SAKSI TIDAK PERNAH MENGETAHUI DI PERGUNA KANUNTUK APA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.3 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH. DAN SAKSI SECAARA RINCI ISIDARI AKTA BA RUPS LB PT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL02 APRIL 2015 YANG TELAH DI BUAT NOTARIS FX. BUDISANTOSO ISBANDI, SH.;9. YANG HADIR MENGHADAP NOTARIS FX. BUDI SANTOSOISBANDI, SH. UNTUK DI BUATKANNYA AKTA BA RUPS LBPT. BATAVIA LAND No.03 TANGGAL 02 APRIL 2015 ADALAHTERSANGKA BUDI SANTOSO (OWNER PT.

Bahwa berikut pula selanjutnya dengan Surat Kuasa tanggal 02April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIALAND yang di laksanakan pada tanggal 02 April 2015 a quo, makaNotaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH. secara sengaja danmelawan hukum telah pula menuangkan ke dalam Akta Berita RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) PT. BATAVIA LAND No.3 Tanggal02 April 2015 !!! Karena mana keberadaan Akta Berita Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

M.Kn atas permintaanTergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO yang di dasarkan pada SuratKuasa tanggal 02 April 2015 dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSOdan/atau kepada orang lain serta pihak ketiga lainnya, dan/ataupun Siapa saja yang mendapat hak, kuasa dan kewenangan daripada ia Tergugat Rekonvensi BUDI SANTOSO agar supaya tidakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan/atauRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) terhadapPerseroan PT.

Menyatakan menurut hukum bahwa Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT. BATAVIA LAND dan/atau Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT.

., di Ujung Pandang melakukanperubahan atas dasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). PerubahanPengurus, 2). Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene Toding, MARS untuk menghadiri rapatrapat atau RUPS dari sejak berdirinya kedua perseroan tersebut;e. Baik almarhum Abraham Toding, S.H., maupun Ir.

berupa berita acara rapatumum pemegang saham (RUPS) tidak ditunjukkan oleh Para Tergugat I dan IImaupun Para Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai notaris yangmemegang berita acara RUPS asli atau dapat dipastikan bahwa akta di bawah anganberupa berita acara RUPS, pasti ada namun isinya mengandung rekayasa, arena itutidak dimunculkan, hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Judex Facti;Bahwa dengan demikian telah terbukti dan meyakinkan bahwa Akta PerubahanNomor 61 tanggal 15 Oktober

;Jika sandingkan dengan buktibukti daftar hadir RUPS PT. BPR, Capta SaktiSejahtera, P. I, I12a, P. I, Il12b, P. I, H12c, sekalipun bukan daftar hadir RUPS25PT.

;Adapun alasan dan pertimbangan Para Penggugat/Para Pembanding/ PemohonKasasi menampilkan buktibukti tersebut di atas adalah:a Agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat menunjukkan akta di bawahtangan berupa berita acara RUPS PT.

PANCA LOGAM MAKMUR, diHotel Aston Marina yang dihadiri oleh para Pemegang Saham danatau Kuasa Pemegang Saham diantaranya Kuasa Hukum Penggugatdalam Perkara Aguo dan juga TERGUGAT serta TERGUGAT IIdalam RUPS Luar Biasa tersebut dimana hasil rapat tersebut dibuatdalam bentuk tulis tangan dan diparaf peserta rapat. Adapun intikeputusan rapat tersebut adalah sebagai berikut:. Menegaskan keputusan Sirkuler di luar rapat (CircularResolution) para Pemegang Saham PT. PANCA LOGAMNUSANTARA ;Il.

