AMINUDIN FADILAH saat itu juga mengatakan"apabila saya menerima suap terus ditangkap KPK habis kita, kalaupun sayabisa bantu coba saya sisipkan siapa tau ada yang mengundurkan diri" sambilmenyuruh terdakwa untuk melengkapi berkas;Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 September 2015 terdakwa bersama sar.SUPRIYONO ke Desa Bakarung Kecamatan Angkinang Kabupaten HuluSungai Selatan untuk menemui saksi korban SRINAWATI dengan tujuanmengambil uang pengurusan CPNS di Kemenkum Ham, pada saat itu saksikorban SRINAWATI

Bahwa tindakan kriminalisasi yang dilakukan secara sengaja olehoknum jaksa Agus riyanto dan oknum jaksa Ida Bagus Putu Widnyanasama dengan tindakan malpraktek yang dilakukan dokter/perawat dirumah sakit umum daerah dan juga sama dengan tindakan salahperencanaan/salah menghitung yang dilakukan oleh sarjana teknik sipil/dosen perguruan tinggi negeri yang mengakibatkan korban jiwa juga samadengan anggota DPR yang menerima suap/gratifikasi yang merupakantanggung jawab anggota DPR tersebut.69.

Krakatau Steel sudah dapatdikategorikan sebagai tindakan yang tidak profesional dan melanggar Kodo EtikJurnalistik, khususnya Pasal 6 yang menyatakan: "wartawan Indonesia tidakmenyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap."

menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yag adanya padanya karena jabatanatau kedudukan karena Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidakmelaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana mestinya sehinggaPengadaan Bandwitdh pada Dinas Infokom Kota Pematangsiantar padabulan November 2017 Tahun Anggaran 2017 tidak terlaksana sebagaimanamestinya, tetapi dalam Kesimpulan Tuntutan Penuntut Umum disebutkanbahwa Terdakwa terbukti MENERIMA

SUAP, sehingga ada terdapatPertentangan antara Analisa Yuridis Tuntutan dengan Kesimpulan TuntutanPenuntut Umum, yaitu : PENUNTUT UMUM MEMBUKTIKAN DALAMANALISA YURIDIS TENTANG UNSUR PASAL 3Undang undangRINomor:31tahun1999tentangpemberantasantindakpidanakorupsisebagaimanatelahdiubahdenganundangundangNomor:20tahun2001tentangperubahanatasundangundangRINomor: 31tahuni999tentangpemberantasan tindakpidanakorupsi, pada hal dalam kesimpulan ternyata Penuntut Umummenyatakan Terdakwa terbukti menerima SUAP

Internet Bandwidthdengan rincian Internet Domestik 90 Mbps. dan Internet Internasional290 Mbps untuk masa pemakaian 2(dua) bulan yaitu Bulan Novemberdan Bulan Desember 2017 pada Dinas Komunikasi dan InformatikaKota Pematangsiantar pada Tahun Anggaran 2017 tersebut telahdilaksanakan secara terbuka (transparance) dan akuntabel atau dapatdipertanggungjawabkan.Bahwa berdasarkan Faktafakta hukum tersebut di atas, makaPembanding/ Terdakwa tidak terbukti secara dan meyakinkanmelakukan Tindak Pidana Korupsi MENERIMA

SUAP atau Turut sertaatau secara bersamasama menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau Suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan Pembanding/ Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Internet Bandwidth pada DinasKomunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar pada TahunAnggaran 2007 yang mengakibatkan Pengadaan Barang/JasaInternet Bandwith pada Dinas Komunikasi dan Informatika KotaPematangsiantar

Sedang menyangkut SuratTuntutan Penuntut Umum yang membuktikan Pasal yang didakwakantidak sesuai dengan uraian fakta di persidangan, dimana Terdakwa Acaidi persidangan terbukti menerima Suap dan bukan menyalahgunakanwewenang sebagaimana Pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 Jo.UU No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55ayat(1) ke1 KUHP, hal tersebut tidaklah beralasan.

Hardy Stefanus ( Saksi11) adalah karyawandari perusahaan yang telah memenangkan lelang proyekpengadaan alat Monitoring Satelit.5. dJika dikaitkan dengan faktafakta tersebut jelas terlihatbahwa Terdakwa telah dapat menduga bahwa pemberian uangtersebut ada kaitannya dengan jabatan Terdakwa selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaanalat Monitoring Satelit, dengan demikian maka pendapat TimPenasehat Hukum yang menyatakan tidak terlihat Terdakwamemiliki niat atau sengaja untuk menerima

suap dalam proyekpengadaan Satkom adalah keliru dan patut dikesampingkan.IV.

