Ditemukan 97 data
43 — 242
Berangkat dari toeri bebanpembuktian tersebut serta undangudang yang ada dapat di artikan bahwaSiapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian, kepadanya dibebankan wajibbukti untuk membuktikan hak atau kejadian yang didalilkannya.
79 — 38
Unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu : Bahwa di dalam toeri Kesegajaan, bahwa kesegajaan di anggap sudah ada bilamana perbuatan itu di kehendaki dan di ketahui ( Will en Weten ), dimana sengaja adalahniat bathin pelaku bukan perbuatan pelaku;e Bahwa menurut MJ.Van Bamellen, dalam bukunya ons strafrecht hal. 115 yang oedimaksud dengan sengaja adalah willwens en wetens artinya menghendaki danmengetahui;e Bahwa di dalam teori kesengajaan, kesengajaan di bedakan menjadi 3 yakni:1.
69 — 16
., Penguruspada lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan),disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan berkedudukan di Kantor PusatMalang di ....Bahwa berdasarkan halaman 2 angka 1 surat gugatan juga disebutkan:...Penggugat adalah Konsumen berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (a)UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yangmengadu melalui PI Lembaga Perlindungan Konsumen NasionalIndonesia....Bahwa berdasarkan toeri hukum Perseroan salah satu ciri dari PerseroanTerbatas
125 — 66
Bahwa menurut teori gabungan (Vereningings Theorien)menyataakan pemidanaan merupakan pembalasan terhadapkesalahan yang telah dilakukan, sedangkan berat ringannyapemidanaan harus sesuai dengan justice absolute (keadilan yangmutlak) yang tidak melebihi justice sosial (keadilan yang dikehendakioleh masyarakat) tokoh dari toeri gabungan ini yang hidup di zamanpertengahan yaitu Pellegrino Rossi (17871848) menyatakan Teori iniberakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolutdengan
Terbanding/Jaksa Penuntut : HENDRI DJUNAIDI, SH
64 — 35
untukmenentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelakutetapi dengan perbuatan orang tersebut delict terselesaikanMenimbang bahwa berdasarkan pada ratio dari pasal 55 KUHP tentangpenyertaan diatas apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tanpa penyertaan terdakwa yang menandatangani suratPengajuan Pembayaran 100% dalam pekerjaan Pengadaan barang padaperkara a quo peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian Negara tidak akanterjadi.Menimbang bahwa dalam toeri
1.KASMAWATI, S.Pd
2.ELYATI, S.Pd
3.MERI EMIRIATI, S.PD
4.HERMILINDA, S.Pd
5.ASRAN, S.Pd
Tergugat:
BUPATI LAHAT
231 — 130
Nomor 18/G/2020/PTUN.PLGBahwa belum ada mutasi guru lagi, namun rencana secara global adanamun karena ada kasus seperti ini sehingga kita menunda dulu;Bahwa untuk senior batasan umur diatas 55 tahun;Bahwa pada rapat juga dibahas umur untuk dipertimbangkan namun tidakdibahas secara terperinci;Bahwa tidak ada konflik kepentingan dari Para Penggugat terkait mutasiint;Bahwa tidak ada pesanan dari Tergugat terkait mutasi ini;Bahwa maksud dari segi keilmuan yakni karena mereka ini lebih seniorsecara toeri
54 — 29
untukmenentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelakutetapi dengan perbuatan orang tersebut delict terselesaikanMenimbang bahwa berdasarkan pada ratio dari pasal 55 KUHP tentangpenyertaan diatas apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tanpa penyertaan terdakwa yang menandatangani suratPengajuan Pembayaran 100% dalam pekerjaan Pengadaan barang padaperkara a quo peristiwa pidana yang menimbulkan kerugian Negara tidak akanterjadi.Menimbang bahwa dalam toeri
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Toeri Kepercayaan (verthrouwenstheori) (Badrulzaman), yaitu sepakatterjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihakyang menawarkan;Bahwa Mengenai penerimaan dari teoriteori tersebut dikatakan oleh H RidwanSyahrani sebagai berikut Para ahli hukum dan yurisprudensi di Negeri Belandasemuanya sama menolak utingtheory dan verzendltheorie, tetapi merekaberbeda pendapat mengenai kedua teori lainnya;Bahwa Menurut H Ridwan Syahrani, teori yang lebih umum diterima adalahontvangstheori
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : ROBERTUS FREDRIK KASE
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : AGNES MONIKA KASE
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : BENEDIKTUS KASE
Pembanding/Terbanding/Tergugat VII : YOHANIS KASE
Pembanding/Terbanding/Tergugat VIII : FREDIANUS ABI
Pembanding/Terbanding/Tergugat IX : ELIAS HAUMENI
Pembanding/Terbanding/Tergugat X : YUSUF LOINENO
Pembanding/Terbanding/Tergugat XI : ANDERIAS MANUS
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : SIMON KASE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : FELIPUS MANUS
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat IV : OKTO KASE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat V : SEMUEL TAKENE
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat VI : SAUL IBU
Terbanding/Penggugat I : FELIPUS TUAN
Terbanding/Penggugat II : NUR FLORIDA MARIANA PENTAU TUAN
Terbanding/Penggugat III : DAVID TUAN
Terbanding/Penggugat IV : ANDERIAS FELIKS TUAN
Terbanding/Penggugat V : ANTONIUS TUAN
Terbanding/
48 — 28
., M.HUM.NIP.196008151983031012 Halaman 65 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPGHalaman 66 dari 64 halaman Putusan Nomor 146/PDT/2019/PTKPGiiiM Yahya harahap, Hukum acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan,Sinar Grafika, 2006, hlm 448.iiilbid, hlm 449.ivilbid hlm 449.VM Natsir Aswani, Hukum acara perdata, toeri, praktik dan permasalahannya di diperadilan umum dan peradilan agama,UII, Press, 2016, hlm 331332.
