Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi arkademus akadiris akadis akademiks akademikã academic
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
193 — 127
  • Dikatakan keadaan mendesak,karena apabila Obyek Sengketa (KTUN) terlanjur dilaksanakan, Sulitdipulinkan kembali kepada keadaan semula, apabila diakhir pemeriksaanpersidangan (inkracht van gewijsde), ternyata Gugatan PENGGUGATdikabulkan; Bahwa, syaratsyarat untuk mengajukan Permohonan PutusanPenundaan dalam Gugatan ini, baik syaratsyarat dalam pasal 67 UUTentang PTUN tersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistemhukum Civil Law dan sistem hukum CommonLawdi atas, sudah cukupterpenuhi dalam perkara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 17-07-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 167/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 19 Desember 2018 — PT. SERTIFIKASI KOMPETENSI MANDIRI : MANAJER UNIT SERTIFIKASI PADA UNIT SERTIFIKASI PT. PLN (PERSERO) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (CORPORATE UNIVERSITY),
225 — 104
  • mendapat ijin misalnya suatubadan atau perusahaan yang mengadakan / melakukan training computertapi bukan atas permintaan negara dan dia mengeluarkan sertifikasisendiri itu dikenakan PPn, jadi harus ada izin syarat sebagai lembagapendidikan karena tujuan Sertifikasi ini untuk menstandarisasi supayaorang yang menggunakan mempunyai standard minimal dan untukstandarisasi professional dari luar negeri agar bisa bersaing ;Bahwa pendidikan non formal yang tidak termasuk objek PPn adalahpendidikan di luar akademis
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus
Register : 19-10-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
JAMRI anak dari LESSA
600 — 518
  • Karena itu, dengan tujuanuntuk mendapatkan akses terhadap informasi mutakhir mengenai LinguistikForensikdan dalam rangka membangun jejaring internasional untukbersilaturahmi secara akademis, Ahli bergabung sebagai anggota organisasiinternasional yang menghimpun para peminat kajian Linguistik Forensikdiseluruh dunia, yaitu International Association of Forensic Linguist(AFL).Pembinaan kepakaran dan keAhlian di bidang Linguistik Forensik, dalamskala mikro, Ahli lakukan juga melalui keterlibatan Ahli
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1645 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PIMPINAN BANK SAUDARA CABANG KLATEN, dkk lawan DR. WARSITO, dkk dan FANY INDIRA KARTINI, dkk
81 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang keduanya Advokat danKonsultan Hukum Kantor Eko Widiyanto H & Associates beralamat Kantordi Jalan Brigjend Katamso GM II/1225 Prawirodirjan GondomananYogyakarta pada tanggal 29 November 2012;Bahwa pekerjaan Penggugat disebut sebagai dokter, namun gelarakademis yang ditulis adalah DR (D besar dan R besar) yang menurutEjaan Yang Disempurnakan (EYD), gelar akademis dimaksud adalah gelarakademis Doktor bukan dokter, dan hal ini harus menjadi perhatian karenamenyangkut identitas hukum yang harus
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk
Tanggal 28 Oktober 2021 — Pemohon:
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
282 — 197
  • sidang tanggal 13 Oktober 2021 dalam mengadiliperkara permohonan a quo dan Tindakan termohon;Menimbang, bahwa Perbuatan Kuasa Termohon tersebut yangmemanggil saksi dan ahli berdasarkan penetapan Hakim yang tidak pernahdikeluarkan oleh Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan, tingkah lakudan sikap yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan badan peradilan yang lebih dikenal dengan PENGHINAANTERHADAP LEMBAGA PERADILAN (contempt of court);Menimbang, bahwa berdasarkan Naskah Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
357 — 812 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hirarki hukum tata pemerintahan pun ditabrak seakan tanpamelalui sebuah kajian akademis yang cermat;Maka menjadi pertanyaan besar, lahirnya Peraturan PemerintahNomor 62 Tahun 2019 adalah bentuk lepas tangan pemerintah pusatuntuk menyelesaikan permasalahan Pulau Batam yang dalambeberapa tahun terakhir terouruk pertumbuhan ekonominya. Ataupemerintah pusat melalui Menko Perekonomian mempunyai agendatersendiri terhadap opsi ex officio tersebut.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Register : 12-04-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 30 Agustus 2017 — ATTY SUHARTI H.M. ITOC TOCHIJA
450 — 206
  • daerah dan dana bergulirpada tanggal 11 s.d 12 Januari 2016.1 (satu) buah map berwarna biru muda yang terdapattulisan tangan SPPD Muhammad Yani Asli yangdidalamnya terdapat :a. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/2461/Dispenda untuk melaksanakan konsultasi &koordinasi mengenai pinjaman daerah ke DirektoratJenderal Perimbangan Daerah Kemendagri tanggal 5Agustus 2016.b. 1 (satu) bundel asli surat perintah tugas nomor :094/4045/Asminum untuk menghadiri rapatpenyusunan rapat naskah akademis
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 110/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 7 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
Baharuddin Bin Abdul Razak
510 — 134
