Ditemukan 481 data
282 — 253
TahunAnggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi SmpangEnam Kota Tais.1(satu) bundel Asli BOQ (Bil Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi JalanHotmi Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan denganKonstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015.1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulsan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 20102015.1
108 — 54
PemberhentianPenggugat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda KabupatenKupang, sebagaimana terurai pada ketentuan hukum diatas,tetapi semata mata Pemberhentian Penggugat karena alasanPolitis yang mengatasnamakan kepentingan PDI Perjuangan ;Bahwa sepatutnya Tergugat selaku Bupati yang baru 3 (tiga)minggu dilantik, memahami secara tepat tentang adanya kondisimendesak yang imperatif harus dilaksanakan yakni : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
koordinirdalam rangka penyelesaiankegiatan .......kegiatan kegiatan tersebut diatas :Bahwa dengan melihat pada adanya kondisi mendesak yangberhubungan dengan Pelayanan Publik/Masyarakat yang harusdilaksanakan oleh Penggugat sebagai Asisten Administrasi UmumSekda Kabupaten Kupang, sebagaimana terurai diatas maka jelasdan tegas terdapat alasan alasan yang sangat mendesak untukmenunda pelaksanaan Obyek Sengketa yakniPenyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
93 — 31
Kemudian dalammenjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentiantidak dengan hormat sebagai PNS kepada Penggugat,juga telah melalui pertimbangan pertimbangan, diantaranya :1) Misi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, yangdiatur dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2006tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah(RPJMD) Periode Tahun 20062010, salah satunyayaitu, mewujudkan supremasi hukum danpemerintahan yang bersih dan berwibawa .
Bahwa Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .9 Tahun2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Periode Tahun2006 2010 , yang dijabarkan dalam Visi PembangunanKabupaten Rejang Lebong, diantaranya yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yangbersih dan berwibawa ; 7.
Syaflenedi, ST.MT Bin Na Alidkk; T3 Peraturan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah(RPJMD) periode tahun 20062010; T4 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.263/V.18 2/99 tanggal 25 September 2001 perihalWewenang Penjatuhan Hukuman disiplin, PengajuanKeberatan ke BAPEK, izin Perkawinan dan PenilaianPelaksanaan PekerjaanPNS; eer rrr eee eeeT5 Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 30Desember 2008 Nomor:314/BAPEK/S.1/2008 perihalPenerapan
491 — 191
TahunAnggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.1(satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi SimpangEnam Kota Tais.1(satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi JalanHotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan denganKonstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015.1(satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 20102015.1
82 — 42
Majenang;7) 1 (satu) buku Musdes Desa Salebu;8) 1 (satu) buku APBDes Desa Salebu;Nomor 7 dan 8, dikembalikan ke Desa Salebu;9) 1 (satu) buku Musdes Desa Sindangsari;10) 1 (satu) buku RKPDes Desa Sindangsari;11) 1 (satu) buku APBDes Desa Sindangsari;12) 1 (satu) RPJMD Desa Sindangsari;Nomor 9 sampai 12, dikembalikan ke Desa Sindangsari;13) 12 (dua belas) bendel SPK se Kec. Gandrungmangu; 14) 14 (dua belas) lembar foto copy buku rekening se Kec.
Gandrungmangu;17) 1 (satu) buku Musdus Desa Wringinharjo;18) 1 (satu) buku Musdes Desa Wringinharjo;19) 1 (satu) buku RKPD Desa Wringinharjo;20) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Wringinharjo;21) 1 (satu) buku APBDes Desa Wringinharjo;22) 1 (satu) buku RPJMD Desa Wringinharjo;23) 1 (satu) dokumen penunjukan langsung Desa Wringinharjo;Nomor 17 sampai 23, dikembalikan ke Desa Wringinharjo;24) 1 (satu) buku Musdus Desa Gandrungmanis;25) 1 (satu) buku Musdes Desa Gandrungmanis;26) 1 (satu) buku
RKPD Desa Gandrungmanis;27) 1 (satu) buku RAPBDes Desa Gandrungmanis;28) 1 (satu) buku APBDes Desa Gandrungmanis;29) 1 (satu) buku RPJMD Desa Gandrungmanis;30) 1 (satu) dokumen penunjukan langsung Desa Gandrungmanis;Nomor 24 sampai 30, dikembalikan ke Desa Gandrungmanis;31) 14 (empat belas) bendel SPK se Kec.
