disampaikankepada Direktur yang membidangi SDM paling lambat 14 (empat belas)Hari Kerja;Direktur. yang membidangi SDM memberikan keputusan tentangpelanggaran disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja;Pasal 27Keberatan Atas Penetapan Hukuman Administratif Tingkat Apabila Karyawan dikenakan Hukuman Disiplin sedang, berat, dan sangatberat berhak mengajukan keberatan atas penetapan HukumanAadministratif Tingkat 1;Pengajuan keberatan disampaikan paling lambat dalam waktu 14 (empatbelas) hari takwim

terhitung sejak tanggal Karyawan tersebut menerimaKeputusan Hukuman Disiplin Tingkat 1;Apabila Karyawan tidak mengajukan keberatan atas Penetapan HukumanDisiplin Tingkat setelah 14 (empat belas) hari takwim, maka KeputusanHukuman Disiplin yang telah ditetapbkan mempunyal kekuatan hukumtetap;Halaman 21 dari 43 halaman.

secara langsungatau melalui Serikat Karyawan Taspen (SEKATA);Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasandan buktibukti yang dapat mendukung guna meringankan hukuman;Apabila dipandang perlu, Direktur Utama dapat memanggil untuk memintapenjelasan kepada Serikat Karyawan Taspen (SEKATA) atau Karyawanyang bersangkutan;Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)Direktur Utama menetapkan Hukuman Administratif Tingkat II palinglambat 30 (tiga puluh) hari takwim

sejak diterimanya keberatan;Apabila dalam waktu lebih 30 (tiga puluh) hari takwim Direktur Utama tidakmemberikan keputusan atas permohonan keberatan, maka keberatantersebut dinyatakan diterima dan dibebaskan dari segala hukuman;Penetapan Hukuman Administratif Tingkat II ditandatangani oleh DirekturUtama;Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada Posita angka 17 bahwa tidakada kewajiban Tergugat melakukan mediasi karena Tergugat telah melakukantahapan sebagaimana angka 8 diatas dan telah menerbitkan

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak 2008sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124)khususnya dalam angka II butir 2 yang berbunyi:Untuk satu atau lebih Masa Pajakyang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapatditerbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1 Keadilan

tidak kurang bayar (Nihil), maka sudah tentu tidak ada lagi perhitungan bunga dandenda pajak atas transaksi ini, sesuai dengan pasal 13 ayat 3 huruf c dari UU NO28/2008 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPN yang tidak atau kurang di bayar.Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988 diatas, diatur dalam butir IT angka 2 yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM untuk satu atau lebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satutahun buku/tahun takwim

Kembali, pengenaan sanksi kenaikan100% dapat diterapkan apabila kompensasi Pajak Masukan yang dikoreksipemeriksa menghasilkan pajak yang tidak atau kurang dibayar.Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124) ,khususnya Bagian II tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2yang menyatakan bahwa Untuk satu atau lebih masa pajak yang berurutansepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim

PUTUSANNomor 2512 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:UJI bin TADA, bertempat tinggal di Dusun Tengah Satu RT. 002, RW.002, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dalam halini memberi kuasa kepada KAMIL TAKWIM, S.H., Advokat diSumbawa Besar, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 48 Sumbawa,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012;Pemohon Kasasi dahulu

2014;b Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besarsejak 17 Maret 2014 s/d 26 Maret 2014; c Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak 25Maret 2014 s/d 03 April 2014; d Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak 10Pebruari 2014 s/d. 24 Pebruari 2014;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besarsejak 25 Pebruari 2014 s/d 26 Maret 2014; Terdakwa Karena tidak mampu untuk membayar Jasa Pengacara untukmendampingnya dalam persidangan , maka Hakim lalu menunjuk PenasihatHukum KAMIL TAKWIM

TAKWIM menjadi RAHMAT TAQWIM;

Penggugat belum mengambil hak cuti 2008 dan hakcuti tahun 2009 karena padatnya pekerjaan ;bahwa Penggugat menerima gaji terakhir pada bulanApril 2009 ;bahwa Penggugat belum menerima Tunjangan Hari Raya(THR) tahun 2009 ;bahwa karena Penggugat mempunyai tanggungan 4 (empat)Orang anak, maka sesuai ketentuan UndangUndang No. 13Tahun 2003, maka Tergugat harus membayar tanggunganPenggugat terhadap keluarga sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari upah Penggugat dan bantuan tersebut palinglama 6 (enam) bulan takwim