Sampai dengan terbentuknya pengurus pada hariini, berkaitan dengan laporan keuangan yang sudahberjalan dapat diterima dan disahkan oleh paraPemegang Saham serta memberikan pembebasan danpemberesan dari pertanggungjawaban keuanganperseroan ; Atas usul tersebut para Pemegang Sahammemerintahkan kepada Direksi lama untuk membuatlaporan keuangan selama diangkat sebagai Direksisampai dengan hari ini dalam jangka waktu 2 (Dua) bulanterhitung sejak hari ini yaitu tanggal 08 Agustus 2011akan dilaksanakan RUPS

SUGIH ARTHA INVESTAMA);Bahwa ternyata sebelum tanggal 12 September 2011 beredarkeputusan RUPS Luar Biasa PT. PANCA LOGAM MAKMUR tanggal06 Juni 2011, yang hasil rapat tersebut ditulis tangan dalam kertasdan diparaf peserta rapat, dan ternyata dari kertas tulisan tangantelah terbit 7 (Tujuh) Akta Notaris yang dibuat oleh TERGUGAT ataspermintaan TERGUGAT II.

Bahwa terbitnya Akta No. 5 dan No. 8, Akta No. 4 dan No. 7 yangisinya menggunakan draft hasil RUPS Luar Biasa PT, PANCALOGAM MAKMUR yang seolaholah adalah hasil keputusan RUPSLuar Biasa PT. PANCA LOGAM NUSANTARA dan PT. ANUGRAHALAM BUANA INDONESIA atau dengan kata lain RUPS Luar BiasaPT. PANCA LOGAM NUSANTARA sebagaimana disebut dalam AktaNo. 5 dan No. 8 dan RUPS Luar Biasa PT.

AYUTA MITRASENTOSA selaku Kuasa Pemegang Saham Ketiga Perseroantersebut di atas) bahkan khusus untuk Akta No. 5 dan No. 8 dan AktaNo. 4 dan No. 7 tidak pernah dilakukan sehingga PENGGUGAT tidakpernah menghadiri RUPS Luar Biasa tersebut di atas, oleh karena ituapa yang dinyatakan TERGUGAT dalam isi penutup aktaaktatersebut di atas adalah tidak benar.

Hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;13. Bahwa Menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT. Adanyaakibat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 UUPT tersebuttentunya harus sangat diperhatikan oleh para Notaris dalam kaitanpembuatan aktaakta PT khususnya menyangkut pembuatan akta RUPS,PKR, PKPS dan akta Jual Beli Saham;14.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut makapemberitahuan tersebut wajiob dilakukan oleh Direksi Perseroan kepadaMenteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dicatat dalam DPS bukansejak tanggal diadakannya RUPS untuk menyetujui pemindahan hak atassaham tersebut atau juga bukan sejak dibuatnya akta pemindahan hak ;20.

Bahwa apakah akta risalan rups merupakan salah satu dokumenpendukung yang harus disampaikan dalam pemberitahuan perubahan datasebagaimana diuraikan di atas, untuk melakukan pemindahan hak atassaham diperlukan adanya persetuju~an RUPS apabila AD PT yangHalaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 220/Pdt/2019/PT BDG.bersangkutan mensyaratkan hal tersebut. Jika AD PT tidak mensyaratkanhal tersebut maka tentunya tidak perlu diadakan RUPS dan karenanya tidakada akta Risalah RUPS.

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 15 ayat 3Peraturan Menkumham RI yang mensyaratkan adanya salah satu DokumenPendukung untuk penyampaian perubahan data karena pemindahan hakberupa Tembusan akta perubahan susunan pemegang saham yangmeliputi nama dan jumlah saham yang dimilikinya dilengkapi ... disamping... akta pemindahan hak atas saham yang diketahui oleh notaris sesualdengan aslinya, mau tidak mau di dalam praktek sebelum dilakukannyapembuatan akta jual beli saham maka terlebih dahulu diadakan RUPS

dandibuatlah Risalah RUPS yang didalamnya berisikan persetujuan penjualansaham sekaligus menyebutkan namanama para pemegang saham danjumlah saham yang dimiliki;23.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonanpemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),apabila Direksi telah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaantidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Bahwa dalam Pasal 66 ayat (2) : Penyelenggaraan RUPS sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu)pemegang saham atau lebih yang bersamasama mewakili 1/10 (satupersepuluh) bagian dari jumlah keselurunan saham dengan hak suara yang sah,atau

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri olen pemegang saham yangmewakili lebin dari 2 (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak suara yang sah;b.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonanpemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidakHal. 18 dari 43 hal. Put. No.1542 K/Pdt/2008menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telahditentukan; ataub.

Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya atas sahamsebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), apabila Direksiatau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya;Ayat 2:"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat menetapkan bentuk isi dan jangka waktu pemanggilan RUPSserta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran dasar.Ayat 3 :"Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana

Semyung Prima tidakdapat membuktikan jumlah secara kongkrit yang akan diwakili sebagaipemegang saham sebagai syarat untuk mengajukan permintaan RUPS LB,maka Tergugat tidak berhak atau tidak mempunyai kapasitas untukmengajukan permintaan RUPS LB dengan demikian RUPS LB yangdilaksanakan Tergugat tanggal 9 Juni 2006 tersebut cacat hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan

Jan to Tanumihardja (Tergugat) dalam kapasitasnya selaku Pemegangsaham sebanyak 132 (Seratus tiga puluh dua) saham dan selaku DirekturPersero.Bahwa dalam rapat tersebut Para Penggugat berencana menjual sahamnya danTergugat berminat membeli Saham milik Para Penggugat, maka untuk itudisampaikan RUPS LB dan hasil dari RUPS LB PT.

:cccccsecseeeseecsteeeees "Kronologis Perjanjian jual belisaham antara Para Penggugat dan TergugatPada tanggal 16 Juli 2012 tejadi Kesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat yang membahasKonpensasi penjuafan sahamsaham Para Penggugat kepada Tergugat dan Chardin Trinanda yangditetapkan dalam RUPS Luar Biasapadatanggal 7 September 2013.Sangatielas disepakati bersama oleh Para Penggugatdan Tergugat yang berlaku sebagai undangundang bagi Para Penggugat dan Tergugat, di dalam RUPS Luar Biasa tersebut

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2012 terjadi Kesepakatan antara PTDR/PPDK danPTDR/PPDK yang membahas Konpensasi penjualan sahamsaham milikPTDR/PPDK kepada PDR/TDK dan sdr Chardin Trinanda yang ditetapkandalam RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 September 2013.Dengan cara pembayaran sebagai berikut:a.

) dan hasil rapat ataus egala hal pengalihnan saham tersebut harus di catatkan danapabila ada pengundangan harus secara tertulis karena RUPS merupakan organ tertinggidalam perseroan; Bahwa RUPS harus dicatatkan karena memberitahukan mengenai kesepakatan parapemegang saham dan yang meyangkut pasal 21 ayat 2 ada beberapa hal yang harusdiperhatikan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan;e Harus ada Undangan dari organisasi perusahaan yaitu Direksi RUPS ;e Harus menyebutkan berapa jumlah saham yang

dengan sepakat; Bahwa RUPS dihadiri oleh Notaris maka berita acara RUPS akan langsung dibuatmenjadi akta notaris tetapi apabila jual beli saham terjadi dalam suatu perusahaanberdasarkan Undangundang perseroan Terbatas maka harus dicatatkan kepadaMenteri Hukum dan Hak Azazi Manusia tetapi apabila tidak dicatakan maka hanyamengikat para pihak: Bahwa dalam undangan RUPS harus sama dan sesuai dengan RUPS apabila terjadiketidaksamaan antara bunyi undangan RUPS dan RUPS maka itu adalah kelalaianyang berakibattidak

GrafikaTimor Idaman, Nomor : 01 / KEP / GTI / / 2006 tentang PengangkatanKaryawan, Penggugat diangkat menjadi karyawan tetap pada Tergugattertanggal 01 Januari 2006 ;Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhirsebagai Manager Operasional berdasarkan hasil Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), tanggal 12 Desember 2007 ;Hal. 1 dari 10 hal. Put.

