Ditemukan 1071 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : safe sahã sale sape sare
Penelusuran terkait : I. kepala kantor pertanahan kota manado. Ii. kwejaori nasry vs hengky sahe;
Pengadilan PN BATANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-04-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN BATANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Btg
Tanggal 20 Januari 2016 — KASBOLAH, Dkk; TRI WIRATMO, Dkk
88 — 19
  • BUMI REDJO BERDASARKANADANYA KERJASAMA ATAU DENGAN CARA LAINNYA YANG TIDAK SAHe Penguasaan, penempatan, dan penggunaan diatas sebagianOBJEK TANAH MILIK TERGUGAT V KONVENS / PENGGUGATREKONVENSI (SHM No. 11, 16, dan 17) sebagai "Base Camp BachingPlant" untuk kepentingan sepihak usaha dan PT.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-09-2014 — Putus : 12-12-2014 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 12 Desember 2014 — - ABDUL MANAN
70 — 35
  • Damai untukkepentingan pribadi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan terhadap pinjamantersebut tidak dikembalikan.Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan seperti di atas terdakwatelah melakukan tindakan yang menyimpang dari ketentuan mengenai pengelolaankeuangan desa yaitu:e Pasal9 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 37 Tahun 2007 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi :setiap pengeluaran belanja atas bebanAPBDesa harus didukung dengan bukti lengkapdan sahe
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 30-01-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/PDT-SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 3 Oktober 2014 — PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk; LAWAN; AANG KURNIAWAN; ABDUL JABAR; ABDULLAH ROHIM; AGUS FITRIADI; AGUS HERIYANTO, DKK;
92 — 30
  • .), dari tanggal 1 Mei 2013 hingga tanggal 16 Mei 2014 tidak pernahmengeluarkan Surat PHK terhadap para karyawan yang melakukan MogokTidak Sahe Bahwa setahu saksi Serikat Pekerja yang ada di PT.
Pengadilan PN LABUHA Perdata Tanah
Register : 02-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 16-07-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 18/PDT. G/2013/PN.LBH
Tanggal 15 Juli 2014 — Penggugat : Abdolah Buamona Bot DKK Tergugat : Hasanuddin DKK
93 — 29
  • Buamona Bot, telah meninggal duniapada tahun 1940 di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, sekarang KabupatenKepulauan Sula, dan tidak mempunyai keturunan (ahli6 Bahwa Djoronga Buamona Bot bin Mona Buamona Bot, telah meninggal duniapada tahun 1943 di Desa Waihama, Kecamatan Sanana, sekarang KabupatenKepulauan Sula, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula,tertanggal 12 Juli 2013 dan meninggalkan (satu) orang ahli waris yang sahe
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-10-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 26/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 26 Nopember 2015 — NURSAHIR, A.md Als SAHIR Bin ABDUL HAMID
53 — 35
  • Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 ayat (4) berbunyi:Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasilprogram dengan target yang telah ditetapkan, yaitu. dengan caramembandingkan keluaran dengan hasile Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) berbunyi:Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yanglengkap dan sahe
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 452/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat I : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, Diwakili Oleh : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries,
Pembanding/Penggugat I : Kuah Chee San bertindak selaku Direktur Utama PT. Capitol Gravure Industries, Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Pembanding/Penggugat II : Wan Leong Wah bertindak selaku Komisaris PT. Capitol Gravure Industries Diwakili Oleh : Geoffrey Nanulaitta, S.H., Pande Uly Boy Pardomuan, S.H., Dan Horas A.M. Naiborhu, S.H.,
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah RI c.q. Direktorat Jenderal Pajak ... cq Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Dua
Terbanding/Tergugat I : Sri Huntati Alias Teo Sri Huntati, Charlie Salim, Yansen Ahli Waris Almarhum Lim Tji Bin Alias Sujanto Salim
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sri Huntati a