  • Energi dan Sumber DayaMineral Penempatan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak Bulan Desember 2016 sampai sekarang;Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Analis KeselamatanPertambangan Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Penempatan Dinas Energi dan Sumber dayaMineral Provinsi Sulawesi Tenggara adalah: mempelajari peraturan perundangundangan yang berkaitandengan keselamatan pertambangan mineral dan batubara;e mempelajari literatur akademis
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 02-05-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 69-K/PM I-03/AD/V/2018
Tanggal 10 Agustus 2018 — Kopka Efi Herman
204 — 256
  • Yang mana dalam Penjelasan Pasal 43 ayat5 huruf h Undangundang Nomor 11 Tahun 2008menyebutkan Yang dimaksud dengan ahli adalahseseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangTeknologi Informasi yang dapat dipertangqgunqjawabkan secara akademis maupun praktis mengenaipengetahuannya tersebut. Sehingga jelas atau tidakvideodan rekaman suara yang direkam oleh Saksi1Sdri. Sukriati.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 19/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
AFRIZAL PURBA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
317 — 148
  • JBI.Keputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis, atauketeranganketerangan yang relevan mengapa itu diubah.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 30-03-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN AMBON Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Amb
Tanggal 2 Maret 2021 — Penggugat:
DOMINGGUS WATTILETE
Tergugat:
1.Badan Saniri Negeri Nusaniwe
2.Ketua Tim Pembentukan Peraturan Negeri Nusaniwe
3.Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nusaniwe
Turut Tergugat:
Kepala Mata Rumah de Soysa
125 — 109
  • Wattilete sebagai Mata Rumah Parentah di Negeri Nusaniwekarena tidak memiliki Fakta sejarah dalam Negeri Nusaniwe dan juga tidakmemiliki Fakta dalam catatancatatan sejarah dalam berbagai penulisanyang akan Para Tergugat buktikan nantiBahwa benar pada tanggal 4 Februari 2020 bertempat di Manise Hotellantai 5 oleh Tergugat dan Il telah membahas Rancangan PenetapanPeraturan Negeri (PERNEG) Mata Rumah Parentah Negeri Nusaniwe yangdihadiri oleh instansi terkait dalam hal ini Pemerintan Kota Ambon sertaunsur Akademis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg
Tanggal 23 Desember 2020 — Penuntut Umum:
BAGUS KURNIANTO, SH.
Terdakwa:
SUKARMIN Bin RUSDI Alm
93 — 41
  • Demak kepada UNS Surakarta;

    22. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Uniersitas Sebelas Maret Surakarta Nomor: 2314/UN27/KS/2018 tanggal 20 Februari 2018, perihal Jawaban Permohonan Kerjasama (MoU) Tes Akademis dan Wawancara seleksi calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak;

    23. 1 (satu) bendel soal ujian komputer Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab.

Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 324/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — AJID bin (alm) SARIDI, dkk
79 — 37
  • terbakar) akibat kontak/terpapar dengan panas atau apiMenimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 17/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
YORI NICHOLAS SARAGIH
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
373 — 163
  • keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 25-10-2017 — Putus : 30-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 P/HUM/2017
Tanggal 30 Nopember 2017 — PT. SARANA CIPTA LESTARI (SCL) VS WALIKOTA DEPOK;
216 — 829 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 64 P/HUM/201710.11.12.13.14.Fotokopi UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Bukti T3);Fotokopi Naskah Akademis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok2012 2032 (Bukti T4);Fotokopi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danKawasan Permukiman (Bukti T5);Fotokopi UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Bukti T6);Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang (Bukti T7);Fotokopi Peraturan Pemerintah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 114/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
460 — 1135
  • pembayaran biaya pendidikansesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;angka 31: Regristrasi akademik adalah kegiatan pembimbingan,pengisian dan pengesahan matakuliah pada Isian RencanaStudi (IRS) melalui sistem informasi akademik;Halaman 72 dari 80 halaman, Putusan Nomor: 114/G/2019/PTUN.JKT.Pasal 22Pasal 26Pasal 27Pasal 28Pasal 31Pasal 44Pasal 37ayat (5) :Isian rencana Studi dibatalkan apabila biaya pendidikanbelum dibayar sampai akhir masa pembayaran;ayat (3) huruf (b) : Pembimbing akademis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-04-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 44/G/2012/PTUN.SBY
Tanggal 11 September 2012 — UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM JOMBANG, YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ‘ULUM TRISULA JOMBANG melawan KOORDINATOR KOPERTIS WILAYAH VII
111 — 75
  • ., M.Hum,selaku Rektor Universitas Darul Ulum Jombang ; Surat objek gugatan tersebut juga bersifat final, yang mana atas surat tersebutmengakibatkan kepentingan dari Para Penggugat khususnya Penggugat I dirugikan karenaPenggugat I tidak mendapatkan pelayanan dari Tergugat sebagai Institusi DinasPendidikan Nasioanal sehingga pelaksanaan akademis dan legalitas Penggugat I sebagaiUniversitas menjadi tidak jelas atau tidak ada kepastian hukum.
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 18-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANYUMAS Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Bms
Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON : Ir. TJUTJUN SUNARTI ROCHIDIE, M.Si; Dalam hal ini memberi kuasa kepada M. ALI PURNOMO, S.H., M.H., SUNARTO, S.H., M.Hum., UNTUNG PRIBOWO, S.H., PARTONO, S.H., DJOKO WIDODO, S.H., DAVID DJOHAN PERMADI, S.H., DIAN HUSNA FADLIA, S.H., M.H. dan BERTI ELZA PELDI, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada “Law Office” M. ALI PURNOMO, S.H., M.H. & Co. Melawan TERMOHON : PEMERINTAH RI cq. KEJAKSAAN AGUNG RI cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq. KEJAKSAAN NEGERI BANYUMAS Dalam hal ini memberi kuasa kepada WAHYU SATRIYO, S.H., AGUS DARMAWIJAYA, S.H., PURNOMOSARI, S.H., masing-masing Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banyumas
165 — 42
  • Koordinasi bisadilaksanakan kalau kasus didasarkan atas laporan masyarakat atau temuanAPIP, karan dalam Pasal 385 UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2014tidak ditemukan implikasi apapun apabila kewajiban koordinasi dalampenanganan tindak pidana tidak dilaksanakan ;Bahwa terhadap PNS/ASN/aparatur pemerintahan yang dikenai sanksiadministratif karena perbuatannya merugikan keuangan negara kemudianmenjadi tidak bisa ditersangkakan / dipidanakan yang padahal sudah adabuktibukti yang cukup, berdasarkan teori akademis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-01-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 22/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Juni 2020 — Penggugat:
PT. SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA Diwakili oleh : 1.LARRY RIDWAN 2.EKO BUDIRAHARDJO
Tergugat:
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
225 — 195
  • Jadi kalau dilihat darilingkup hukum positif Indonesia sebenarnya ada 12 tetapi kalau darikajian akademis sangat banyak bahkan banyak orang yangkemudian menyamakannya dengan good governance tetapisebenarnya dari aspek akademik itu good governance dengan AUPBitu adalah dua hal yang berbeda tetapi dia tidak diametral. Jadimasih ada campurannya dan kalau kita bicara masalah AUPB itubanyak tersebar di banyak undangundang.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Pidsus Terorisme
Register : 05-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1047/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM.
Tanggal 10 Februari 2016 — BUSRON ABU BAKAR ALIAS BUSRAH ALIAS ATIF ALIAS DAN
455 — 6694
  • Menurut nasksh akademis mengenai informasi Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor : 1047/Pid. Sus/2015/PN.Jkt. Timyang berkaitan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana.
    Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penafsiran Historis) disebutkan, bahwa kejahatan terorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas, namun penting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagi membuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya.
    Menurut nasksh akademis mengenai informasiHalaman 110 dari 137 Putusan Nomor : 1047/Pid. Sus/2015/PN. Jkt. Timyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,disebutkan bahwa untuk memberikan perangkat hukum yang lebih kuat dalam pencegahan tindakpidana terorisme merupakan tindak pidana.
    Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukankejahatan,Menurut naskah akademis yang berkaitan dengan Rancangan UndangUndang tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Penafsiran Historis) disebutkan, bahwa kejahatanterorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secara terbatas, namunpenting artinya. Satu orang mungkin mengadakan bahan peledak, sementara satu orang lagimembuat alat peledak dan satu orang lagi mengirimkannya.