Termohon Kasasi /Penggugat diangkat dan ditetapkan melalui RUPS sebagai Kepala Kantor /Penanggung Jawab Kegiatan Operasional sehingga yang berhakmemberhentikan Termohon Kasasi / Penggugat adalah Forum RUPS.Sejak diangkat pertama kali pada RUPS tertanggal 21 Desember 2007,Termohon Kasasi / Penggugat belum pernah melaksanakan RUPS untukmempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaanHal. 7 dari 10 hal. Put.

Ketika para pemegangsaham meminta laporan pertanggung jawaban Termohon Kasasi /Penggugat selaku Kepala Kantor / Penanggung Jawab OperasionalPerusahaan untuk melakukan RUPS, yang bersangkutan selakumenghindar dan tidak memenuhi permintaan tersebut sampai dengan saatini.

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSIuntuk sebahagian;

1. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM Berita Acara RUPS-LB No. 14, tanggal 26 Maret 2012, dan Akta No. 1 Tahun 2012, tanggal 11 April 2012, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.

C2-9519- HT.01.01.Th.89, tanggal 14 Oktober 1989, dan telah diumumkan da lam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514;

b).Akta Berita Acara RUPS No. 42, tanggal 23 Desember 1994, yang dibuat oleh Haryati Surachman, SH., Notaris di Jakarta; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

C2-11847- HT.01.04.Th.95, tanggal 19 September 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 57, tanggal 17 Juli 1990 dan Tambahan BN No. 2514

1. Akta Berita Acara RUPS-LB No. 16, tanggal 16 Desember 1998, yang dibuat oleh Angelique Tedjajuwana, SH., Notaris di Semarang. Akta ini merupakan penyesuaian Anggaran Dasar PT. Idola Tunggal dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; telah memperoleh perngesahan dari Menteri Hukum dan HAM-RI No.

tertanggal 30 Oktober 2013 TERGUGATdiberhentikan, perlu PENGGUGAT ketahui bahwa TERGUGAT tidakpernah diundang dalam RUPS tersebut untuk memberikan konfirmasi,penjelasan atau klarifikasi hal tersebut jelas dan terang dinyatakan dalamPasal 105 Ayat (1) dan (2) UU PT:Pasal 105 Ayat (1) UU PT:Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.Pasal 105 Ayat (2) UU PT:Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1)

Radja Bangunan dengan cara tidaksah, karena sejalan dengan ketentuan UU PT bahwa PengangkatanTERGUGAT sebagai Direktur dalah melalui Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), sehingga demikian pula dengan pemberhentianTERGUGAT sebagai Direktur harus melalui RUPS.

46 hal Putusan No. 464/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel31.32.(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulaiberlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiantersebut.Sehingga sebagai direktur dalam PT.

dan dapat diangkatkembali.(9) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi.(10) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.3.

Mengenai hal tersebut jelas diatur di dalamPasal 105 UU PT:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diridalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan keputusan di luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT:Bahwa Penggugat adalah Direktur SDM & Umum PT.Perkebunan Nusantara IIdiangkat berdasarkan Keputusan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) PT.Perkebunan Nusantara II (Tergugat), yang sesuai dengan Petikan Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP224/MBU/2003; (BuktiP1);Hal. dari 34 hal. Put.

Perkebunan Nusantara II yang diangkat berdasarkanRapat Umum Pemegang Saham/ RUPS yaitu berupa Petikan Keputusan Menteri BadanUsaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: KEP224/MBU/2003 yang ditetapkandi Jakarta tanggal 19 Juni 2003 oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara LaksamanaSukardi (Bukti P3);Bahwa pada tanggal 29 Juli 2003 Penggugat selaku Direktur SDM & Umummendapat fasilitas menempati rumah dinas, dan dikarenakan Tergugat belummenyediakan rumah dinas, maka Penggugat ditunjuk untuk menempati

/Menteri Badan UsahaMilik Negara, yang menerangkan tanggungan dari perusahaan untuk jasa pengacaradalam mendampingi direksi dalam persoalan hukum; (Bukti P13);Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2006 bertempat di Medan Tergugat(RUPS) mengeluarkan berita acara No.