168 — 66
  • Halhal yang terkait cacat formiltersebut meliputi :a. gugatan melanggar batas yurisdiksi mengadili baiksecara absolut atau relatifb. gugatan mengandung eror in persona bisa dalam bentukdiskualifikasi atau plurium litis consorsiumc. gugatan obscuur libel, dapat berupa dalil gugatan tidakpunya dasar hukum, objek gugatan tidak jelas ataupetitum gugatan bertentangan dengan dalil gugatd. surat kuasa tidak sah sehingga gugatan yangditandatangani kuasa tersebut tidak sahe. gugatan prematurdan termasuk gugatan
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2009 — Putus : 02-11-2009 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 85/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 2 Nopember 2009 — ALJUNAIDI Bin JAPARIN Pgl AL
172 — 85
  • tidak pernahmemberikan surat kuasa kepada kepala sekolahsebagai syarat pengambilannya dan tanda tangandipalsukan (dilakukan langsung oleh KepalaSekolah tanpa melalui bendahara sekolah) danmenurut Ahli Tunjangan Fungsional GTT hanyadipertanggung jawabkan kepada Yusnil/KepalaSekolah)Ketentuan yang dilanggar : Keppres No: 42 Tahun 2002 TentangPedoman Pelaksanaan APBN yangdalam Pasal 12 ayat (2) menegaskan:weBelanja atas beban anggaran belanjaNegara dilakukan berdasarkan atas hakdan buktibukti yang sahe
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-05-2017 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 41/PID.SUS/TPK/2016/PN Bna
Tanggal 13 April 2017 — SUYANI Binti NGATIMAN (Alm);
78 — 32
  • Sosuntuk mengaku sebagai PNS dan segala dokumennya dipersiapkan oleh Terdakwa dansaksi Alfi Laila;Menimbang, bahwa setelah kredit disetujui dan dicairkan oleh saksi Abdizakirsyah Nasution (MMM Bank mandiri Mitra Kuala Simpang 2), dana kredit tersebutkemudian mengalir dengan rincian sbb :e 1 (satu) buah Kredit atas nama WIWIK FAJARIKA nilai kredit sejumlahRp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diterima langsung oleh debitur karenamerupakan kredit yang sahe 12 (dua belas) kredit lainnya total dana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 11-09-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/TUN/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;
1436 — 1449 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oehkarena kesempatan mengajukan pembelaan kepentingandalam proses pemeriksaan adalah hak, pengadilan tidak bolehmengesampingkan tanpa alasan yang sahe Persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak (musthear each party) secara proporsional, jika hal itu merekaminta.Bahwa dengan tidak memeriksa dan mengabaikan bukti tambahanPemohon Kasasi, Majelis Hakim Banding telah nyatanyatamengesampingkan Asas /mparsialitas dan Asas Audi Et Alteram Partem,karena tidak memeriksa perkara banding dengan seimbang
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-05-2014 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 318/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 27 Agustus 2015 — Penggugat 1.Wahid bin H. Isim/Duloh 2.Masan Bin H. Isim/Duloh 3.Caplang Bin H.Isim/Duloh 4.Syahroni Bin MAdin H. Isim/Duloh 5.MArsin Bin H. Isim/Duloh 6.Ernih Binti H.Isim/Duloh 7.Rodiah Binti H.isim/Duloh 8.Rokaya Binti H. ISim/DUloh 9.MErnah Binti H.ISim/Duloh 10.MArhani Binti H.ISim/Duloh Tergugat 1. Yasin bin H. Isim/Duloh 2.Joe Silinggar 3. Safrullah Hadi Saleh 4. Kepala Kelurahan Kedaung Wetan 5. Kepala Kecamatan Neglasari 6.KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG BANTEN 7.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem I nformasi cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang, 8. PT. Grand Nirwana Indah
90 — 15
  • ,VIIl9 (62) ;Foto copy sesuai asli, Surat Pernyataan menerima uang kerohiman untukmembongkar bangunan tempat tinggal/usaha tanggal 02 Maret 2012 atasnama Encih. diberitanda T,VII9 (63) ;Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan menerima uang kerohiman untukmembongkar bangunan tempat tinggal/usaha tanggal 02 Maret 2012 atasnama Jubair. diberi tanda T,VII9 (64) ;Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan menerima uang kerohiman untukmembongkar bangunan tempat tinggal/usaha tanggal 02 Maret 2012 atasnama Sahe
