Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa yang meliputispesifikasi tekhnis dan jasa, HPS dan rancangan Kontrak;Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;Menanda tangani kontrak;Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;Mengendalikan pelaksanaan kontrak;Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;Menyerahkan hasil pekerjaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acarapenyerahan;h.

Spesifikasi tekhnis yang ditawarkan berdasarkan brosur dangambar (Gambar barang )4). Surat Dukungan dari Pabrik / Principal / Distributor5). Jadwal waktu Penyerahan6). Identitas, Jenis Type dan merk barang yang ditwarantercantum dengan lengkap dan jelas7). Surat pernyataan ketersediaan barang8). Surat prnyataan barang yan disediakan dalam keadaan baru9). Surat pernyataan besedia memberikan pelatihan / instruktur9).

Menerangkan bahwa mulai Pengumuman lelang elektronik padasekitar bulan Oktober 2011, dan Pengumuman pemenangNovember 2011Bahw kami menilai dari syarat Administrasi, Syarat Tekhnis, HargaPenawaran serta pembuktian Kualifikasi dukungan perusahaan.k. Menerangkan bahwa Pada pelaksanaan Pengadaan Program ModulEksperimen sain berbasis IT tingkat SD sebanyak 34 yangmendaftar tetapi hanya 5 yang memasukkan penawarandiantaranya adalah ;ada 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu : PT.

Bahwa benar dalam surat permintaan tersebut jugadilampirkan spesifikasi tekhnis diantaranya ;1). Sertifikat Badan Usaha ( SBU )2). Surat jin Usaha Perdagangan ( SIUP )3). Spesifikasi tekhnis yang ditawarkan berdasarkan brosurdan gambar ( Gambar barang )4). Surat Dukungan dari Pabrik / Principal / Distributor5). Jadwal waktu Penyerahan6). Identitas, Jenis Type dan merk barang yang ditwarantercantum dengan lengkap dan jelas7). Surat pernyataan ketersediaan barang8).

Pengadaan Modul Eksperimen sain berbasis IT tingkat SMAyang mendaftar 31 Perusahaan dan yang memasukkanPenawaran 7 Perushaan Pengadaan Program Life sciense untuk SMP yang mendaftar33 perusahaan dan yang memasukkan penawaran 5perusahaan.Menerangkan bahwa mulai Pengumuman lelang elektronik padasekitar bulan Oktober 2011, dan Pengumuman pemenangNovember 2011Bahw kami menilai dari syarat Administrasi, Syarat Tekhnis,Harga Penawaran serta pembuktian Kualifikasi dukunganperusahaan.Menerangkan bahwa Pada

hak kepemilikanatas objek harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Pihak yang telahmendapatkan sesuai dengan bagiannya yang telah disepakati;3 Bahwa demikian juga setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalampembagian berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak(Vide Pasal 2) di atas, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Keduamelepaskan haknya atas penguasaan terhadap objek harta bersama (sebelumadanya kesepakatan pembagian);Pasal 4LAINLAIN1 Bahwa ketentuan tekhnis

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.oo w19Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.e Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.e Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK)

., Hal. 7berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah 18 tahun,maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohontersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat

MITRA BALIEMSEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian,pengalaman, kKemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listriktenaga mikro hidro karena PT.

Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis

pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaranyang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh jutalima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis

No. 2488 K/PID.SUS/201619)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)lanjutan pengawasan tekhnis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU)tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp 127.050.000,00 (seratus dua puluhtujuh juta lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ

/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis Pengadaan PLTMH Elelim;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuhjuta lima puluh ribu rupiah);Laporan Bulanan01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV.

itu saksi tengikuti diklat tersebut setelah mengikutiDiklat tersebut saksi dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kab Bangkasampai dengan saat ini dan jabatan yang saksi pegang adalah sebagaiKepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan KabBangka;Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pengujian kendaraanbermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagianatau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta templedalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tekhnis

KURANGDARI 1 (SATU) MILIMETER;Bahwa status pada UPT BALA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORKab BANGKA kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidaklayak jalan;Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah pertama pengemudikendaraan mobil Toyota Kijang Standart Pick Up warna Hitam BN 8237 QLtidak berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya, kedua darikendaraan yang dikendarai oleh terdakwa berdasarkan database yang adadi UPT BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Kab BANGKA danberdasarkan kondisi tekhnis