(BuktiP15);Bahwa alasan RUPS (Tergugat) untuk memberhentikan Penggugat dengan alasanuntuk mengoptimalkan peningkatan kinerja Perusahaan, RUPS merasa Perlu melakukanPenyegaran/penggantian Direksi PT.PN II ( Bukti P 16)Bahwa setelah memberhentikan Penggugat dengan alasan yang tidak masukdiakal, Tergugat tidak membayarkan hakhak Penggugat sampai saat ini, selaku mantanDireksi PT.Perkebunan Nusantara II;Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dalam mengambil RUPS untukmemberhentikan Direksi SDM dan Umum

Nusantara IT;Bahwa hal ini membuat Penggugat sangat tertekan batin dan stres karena bebanberat yang dijalani Penggugat begitu bertubitubi dan pihak dimana tempat Penggugatmengabdikan diri tidak pernah memberikan semangat atau petunjuk, malah Tergugatmelakukan berita acara RUPS dan berita hasil RUPS tentang pemberhentian Penggugatdengan waktu yang sama, yaitu pada tanggal 3 Maret 2006;Bahwa penderitaan Penggugat lebih berat lagi ketika harus memikirkan biayakebutuhan keluarga, pendidikan anakanak

tanggal 7 Mei 2012 yang dituangkan dalamAkta Berita Acara RUPS Nomor 09 tanggal 7 Mei 2012 Terdakwa telahmengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Il pada PT.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal9 Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 tanggal 7Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;PrintSummary Agreement PT. Gie tahun 2012;Tetap terlampir dalam berkas perkara;4.

GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 06 Tanggal 9Februari 2010;FC Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.GLOBAL INVESTAMA ENGINEERING Nomor 3 tanggal 5 Agustus 2010;FC Berita Acara RUPS PT. GIE Nomor 4 tanggal 5 Agustus 2010;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 07 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 08 tanggal 7 Mei 2012;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT.

GIE Nomor 09 Tanggal 7 Mei2012;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 22 November 2013;FC Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tanggal 22 November 2013;FC Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT. GIE Nomor 25 tanggal 22November 2013;Print Documenttransmittal tanggal 26 November 2011;Print Summary PO PT. GIE Tahun 2012;Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1302 K/PID/2015 PrintSummary Agreement PT.

No.605/PDT/2016/PT.DKIdihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, Sarjana Hukum, MagisterHukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok)"Bahwa berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Berdikari (Persero) Tentang Pengesahan RencanaKerja Dan Anggaran Perusahaan Tahun 2005 Nomor : BA 04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10 Januari 2005, telah pula dilakukanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Berdikari (Persero)yang keputusannya (antara lain): " ...menyetujui pengambil alihangedung PT.

Medan Merdeka Barat No. 1, Kelurahan Petojo Selatan,Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, seluas 3.265 m2., antara PELAWANdengan TURUT TERLAWAN adalah merupakan dalil yang mengadaada dandibuatbuat belaka,karena secara hukum keputusan RUPS TURUTTERLAWAN, tanggal 24 Desember 2004, dan Keputusan RUPS PELAWANNo.

(Persero) Tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan AnggaranPerusahaan Tahun 2005 Nomor: BA04 D2.MBU2 2005 Tanggal 10Januari 2005, telah pula dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT.BERDIKARI (Persero) yang keputusannya (antara lain): "..... menyetujuihal 18 dari 30 hal put.

pada TU RUT TERLAWAN maupun RUPS padaPELAWAN sebagaimana dalilnya dalam perlawanan, RUPS tersebut tentuharus dilakukan dihadapan Notaris atau kemudian dibuatkan "PernyataanKeputusan Rapat" (PKR) oleh Notaris dan dibuatkan perubahan AktaPendirian atas Komposisi Saham dan/atau perubahan Modal dan/atauperubahan susunan Pengurus danlainlain, untuk didaftarkan diSisminobakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan dimuatdalam Serita Negara.

