;Bahwa cerita dari Pemohon, selama tinggal bersama Pemohon danTermohon tidak melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Pemohon dan Termohon;Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;Saksi 2, SAKSI KEDUA, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,pekerjaan PPKA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 27-10-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48PK/TUN/2008
Tanggal 27 Oktober 2008 — PT. PRIMABUMI SAKTI DAYA ; DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN DEPARTEMEN KEHUTANAN.
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkankesejahteraannya, oleh karenanya suratsurat bukti tertanda PPKA, danSurat bukti tertanda PPK.1, dan surat bukti tertanda PPK.2, tersebutdalam obyek perkara/pokok perkara ini pada tingkat Peninjauan KembaliHal. 9 dari 11 hal. Put.