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu sertalayanan Informasi Konsumen;Bahwa syarat edar sebuah produk kosmetik yg dijual harus memenuhi ijnkementrian kesehatan dan BPOM;Bahwa dengan mengajukan permohonan dan persyaratan Tekhnis yang wajibdipenuhi sebelum kosmetik tersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimanadiatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIIV2010tentang Notifikasi kosmetik dan peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015tentang Persyaratan

jin Edar atau Notifikasi merupakan persyaratan teknisKosmetik yang wajio dipenuhi sebelum kosmetk tersebut diedarkan ataudiperdangkan, maka orang tersebut dapat dikategorkan telah melakukan tindakpidana dan dapat dijerat dengan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau Meperdagangkan Kosmetik yang tidakmemiliki Ijin Edar atau tanpa Notifikasi BPOM, sedangkan jin Edar Notifikasi BPOMhanya merupakan salah satu persyaratan Tekhnis

Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saya bahwa jelas untuk terdakwa KUMALA SARI Als MALA Binti THAMRIN ININ (ALM)dan tersagka IlSUPIANI Als IAN Bin MISRAN, bukanlah termasuk dalam / bukan salah satudidalam Tenaga Tekhnis Kefarmasian karena setiap tenaga kefarmasian yangmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Izin PraktekApoteker ( SIPA ) yang diperuntukkan bagi Apteker dan Surat Izin Kerja ( SIK )tenaga tekhnisi kefarmasian diperuntukkan bagi tenaga tekhnis kefarmasian

.; Jumlah Kerugian Keuangan Negara (14.727 x Rp 50.000,) =Rp 736.350.000,;Adapun perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum dan telahmenyebabkan kerugian Negara adalah sebagai berikut :Perbuatan Terdakwa yang mengalihkan bantuan keuangan terarah daribentuk uang ke bentuk semen bertentangan dengan Surat BupatiSanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007 yangmengatur petunjuk tekhnis penyaluran, penggunaan sertapertanggungjawaban dana penyisihan PBB tahun 2007 kepadaDesa/Kelurahan Tahun 2007.

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut diaturantara lain Poin b.1 : Ketentuan Umum, antara lain :Hal. 48 dari 59 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2011Bantuan keuangan kepada Desa / Kelurahan pada Tahun 2007bersumber dari Bagi Hasil Penyisihnan Pajak Bumi dan Bangunan yangdisisinkan sebesar 10 % dari Pemerintah Kabupaten Sanggau setiaptahunnya dan merupakan alokasi dana khusus dari PemerintahKabupaten Sanggau kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Kelurahan menerima semen sesuai dengan jumlah yangseharusnya 200 sak per Desa/Kelurahan);Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang menyerahkan uang sebesarRp. 1.660.000.000, yang berasal belanja bagi hasil restribusi daerahkepada pemerintah Desa dari penyisihan PBB 10% dari realisasi PBB TA2006 khususnya bantuan keuangan kepada desa yang diarahkan (untukpembelian semen) kepada FANJUNG juga bertentangan dengan SuratBupati Sanggau Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 28 Agustus 2007yang mengatur petunjuk tekhnis

Dalam Petunjuk tekhnis tersebut pada poin d. 1,diatur antara lain :Pemerintah Desa / Kelurahan dan semua pihak yang menerima bantuandari hasil penyisihan PBB wajib menyampaikan proposal penggunaan danatersebut kepada Bupati Sanggau melalui camat masingmasing kecualibantuan yang berupa insentif Penyaluran bantuan tersebut akan dilakukansecara bertahap kepada Pemerintah Desa / Kelurahan melalui Camatmasingmasing setelah Pemerintah Desa / Kelurahan menyampaikan rekapusulan / proposal pemanfaatan bantuan

keuangan tersebut beserta alokasidana swadaya dari masyarakat (pasir, batu, tenaga orang dsb) sebagaipendukung dari kegiatan yang akan dilaksanakan;Dari petunjuk tekhnis ini apabila dihubungkan dengan bukti tanda terimauang yang ditandatangani oleh seluruh camat dan kepala Desa/Kelurahan,maka setiap Desa/ Kelurahan seharusnya menerima uang yangpenyalurannya melalui Camat masingmasing dengan wajib menyampaikanproposal penggunaan dana tersebut, namun kenyataannya baik CamatHal. 49 dari 59 hal.

kakak kandung dari Aspinatun ibukandung Nurul Ainun Hidayati;Menimbang bahwa pemohon sebagai pakde dari Nurul Ainun Hidayatiberstatus duda cerai hidup juga memiliki seorang anak perempuan yangHalaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.P/2018/PN Tlgberumur sebaya dengan Nurul Ainun Hidayati dan selama ini selalu bersamasama dengan Nurul Ainun Hidayati selain itu juga pemohon memilikipenghasilan yang tetap sebagai petani bibit bunga dan bekerja tidak jauh darirumah sehingga secara tekhnis

UtrPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPerdagangan Berjangka Komoditi :Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka dilarangmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindaksebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjamuang dari pihak lain:Jucto Pasal 6 MHuruf (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku PialangBerjangka :Dalam melaksanakan kegiatan

didalamnya mencakup isian mengenai penghasilan, status(pekerjaan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e Tergugat tidak pemah membuat pemyataan telali melakukan SIMULASItransaksi / Statement Demo Account;e Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum menerima REKAMAN PembukaanRekening mengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV;e Bahwa Tergugat IV telali tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Tekhnis

Perdagangan Betjangka dari Nasabahnya.Juncto Pasal 146 Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014tentang Peyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ;Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka DILARANGmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah ataubertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan ataumeminjam uang dari piliak lain.Jucto Pasal 6 Hunif (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis

Tergugat IV, yaitu:Tergugat hanyamenandatangani form kosong Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi dantidak pemah mengisi data Nasabah, Tergugat tidak pemah membuatpemyataan telah melakukan SIMULASI transaksi / Statement DemoAccount, Tergugat belum menerima REKAMAN Pembukaan Rekeningmengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV, Tergugat IVdan tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008tentang Ketentuan Tekhnis

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) yang telah bertentangan denganketentuanketentuan yang harus dipedomani tersebut di atas telah merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara Cq.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) telah menyetujui danmenandatangani semua laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita AcaraLaporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil PemeriksaanHal. 11 dari 44 hal. Put.

mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padaRadio FM Suara Rengganis dan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaSitubondo tanggal 24 Juni 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumsebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyatasesuai dengan identitas terdakwa Muhammad Farhan Safitri sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhammad FarhanSafitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmanidan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Farhan Safitri yangdiajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwaMuhammad Farhan Safitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakuisehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratoriumdan Pengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalamKesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putihbening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan UrineNo. 01/RSUDL/XV2014 tanggal

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratorium danPengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalam Kesimpulannyamenyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti serbuk kristal warna putih bening milik terdakwa tersebutadalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaandengan Narkotika Golongan tersebut tidak ada

Techselaku Manajer Tekhnis Laboratorium dan Pengolahan Terapetik dan NAPZA,selaku Penguji dalam Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristalwarna putih bening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan tersebuttidak ada

Puskesmas Cibarusah);Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani,Pengadaan incenerator Puskesmas Karangmulya, Pengadaan inceneratorPuskesmas

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013. HIm 52 dari 308 hlm Putusan No. 63/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke8 sebagaiPPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Karangsatria,Pengadaan incenerator Puskesmas Cikarang, Pengadaan inceneratorPuskesmas Tambun, Pengadaan Incenerator Puskesmas Mekarmukti danPengadaan Incenerator Puskesmas Cibarusah);e Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013.

Bdg( Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9 sebagai PPTK untukkegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani, Pengadaan inceneratorPuskesmas Karangmulya, Pengadaan incenerator Puskesmas Mangunjaya

Bahwa namun ternyata niat dan keinginan Penggugat untukmenyerahkan sebagian pekerjaan yang tidak berhubungan denganpekerjaan pokok Penggugat untuk sementara harus ditunda olehkarena secara tekhnis ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 yangmengatur tentang penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lainyang ditetapbkan dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahaun 2003 belummemliki peraturan pelaksanaan hingga pada tangga 9 Desember 2011Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip

singkatnya uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari penetapan ini.TENTANGHUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut,telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tan ggal 04Maret 2013, sebagaimana maksud buku Il Pedoman Tekhnis

menyalahgunakan hakhak Penggugat sebagai istri makahak anak Brigyta Magfirah Ramadhany mohon ditetapkan dipelihara olehTergugat Sampai dicabut hak pemeliharaannya berdasarkan penetapan /putusan Pengadilan.Bahwa, Mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf c PP No. 9 tahun 1975mohon kiranya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang Alimentasi gunaperlindungan atau kepentingan biaya Pendidikan, Perawatan dan masadepan anakanak sebesar minimal Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ) setiapbulannya, setiap tanggal 1 yang tekhnis

Taspen CabangMataram darialmarhumah HAMZAH,; Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas di mana oleh karena anak yangbernama USWATUN HASANAH adalah orang yang masih terkualifisir sebagai orang yangbelum dewasa dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 477K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkan bahwa hak perwalianakan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah 18 tahun, maka denganmemperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman Tekhnis Administrasi dan TekhnisPeradilan