Akan tetapi RUPS TURUT TERLAWAN dan RUPSPELAWAN tidak ;Bahwa Pengalihan Aset milik TURUT TERLAWAN kepada PELAWANapalagi benda tidak bergerak, tidak ditentukan keabsahaannya dan berlakumengikat bagi Pihak Ketiga lainnya berdasarkan RUPS, catatan Akuntandan lainnya yang tidak diatur dalam Pencatatan Suku Tanah, akan tetapiharus didaftarkan pada Kantor Sadan Pertanahan Nasional di wilayahHukum obyek tanah tersebut seperti Penetapan Sita oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat Perkara No: 096/2009.Eks tanggal

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.Hal. 15 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTOBBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkanstandarakuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.(1) RUP(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.S tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 66 ayat (2) : laporan tahunan sebagaimanadimaksud pada ayat (1

) baik RUPS tahunan maupun RUPS lainnya selama PT.BBC didirikan, sedangkan RUPS merupakan suatu hal yang wajibdilaksanakan;Bahwa berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan danapenyertaan modal oleh Pemerintan Kabupaten Bone Bolango padaBUMD PT.

Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan Laporan keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusunberdasarkan standar akuntansi kKeuangan Pasal 78, yang menyatakan.Hal. 35 dari 61 Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2017/PTGTO (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berjalan.(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen darilaporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalamPasal 66 ayat

Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atauhonorarium dan tunjangan bagi anggota DewanKomisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktuberdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Pasal 102 ayat (1) yang menyatakan :Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. Mengalinkan kekayaan perseroan, atau.b.

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang PerseroanTerbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

tanggai pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejaktanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggalRUPS diadakan.Perseroan wajid memberikan salinan bahan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jjika diminta.Dalam

tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali Semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat.Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tantang Perseroan Terbatas:1)2)3)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.3).

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, makapembagian tugas dan wewenang direksi ditetapbkan berdasarkan keputusanDireksi (Pasal 92 ayat 6 UUPT).Selain berwenang untuk pengurusan seharihari Perseroan, Direksi jugaberwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal98 ayat 1 UUPT).

RUPS yang tidak dibuatrisalahnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada sehingga akibatnya halhalyang diputuskan dan ditetapkan dalam RUPS tidak dapat dilaksanakan.Risalah RUPS yang tidak dibuat dengan akta notaris menurut ketentuan pasal90 ayat (1) UUPT wajib ditandatangani oleh:1. Ketua Rapat2.

Paling sedikit satu pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh pesertarapat.Sedangkan risalah RUPS (atau RUPSLB) yang kemudian dituangkan dalambentuk akta notaris itu dapat pula dilakukan dengan cara notaris turutmenghadiri kegiatan RUPS tersebut.

RUPS, risalah RUPS wajib dibuat danditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orangpemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS2 Tanda tangan sebagaimana pada ayat (1) tidak disyaratkan apabilarisalah RUPS dibuat dengan akta notarisSecara di bawah tangan (underhand)Dalam prakteknya risalah RUPS yang dibuat secara di bawah tangan bisadisebut notulen atau risalah.

Cara ini dipilih oleh direksi dan/atau pemegangsaham perseroan apabila agenda RUPS tahunan hanya membahas danmemutuskan halhal yang dianggap hanya berlaku di dalam lingkunganperseroan sendiri, dan keputusankeputusan dari RUPS tersebut tidakmemerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepadaMenhumkam, sehingga menurut pertimbangan Direksi dan/atau para pemegangsaham Perseroan Notulen/Risalah;RUPS tersebut tidak harus berbentuk akta otentik.Penandatangan dengan Akta NotarisHalaman

Bahwa Pasal 105 ayat (i) UndangUndang No. 40 Tahun 2007disebutkan:"(i) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimanadimaksud pada ayat (i) diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusandi luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana

Ketentuan Pasal 142 ayat 3 UU PT menyatakan:Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangkawaktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhiratau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilanniaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksibertindak selakulikuidator.

