Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengajukan permohonan hakatas tanah di atas tanah Gran Sultan Nomor 1709 milik Penggugat secaratumpang tindin yang telah bertentangan dengan ketentuan hukum danperaturan perundanganundangan yang berlaku (i.c.

Tentang kewenangan absolut (competentie absolute):Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam petitum maupunpositanya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengajukanpermohonan penerbitan Hak Pengelolaan Nomor 1/Belawan tanggal 3Maret 1993 di atas tanah Grant Sultan 1709 Tahun 1917 milik Penggugatsecara tumpang tindin adalah suatu perbuatan yang telahmenyalahgunakan keadaan (misbruik van omstandigheden) yaitu karenatelah terjadinya kesalahan prosedur, kesalahan penerapan peraturanperundangundangan

yaitu pada tanggal 11 Oktober 2020.Berdasarkan uraian dalil tangkisan Tergugat II Intervensi tersebut di atas,maka dengan ini dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara diajukanEksepsi Daluarsa (Exceptio Temporis) atas Gugatan a quo.Eksepsi Diskualifikasi (Exceptio Error In Persona Gemis Aanhoedanigheid);19.Bahwa dalam gugatan a quo huruf A perihal Obyek Sengketa, yang diuraikanpada butir 1 s/d butir 6, pada pokoknya Penggugat menyatakan beberapa halsebagai berikut : KTUN Obyek Sengketa tumpang tindin

Bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bidang tanah milik kakekPenggugat tersebut adalah tumpang tindin dengan bidang tanah milikTergugat II Intervensi, dalil demikian ini adalah sesuai butir 1,3,12,13,17, 18,dan 22 gugatan a quo.60.

padapukul 08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALI EMASMANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PT DUTAPALMA katanya sudah menghadap bapak dan mereka minta agarlahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW, atas haltersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEP ISKANDAR untukmembuka peta dan mengecek posisi lahan PTDUTA PALMA (PT PALMASATU) agar tidak tumpang tindin

08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALI EMASMANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PT DUTAPALMA katanya sudah menghadap bapak dan mereka minta agarlahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW, atas haltersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEP ISKANDAR untuk membukapeta dan mengecek posisi lahan PT DUTA PALMA (PT PALMA SATU) agartidak tumpang tindin

pukul 08.00 WIBKemudian sekitar pukul 08.00 WIB, CECEP ISKANDAR dan GULATMEDALI EMAS MANURUNG menghadap Terdakwa di rumah dinasGubernur Riau dimana dalam pertemuan tersebut GULAT MEDALI EMASMANURUNG menyampaikan kepada Terdakwa itu orang PT DUTAPALMA katanya sudah menghadap bapak dan mereka minta agarlahannya dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi RTRW, atas haltersebut, TERDAKWA memerintahkan CECEP ISKANDAR untuk membukapeta dan mengecek posisi lahan PTDUTA PALMA (PT PALMA SATU) agartidak tumpang tindin

WIDI WULANDARI, Merupakan cacat hukum administratifkarena terdapat tumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat HakMilik PENGGUGAT;Bahwa setelah PENGGUGAT teliti dan cermati, yang merujuk kepadaOBJEK SENGKETA yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 11052 adalahbukan berada pada objek lokasi atas tanah Milik PENGGUGAT,melainkan bahwa yang merujuk kepada objek lokasi atas tanah a quoberdasarkan pengakuan dan klaim dari HJ.

WIDI WULANDARI,Merupakan cacat hukum administratif karena terdapattumpang tindin Hak atas tanah dengan Sertipikat Hak MilikPENGGUGAT;Halaman 28 dari 142 Putusan Perkara Nomor : 144/G/2020/PTUN.BDGBahwa dengan demikian atas keputusan TERGUGAT telahmemberikan ketidakpastian hukum kepada PENGGUGAT danbertindak sewenangwenang yang berdampak kerugian nyatakepada PENGGUGAT;21.

