Nomor 2301 K/Pdt/2016dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah direalisasikan, namun demikianPenggugat tetap bekerja dengan sungguhsungguh sebagai Direkturperusahaan;Bahwa sesuai Pasal 96 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 96(1) Ketentuan tentang besamya gaji dan tunjangan anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;Bahwa pada tanggal 14 November 2012, secara sepihak, sewenangwenang dan melanggar hukum, Tergugat mengeluarkan Surat PemutusanHubungan Kerja (PHK) Nomor 1051/HRMngr/API/XI/2012

Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundangundangan;Meninggal dunia;Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;o aocDinyatakan jatuh pailit atau suatu keputusan pengadilan yangmenyatakan bahwa dia berada dibawah pengampuan;Bahwa sesuai Pasal 94 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007:Pasal 94(1).

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS;(2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan olehpendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (2) huruf b;(3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali;(4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, danpemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tatacara pencalonan anggota Direksi;(5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, danpemberhentian

anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut;(6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi,pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Halaman 3 dari 13 hal.

Nomor 2301 K/Pdt/2016(7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentiananggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggotaDireksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalamjangka waktu paling iambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggalkeputusan RUPS tersebut;(8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belumdilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan ataupemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yangbelum

Sehingga tidak pernah ada suatulaporan idependen kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yangmenyatakan bahwa tergugat dinyatakan bersalah dan bahkan tidak pernahada RUPS ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)yang menyatakan para TERGUGAT telah berbuat kesalahan sehinggamerugikan Penggugat.

Bahwa ketentuan yang mewajiban perusahaan memperolehpersetujuan RUPS terlebih dahulu dalam melakukan transaksimaterial adalah ketentuan angka 2 dan angka 3 dalamLampiran Keputusan Ketua Bapepam No.

Bahwa, sekalipun jika tindakan Tergugat IV menimbulkan kerugianterhadap Penggugat dan membahayakan eksistensi Penggugatsebagai Perseroan Terbuka, gugatan a quo tetap belum waktunyadiajukan atau prematur karena gugatan a quo belum mendapatkanpengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penggugat;5.

Pasal 102 ayat (1) UUPT menyebutkan :Direksi wajid meminta persetujuan RUPS untuk ;a. Mengalinkan kekayaan Perseroan ; ataub.

Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 28 Februari 2007 (diberi tanda T.I.II.IIl 1) ;2. Print out (cetak) informasi Elektronik pengumuman RUPST & RUPS LB PT.HITS tertanggal 15 Juni 2007 (diberi tanda T.1.II.II 2) ;70. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT. HITS tertanggal 26 Juli 2007 (diberi tanda T.I.II.II 3) ;. Print out (cetak) informasi elektronik pengumuman RUPS T & RUPS LBPT.

Fajar Indah Material berdiri, hingga saat ini belum pernahdiadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UndangundangNomor 40 tahun 2007, yang berbuny!

apabila pemohon secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarakan RUPS ;3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuai mengenal :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, sertapenunjukan Ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanyang Undangundang ini ;b.

Fajar IndahMaterial, haruslah melalui RUPS, sedangkan sebagaimana yang kitaketahui bahwa sejak berdiri hingga saat ini PT. Fajar Indah Material belumpernah diselenggarakan RUPS ;12. Bahwa menanggap!

Bahwa menanggapi poin 24 posita gugatannnya, terkait Gugatan dalamperkara a quo yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Para Tergugatbahwa Penggugat terlalu. tergesagesa karena menurut Perintahsebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undangundang Nomor 40 tahun 2007,yaitu sebelum diajukan Gugatan Kepengadilan Negeri, Penggugat lebih duludiperintahkan mengajukan Permohonan Penetapan kepada KetuaPengadilan Negeri agar diselenggarakan RUPS, karena RUPS didalamsebuah perusahaan merupakan organ Perusahaan

Dahana tanggal 2Agustus 2001 tentang Pemberhentian Sementara direksi PTDahana, dan memberhentikan Direksi PT Dahana sejak tanggal31 Agustus 2001 ;Berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut di atas, maka dengan inikami sampaikan bahwa penerbitan MTN oleh Direksi PT Dahanatidak disetujui olen Komisaris yang dikuatkan oleh RUPS, sehinggatindakan itu tidak sah. Dan oleh karenanya, PT Dahana maupun PTBPIS selaku pemegang saham PT.