Nusawungu);12 (dua belas) bendel SPK;14 (dua belas) foto copy buku rekening;28 (dua puluh delapan) lembar kwitansi pembelian komputer;1 (satu) keping CD;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YULIAMAN SUTRISNO (SekcamGandrungmangu dan pernah menjabat sebagai Sekcam Jeruklegi);1 (satu) buku Musdus;1 (Satu) buku Musdes;buku RKPD;buku RAPBDes;1 (satu1 (satu(satu) buku APBDes;(satu) buku RPJMD;1 (satu) dokumen penunjukan langsung;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SURATMAN (Kades Wringinharjo Kec.
Gandrungmangu;tu) buku Musdus Desa Wringinharjo;satu) buku Musdes Desa Wringinharjo;satu) buku RKPD Desa Wringinharjo;satu) buku RAPBDes Desa Wringinharjo;satu) buku APBDes Desa Wringinharjo;satu) buku RPJMD Desa Wringinharjo;satu) dokumen penunjukan langsung Desa Wringinharjo;satu) buku Musdus Desa Gandrungmanis;satu) buku Musdes Desa Gandrungmanis;satu) buku RKPD Desa Gandrungmanis;satu) buku RAPBDes Desa Gandrungmanis;satu) buku APBDes Desa Gandrungmanis;satu) buku RPJUMD Desa Gandrungmanis;satu
Gandrungmangu;17) 1 (Satu) buku Musdus Desa Wringinharjo;18) 1 (satu) buku Musdes Desa Wringinharjo;19) 1 (satu) buku RKPD Desa Wringinharjo;20) 1 (Satu) buku RAPBDes Desa Wringinharjo;21) 1 (satu) buku APBDes Desa Wringinharjo;22) 1 (satu) buku RPJMD Desa Wringinharjo;)Nomor 17 sampai 23, dikembalikan ke Desa Wringinharjo;24) 1 (satu) buku Musdus Desa Gandrungmanis;) 1 (satu)25) 1 (Satu) buku Musdes Desa Gandrungmanis;26) 1 (satu) buku RKPD Desa Gandrungmanis;27) 1 (Satu) buku RAPBDes Desa Gandrungmanis
;28) 1 (Satu) buku APBDes Desa Gandrungmanis;29) 1 (satu) buku RPJMD Desa Gandrungmanis; 92 30) 1 (satu) dokumen penunjukan langsung Desa Gandrungmanis;Nomor 24 sampai 30, dikembalikan ke Desa Gandrungmanis;31) 14 (empat belas) bendel SPK se Kec.
1.Siti Mustab Siroh
2.Zulaikah
Termohon:
Bupati Demak
106 — 52
2015tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan secara rinci Tugas, wewenang, kewajibandan Hak Kepala Daerah dalam hal ini adalah TERMOHON sebagai BUPATI:Pasal 65 ;(1) Kepala daerah mempunyai tugas:a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD
Tahun 2015tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan secara rinci Tugas, wewenang, kewajibandan Hak Kepala Daerah dalam hal ini adalah TERMOHON sebagai BUPATI:Pasal 65 ;(3) Kepala daerah mempunyai tugas:h. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; i. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;j menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD danrancangan Perda tentang RPJMD
RIFAI FAISAL, S.H.
Terdakwa:
ABDUL YAJID Bin TASLIM RESRO DIKROMO
126 — 39
Peternakan, dengan indikator kinerja sbb: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD
Peternakan, dengan indikator kinerja sbb : Eksisting Target capaian kinerjaIndikator (2011) 2012 = 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging sapi 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging ayam 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD
dengan indikator kinerja sbb: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 ~: 2013 2014 = 2015 ~=+ 2016Produksi hasil ternakDaging sapi 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging ayam 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD
capaian kinerja(2011) 2012 ~= 2013 2014 = 2015 ~ss 2016Produksi hasil ternakDaging sapi 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging ayam 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Halaman 131 dari 197 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2020/PN SmrProgram tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD
dengan indikator kinerja sbb: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 ~= 2013 2014 = 2015 ~*s 2016Produksi hasil ternakDaging sapi 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging ayam 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD
268 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
konservasi, sertifikasi pengelolaanhutan lestan dan/atau sertifikasi legalitas kayu;Bahwa atas dasar ketentuan perhutanan sosial tersebut, untukmerealisasikan percepatan perhutanan sosial, PemerintahProvinsi Riau tidak sepenuhnya mematuhi ketentuanPermenLHK Nomor 83 Tahun 2016 sebagaimana dijelaskanpada pasalpasal di atas, dengan tidak memasukkan dalamprogram kegiatan serta alokasi anggaran pada APBD ProvinsiRiau Tahun 2017, padahal Pemerintah Provinsi Riau telahmentargetkan Perhutanan Sosial dalam RPJMD
Bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah memasukan kebijakan PerhutananSosial ke dalam rencana pembangunan jangka menegah daerah (RPJMD)Provinsi Riau dan memiliki anggaran dalam angggan pendapatan danbelanja daerah APBD Provinsi Riau melalui:e Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, kegiatanPembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan HTR, HKm, HD,HHBK Unggulan Daerah dan Industri Pengolahan Hasil Hutan.e Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan, kegiatan Pembibitan TanamanHutan untuk Kemasyarakatan.e
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
110 — 31
Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Halaman 6 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN SmrProgramtersebutkemudiandituangkandalamRencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
Peternakan, dengan indikator kinerja: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011) 2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur ayam 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnProgram tersebut kemudian dituangkan dalam RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi mengetahui kegiatan Pembebasan Lahan RPU TA.2015 pada DPKP Kota Balikpapan, kaitannya bahwa pada tahun2014 saksi sebagai Kasubbag Perencanaan Program DPKP KotaBalikpapan;Bahwa saksi menjelaskan bahwa kegiatan Pembebasan LahanRPU kedalam Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan,program ini telah tersusun dalam dalam Renstra 2011 2016Pemkot Balikpapan maupun RPJMD
RIZAL EFFENDI, SE Bin SUHAIMI, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa, tapi tidak adahubungan keluarga;Halaman 135 dari 361 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi menjelaskan didalam lampiran RPJMD KotaBalikpapan 20112016 bahwa belum membahas masalahkegiatan pengadaan lahan RPU karena didalam RPJMD barumenyusun program program prioritas, dan didalam RPJMDdimaksud terdapat program peningkatan produksi hasilpeternakan, jika dikaitkan
Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun2001 tentang Rencana Pembangunan' JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun20112016 tanggal 13 Desember 2011;d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara KotaBalikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni 2014;e.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
169 — 66
Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinya Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan Tahun 2011-2016 tanggal 13 Desember 2011;
Hasil Peternakan,dengan indikator kinerja: Indikator Eksisting Target capaian kinerja(2011)2012 2013 2014 2015 2016Produksi hasil ternakDaging 98,3 99,33 100,36 101,40 102,47 104sapi ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnDaging 1.074 1.079 1.084 1.089 1.094 1.103ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thnTelur 1.560 1.564 1.568 1.572 1.576 1.700ayam ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn ton/thn Program tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD
Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPeraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 08Tahun 2001 tentang Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) KotaBalikpapan Tahun 20112016 tanggal 13Desember 2011;d. Foto copy yang dilegalisir sesuai dengan aslinyaPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara KotaBalikpapan Tahun Anggaran 2015 tanggal Juni2014;e.
Terbanding/Terdakwa : FAHRUDDIN,S.T
113 — 50
MITRA IDEAL CONLTANT;
- 1(satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD(KUA)TA. 2015
- 1 (satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA. 2015;
- 1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2016;
- 1 (satu) Rangkap Asli RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;
- 1 (satu) Rangkap Asli Laporan Akhir Pengawasan Pembangunan Ruang
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabuapaten Kuantan Singingi Nomor : Kpts. 600/KPTS/CKTR-Sekr/2015/07.14 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 600/Kpts/CKTR-Sekr/2015/02.36 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015;
- 1 (satu) rangkap Foto Copy Ringkasan Perubahan RPJMD
MITRAIDEAL CONLTANT;1 (Satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2015;1 (Satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) TA. 2015;1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun20112016;10) 1 (satu) Rangkap Asli RKPD (Rencana Kerja PembangunanDaerah) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015;11)1 (Satu) Rangkap Asli Laporan Akhir PengawasanPembangunan Ruang Pertemuan Hotel Kuantan Singingi;Halaman 79 dari 127 halaman Putusan
Peraturan Perundangundangan;1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Perjanjian PelaksanaanPekerjaan (Kontrak) Nomor : 641/KONTKONSLT/CKTRPA/2013/36.74 tanggal 3 September 2013 Antara PenggunaAnggaran Kegiatan Penyusunan Detail Engineering Design(DED) Pembangunan Hotel Kuantan Singingi dengan PT.MITRA IDEAL CONLTANT;1 (satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD (KUA) TA.2015;1 (satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) TA. 2015;1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD
MITRA IDEALCONLTANT,;7. 1 (satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD (KUA) TA. 2015;Halaman 101 dari 127 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUSTPK/2021/PT PBR8. 1 (Satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(PPAS) TA. 2015;9. 1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singing!
1(satu) Rangkap Asli Kebijakan Umum APBD(KUA)JTA. 20151 (satu) Rangkap Asli Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (PPAS) TA. 2015;1 (satu) Rangkap Asli Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kuantan Singing!
97 — 47
Kepala Daerah, oleh Undang Undang diberikewenangan untuk membuat' berbagai kebijakan yangbertujuan untuk mempercepat terlaksanannya dantercapainya tujuan pembangunan berdasarkan Visi dan4041Misi Pemerintah Daerah sebagaimana dituangkan dalamPeraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 20092014.
Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No.07 Tahun 2009 tentang Rencana KerjaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Dairi Tahun 2009 2014, (Bukti = T. Foto copy Surat Tugas Pengawas SD/MI No.900/20.PS/2010 untuk bulan Januari dan LaporanPerjalanan Dinas, (Bukti T6) ;497. Foto copy Surat Tugas Pengawas SD/MI No.900/2059/PS/2010 untuk bulan Mei 2010 = danLaporan Perjalanan Dinas, (Bukti T7) ;8.
59 — 15
Penyelarasan Kegiatan APBD TA 2013 dengan RPJMD Kota Bekasi Tahun20082013 (Hubungan Antar Dokumen) Bagian Telematika Setda KotaBekasi.b. Evaluasi Terhadap Hasil RENJA Bagian Telematika Setda Kota Bekasi.c. Kajian Usulan Program dan Kegiatan dari Bagian Telematika Setda KotaBekasi Tahun 2013.d. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2013 dan PerkiraanMaju Tahun 2014.e. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2013.f.
141 — 74
TahunAnggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra UtamaConindo.1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais.1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunandan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma denganKonstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatanJalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015.1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 20102015.1
Tahun Anggaran 2010 dengan KonsultanPerencana PT Citra Utama Conindo.2) 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran LokasiSimpang Enam Kota Tais.3) 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan danPenataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan KonstruksiJalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalandengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 2015.4)1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma
Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan PerencanaPT Citra Utama Conindo.1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design BundaranLokasi Simpang Enam Kota Tais.1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) KegiatanPembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota KabSeluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix PekerjaanPembangunan~ dan peningkatan Jalan dengan KonstruksiJalan Hotmix TA 2011 2015.1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabSeluma 20102015.1
99 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
dimintakan melalui Keputusan Mahkamah AgungRI bahwa Kepala Daerah telah terbukti secara sah dan menurut hukummelanggar Sumpah Janji Jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban danatau melanggar larangan, selanjutnya DPRD mengusulkan pemberhentianKepala Daerah kepada Presiden melalui Gubernur;Bahwa berdasarkan visi Bupati Minahasa Tenggara Telly Tjanggulung(Termohon) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD
77 — 33
diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Pengendalidan Percepatan Program Strategis (KP3S) Kota Makassar, berisi pembentukan lembagaAd Hoc untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassarsebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD
305 — 153
Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 2013;Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun20112015;Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu SungaiTengah Tahun 2013;halaman 3 dari 94 halamanPutusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.RPJMD
Sekretaris Dinas maupun KepalaDinas menjadwalkan lagi untuk pembahasan draft RKA masing masing bidang ; Selanjutnya setelah sepakat lalu di print untuk draft RKA masing masing bidanglalu dinaikkan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani lalu dientry ke SIMDA(Sistem Informasi Manajemen) oleh masing masing bidang ;Serta tidak berpedoman pada Renja (Rencana Kerja) SKPD Dinas PendidikanKabupaten Hulu Sungai Tengah, Renstra (Rencana Strategis) Dinas PendidikanKabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011 2015 maupun RPJMD
Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 2013;Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun20112015;Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu SungaiTengah Tahun 2013;RPJMD
Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 2013;Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun20112015;halaman 83 dari 94 halamanPutusan Nomor : 03/PID.SUS/2018/PT BJM.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu SungaiTengah Tahun 2013;RPJMD
41 — 8
Pengadilan TindakPengadilan Tipikor Bandung, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini.2.. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atauturut serta melakukan perbuatan itu. perbuatan mana dilakukan dengan caracara sebagai berikut : Program RUTILAHU merupakan Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yangtertuang dalam RPJMD
Program RUTILAHU merupakan Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yangtertuang dalam RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) tahun2013 sampai dengan tahun 2018 dimana maksud pelaksanaan Program RUTILAHUadalah untuk mengurangi angka rumah tidak layak Huni di Jawa barat menjadi rumahLayak huni.
Kegiatannya ada tiga yaitu :Peningkatan insfrastruktur dasar pedesaan.Merehab Rumah Tidak Layak Huni.Pemasyarakatan, Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna25Bahwa pada tahun 2013 BPMPD Provinsi Jawa Barat pemah melaksanakanProgram Merehab Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) se Jawa Barat yaitu17 Kabupaten dan 8 kota.Bahwa Program RUTILAHU adalah Program Pemerintah Provinsi Jawa Baratyang tertuang dalam RPJMD(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.Bahwa
3003 — 1745 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan putusan kasasi dari perkara yang diadili di Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tingkat pertama di mana Terdakwa dinyatakan bersalah. Putusan pada tingkat pertama tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan ... [Selengkapnya]
Kerja Perangkat Daerah(DPA SKPD) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013;Rencana Kerja SKPD Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 2013;Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kabupaten Hulu Sungai TengahTahun 20112015;Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012;Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2013;Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 22 Tahun 2012 tentangRencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kabupaten Hulu SungaiTengah Tahun 2013;RPJMD
Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H.A. RASYID AZIZ
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H. SYAMSUL QAMAR, M.Si Bin H.A. RASYID AZIZ
66 — 38
- 1 (satu) copy RPJMD tahun 2009-2013 (draf).
- 1 (satu) proposal pembebasan lahan dari Kasim assegaf.
- 1 (satu)laporan penilaian aset tanah dan bangunan ex-kantor.
- 1 (satu) proposal pengajuan dan penawaran tanah.
- 1 (satu) Peraturan Bupati No. 1 tahun 2010.
- 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Penajam Paser Utara No.32 tahun 2009 tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas sekretaris Daerah Kab. PPU.
SK/02/PPI/II/2010 .1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaah staf) .1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan
SK/02/PPI/II/2010 .77. 1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .78. 1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.79. 1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .80. 1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .81. 1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan staf) .82. 1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .83. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.84. 1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013
SK/02/PPI/II/2010.1 (satu) Keputusan Bupati PPU No. 593.33/253/2011 .1 (satu) pembayaran jasa penilai harga tanah untuk kepentingan umum tahunanggaran 2010.1 (satu) dokumen pembebasan lahan tahun 2011 .1 (satu) SPM tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 .1 (satu) SK penetapan untuk lokasi pembangunan rumah miskin (telaahan staf).1 (satu) SP2D tanggal 24 Agustus 2011 .1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna silver abuabu serta charger.1 (satu) copy RPJMD tahun 20092013 (draf).1 (satu) proposal pembebasan