Bahwa sertipikat sebagaisuatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendafataran tanah : harus jelas jenis haknya, nomorhaknya, letaknya (territorial/locus), subjek hak, tanggal penerbitan, Badandan/atau Pejabat Pemerintahan, luas, Gambar Ukur dan/atau GambarSituasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di frasa kalimatyang hanya menyebutkan ...diduga tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MilikNo. 11052/Cisaranten Kulon .. bukti T4= bukti T Il

Bahwa materi ujian tertulis yang dibuat oleh Tergugattersebut jelasjelas tumpang tindin dan pengulanganantara ketentuan dalam pasal 11 UndangUndangPemilu yang telah ditentukan oleh Tergugat sebagaipersyaratan administrasi dengan materi ujian tertulis,yaitu: Surat pernyataan setia kepada Pancasila, UUD1945, dan citacita proklamasi merupakanpersyaratan administratif sebagaimana ditentukandalam pasal 11 UndangUndang Pemilu danPenggugat telah membuat Surat Keteranganmengenai hal itu, tetapi persyaratan

Lungguk Sitorus/DarianusLungguk Sitorus (DL Sitorus) membeli tanah objek perkara dalam keadaansengketa bahkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.700/Desa/KelMerdeka, tanggal 30 Mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor00170/Merdeka/2012 tanggal 11 Maret 2014 seluas 630 m2 atas namaMarihot Lumban Tobing yang sekarang beralin ke Doktor Honoris ChausaSutan Raja Darianus Lungguk Sitorus/Darianus Lungguk Sitorus (DLSitorus) yang dikeluarkan oleh Tergugatll juga masin dalam keadaansengketa dan terjadinya tumpang tindin

dan sekarang di RT. 059, KelurahanManggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, namunPENGGUGAT tidak mendalilkan berapa luas yang tumpang tindihdengan TERGUGAT II dan batas batas mana yang menjadi hak milikPENGGUGAT dan atau batasbatas mana yang menjadi tumpang tindihatau di klaim oleh Penggugat sebagai miliknya berada di atas tanah milikTERGUGAT II.Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak merinci dengan jelaskeberadaan dan atau posisi bidang tanah yang menjadi milikPENGGUGAT dan menjadi Tumpang tindin

dalam putusannya;Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat sudah pulaterakomodir dalam gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang No. 013/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Smg tanggal 20 Desember2016, maka gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat karena tidak menyerahkan / mengembalikan uang simpanan milik Penggugatharuslah dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa hal ini juga untuk menghormati putusan PengadilanNiaga Semarang agar tidak terjadi tumpang tindin

No.3044 k/Pat/2014Indonesia Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21Februari 1970. yang demikian itu harus dibatalkan;5.D Bahwa Tergugat Intervensi I/Termohon Intervensi dalam Kasasi,berketetapan seperti jawaban dahulu di dalam Tergugat Intervensi, tetapmenyangkal kepemilikan Penggugat Intervensi/Rasidin Mucktar beradatumpang tindin dengan tanah objek Tergugat Intervensi , di atas petabidang 337,338,339 BKT Malaka Sari

Wewenang/ outhority/ Kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri Denpasartelah dilimpahkan kepada Ketua Majelis Yang Mulia yang menangani PerkaraAquo, yang sedang berjalan, menjadi tumpang tindin dengan adanya RisalahPanggilan Aanmaning Nomor : 25/Pdt.AHT/2020/PN Dps.

penggugat obscuur libel karenaketidakjelasan batas tanah sesuai dengan sertipikat hak milik PenggugatNomor: 402/Pandan Kasturi Tanggal 21 Juni 2016 yang tumpang tindih diatastanah milik tergugat berdasarkan alas hak surat ukur Nomor 8/MT/76 Tanggal27 Januari 1976 dengan luas 1070 M2 ;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan penggugat obscuurlibel karena ketidakjelasan batas tanah, majelis berpendapat untuk dapatmengetahui apakah objek sengketa dalam Sertipikat Hak milik Nomor402/Pandan Kasturi tumpang tindin

;Judex Facti tidak menerapkan hukum dengan benar atau tidaksebagaimana mestinya karena tidak memenuhi perjanjian dikwalifikasisebagai perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi;5.1.Bahwa Judex Facti tingkat pertama telah nyata keliru tidak menerapkanhukum dengan benar atau tidak sebagaimana mestinya, karena tidakmemenuhi perjanjian dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukumdan bukan sebagai perbuatan wanprestasi;5.2.Bahwa menurut Meijers sebagaimana dikutip Rosa Agustina danSuhendro (Tumpang Tindin

Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya ada fakta hukum yang telahterungkap lewat persidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Manadodimana ternyata tanah yang tercatat dalam Register tanah Desa Teling AtasNo 52 Folio 26 atas nama ERNEST PANGEMANAN PENN yangditerbitkan oleh pihak Kelurahan Teling Atas telah tumpang tindin denganRegister tanah Desa Tikala Baru No. 105 Folio 41 Luas 31.750 m? atasnama Alm.

di Pengadilan, ternyata tidak ada kewajiban moral bagiKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dan jajarannya untukmembuat jelas dan terang status kedua sertipikat yang dianggaptumpang tindih tersebut;Bahwa kebiasaan ini berlangsung sejalan dengan pola pikir MajelisHakim Pengadilan baik di tingkat pertama maupun ditingkat bandingbahwa Majelis Hakim Pengadilan tidak berwenang memerintahkanKepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan untuk menetapkan TitikKordinat dari Obyek Sengketa yang bertumpang tindin

ruang kabupaten, Provinsidan Nasional serta tidak terjadi tumpang tindih dalam pemberian IUP yangberakibat cacat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemerintah, duniausaha dan masyarakat;Bahwa konsideran menimbang huruf b objek sengketa sebagaimanadituliskan pada posita angka 6 tersebut di atas, sangat tidak berdasar karenaterbitnya IUP Eksplorasi milik Penggugat telah melalui tahapan pemenuhansyaratsyarat administrasi yang cukup ketat, lalu kemudian berkait denganmaksud Tergugat mengenai tumpang tindin

No. 477 PK/Pdt/2012Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang yang menyatakan bahwaSHM No. 39/Bencongan, lokasinya tumpang tindin dengan SHGB No. 6957/Bencongan, GS tanggal 19 Juli 1995, No. 11350/1995, luas 4.400 M?, atasnama PT. Lippo Karawaci.

membantah segala dalildalil yang diajukan penggugatkecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Ill.Bahwa secara administrasi Tergugat dan Tergugat Il menguasai sebagiantanah yang telah terdaftar Sertipikat hak atas tanah dan begitu pula Penggugatyang mendalilkan berdasarkan Hasil Pengukuran Pengembalian batas Sertipikatmilik Pengugat, tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat dan Tergugat Ilmasuk sebagian Sertipikat Tanah milik Pengugat, olehnya dengan kenyataantelah terjadi tumpang tindin

Bahwa konsideran menimbang huruf b objek sengketa sebagaimanadituliskan pada posita angka 6 tersebut di atas, sangat tidak berdasar karenaterbitnya IUP Eksplorasi milik Penggugat telah melalui tahapan pemenuhansyaratsyarat administrasi yang cukup ketat, lalu kemudian berkait denganmaksud Tergugat mengenai tumpang tindin pemberian IUP juga sangattidak berdasar hukum karena dengan diterbitkanya IUP Eksplorasi dalamsuatu wilayah, maka hal itu menandakan bahwa di atas wilayah IUPEksplorasi a quo tidak

sebahagian tumpang tindin dengan SertifikatHak Milik No. 53 An. Drs. SAID YAHYA(Sebahagian) seluas 2.050 m?*. Untuk itudisarankan masalah tanah yang tumpang tindihtersebut dapat diselesaikan secara musyawarah Hal 31 dar 45 Putusan Nomor 588/Pdt.G/2018/PN Jkt. Utr.untuk memperoleh mufakat atau penyelesaiandengan upaya hukum lain. Bahwa seandainya benar ( quad non ) Girik C. 1807 Persil 31S.lll seluas + 3.500 m?* milik Almarhum H.

Tergugat tidak melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana tersebut diatas karena Tergugat tidak pernah melakukanpengukuran dan pemetaan terhadap tanah yang dikuasai oleh para Penggugat..Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat baik tentang riwayat tanahmaupun penetapan batasbatasnya, sehingga obyek sengketa tersebut dapatdikategorikan cacat hukum dan harus dibatalkan .12.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yangmenjadi obyek sengketa tersebut sehingga bertumpang tindin

ABSOLUT.Bahwa mencermati Gugatan Para Penggugat yang menyatakan kalaubidang tanah tumpang tindin dengan Bidang tanah yang dimilik olehTergugat intervensi justru menunjukkan kalau pokok perkara dalamPerkara a quo adalah terkait dengan hak kepemilikan atas bidang tanahkarenanya apabila mengacu kepada Yurisprudensi berdasarakanPutusan Mahkamah Agung RI No.88/K/TUN/1993 tanggal 7 September1994 yang menurunkan Pertimbangan Hukum Meskipun Sengketadalam suatu perkara terjadi akibat adanya Surat Keputusan