Ditemukan 1016 data
103 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembangunan Pagar Keliling,Penimbunan, Jalan Akses, dan Jaringan Air Bersih) TA 2011 yang dilakukanoleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiGorontalo Nomor SR12/PW31/5/2013 tanggal 9 September 2013 telahditemukan Kerugian Negara/Daerah sebesar Rp896.417.170,72 (delapanratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu seratus tujuhpuluh rupiah tujuh puluh sen);e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan menyalahgunaan
230 — 65
Hasil audit atau audit investigatif yang dilakukantidak mengkuti prosedur atau tidak sesuai dengan SOP audit investigatifdalam perkara pidana tidak dapat dijadikan alat bukti atau tidak memilikikekuatan pembuktian untuk membuktikan dugaan terjadinya tindak pidanakorupsi untuk menghitung terjadinya kerugian keuangan negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak PidanaKorupsi ;Bahwa Perbuatan menyalahgunaan kewenangan dalam hukumadministrasi negara tidak identik/idak sama dan tidak
65 — 14
eBahwa Permasalahan yang saksi ketahui berdasarkan hasil laporan khusus tentangidentifikasi dan konfirmasi yang diserahkan oleh Fasilitator sebelumnya(TANGGUH HENDRAWAN) bahwa di Kecamatan Panji ada permasalahanpenyalah gunaan dana SPP yang perlu difasilitiasi penyelesaiannya ; eBahwa Ya, langsung melakukan koordinasi dengan lembaga di tingkat Kecamatan,dan satker Kabupaten, pada tanggal 3 Oktober 2013 dilakukan mediasi ketigadengan KUSNO, ANAS, HOLIFATUR ROSIDA, NADA, SUARNAM yangdiduga telah menyalahgunaan
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
217 — 213
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBDdengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain yaitu saksi Ketut Putrayasa sebesar Rp 150.000.000, saksi Gede Sujana sebesar Rp148.216.000, sdr Wayan Ujung sebesar Rp 50.000.000, sdr MadeSeriteka sebesar Rp 50.000.000, sdra Ketut Mulyani sebesar Rp50.000.000, sdra Putu Widiawan sebesar Rp 50.000.000,, sdra MadeBingin sebesar Rp 50.000.000, sdra Nyoman Sukarata sebesar Rp50.000.000, dan sdra Made Sumerata atau suatu korporasi,menyalahgunaan
191 — 290
) untuk menentukan apakah suatuperbuatan hukum masuk dalam kategori tindak pidana atau tidak :Menimbang bahwa masalah penyalahgunaan kewenangan dalamhukum pidana khususnya dalam tindak pidana korupsi tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya , apabila pengertian penyalahgunaankewenangan tidak diketemukan eksplisitasnya dalam hukum pidana makahukum pidana dapat mempergunakan pengertian dan kata yang sama yangterdapat atau berasal dari cabang hukum lainnya ;Menimbang bahwa asas larangan menyalahgunaan
411 — 311 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkankarena Terdakwa selaku Camat Murung Pudak Kabupaten Tabalong telahterbukti melakukan suatu perbuatan menyalahgunaan kewenangan yangada padanya dengan cara mengambil suatu kebijakan atau diskresi denganmodus operandi menerapkan standar ganda dalampenerimaan/pemungutan dan penyetoran dana retribusi Izin MendirikanBangunan (IMB) ke Kas Daerah Kabupaten Tabalong.