Dahana dan jaminan atas MIN tersebut tidakmendapat persetujuan dari RUPS atau Komisaris PT. Dahana ;Tidak dilakukan penelitian atas nilai jaminan dan tidakmelakukan pengikatan jaminan secara notariil, karena jaminanyang diberikan oleh PT. Dahana hanya berupa pernyataankesanggupan untuk membeli kembali pada saat jatuh tempoMTN sejumlah Rp 130 milyar (dimana hal ini pun tidak adapersetujuan dari RUPS maupun Komisaris PT.

No. 2740 K/Pid/200629.jumlah tertentu yang ditetaokan oleh RUPS hanya dapat dilakukanoleh Direksi dengan pengetahuan Dewan Komisaris dan setelahmendapat persetujuan tertulis dari RUPS) atas permintaan tersebutPT. Volgren mengirim surat tertanggal 10 Juli 2001 yang padapokoknya menyatakan "Sesuai dengan pembicaraan tanggal 10 Juli2001, dengan ini kami PT. Volgren Indonesia menerbitkan MediumTerm Note (MTN) untuk mendanai program PengangkutanPenumpang Djakarta.

No. 2740 K/Pid/2006Berdasarkan RUPS Luar Biasa tersebut di atas, maka dengan inikami sampaikan bahwa penerbitan MTN oleh Direksi PT Dahanatidak disetujui olen Komisaris yang dikuatkan oleh RUPS, sehinggatindakan itu tidak sah. Dan oleh karenanya, PT Dahana maupun PTBPIS selaku pemegang saham PT. Dahana, tidak terikat dan tidakbertanggung jawab kepada pihak mana pun atas segala akibat yangditimbulkan sehubungan dengan jaminan MTN lersebut di atas ;20.Atas kondisi tersebut PT.

Jamsostek(Persero) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan dankeputusankeputusan RUPS, serta dilakukan dengan penuh kehatihatiansehingga terhindar dari kerugian, dan memperoleh keuntungan yang cukupsignifikan bagi PT. Jamsostek (Persero).

serta demi sahnya Akta Pengikatan JualBeli danKuasa Nomor 8 tertanggal 6 Februari 2014 tersebut, kemudian Tergugat Ilbertindak mewakili Tergugat I, telah membuat pernyataan bahwa apabiladalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 6 Februari 2014, Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut pada poin (7) di atas, makaTergugat berjanji dan mengikatkan diri untuk bersedia menandatanganiAkta Pengikatan Jual Beli dengan Penggugat serta menyerahkan hasilRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS

Durachman,S.H., Notaris di Cibitung BUKTI P6;12.Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat belum menyerahkanhasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) kepadaPenggugat, sehingga telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagiPenggugat untuk mendapatkan haknya atas pelunasan hutang dari Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dikarenakanPenggugat tidak dapat melaksanakan pembuatan Akita Jual Beli atasSebidang tanah HGB Nomor 1/Air Amo, terdaftar atas nama PT.

2002dengan Nomor Wdentifikasi Bidang Tanah (NIB) 03.11.11.02.00001, terletakdi Desa Air Amo, Kecamatan Kemang Baru, KabupatenSawahlunto/Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat berikut turutanturutannyatermasuk diantaranya semua mesinmesin pabrik, kelapa sawit sertaperalatan lainnya yang ada dan bangunan pendukung lainnya yang melekatdi atas tanah tersebut yang menurut undangundang dapat dianggapsebagai barangbarang tetap tersebut.13.Bahwa dengan tidak diserahkannya Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS

Selain itu, Tergugat Il bertanggung jawabpenuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalammencapai maksud dan tujuannya, sebagaimana diatur dalam AnggaranDasarnya No. 4 tertanggal 5 Januari 2005.15.Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum bagi Penggugat, serta demikepastian hukum bagi Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabilaMajelis Hakim perkara a quo menetapkan memberi ijin kepada Penggugatuntuk membuat Akta Jual Beli tanoa perlu menunggu RUPS LB dari ParaTergugat atas jual

LB),yang seharusnya somasi ditujukan untuk melakukan RUPS LB dan bukansomasi untuk melakukan pembayaran hutang (kredit).Bahwa apabila Penggugat menginginkan Para Tergugat harus melakukanRUPS LB, maka Para Tergugat belum pernah menerima somasi untukmelakukan RUPS LB tersebut, sehingga adanya gugatan Penggugatsangatlah membuat Para Tergugat terkejut apalagi tuntutannya bukanmengenai pembayaran hutang (kredit) melainkan untuk melakukan satuperbuatan hukum yaitu RUPS LB.Bahwa dengan ini Para Tergugat

Horas InsaniAbadi baik setiap dilaksanakan RUPS Tahunan maupun melalui surat suratsecara tertulis dan lisan namun kenyataannya sampai saat ini sertifikat sahammilik para Penggugat tak pernah diterima;.

Bahwa para Penggugat melalui suratnya tertanggal 30 Juni 2012, 21 Juni2012, 5 Oktober 2009, 8 Agustus 2007, 03 Maret 2008, 08 Maret 2008, 14Juni 2012, 09 Maret 2007, 24 April 2007, 30 April 2007, 25 Mei 2007, 04Juni 2007, 22 Juni 2007 dan 31 Juli 2007, belum lagi yang lisan dan yangHalaman 4 dari 32 hal.put.No. 200/Pdt/2014/PTMadn.diminta pada waktu RUPS tahunan pada waktu RUPS, namun terhadap suratpara Penggugat tersebut sampai saat ini belum ada realisasinya;Bahwa setelah beberapa kali para Penggugat

Horas Insani Abadi Pematang Siantar padahalsetiap keputusan haruslah diambil melalui RUPS;5) Membuat pernyataan tentang datadata PT. Horas Insani Abadi PematangSiantar yang menyesatkan melalui Laporan Pertanggung jawaban kepadapara pemegang saham di PT. Horas Insani Abadi Pematang Siantar,sewaktu RUPS maupun laporan tertulis yang meliputi laporan keuangankejelasan kepemilikan saham di PT.

HIAterutama di dalam pengambilan keputusan di RUPS Tahunan yang tidak melaluiprosedur sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas No.

HIA selalu dilaporkan dandidaftarkan dan diumumkan oleh para Tergugat dalam RUPS tahunan danselanjutnya dilaporkan ke Menkumham Dirjen AHU walaupun akses sedangdiblokir atas permintaan Penggugat I; Bahwa para Tergugat selalumembukukan pengalihan saham dan juga para Tergugat tidak pernahmengabaikan hakhak keperdataan pemegang saham sewaktu RUPS tahunandan juga segala perbuatan hukum yang diambil oleh para Tergugat selakupengurus PT.

saham luar biasa perseroan terbatas PT.Bangun Megah Semesta;

LB PT.Bangun Megah Semesta;

Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

BMS; Bahwa Akta No. 35 tanggal 19 Desember 2011 adalahtentang RUPS PT.

BMSyaitu Conti Chandra; Bahwa Akta No. 1 intinya adalah tentang adanyaperubahan jadwal pembayaran pembelian saham; Bahwa undangan RUPS pada tanggal 2 Desember 2011sampai dan setiap ada undangan dari PT.

BMS untuk RUPSsaksi selalu hadir; Bahwa RUPS pada tanggal 2 Desember 2011 dilaksanakansekitar pukul 10.00 Wib dan keputusan RUPS pada saat itu telahsetuju dengan sejumlah agenda dan putusan para pemegangsaham;Halaman 108 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm Bahwa pada saat RUPS para pemegang saham hadir,hanya 1 (satu) orang yang tidak hadir yaitu Andres Sie; Bahwa diterbitkannya Akta No. 3, No. 4 dan No. 5 telahmemenuhi syarat dan para pemegang saham telah setujudiadakan rapat pada tanggal

tahunan dan RUPS luar biasa.

RUPS tahunanmenyangkut masalah tanggungjawab Direksi di masamasa yanglalu sebagaimana amanah dari undangundang PT dan rencana kedepan perusahaan.

CLM.Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMADkeberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLMkarena ISRULLAH ACHMADselaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGAmeneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

Gugatan pada pokoknya meminta Majelis Hakimuntuk menyatakan RUPS LB tanggal 15 Juni 2017 tidak sah dan tidak mengikatserta menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS LB PT CLM No.7 tanggal15 Juni 2017 cacat hukum dan batal demi hukum.

Atas tindakan ISRULLAH ACHMAD dan MARTINP SILITONGA tersebut, pada tanggal 15 Juni 2017 dilakukan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT CLMdengan salah satukeputusannya memberhentikan MARTIN P SILITONGA sebagai Direktur PTCLM dan WAHIDA ASAD yang~ merupakan = istri ISRULLAHACHMADzdiberhentikan dari jabatan Komisaris PT. CLM.

Atas hasil RUPS LBtersebut, ISRULLAH ACHMAD keberatan dan mengirimkan surat/somasi keDireksi PT CLM karena ISRULLAH ACHMAD selaku salah satu Direktur danPemegang Saham PT CLM tidak hadir dalam RUPS LB tersebut.Setelah RUPS LB tersebut, ISRULLAH ACHMAD bersama MARTIN PSILITONGA meneliti kembali perjanjian akuisisi CV CLM dan PT APMR yangakhirnya sepakat untuk melakukan gugatan pembatalan perjanjian akuisisidengan alasan perjanjian akuisisi itu tidak sah karena ditandatangani WILLIEMJ VAN DONGEN yang

dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (i) diambil setelahyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membeladiri dalam RUPS;(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandengan keputusan di luar RUPS sesuai denganketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91,anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebihdahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikankesempatan

Nomor 738 K/Pdt/2016(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganmenyebutkan alasannya.(2) Keputusan untuk memberhentikan anggotaDireksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diambil setelah yang bersangkutan diberikesempatan untuk membela diri dalam RUPS.(3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikananggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat (2) dilakukan dengan keputusan di luarRUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi

ditetapkan dalamkeputusan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (J); ataud) tanggal lain yang ditetapkan dalamkeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(3).C.

Keputusan RUPS hanya boleh diambilsetelah anggota Direksi/Likuidator yangbersangkutan diberitahu dan diberikesempatan membela diri;b.

Nomor 738 K/Pdt/2016G.sebagaimana dimaksud dalam Pasal149. atas permohonan pihak yangberkepentingan atau atas permohonankejaksaan, Ketua Pengadilan Negeridapat mengangkat likuidator baru danmemberhentikan likuidator lama;(2) Pemberhentian likuidator sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dilakukansetelah yang bersangkutan dipanggiluntuk didengar keterangannya;"4) Bahwa akibat hukumnya, jika pengambilankeputusan RUPS untuk pemberhentian likuidatortidak dipenuhi, maka putusan RUPS, tidak sahdan tidak mengikat

Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006 adalah

sah dan mengikat;

3. Menyatakan bahwa perubahan nama-nama pengurus PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelas dalam Perubahan Akta

Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPD-ST/ XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/IIl/06 tanggal 29 Maret 2006, yang pada Akta Berita

Acara RUPS

Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004 dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;

4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama penguruSs PT BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT.BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS Nomor: 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah tercantum dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIRIPT.BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPATIIII/O6 tanggal 29Maret 2006 yang pada Akta Berita Acara RUPS No. 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS nomor 03 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menyatakan bahwa perubahan namanama pengurus PT BankPembangunan Daerah Sulawesi Tengah telah dicantumkan dengan jelasdalam Perubahan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13/DIR/PT BPDST/XV/2006 dan Perjanjian Nomor: 120/C.71.NOT.PPAT/III/O6 tanggal 29 Maret2006, yang pada Akta Berita Acara RUPS Nomor: 26 tanggal 17 Mei 2004dan Akta Berita Acara RUPS Nomor 3 tanggal 4 Oktober 2004;4.

Menetapkan Mata Acara RUPS LB PT. PUTERA PANDAWA ASLI adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian Asli Setoran Modal ;
2. Perubahan Susunan Pengurus.

Namun perluTERGUGAT sampaikan, bahwa pada dasarnya penerbitan objeksengketa didasarkan pada adanya Akta No. 01, tanggal 11 April 2012yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak, SH., dimanadasar pembuatan Akta dimaksud adalah hasil RUPS LB PT. IdolaTunggal yang sebelumnya telah mendapatkan izin atau persetujuanmengenai jumlah gourum untuk melakukan RUPS melalui PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR.

,tanggal 16 Februari 2012 dan juga terhadap Akta No. 01, tanggal 11April 2012 terlebih dahulu, dimana yang berwenang untuk mengadiliperkara Pembatalan Penetapan Pengadilan dan juga Akta dimaksudadalah lingkup Peradilan Umum;d Bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menilai benar atau tidaknyamekanisme RUPS LB PT.

tidak menetapkan saatmulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian AnggotaDireksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian Anggota Direksitersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;.

Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai Pasal 111 ayat 6UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi: Dalam hal RUPS tidakmenentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, danpemberhentian Anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, danpemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 52 UndangUndang No. 40 Tahun2007, lahirnya hak pemegang saham adalah sejak dicatatkan dalam DaftarPemegang saham.

Lainlain;Menetapkan dan menunjuk Pemohon atas nama Doddy Sutanto sebagaiPimpinan Rapat Umum Pemegang Saham;Menetapkan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)paling cepat 18 hari sejak Penetapan ini ditetapkan dengan tenggangwaktu 15 hari untuk Pengumuman/ Pemberitahuan RUPS melalui IklanKoran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham lainnya;Menetapkan quorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebutadalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang ada dan sah;Memerintahkan Direksi untuk

TOMMY WONGKAR selaku kuasa dari terdakwadan BUDHI SUDHANA tersebut, maka jumlah suara yanghadir hanya 52% namun berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat(4) Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 86 ayat (1)UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jikadalam RUPS lebih dari '/2 (satu perdua) dari jumlah seluruhsaham dengan hak suara hadir dapat diwakili, sehingga dengankeluamya M.

AGRICON, sebagaiPemegang saham ahli waris dari ayahnya ;Bahwa terdakwa berhenti sebagai direktur, diputuskan dalam RUPS atauRUPSLB saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu hasil RUPS ada perubahan susunan Pengurus PT.AGRICON yaitu Dirutnya tetap HAERUL BESTARI BENGARDI danDirekturnya menjadi HARLAN BESTARI BENGARDI menggantikanTerdakwa ;Bahwa Terdakwa Ir. ARIF SYAHRIZAL,MBA sebagai direktur diberhentikan atau bagaimana saksi tidak tahu ;Bahwa ketika terdakwa menjabat sebagai direktur PT.

;Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraanmerk Toyota Harrier No.Pol : B1817 JW An Raissa Santosa serta 2 (dua)buah Notulen hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 3 Juni2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 25Juni 2009.;Bahwa saksi kenal dengan HARLAN BESTARI BENGARDI dalamhubungan perusahaan dimana sekarang dia menjabat sebagai Direktur PT.AGRICON ;Bahwa domisili PT.

SiliwangiNo. 68 Bogor ;Bahwa sampai saat ini setiap tahun ada RUPS tahunan ;Bahwa Susunan Pengurus PT. AGRICON hasil RUPSLB PT. AGRICONtanggal 6 Agustus 2009 tersebut yaitu : TATANG BENGARDI sebagaiKomisaris Utama ; HANADI RAHARDJA sebagai Komisaris ; Drs,BINTANG INDRASAKTI sebagai Komisaris ; HAERUL BESTARIBENGARDI sebagai Direktur Utama ; HARLAN BESTARI BENGARDIsebagai Direktur ;Bahwa yang diganti dalam susunan Pengurus PT.

AGUSTINA TANDRAMIHARDJA dan CHRISTCIANOTANDRAMIHARDIJA sebagai pemegang saham masingmasing sebanyak72 saham yang dibacakan dalam RUPS tahunan tanggal 3 Juni 2009 ;Bahwa Hasil keputusan RUPSLB tanggal 6 Agustus 2009 tersebut yangtelah di Akta Notarilkan , ada dilaporkan ke Menteri Hukum dan HAM RIyaitu AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. AGRICULTURECONSTRUCTION ( PT.

Pudji Redjeki Irawati, SH di Ujung Pandang melakukan perobahan atasdasar RUPS pengurus Perseroan tentang yaitu: 1). Perobahan Pengurus, 2).Kepemilikan Saham dan 3).

Florida Irene TodingMARS yang juga memiliki Saham terbesar kedua (15%) dalam Perseroan, tidakpernah mengikuti RUPS, tidak juga menjual Sahamnya, tidak pula menerimahasil penjualan sahamnya dan demikian pula Ir.

Abraham Toding;= Bahwa benar Agenda RUPS adalah penjualan saham Abraham Toding;= Bahwa benar pada saat RUPS tersebut telah terjadi penjualan saham milikAbraham Toding oleh Daniel Toding sesuai surat kuasa dan saat itu samasekali tidak ada yang keberatan;49 = Bahwa benar seluruh Saham Abraham Toding dijual saat itu; dan saksitidak mengetahui jumlah sahamnya dan saksi juga tidak mengetahuikenapa saham di jual;= Bahwa benar Notulen pada saat RUPS Capta Mul;ia Abadi adalah Ibu Nofidan Berita Acara RUPS

Pol.LP/131/XII/2007/Ditreskim dimana hasil penyidikan adalah bahwa Jual beli Sahammilik Abraham Toding pada BPR CMA Rantepao benar sudah terjualberdasarkan RUPS tanggal 27 Mei 1999 senilai Rp. 62.500.000.

BPR CAPTA MULIA ABADI masingmasing adalah Badan hukum yang berbeda,dan masingmasing melaksanakan RUPS ;Menimbang, bahwa oleh karena Badan hukum yang berbeda, dan masingmasingmelaksanakan RUPS sehingga daftar hadir pada RUPS pada PT. BPR CAPTA SAKTISEJAHTERA BONEBONE tidak dapat dipergunakan pada PT.

KESpada Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi RUPS dapat mengambil Keputusansebagaimana ditentukan dalam UndangUndang ; kecuali untukHal. 3 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES, yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang ; kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh selurun jumlah saham yang telahdikeluarkan oleh Perseroan, dengan demikian telah dirubah denganmengurangi katakata pengurangan modal serta dengan menambah katakata perubahan anggaran dasar, penggabungan dan peleburan, dalamAKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SEBAGAIPENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT.

KIM ENG SECURITIES No.94tanggal 28 Juli 2008 diganti tanpa persetujuan para pemegang saham PT.KIM ENG SECURITIES yaitu pada Pasal 10 ayat (4) yang menyatakanbahwa RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukan dalamHal. 8 dari 36 hal. Put.

KIM ENG SECURITIES yangberbunyi RUPS dapat mengambil Keputusan sebagaimana ditentukandalam UndangUndang kecuali untuk penambahan dan penguranganmodal, yang harus disetujui oleh seluruh jumlah saham yang telahdikeluarkan perseroan sehingga adanya perubahan tersebut merubahHal. 20 dari 36 hal. Put. No. 1912 K/Pid/2010pula makna dan maksud yang sebelumnya telah disepakati olehpemegang saham PT. KIM ENG SECURITIES yakni saksi OOI THEANYAT RONALD ANTHONY.

Nomor 227 K/Pdt/2018Bahwa lagipula, setelah meneliti secara saksama memori kasasidan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan JudexFacti, Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa pokok perkara dalam perlawanan a quo adalah mengenai sahtidak sahnya perbuatan Para Terlawan mengajukan permohonanpenetapan izin menyelenggarakan RUPS PT Liang Hok HandelMaatschappij NV dan sahtidak sahnya Penetapan Pengadilan Nomor394

Agung putusan Judex Facti sudah tepatdan benar, karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbanganyang cukup terhadap semua dalil serta bukti yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi maupun Para Termohon Kasasi, dan berdasarkanpertimbangan tersebut terbukti bahwa Para Termohon Kasasi adalahpemegang saham sekitar 1/10 dari jumlah seluruh saham sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas berhak mengajukan permohonan penetapan kepadapengadilan untuk menyelenggarakan RUPS

Bahwa terbukti Direksidan Komisaris telah meninggal dunia dan telah dilakukan RUPSLBsebanyak 2 kali tetapi tidak memenuhi kuorum sehingga tindakan ParaTermohon Kasasi mengajukan permohonan penetapan izinmenyelenggarakan RUPS adalah perbuatan sah. Bahwa tidak adabukti bahwa Penetapan Pengadilan Nomor 394/Pdt.P/2015/PN Smg.,adalah penetapan cacat secara hukum.

) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku.18. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 01/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku.19. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.20. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 03/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.21. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 04/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013.22. 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 06/RUPS-LB/PT.BPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara.24. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 02/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara 25. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor : 05/RUPS-LB/PT.BPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT.

Setelah itu barulah dilaksananakan RUPS Terbatas.Bahwa setahu saksi, ada 2 (dua) jenis RUPS.

Yaitu RUPS Tahunan danRUPS lainnya.Bahwa RUPS Tahunan adalah Rapat yang dilakukan untukmembicarakan halhal yang diperlukan dalam tahun berjalan.Bahwa dasar dilakukannya RUPS adalah Anggaran Dasar Rumah TanggaPasal 1 dan Pasal 2.Bahwa RUPS Terbatas termasuk didalam RUPS lainnya.Bahwa sebelum tahun 2014 tidak ada dilakukan RUPS Terbatas.Bahwa dalam masa periode kepemimpinan Gubernur sebelumnya saksitidak tahu apakah ada dilakukan RUPS Terbatas terkait denganreorganisasi.Halaman 89 dari 360 Putusan

Bukan direksi dan lainnya.Bahwa saat dilaksanakannya RUPS, ada daftar hadir pemegang sahamdan dituangkan dalam notulen.Bahwa Saksi tidak tahu siapa notulen pada saat dilaksanakannya RUPS,karena saksi tidak pernah diikutsertakan di dalam RUPS.Bahwa RUPS tahun 2014 dilaksanakan di April atau Mei Tahun 2015.Bahwa seharusnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulansebelum tutup buku.Bahwa dasar hukumnya RUPS dilaksanakan paling lambat 6 (enam)bulan sebelum tutup buku adalah anggaran dasar nomor

terbatas termasuk didalam RUPS Lainnya.Bahwa RUPS Terbatas termasuk di dalam RUPS Lainnya karena didalamprosesnya ada persetujuan Gubernur Maluku dan Walikota Ambonsebagai Pemegang Saham Pengendaii.Bahwa RUPS Terbatas dilakukan atas dasar Anggaran Dasar PT BankMaluku Pasal 15 ayat 1 A.Bahwa Yang menghadiri RUPS terbatas adalah Komisaris dan direksi PTBank Maluku.Bahwa Tugas saksi didalam pengadaan RUPS Terbatas adalahmenyiapkan suratsurat.Bahwa RUPS Terbatas diadakan pada tanggal 13 November 2014

PT Bank Malukuhanya dikenal 2 (Dua) forus RUPS yaitu, RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa sedangkan mengenai RUPS Terbatas tidak diatur dalam AnggaranDasar. disamping itu, sesuai ketentuan AD maka setiap RUPS harusdipimpin oleh Komisaris Utama dan jika berhalangan maka RUPS dapatdipimpin oleh salah satu Komisaris dan harus dihadiri Notaris untukdibuatkan Berita Acaranya dan selanjutnya keputusan RUPSditandantangani oleh Komisaris Utama / Komisaris selaku WakilPemegang Saham. dalam kenyataannya, RUPS

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah olehDewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku Perseroan berakhir.2.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 4, benar Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada tanggal 23 Nopember 2016 telahterbentuk pengurus perseroan yang baru untuk masa jabatan 5 tahun yaitu mulai 23112016 sampai dengan 23112021, yaitu :Direktur Utama : Tuan Soejono PantoroDirektur : Tuan Susanto Agus TjahjonoKomisaris : Nyonya Juniawati7.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat nomor 7, 8, 9, 10 dan 11, tidak benarapabila PT Sumber Pangan Nusantara tidak pernah melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) setelah pergantian pengurus sebagaimana terurai padajawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat angka 6.Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 PT Sumber Pangan Nusantaramenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara patutdengan mengundang semua Pemegang Saham .

Rapat Umum PemegangSaham bertempat di Resto Pondok Kampoeng Nelayan, Jalan Singosari nomor30 Kota Kediri ;Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut dihadiri olehPenggugat, Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Turut Tergugat (100 %Pemegang Saham hadir).

Kemudian Penggugat menyampaikanbahwa Penggugat datang karena ada undangan RUPS, jadi tidak adahubungannya Penggugat sebagai apa hari ini (tanggal 15122017) dengan hasilRUPSLB.

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.3.4.

Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffee Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihan sahamHalaman 10 dari 54 Putusan Nomor 139/Pat.Plw/2017/PN Bks5.2.Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat) sertatelah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yang sesuaikesepakatan bahwa PT Makira Nature telah dititipisaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)oleh Pelawan (Semula Tergugat) dan Terlawan(Semula Penggugat), sedangkan kewajibanmenyetor

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;Kemudian, karena secara hukum telah dibuatkesepakatan dalam MoA pada tanggal 6 Agustus2012 di Coffe Bean Tebet Indah Square, dantelah diadakannya RUPS tentang peralihansaham Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat)serta telah dibuatkan Akta RUPS No. 7 yangsesuai kesepakatan bahwa PT Makira Naturetelah dititipi saham Turut Terlawan (Semula TurutTergugat) oleh Pelawan (Semula

Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat),dan Berita Acara RUPS tersebut dicatat dalamAkta Notaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.1.2.4.

tersebut Terlawan(Semula Penggugat) didudukan sebagai Direktur Turut Terlawan (Semula Turut Tergugat), danBerita Acara RUPS tersebut dicatat dalam AktaNotaris Nomor 07 tanggal 13 Agustus 2012;5.5.3.3.

BNSP) melaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) untuk menindaklanjutiHal. 11 dari 50 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/PDT/2014/PT Btn12Keputusan Rapat Dewan Komisaris, yang kemudian dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) tersebut mengambilsuatu keputusan yang pada pokoknya memberhentikan Direksi secarapermanen, dan mengganti susunan Pengurus PT. Bali Nuansa SuksesPratama (PT. BNSP) dan mengambil suatu keputusan yang padapokoknya merubah susunan Direksi PT.

BNSP) in concreto Lidwina Ariwin Susetyo (I.C.Tergugat IV), sebagai Direktur Utama, yang merupakanhasil perombakanyang menurut Penggugat tidak sah tersebut, melalui surat undangantertanggal 22 Oktober 2013, No. 005Dir.BNSP/X/2013, PerihalUndangan Rapat Umum Pemegang Saham Dan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), mengundang Penggugat sebagai pemegang saham 45% untuk menghadiri Rapat UmumPemegang Saham Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB) PT. Bali Nuansa Sukses Pratama (PT.

BNSPdan Penggugat II tidak menjelaskan kapasitas dan kepentinganhukumnya dalam mengajukan gugatan a quo.Sedangkan di sisi lain dalam Positavide gugatan halaman 8 butir 16sampai dengan halaman 15 butir 35 maupun dalam Petitum nya videhalaman 16 dalam Provisi dan butir 6 sampai 11 bahwa yang menjadisubstansi dalam gugatan Para Penggugat adalah gunadinyatakannya batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisarisdan RUPS PT.

= Dan apakah tindakan pemberhentian Direksi oleh DewanKomisaris atau RUPS bertentangan dengan ketentuanUndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan Anggaran Dasar Perseroan ?.Kronologi dan Fakta HukumA. Bahwa keadaan semula kekayaan PT. BNSP adalah sebagaiberikut:e PT.

Bahwa adalah tidak logis Penggugat sebagai Direktur Utama yangsudah dinyatakan dalam RUPS telah terbukti melanggar AnggaranDasar Perseroan PT. BNSP masih didudukkan sebagai pengurus danlagi pula hal itu mutlak tunduk pada kewenangan RUPS.9.Bahwa oleh karena pemberhentian Para Penggugat sebagaiDirektur Utama dan sebagai Direktur pada PT.