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2012 — Putus : 26-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/PID.SUS.TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 26 Januari 2012 — Drs. H. MAMAN SUKHMAN,Msi
71 — 33
  • yang dipimpinnya ;= Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain mengatur :e Pasal 4 ayat (1):Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawabdengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat .e Pasal 132 ayat (1) mengatur bahwa :setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan buktiyang lengkap dan sahe
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-08-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 6/Pra Pid/2017/PN Lbp
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. AYU HERIYANI, Lahir di Desa Pon, Tanggal 28-01-1997, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 2. RIZKY ARDIAN, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 14-06-1996, Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Jl. D. Singkarak Lk III Desa Padang Merbau, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara; 3. NURUL NURJANAH, Lahir di Firdaus Estate, Tanggal 08-05-1998, Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, beralamat di Dsn V Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 4. AGUS SUDARTOYO, Lahir di Penggalangan, Tanggal 14-08-1989, Laki- laki, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Islam, beralamat di Dsn II Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 5. MHD. EKO WARDANA, Lahir di Tebing Tinggi, Tanggal 12-11-1990, Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di BTN Griya Bulian Permai Blok D No. 26 Lk. III Kelurahan Pinang MancungTinggi Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH,HARAFUDDIN SIHOMBING,SH, FIFI WIJAYA,SE,SH dan FRANSISCO NAINGGOLAN,SH, MH, Para Advokat /Penasehat Hukum dari “Law Office KARLISTON HORAS SITOMPUL,SH & ASSOCIATES“ beralamat di Jalan Ir.H Juanda No.65 Medan,selaku Kuasa Hukum dari MHD.EKO WARDANA,dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2017,selanjutnya disebut sebagai : Pemohon; M E L A W A N KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 60 Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : KOMBES POL ERY SUSANTO, SH / KABIDKUM POLDA SUMUT AKBP DADI PURBA, SH/KASUBBID BANKUM POLDA SUMUT, AKBP Drs. SOEPRIATMONO P SH., MH., MSi. / ADVOKAT MADYA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH / KAUR HAM BIDKUM POLDA SUMUT, KOMPOL SYAIFUL BAHRI, SH / ADVOKAT MUDA 1 BIDKUM POLDA SUMUT,AKP MILA MUFIDA, SH / PAUR LUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT,berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 17 Juli 2017 berdomisili hukum di Kantor Bidang Hukum Polda Sumatera Utara di JalanSisingamangaraja KM 10,5 No.60 Medan, selanjutnya disebut sebagai : Termohon;
367 — 108
  • peraturanperundang undangan yang berlaku;Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilanini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahe
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-05-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 47/PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL
Tanggal 5 Mei 2014 — Ir. ZULKARNAIN MUIN, MM Bin ABDUL MUIN
70 — 38
  • bahwa seharunya terdakwa sebagai pengguna barang harus mempedomanisebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Keppres No 80 Tahun 2003 yaitu, penggunabarang/jasa bertanggungjawab dari segi Admistrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaanbarang/jasa yang dilaksanakan.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas telah pula bertentangan dengan:e Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13/2006;Pasal 132 ayat (1) : setiappengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkapdan sahe
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
KOHARUDIN, SH
Terdakwa:
ERNI BINTI BAHARUDDIN
70 — 45
  • Pasal 24 ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yanglengkap dan sahe Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersamasama dengan Alm. H. ALWItersebut diatas telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.233.859.026, (dua ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluhsembilan ribu dua puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah1 2 31 Realisasi belanja kKegiatan peningkatan air bersih; Rp. 307.000.000..