Terbanding/Jaksa Penuntut : HALIDIMANJAYA, SH
96 — 60
untukmenentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku tetapi denganperbuatan orang tersebut delict terselesaikanMenimbang bahwa berdasarkan pada ratio dari pasal 55 KUHP tentangpenyertaan diatas apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidanakarena tanpa penyertaan terdakwa yang menandatangani SPP pancairan dana Proyek Termin termin Il dan pencairan dana 100% dalam pekerjaan proyek a quo peristiwa pidana yangmenimbulkan kerugian Negara tidak terjadi.Menimbang bahwa dalam toeri
77 — 50
untukmenentukan sejauh mana pertanggungjawaban orang yang bukan pelaku tetapi denganperbuatan orang tersebut delict terselesaikanMenimbang bahwa berdasarkan pada ratio dari pasal 55 KUHP tentangpenyertaan diatas apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban pidanakarena tanpa penyertaan terdakwa yang menandatangani SPP pancairan dana ProyekTermin termin Il dan pencairan dana 100% dalam pekerjaan proyek a quo peristiwa pidanayang menimbulkan kerugian Negara tidak terjadi.Menimbang bahwa dalam toeri
112 — 59
Bahwa, ahli keahliannya dibidang perdata karena ahli selama ini masih aktifberprofesi sebagai Notaris dan sejak tahun 2006 sebagai DosenUniversitas Warmadewa (Hukum Bisnis); Bahwa, ahli tidak ada membawa dokumen yang mendukung keahliannyahanya membawa surat tugas tertanggal 27 Nopember 2015 Nomor085/Pengwil/INIBALI/XI/2015; Bahwa kuasa penggugat keberatan sebagai ahli tidak bisa menunjukkansurat keterangan tentang keahliannya dan kuasa tergugat dan Kuasatergugat III tidak berkeberatan; Bahwa, dalam toeri
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
247 — 215
Bagaimana menentukan adatidaknya Mens Rea maka kita dapat lihat dari tabiat/niat atau adanyasuatu keinginan untuk melakukan perbuatan jahat atau tidak;Bahwa sesuai dengan Toeri Pangjabat Koorporasi, dalam artian didalamUndang Undang Perseroan Terbatas yang berhak berwenang dan yangHalaman 77 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN. Jkt.
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
421 — 469
Bagaimana menentukan ada tidaknya Mens Reamaka kita dapat lihat dari tabiat/niat atau adanya suatu keinginan untukmelakukan perbuatan jahat atau tidak;Bahwa, sesuai dengan Toeri Pangjabat Koorporasi, dalam artian didalamUndang Undang Perseroan Terbatas yang berhak berwenang dan yangbertanggung jawab diluar maupun dialam perseroan ialah Direksi, itu sebabnyaDireksilah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalamperseroan, tentu ada suatu kelebihian didalam Undang Undang bahwa adatubuh
Terbanding/Jaksa Penuntut : TONY INDRA, SH
75 — 33
Bahwa saksi selaku PPTK atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa NapalJungurDesa Renah Panjang pasca bencana Alam tersebut adamenerima uang Honor atas kegiatan dimaksud sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta rupiah) yang saksi terima dari Saksi NOKI HIDAYAT di Ruangkerja saksi dan mengenai kapan saksi menerima uang honor tersebutsaksi lupa.Menimbang bahwa dalam toeri hukum pidana dikenal pertanggungjawabanmenurut sifatnya yang disebut sebagai dasardasar peniadaan kesalahan (strafopheffingsgronden atau lebih
127 — 81
Bahwa saksi selaku PPTK atas kegiatan Rehabilitasi Jalan Desa NapalJungurDesa Renah Panjang pasca bencana Alam tersebut adamenerima uang Honor atas kegiatan dimaksud sebesar Rp. 5.000.000,(Lima Juta rupiah) yang saksi terima dari Saksi NOKI HIDAYAT diRuang kerja saksi dan mengenai kapan saksi menerima uang honortersebut saksi lupa.Menimbang bahwa dalam toeri hukum pidana dikenal pertanggungjawabanmenurut sifatnya yang disebut sebagai dasardasar peniadaan kesalahan (strafopheffingsgronden atau lebih
1.Pethres Mandala, SH
2.Shelter F Wairata, SH
3.M. IKWANUL FIATURRAHMAN, SH
Terdakwa:
YUSTINUS TANAEM Alias TINUS
221 — 183
akibatdari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak negatif yangditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukanharuslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakanpembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usahaPREEMATIF, PREVENSI dan REPRSIF atau lebih tegas lagi pidana yang yangdijatunkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifatEDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatantersebut sesuai TOERI