Bahkan kalaupun dalil Penggugatdianggap benar, quod non, maka ketentuan penetapaan gaji dantunjangan direksipun tidak selalu harus ditetapkan oleh RUPS namundapat ditetapkan oleh Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat(2) dan (8) UU PT yang masingmasing menyatakan:Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapatdilimpahkan kepada Dewan KomisarisDalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisarissebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangansebagaimana dimaksud

Surat panggilan RUPS secara materil dan formil harus memenuhisyaratsyarat yaitu dibuat dan diterbitkan oleh Direksi dan dalamsurat panggilan RUPS tentang pemberhentian Likuidator harusdimuat secara jelas tentang agenda atau mata acara RUPS ;2. Surat panggilan RUPS harus dikirimkan kepada para pemegangsaham PT melalui surat tercatat atau panggilan di surat kabarharian selambatnya 14 ( empat belas ) hari sebelum RUPSdiselenggarakan;3.

Jika keputusan RUPS dibuat dalam bentuk Circular Resolution,maka seluruh pemegang saham PT harus menyetujui danmenandatanganinya, apabila keputusan RUPS ditandatangani olehpemegang saham di luar negeri maka harus memenuhi persyaratanotentifikasi dan apabila tidak dipenuhi maka Circular Resolution itutidak sah atau tidak mengikat ;Bahwa apabila Likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannyasebagaimana dalam pasal 149 ayat (1) UU No.40 tahun 2007, barudapat diberhentikan setelah Likuidator yang bersangkutan

LB)yang diadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak RayaNomor 101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan bataldemi hukum;Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April2016 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,pemegang saham, Direksi dan Komisaris perseroan serta pihak ketigalainnya;Menyatakan Akta Nomor 09 tanggal 22 April 2016 yang dibuat oleh TurutTergugat batal

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat selama lima tahunsejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidakmenyelenggarakan RUPS Tahunan, tidak membuat laporan keuanganperusahaan setiap tahunnya dengan standart akutansi keuangan denganaudit dari kantor akuntan publik, laporan kegiatan perusahaan, laporanmengenai perkembangan karyawan perusahaan dan laporan laba rugidalam aktifias bisnis perusahaan, tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyegel kantor Tergugat dan mengelapkan

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yangdiadakan oleh Tergugat II di restoran Padzzi, Jalan Cilandak Raya Nomor101, Jakarta Selatan tertanggal 18 April 2016 tidak sah dan batal demihukum;4. Menyatakan segala hasil keputusan yang telah diambil di dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tertanggal 18 April 2016tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perseroan,Halaman 11 dari 15 hal. Put.

didirikanpada tanggal 1 Februari 2011 oleh Penggugat dengan Tergugat Il dihadapan Prisman Effendi, S.H., Notaris di Tangerang dengan susunandireksi Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat Ill sebagai Direkturdan Tergugat II sebagai Komisaris dan pembagian Penggugat pemegangsaham 25 % dan Tergugat pemegang saham 75 %; Bahwa tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Tergugat IVmempunyai hubungan kepengurusan dengan PTI Mudolar Alkesindo,maupun yang berhubungan dengan kepemilikan saham dan RUPS

Penggugat selaku Perseroan Terbatas melanggarUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, BAB XIllPasal 157 ayat (3), dan Pasal 78 ayat (1,2),Yaitu Perseroan yang telah memperoleh status Badan Hukum berdasarkanperaturan perundangundangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelahberlakunya undang undang ini wajidb menyesuaikan anggaran dasarnyadengan ketentuan undang undang ini, sebagai Badan Hukum, PT.Sempurna Ready Mix Concrete, hanya memiliki Akta Perubahan dan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS

) yang mendapat pengesahan padatanggal (3 Desember 2003), dan tidak pernah menyesuaikan AnggaranDasarnya hingga tahun 2014, sebagaimana yang diatur oleh UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 157 (3);Kemudian selama 10 tahun tidak pernah melaksanakan RUPS tahunan danRUPS lainnya sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang PerseroanTerbatas Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 78 ayat 1 dan 2 yaitu RUPS terdiriatas RUPS tahunan dan RUPS lainnya, dan RUPS tahunan wajib diadakandalam jangka

memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 April 2016 danjawaban memori kasasi tanggal 12 April 2016 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa terkait dengan /egal standing Termohon Kasasi karenaberdasarkan pendirian sebuah badan hukum yang sah dan untuk penyesuaianterhadap Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Termohon Kasasi telahmelakukan RUPS

Menyatakan sah dan berharga Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat-ll tertanggal 31 Maret 2004 dan Akte Pendirian PT Karya Lestari Makmur No.76 tertanggal 21 April 2004 serta Akta No.61 tertanggal 24 Agustus 2009 Tentang Risalah RUPS PT Karya Lestari Makmur;3.

Dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mempelajariAnggaran Dasar PT Karya Lestari Makmur, tidak ada larangan bagi para Tergugat dengan mekanisme RUPS luar biasa secarakorumuntuk menghentikan Penggugat selaku Direktur.

Selanjutnya disebutkan bahwa RUPSdapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkandalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UU.

Sedangkan dalil Penggugat yangkeberatan karena dirinya tidak diikut sertakan dalam RUPS Luar Biasa tersebut adalah tidak beralasan umum untuk dijadikansebagai alasan bahwa keputusan RUPS luar biasa tersebut tidak sah dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Penggugat tidak lagi berposisi sebagai pemegang saham di PT Karya Lestari Makmur karena Penggugat telahmenjual sahamnya kepada Tergugatll sebelum RUPS Luar Biasa.

Dengan demikian, Penggugat tidak lagi memiliki haksuara dalam memutuskan kelangsungan PT Karya Lestari Makmur;Bahwa kehadiran Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tidak diperlukan karena sebelum RUPS Luar Biasa dilaksanakanPenggugat telah diberhentikan dengan hormat dari kedudukannya sebagai Direktur PT Karya Lestari Makmur;Putusan No. 76/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR, hal: 27Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat PT KaryaLestari Makmur tidak dapat dibubarkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 23 angka 2 Akte No.76 tertanggal 23 April 2004 telah diatur tentangpenggunaan dan pembagian laba Perseroan yaitu penggunaannya ditentukan oleh RUPS. Jika RUPS tahunan tidakmenentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh UU dan AnggaranDasar Perseroan dibagi sebagai deviden.

batal demi hukum, begitu pula AktaPernyataan Keputusan RUPS Luar biasa dengan No.: 11 tertanggal20 Desember 2011 batal demi hukum ;14.

Bahwa dengan demikian RUPS Luar Biasa yang dijadikandasar Perubahan Anggaran dasar oleh TERGUGAT II adalah RUPS LBtidak sah karena tidak memenuhi syarat quorum sebagaimana dimaksuddalam Undangundang tentang Perseroan Terbatas dan tidak sesuaidengan prosedur pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa seperti yangdisyaratkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dimana pelaksanaan RUPS atau RUPS Luar Biasa baik TERGUGAT maupun TERGUGAT II tidak dengan disertai pemanggilan terlebih dahulukepada

pemegang saham dan tidak mencantumkan agenda RUPS/RUPSLB;15.

Tergugat danTergugat II tidak disertai pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegangsaham dan tidak mencantumkan agenda RPS/RUPS LB.Pemegang saham yang mana ? RUPS/RUPS LB yang mana ? Kapan ?TIDAK JELAS !

Jadi sangat jelas RUPS LB a quo dituangkan dalam AktaNotaris Nomor 11 tertanggal 20 Desember 2011 yang di buat dihadapan Notaris Ny.