./2006, antara lain: tidak dimulai dari Nomor urut 1 (satu) pada awal tahun takwim2008; pada awal tahun takwim 2008 (tanggal 3 Januari 2008)pemberian nomor urut Faktur Pajak melanjutkan nomor urut daritahun sebelumnya, yaitu 010.00008.00000696; pada tanggal 15 Januari 2008 nomor urut Faktur Pajak dimulaidari nomor urut 010.00008.00000001, dan pada tanggal itujuga diterbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut melanjutkandari tahun sebelumnya yaitu 010.00008.00000706; bahwa pada bulan Juli 2008 penomoran

nomor urut atas Faktur PajakStandar tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% darijumlah penyerahan yang menggunakan Faktur Pajak Standar,yaitu: 2% x Rp 806.705.138,00 = Rp 16.134.103,00;g. bahwa menurut Penggugat seharusnya Surat Tagihan Pajaktidak diterbitkan karena sejak Masa Maret 2008 telahmenerbitkan Faktur Pajak secara urut;h. bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena: sesuai dengan uraian di atas, telah terjadi kesalahanpenomoran Faktur Pajak sejak awal tahun takwim

pembayaran barang oleh Pembeli/Anggota/Distributor harga jualbarang tersebut belum dapat diketahui dan harga jual serta potongan hargabaru dapat diketahui pada akhir bulan setelah volume pembelian diketahui Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidanganterdapat cukup bukti yang dapat meyakinkan Majelis bahwa pada saattransaksi Pemohon Banding membuat Faktur Penjualan kemudian pada akhirbulan dibuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak yang terjadiselama satu bulan takwim

halpenerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan barang kena pajakdan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak ;Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dalam persidangan banding danuraian Pemohon Peninjauankembali diatas terdapat cukup bukti bahwa padaSaat transaksi dimana pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kenapajak Termohon Peninjauankembali hanya membuat faktur penjualan yangkemudian pada akhir bulan dibuatkan faktur pajak atas penyerahan barangkena pajak yang terjadi selama satu bulan takwim

tidak kurang bayar (Nihil), maka sudah tentu tidak ada lagi perhitunganbunga dan denda pajak atas transaksi ini, sesuai dengan pasal 13 ayat 3 huruf cdari UU NO 28/2008 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPN yang tidakatau kurang di bayar.Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988 diatas, diatur dalam butir II angka 2 yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak (SKP)PPN/PPn.BM untuk satu atau lebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidakmelebihi satu tahun buku/tahun takwim

SeandainyaSKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh Tahun Pajak 2008 sebagaimanadiatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124)khususnya dalam angka II butir 2 yang berbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajakyang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapatditerbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1.

Putusan Nomor. 228/B/PK/PJK/2012apabila kKompensasi Pajak Masukan yang dikoreksi pemeriksa menghasilkan pajakyang tidak atau kurang dibayar.Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124),khususnya Bagian II tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2 yangmenyatakan bahwa Untuk satu atau lebin masa pajak yang berurutan sepanjang tidakmelebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat diterbitkan

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak2008 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenerbitanKetetapan Pajak (Seri PPN124) khususnya dalam angka Il butir 2 yangberbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajak yang berurutan sepanjangtidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat diterbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1.

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak2008 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenerbitanHalaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 221 /B/PK/PJK/2012Ketetapan Pajak (Seri PPN124) khususnya dalam angka Il butir 2 yangberbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajak yang berurutan sepanjangtidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat

apabila kompensasiPajak Masukan yang dikoreksi pemeriksa menghasilkan pajak yangtidak atau kurang dibayar;Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan KetetapanPajak (Seri PPN124) , khususnya Bagian Il tentang Surat KetetapanPajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2 yang menyatakan bahwa UntukHalaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 221 /B/PK/PJK/2012satu atau lebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihisatu tahun buku/tahun takwim

mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS(Guru SMA Negeri 3 Kota Cirebon), tempat kediaman di JalanIrian Jaya No. 21 BTN Nusantara RT.01 RW.02 KelurahanArgasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon , sebagaiPenggugat;melawanTergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan GuruHonorer SMK Samudra Sindang Laut, tempat kediaman diJalan Takwim

ROPANDI, bertempat tinggal di RT 02 RW 04, Kampung DewaRoso, Desa Selante, Kecamatan Plampang, KabupatenSumbawa, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasakepada Kamil Takwim, S.H., Advokat, beramat di JalanHasanuddin Nomor 48, Sumbawa Besar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 juni 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;Lawan:RAHMAT, bertempat tinggal di Dusun Sejari, Desa Plampang,Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) antara Pengusahadan Pekerja tidak mencapai musyawarah untuk mufakat maka salah satu ataukedua belah pihak dapat meneruskan kepada Pegawai Perantara setempat untukpenyelesaian lebih lanjut dan dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh)hari takwim sejak diterimanya PHI oleh Pegawai Perantara harus sudahdiselesaikan.

Dalam hal Pekerja menolak PHK oleh Pengusaha, maka dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari takwim sejak putusan diterima yang bersangkutanmengajukan upaya banding ke PTK. Migas (Pasal 16) ;d. Kasus yang diajukan kepada PTK. Migas lewat jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari takwim dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diproses oleh PTK.Migas (Pasal 17). Selanjutnya putusan PTK.