63 — 18
Tahun 2013 berdasarkan laporan akhirrealisasi pengembangan model PTT Kedelai Tahun 2013 dari saudara H.Baharuddin sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Keera/Kordinator Penyuluh Pertanian Lapangan.Bahwa berdasarkan laporan yang kami terima bahwa kegiatan tersebuttelah berjalan sebagaimana mestinya nanti setelah ada pihak KejaksaanNegeri Sengkang yang memberikan informasi kepada Kepala Dinas yangmengatakan bahwa kegiatan pengembangan model PTT Kedelai 2013 diKecamatan Keera bermasalah/ karena menyalahgunaan
50 — 11
artinya keterangan yang diberikan bisa berupa pendapat secara teoritisataupun pendapat berdasarkan faktaBahwa terhadap kerugian dapat dikarenakan kelalaian atau perbuatanmelanggar hukum, namun khusus untuk kerugian karena kelalaian tidakmengandung unsur perbuatan melanggar hukum sehingga tanggungjawabnyasebatas mengembalikan kerugian negara;Bahwa terhadap perbuatan melanggar hukum harus dilakukan secara sadar,sehingga apabila subyek hukum tidak mempunyai kewenangan maka tidakakan dapat dikatakan menyalahgunaan
TENRIAWARU, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Erik Zulkarnaen Bachrun Konggoasa, S.H.
315 — 261
ABDUL RIFAI, M.Si,; KAREDO RAJAGUKGUK, ST, RACHMAD RIZALJALAL, S.Sos dan ASHWAD MUKMIN, ST yang menyalahgunaan kewenanganjabatan atau kedudukan yang dimilikinya atas anggaran Pembangunan TPA SampahKab. Buton Utara Tahun 2016 telah menimbulkan adanya kerugian keuangan Negarasebesar Rp. 6.398.154.588,20 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh delapan jutaHal. 269 dari 281 Hal.
24 — 8
.- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dan saya juga tidak tahu, berapa lama terdakwa sering menyalahgunaan barang narkotika jenis shabu tersebut.- Bahwa yang menangkap terdakwa tersebut adalah Anggota Polsek Muara Wis, dan sewaktu mengamankan terdakwa tersebut, karena ada anggota Polsek Muara Wis yang saya kenal yaitu PAK ONI, - Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap Petugas Polisi saksi ada disitu bersama terdakwa sedang main Game Online.
97 — 19
pengeluaranbelanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sah;2) Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materialyang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;3) Pasal 216 ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa kelengkapandokumen SPMGU untuk penerbitan SP2D mencakupdiantaranya buktibukti pengeluaran yang sah dan lengkap;e Bahwa perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunaan
118 — 151
Kauangnya dipakai jadi harus dikembalikan, siapa yang bertanggung jekalau begini orang yang menerima dana yang sudah diterimakanprosesproses administrasi dan dia digunakan untuk kepentingan priorang yang menerima plus orang yang menyalahgunaan dana iorang yang disebut sebagai orang yang bertanggung jawab kepidana karena telah terjadi kerugian kKeuangan negara.
96 — 14
Pembangunan Pagar Keliling, Peimbunan, Jalan Akses, DanJaringan Air Bersih) TA 2011 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangandan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : SR12/PW31/5/2013tanggal 09 September 2013 telah ditemukan kerugian negara/daerah sebesar Rp.896.417.170,72, (delapan ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh belasribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh sen);Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas telah menguntungkan dirisendiri atau orang lain dengan menyalahgunaan
85 — 45
KABALMAY selaku KuasaPengguna Anggaran dan ADE OHOIWUTUN selaku Bendahara Pengeluaranpada Sekretariat DPRD Kota Tual.Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, terdakwamenanggapinya : Terdakwa keberatan dengan semua keterangan Saksi.35.Saksi Lukman Bin Abdul Halim yang menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersediamemberikan keterangan.Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengandugaan menyalahgunaan
103 — 66
Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengandugaan menyalahgunaan dana penyediaan makanan dan minuman padaSekretariat DPRD Kota Tual Tahun Anggaran 2010.Bahwa saksi diangkat sebagai anggota DPRD Kota Tual Periode Tahun 2009s/d 2014 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 286 Tahun 2009tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian pengangkatan anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Tual Periode 20092014 dan Peresmianpemberhentian anggota
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
53 — 81
Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut