Foto Copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : KW.II.C04836/KEP/13/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara tanggal 31 Desember 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinyadan bermaterai cukup, (P.6) ;7. Foto copy Surat Kematian an.

Desember 2010

Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor : 549/A.A3/KU/2010 Tanggal 31 Desember 2010 tentang pengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas Sriwijaya TA 2010

pengujian yang dilakukan Hakim hanya terbataspada fakta atau keadaan hukum yang muncul pada saat Keputusan Tata usaha Negara yangdisengketakan itu diterbitkan yang meliputi 3 (tiga) aspek pengujian yaitu aspekkewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi/materi :Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji dari aspekkewenangan, apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan objek sengketaberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ataukah tidak;Menimbang, bahwa di dalam Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal 11 ayat 3 menyebutkan1 Peserta ujian yang lulus ujian Nasional berhak mendapat Surat Tanda Lulus dan oleh Direktorat Jenderal dan diterbitkan serta ditandatangani oleh Kepala DinasKabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal 11 ayat 3 tersebut,maka Kepala Dinas Pendidikan Kota

penegasan status IjazahPaket B dan Paket C atas nama Muhidin Haji Syamsuddin tanggal 11 Pebruari 2016 NomorDISPPO.007/SEK/237/2016 ; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mengikuti seluruh proses dantahapan sesuai mekanisme yang diatur yaitu sebelum mengikuti ujian paket C Penggugattelah mengikuti ujian Paket B dan pada tahun 2004 Penggugat dinyatakan lulus ujiannasional Paket C sehingga ijasah Paket C atas nama Penggugat adalah asli dan tidakbertentangan dengan hukum ; Menimbang, bahwa di dalam Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa Sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem semester.

Sehingga dapatdisimpulkan bahwa Penggugat belum mengikuti sistem pembelajaran pada jenjang programpaket C sebagaimana diatur di dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 132/U/2004 tentang Program Paket C Pasal 9 ayat 1.

Sn (suratpertama) ;2 (dua) rangkap Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 560/A.A3/KU/2010 dan No. 527/A.A3/KU/2009 Tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelolaan Keuangan pada Sekolah Tinggi Indonesia PadangPanjang ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 93/MPN.A4/KP/2008 tanggal 18 April 2008 ;1 (satu) rangkap Surat Departemen Pendidikan Nasional No. 68849/AS.2HK/2009 tanggal 1 Oktober 2009 perihal salinan Peraturan MenteriPendidikan Nasional No.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor :082/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah yang menyebutkan bahwauntuk mendapatkan status/prasyarat Akreditasi sekolah harusmemenuhi criteria sebagai berikut :a.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/P/2006tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi NasionalNasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi NasionalSekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional PendidikanNonformasi ;5. Keputusan Gubernur Bali Nomor 470/03A/HK/2006 tentangpembentukan dan Susunan Keanggotaan Badan AkreditasiProvinsi Sekolah/Madrasah Bali ;6.

Halmana menjadi bukti sah dan tak55terbantahkan bahwa senyatanya dalil Penggugat yang menyatakanseolaholah KTUN aquo bertentangan dengan Pasal 06 KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 082/U/2002 adalah kelirusehingga karenanya sudah sepatutnya untuk tidakdipertimbangkan ;Lagipula, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentangAkreditasi Sekolah tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidakberlaku lagi oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional

Sekolah/Madrasah ;Selain itu, KTUN diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2007sehingga karenanya peraturan tentang Akreditasi Sekolah yangberlaku adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasahbukan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang senyatanyata sudah dicabut keberadaannya (Lex Posteriori Derogat LegiPriori ) ;Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat penerbitan ataudikeluarkannya KTUN adalah berdasarkan hukum, maka Tergugat

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/P/2006tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi NasionalPerguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional PendidikanNonformal ;. Keputusan Gubernur Bali Nomor 470/03A/HK/2006tentang pembentukan dan susunan Keanggotaan BadanAkreditasi Sekolah/Madrasah Bali ;.

Pemohon No. 1103075021520001yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tanggal 10Mei 2012 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup,dinazegelen pos (bukti P1);2 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: VIC01197/KEP/13/2001, tanggal 02 Mei 2001 tentang pemberhentiandengan hormat (Pensiun) atas nama R sebagai Pegawai Negeri Sipil,telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen Pos,(bukti P2);3 Surat Keterangan Meninggal Nomor: 441/1347/KM

pasal 1 ayat (2) huruf a PermendiknasNo. 61 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa pemberian wewenangMendiknas kepada pejabat bawahannya adalah dengan syarat bahwapejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaianatas nama Menteri PendidikanNasional; Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding dansebaliknya Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra MemoriBanding tanggal 27 April 2012 dan Tambahan Kontra Memori Bandingtanggal 08 Juni 2012 beserta lampiran berupa foto copy Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia :1.

Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor: 260/JI3.11/KP/2003, tanggal 26 Juli 2004, yang diberi tanda buktiP1 ;2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 140202/CS.DMT/2007, tanggal8 Desember 2007, yang diberi tanda bukti P2 ;3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5222/CS.DMT/2009, tanggal26 Juni 2009, yang diberi tanda bukti P3 ;4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 8171KM071120170004,tanggal 7 November 2017, yang diberi tanda bukti P4 ;5.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 21872/A2/KP/2006 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama PRACILIA DAMAYANTI, SE tanggal 1 Agustus 2006.161. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 741/J31.11.2/KP/2007 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama PRACILIA DAMAYANTI, SE tanggal 21 Maret 2007.162.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 3402/H31/KEP/2010 tentang Kenaikan Pangkat Atas nama PRACILIADAMAYANTI, SE tanggal 7 Juni 2010.163. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 135/J31/KEP/2007 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka.164. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 076/H31/KEP/2008 tentang Perubahan Pertama Atas Penyesuaian BiayaPenyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) DiLingkungan Universitas Terbuka tanggal 14 Januari 2008.165.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 21872/A2/KP/2006 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilatas nama PRACILIA DAMAYANTI, SE tanggal 1 Agustus 2006.160. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 741/J31.11.2/KP/2007 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama PRACILIA DAMAYANTI, SE tanggal 21 Maret 2007.161.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 3402/H31/KEP/2010 tentang Kenaikan Pangkat Atas nama PRACILIADAMAYANTI, SE tanggal 7 Juni 2010.162. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 135/J31/KEP/2007 tentang Tarif Pendidikan Universitas Terbuka.163. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor : 076/H31/KEP/2008 tentang Perubahan Pertama Atas Penyesuaian BiayaPenyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana (PPs) DiLingkungan Universitas Terbuka tanggal 14 Januari 2008.164.

Sirait Nomor : 0016/0110879/1, Nomor pensiun :13016688200, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KantorCabang Utama PT TASPEN, tanggal 22 Maret 2001 telah dibubuhimeterai pos secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P5 ; Fotokopi dari Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI atasnama Ruben Sirait bin J. Sirait Nomor : V.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 20104. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor : 2494/X/Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT) Propinsi Selawesi Selatan5.

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tanggal 4Mei 2001 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian NegaraSurabaya dan dinazegellen oleh Hakim Ketua mencocokkan deganaslinya dan ternyata cocok oleh Hakim Ketua diberi tanda P.6;B. Bukti Saksi :1.

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tentangPenerimaan Pensiun atas nama T. M. Ali Nomor : VIC01379/KEP/13/2001 tanggal 02 Mei 2001, telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;B. Saksi:1.

P7 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor: 055/J40/KP.5.2/2005 tertanggal 18 April 2005 (Fotokopisesuai dengan Fotokopi); 8. P8 : Surat dari Universitas Negeri Semarang Nomor:925/J40/KP.8/2005 Perihal Surat Pemberitahuan Kenaikan GajiBerkala (SPKGB) a.n. Sdr.Dra.Udi Ciptini, M.Pd tertanggal11November 2005 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi );9.

lagi masuk kerja, kecuali menyelesaikan pekerjaanpada jabatan terakhir yaitu sebagai Kasubag Tenaga Akademis, BagianKepegawaian BAUK, sampai dengan terbitnya Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Penggugat sebagai PNS(pengakuan Penggugat yang tidak dibantah Tergugat, berkesesuaiandengan keterangan Saksi Endang Retno Pujirahayu, S.H.) ; Bahwa Penggugat telah diberhentikan Tidak dengan Hormat sebagai PNSberdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 (vide bukti T25); Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009, telah menjadi obyek sengketa diPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan perkara Nomor:57/G/2010/PTUNJKT tanggal 20 Juli 2010 dalam perkara antara Dra.

Marbun dalam bukunyaPeradilan Administrasi Negara dan Upaya administrasi di Indonesia (1997:226)dikatakan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harusbersifatlangsung terkena artinya kepentingan Penggugat tidak terselubung di balikkepentingan orang lain; Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merasadirugikan terhadap obyek sengketa yang tidak pernah diterima oleh Penggugatsecara sah dan patut, karena dengan terbitnya obyek sengketa tersebutmengakibatkan terbitnya Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor:Halaman 49 dari54 halaman, Putusan Nomor : 010/G/2017/PTUNSMG46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pemberhentian tidak denganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10=T25 berupa KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor: 46140/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Juli 2009tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, alasan pemberhentian Penggugat adalah karena Penggugattelah

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 20104. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor2494/X/Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentangPendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT) PropinsiSelawesi Selatan5. Keputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi SelatanDinas tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian TugasTambahan Guru dalam kegiatan Proses Belajar MengajarTahun Ajaran 2010/20116.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 20104. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor2494/X/Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentangPendirian Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT) PropinsiSelawesi Selatan5. Keputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinastanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian TugasTambahan Guru dalam kegiatan Proses Belajar MengajarTahun Ajaran 2010/20116.

telah ditetapbkan pemohon datang menghadapdi persidangan dan kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yangisinya tetap dipertahankan oleh pemohon.Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, pemohon telahmengajukan bukti surat dan saksisaksi sebagai berikut :Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchtar bertanggal 29 Agustus 2004 yangditerbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene,bermaterai cukup, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya,diberi kodeP.1;Fotokopi Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor : W.IV.C00095/KEP/13/01 yang menetapkan Muchtar, pensiun dari Pegawai Negeri Sipil yangditerbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara AN.