Penggugat tidak pernah melakukankesalahan kerja dan tidak pernah memperoleh surat peringatan dariTergugat, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang MuliaMajelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenanmengabulkan tuntutan Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar1 (satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketantuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ditambahupah bulan takwim

dan upah selama dilarang bekerja oleh Tergugat sertaTunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dan rafel gaji selama 10 tahundengan rincian sebagai berikut : Pesangon 9 x Rp.1.550.000, x 2 =Rp.27.900.000, Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.550.000, =Rp. 6.200.000,Jumlah =Rp.34.100.000, Uang penggantian hak perumahan dan perobatan15% x Rp.34.100.000, =Rp. 5.115.000, Upah bulan Juni 2012 (bulan takwim) =Rp. 1.550.000, Upah selama tidak bekerja/upah proses6 bulan x Rp.1.550.000, =Rp. 9.300.000, Tunjangan

Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat sebagaimanatercantum dalam gugatan tersebut di atas, yaitu : Pesangon 9 x Rp.1.550.000, x 2 =Rp.27.900.000, Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.1.550.000, =Rp. 6.200.000,Jumlah =Rp.34.100.000, Uang penggantian hak perumahan dan perobatan15% x Rp.34.100.000, =Rp. 5.115.000, Upah bulan Juni 2012 (bulan takwim) =Rp. 1.550.000, Upah selama tidak bekerja/upah proses6 bulan x Rp.1.550.000, =Rp. 9.300.000, Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan =Rp. 1.550.000

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P9;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tersebut diatas telahdiberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehinggabuktibukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masingmasingdi bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :1.Saksi TAKWIM

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema CEPT sama besar dengan tarif Bea Masuk yang berlakuumum"bahwa menurut Pemohon Banding, untuk PPN atas Royalti yang Pemohon Banding bayarkan,sesuai dengan ketentuan perpajakan, telah disetorkan ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajakpada saat pembayaran Royalti, sedangkan atas PPh pasal 22 untuk PIB tahun 2009, yang telahmelewati tahun takwim yang bersangkutan, seharusnya tidak lagi ditagih oleh pihak Bea danCukai sesuai dengan KEP06/BC/1999, Pasal 2 ayat 1;bahwa

) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Pasal 5 ayat (3)Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur PajakCacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PajakMasukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha KenaPajak.Pasal 8 ayat (2),Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu)pada setiap awal tahun takwim

mulai bulan Januari, kKecuali bagiPengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1(satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan.Halaman 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 1176 /B/PK/PJK/2015Pasal 8 ayat (7),Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim bulanJanuari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkanpada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkansebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur PajakStandar tidak dimulai dari Nomor

., Advokat,berkantor di Jalan Cendrawasih Gang VIII, No. 23, Kelurahan BrangBii, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 22 Desember 2011;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;me law an:SUNAERI, bertempat tinggal di RT.16, Dusun Anyar ,Desa AirSuning, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dalam hal inidiwakili oleh Kamil Takwim, S.H., Advokat berkantor di SumbawaBesar, di Jalan Hasanuddin No. 48, Sumbawa Besar, berdasarkan

) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Pasal 5 ayat (3)Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur PajakCacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PajakMasukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha KenaPajak.Pasal 8 ayat (2),Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu)pada setiap awal tahun takwim

mulai bulan Januari, kecuali bagiPengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1(satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan.Pasal 8 ayat (7),Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim bulanJanuari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkanpada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkansebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur PajakStandar tidak dimulai dari Nomor Urut 1 (satu), maka Faktur Pajakyang diterbitkan merupakan

Putusan Nomor 1180/B/PK/PJK/20152.2.4.2.2.5.2.2.6.merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanoleh Pengusaha Kena Pajak.Pasal 8 ayat (2),Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1(satu) pada setiap awal tahun takwim mulai bulan Januari,kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan,Nomor Urut 1 (satu) dimulai sejak Masa Pajak PengusahaKena Pajak tersebut dikukuhkan.Pasal 8 ayat (7),Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwimbulan Januari atau bagi Pengusaha

Pasal 8 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006mengatur bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajakpada awal tahun takwim bulan Januari atau bagiPengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan padaMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menerbitkan Faktur Pajak Standar tidak dimulai dariNomor Urut 1 (satu), maka Faktur Pajak yangditerbitkan merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulantakwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.Tahun Pajak adalah jangka waktu (satu) tahun takwim kecuali bila WajibPajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu (satu) Tahun Pajak".Pasal 13 ayat (1)15"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atauberakhirnya Masa Pajak, Bagian

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulantakwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila WajibPajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.8.