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 17-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bna
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
DARMA BIN ALM ISHAK
89 — 30
  • anggaranyang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desaHal 31 dari 238 hal Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN BnaAyat (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan dalam = rangka mendanai penyelenggaraankewenangan desae Pasal 24Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalamrangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melaluirekening kas desa.Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh buktiyang lengkap dan sahe
    rekeningdesa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahunanggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembalioleh desaAyat (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraankewenangan desae Pasal 24Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalamrangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melaluirekening kas desa.Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung olehbukti yang lengkap dan sahe
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-04-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 94/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Mks
Tanggal 28 April 2015 — - Ir. Efendi Patintingan VS. - JPU
60 — 11
  • Basri, Sahe dan Sarifuddin sedangkannama Tina saksi tidak kenal;Bahwa benar saksi hanya satu kali meminjam pada tanggal 28 April 2009sebesar Rp. 29.000.000 (Dua puluh Sembilan juta rupiah) dan pinjamantersebut sudah lunas, yang mana saksi tida tahu dana apa yang digunakantersebut apakah dana UEP atau Dana SPP;Bahwa benar saksi sudah lupa apakah kelompoknya membuat proposal atautidak.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 19-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN PALU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pal
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
REZA HIDAYAT, SH
Terdakwa:
Roni Candra
166 — 44
  • sebesarbesarnya.Ayat (2) : Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaanbarang/jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab,mencegahkebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadapketentuan Peraturan Perundangundangan.Pasal 17 ayat (1) : Pembayaran atas pelaksanaan pengadaanbarang/jasa secara swakelola dan atau melalui penyedia barang/jasadilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, setiap pengeluaran belanjaatas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sahe
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 13 Mei 2015 — A.RAFIK S.Pd Bin ROMLAN
111 — 9
  • dan ADD reward diperuntukkan untuk kegiatan fisikdesa melalui musyawarah Desa yang dituangkan dalam AanggaranPendapatan belanja desa.e Bahwa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 TentangPedoman pengelolaan keuangan Desa :e Pasal 2 ayat 1 : keuangan desa dikelola berdasarkan azasazas transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggarane Pasal ayat : setiap pengeluaran belanja atas beban atas beban APBDesaharus didukung dengan bukti lengkap dan sahe
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Kln
Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
1.HASTUTI RAHAYU
2.DWI HARTONO
3.TRI JOKO NUGROHO
4.Hastu Rahayu
Tergugat:
1.SRI SUWARNI
2.G. PAMUNGKAS SURYO GURITNO
3.EKO PRASETYO, SE
4.DWIYOGI RIKATANI
5.SUYATNA, SH
6.SRI MULYANI RAHAYUNINGSIH,SH
7.HERU PRAYITNO,SH
8.ADI HENDRO PRASETYO,SH
9.Sri Mulayani Rahayuningsih SH
10.Adi Hendro Prasetyo
Turut Tergugat:
1.EDY NUGROHO
2.MUH ALIF
3.Y BENY TRI CAHYONO
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten
5.Edi Nugroho
6.Y Beny Cahyono
7.Kepala Kantor Pertnahan Kabupaten Klaten
171 — 55
  • Daluwarsa untuk memperoleh hak milik atau suatu barang.Ketentuan dalam Pasal 1963 KUH Perdata mengatur mengenaikadaluwarsaan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dapatdilakukan jika teroenuhi unsurunsur sebagai berikut:e Mempunyai itikad baik (Pasal 1965 dan 1966 KUH Perdata)e Terdapat alas hak yang sahe Menguasai barang tersebutterus menerus selama 20(dua puluh) tahunatau 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada yang menggugat2.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 03-08-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 15 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.Pintar Simbolon, SH
2.BUDI SULISTYO, SH
3.BAYU UTOMO ,SH
4.LILIK HARYADI, SH
Terdakwa:
1.UJANG Bin ONJOK
2.RAMSES GUSTIKA Bin YM .ASAU
108 — 26
  • Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan Keuangan desa dikelolaberdasarkan Asas asas Transparan, akuntabel, partisipasif,serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggarane Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bendahara mempunyaitugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar,menatausahakan dan mempertanggung jawabkanpenerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatandesa dalam rangka APBDesae Pasal 24 Ayat (3) yang menyatakan semua penerimaan danpengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkapdan sahe