Penggugatdiakreditasi oleh Departemen Kesehatan karena Penggugat sebagaipenyelenggara Pendidikan Akademi Kebidanan Nusantara yang izinyaditerbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka yangmengakreditasi Penggugat adalah Badan Akreditasi Nasional PerguruanTinggi (BAN PT) sesuai :UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional BabXVI Departemen Pendidikan Nasional ;Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan Pasal 86 dan Pasal 87 ayat (1) huruf b ;Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 118/U/2003 tentangBadan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Pasal 1 dan 2 dan ;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 004/U/2002 tentangAkreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Pasal 2 ayat (1) dan(2) ;Sehingga dengan demikian kKewenangan untuk mengakreditasi PerguruanTinggi adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) ;Bahwa selain alasan akreditasi, Tergugat mengharuskan Penggugat untukmelakukan uji kKompetensi sedangkan dalam Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980; bahwa wewenang delegatif Departemen Pendidikan Nasional atas RumahNegara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diperoleh dari atributifwewenang pemerintah sebagai pelimpahan wewenang dan pemberian wewenangpemerintahan baru; dengan kalimat lain Rumah Negara di lingkunganDepartemen Pendidikan Nasional adalah milik Departemen PendidikanNasional; tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan NasionalNo.76 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) bahwa

dalam menunjangpelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkunganDepartemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri PendidikanNasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah = Negara diLingkungan Departemen PendidikanNasional..............16164.2.4.3.Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNo.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan RumahRumah DinasDalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimanatelah diubah dengan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.270/M/1980; Bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008,tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen PendidikanNasional, disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Malang untukdiketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala BiroUmum Departemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal10 Desember 2008; (bundel bukti bertandaT8) Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentangPengelolaan

SimpangBogor No.33 Malang yang dihuni oleh Penggugat adalah Rumah Negara Golongan IIyang terletak di dalam Kampus (vide Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RlNomor 112/M/2002, tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di LingkunganUniversitas Negeri Malang, tanggal 17 Juli 2002); (vide bundel bukti bertanda T4);yang menurut Peraturan MenteriPendidikan..............Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (3) huruf c. menentukan rumahnegara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya

(sesuai denganaslinya);Bukti T3 : Copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor : KW.II.C000151/Kep/13/91, tanggal 23 September1991 (sesuai dengan fotocopynya);4 Bukti T4:.............Bukti T4 =: Copy salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 112/M/2002 Tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan IIDilingkungan Universitas Negeri Malang, (sesuai denganfotocopynya);Bukti T4A : Copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia

Batampada tanggal 19 Agustus 2013, dengan demikian permohonan keberatan ini masihdalam tenggang waktu yang ditentukan undangundang, maka sudah sepatutnyapermohonan keberatan ini dapat diterima; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun2008, Pasal 3 huruf a dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 02 tahun 2011, makaPermohonan Keberatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam;Alasan Keberatan: Bahwa Pemohon Keberatan adalah Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Tinggiberdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 161/D/O/ 2008 tanggal15 Agustus 2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan ProgramProgram StudiBaru dan Perubahan Bentuk Akademi Bahasa Asing (ABA) Putera Batam menjadiUniversitas Putera Batam di Batam, dan Para Termohon Keberatan adalah mahasiswamahasiswa yang menuntut ilmu pada Pemohon Keberatan; Bahwa Informasi Publik yang diminta oleh Para Termohon Keberatan adalah:a.

kepada Termohon untuk segeramencabuinya.Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasanalasan permohonan yangdiajukan ini, Pemohon mengajukan buktibukti sebagai berikut : Bukti P.1 : UndangUndang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 TentangJasa Kontruksi ; Bukti P.2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 2000Tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi ; Bukti P.8 : Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; Bukti P.4: Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo. 004/K/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan DanaAlokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004 ; Bukti P.5: Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ; BuktiP.6: Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2005Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden No. 80Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Bahwa dengan mencantumkan Juncto (jo di atas) terhadap peraturanyang dimohonkan untuk uji materiil (Keputusan Presiden No. 80 Tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaPemerintah), hal ini membawa konsekwensi yuridis, yaitu dalampermohonannya Para Pemohon juga harus memberikan argumentasibahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNo.004/K/2004 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana AlokasiKhusus (DAK) dibidang Pendidikan Tahun Anggaran 2004 juga dianggapbertentangan