Jika dikaitkan dengan faktafakta tersebut jelasterlihat bahwa Terdakwa telah dapat menduga bahwapemberian uang tersebut ada kaitannya dengan jabatanTerdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam proyek pengadaan alat Monitoring Satelit, dengandemikian maka pendapat Tim Penasehat Hukum yangmenyatakan tidak terlihat Terdakwa memiliki niat atausengaja untuk menerima suap dalam proyek pengadaanSatkom Bakamla R.I harus ditolak dan dikesampingkan.: Bahwa terungkap keterangan Terdakwa di persidangansebagai

suap darirekanan di Bakamla atau dari perusahaan pemenang lelang.Bahwa Terdakwa di persidangan tidak berterus terangkepada Majelis Hakim, dengan mengatakan kalauperbuatannya tersebut adalah khilaf namun kenyataannya,Terdakwa sehari sebelum menerima uang dari Saksi Sdr.Muhammad Adami Okta (Saksi10) dan Saksi Sdr.

Dengan perbuatan inimencerminkan integritas Terdakwa sangat rendah.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang135Bahwa Terdakwa disamping menerima suap dari paraSaksi (Saksi10 dan Saksi1) tersebut juga pernah memintaperangkat meubel untuk mengisi kantornya di gedung baru,permintaan ini disampaikan kepada Saksi Sdr. Hardy Stefanus(Saksi11) dan disetujui oleh Saksi Sdr.

tetapi pada waktu kami melakukan penangkapan terhadap Budikami tidak menemukan apaapa dan tidak cukup bukti beberapa hari Budiditahan Budi dilepas ;~ 2 n2 won nnn meen nnn nen ennBahwa pada waktu Budi kami tanya siapa saja temantemannya waktu itumuncul nama Andesra dan Hufri dan Andesra tersebut adalah TO kami lalukami menanyakan dimana keberadaan Andesra Budilah yangmenginformasikannya 5 7 0 20 ono nnn en ne nne nnn nneBahwa 34 hari setelah Andesra dan Hufri ditangkap ada ributributkatanyaZulbakri menerima

suap dari Andreas sebesar Rp. 200.000.000,( DuaratusJtel BUDIAN ) ~~ nnn an nnn nnn nnn in rrr emisBahwa setelah ributribut masalah uang tersebut Zulbakri pernahmengumpulkan anggota lainnya tapi saat itu saksi tidak ikut ;Bahwa saksi tidak tahu proses sampai uang diserahkan Andesra padaZulbakri dan Zulbakri sendiri tidak pernah cerita dan saksi juga tidakDGTIEITYG faannnnnrnn monn cenrnncnrsce rcn srneBahwa informasi Zulbakri menerima uang sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) tapi saksi

Riyanto, Firman Simorangkir, Ida BagusPutu Widnyana, Salesius Guntur;Bahwa tindakan kriminalisasi yang dilakukan secara sengaja oleh oknum jaksaAgus Riyanto, Firman Simorangkir, Ida Bagus Putu Widnyana, Salesius Guntursama dengan tindakan malpraktek yang dilakukan dokter/perawat di rumahsakit umum daerah dan juga sama dengan tindakan salah perencanaan/salahmenghitung yang dilakukan oleh sarjana teknik sipil/ dosen perguruan tinggInegeri yang mengakibatkan korban jiwa, juga sama dengan anggota DPRyang menerima

suap/gratifikasi yang merupakan tanggung jawab anggotaDPR tersebut;Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT KPG69.

penggeledahan wajib menyampaikan laporan diwilayah setempat ketika dilapangan tidak memungkinkan untuk jjinPengadilan;Bahwa Terdakwa telah melakukan penggeledahan tanpa surat perintahpenggeledahan dan tanpa ada ijin penggeledahan dari Ketua PengadilanNegeri dan tanpa disaksikan 2 (dua) orang saksidan tanoa membuatberita acara pelaksanaan penggeledahan;Bahwa setiap tindakan penyidik dipertanggungjawabkan pula etika;Bahwa laporan penyidikan dibuat secara tertulis dalam waktu segera;Bahwa perbedaan menerima

suap dengan pemerasan adalah bahwamemeras ada peran aktif dari pejabat sedangkan menerima suap yangaktif pelaku;Bahwa pejabat Polri dinyatakan telah melanggar kode etik sebagaimanaPasal 75 Undangundang Tahun 1981 ;Bahwasanya anggota Polri harus tunduk pada etika;Bahwa sesuai dengan SOP dalam hal penyelidikan dan penyidikanberdasarkan Surat Perintah;Bahwa setiap tindakan penyelidikan harus teregister, apabila tidak,dianggap telah menyalahi prosedur;Bahwa apabila info yang diterima selanjutnya tidak

Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaananggota TNI AD di Kodam Jaya Ketua Panitia selalu memberikanpengarahan kepada tim panitia, inti pengarahan dan penekanannyaadalah agar tim panitia memberikan laporan hasil seleksi apa adanya,jangan menerima suap dari Siapapun maupun dalam bentuk apapun.Atas keterangan Saksi2 tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Saksi3 :Nama lengkap > Wahyu TribuwonoPangkat, NRP : Praka / 31081889410386Jabatan : TaAjendam JayaKesatuan : Ajendam Jaya/JayakartaTempat

Pertama, Oktober 1991,halaman: 321) ;Menimbang, bahwa menerima suap pasal 11, unsur perbuatannya adalahmenerima, yang dari unsur perbuatan ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pasal 11berupa rumusan formil bergantung pada selesainya dilakukan perbuatan, bukan padaapakah dari perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat terlarang ataukah belum, akantetapi dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syaratsyarata materiil, yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas

Selanjutnya, dalamkalimat atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut adahubungannya dengan jabatannya, kata ganti nya dalam kata jabatannya menunjuk padapegawai negeri yang menerima suap.

akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambatpertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntutefisiensi tinggi;Bahwa tindakan aparat penegak hukum tidak boleh menyimpang dan tidakboleh melakukan korupsi dalam melakukan penegakan hukum itu sendiridengan cara melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yangmenggunakan dasardasar hukum yang lemah karena patut diduga oknum10aparat penegak hukum tersebut menerima

suap dan atau mendapathambatan serta tekanan politik sehingga diperlukan peran aktif setiap warganegara untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap aparat penegakhukum untuk mematuhi ketentuan yang berlaku melalui upaya praperadilan;Bahwa berdasarkan ketentuan masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsidapat diwujudkan dalam bentuk praperadilan sebagaimana diatur dalamPasal 80 KUHAP apabila aparat penegak hukum patut diduga melakukanpenyimpangan

bersalahmelakukan kejahatan yang berhubungan dengan jabatan maka harusdiberhentikan, dan yang menjadi alas faktanya adalah Putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu sendiri, sehinggamotivasi pemberhentian PNS adalah mengikuti penerbitan putusanpengadilan;Bahwa pada dasarnya pengadilan pidana tidak menyatakan dalam amarputusannya bahwa PNS yang terbukti melakukan tindak pidana jabatantersebut harus diberhentikan, berbeda halnya apabila normanyamengatur PNS diberhentikan karena terbukti menerima

suap tetapinyatanya norma yang mengatur adalah menyangkut kejahatan jabatan,sehingga lebih tepat diuji norma hukumnya di Mahkamah Agung; Bahwa Pasal 29 PP 32 Tahun 1979, sama halnya dengan yang sekarangdiatur dalam Pasal 255 PP 11 Tahun 2017, harus bisa dibedakan antaranHalaman 29 dari 39 halaman.

No. 949 K/Pdt/2013yaitu dengan menerima suap dari Termohon Kasasi semula Tergugat 1/Terbanding. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan dan PengadilanTinggi Banda Aceh sebenarnya ingin mengabulkan gugatan PemohonKasasi semula PenggugatPenggugat/PembandingPembandingseluruhnya.

kepada Majelis Hakim adanya bukti tertulis menyangkutPHK dimaksud ;Bahwa juga tidak benar, tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat dan Tergugat Il telah membayar upah dibawah UMSK, juga menolakargumentasi Penggugat yang menyatakan kekurangan upah sejak Januari2015 s/d Desember 2020, juga menolak tuntutan pengganti uang pengganticuti, Serta menolak tuntutan uang THR tahun 2015 s/d 2020Bahwa menyangkut tuduhan Penggugat yang menyatakan Mediator DinasKetenagakerjaan Kabupaten Deliserdang telah menerima

suap dariTergugat (sebagaimana diuraikan Penggugat pada point20 positagugatannya) tidak perlu dikomentari dalam perkara ini, karena hal itu adalahranah Pidana, dan atas tuduhan Penghinaan Penggugat secara keji tersebuttelah diadukan Tergugat dan Tergugat II ke Polrestabes Medan pertanggal16 Maret 2021, mudahmudahan Penggugat dapat membuktikan kebenaranHalaman 29Putusan Nomor 132/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnmenista dengan tulisan tersebut, dan apabila tidak dapat membuktikannya,proses hukum dapat dipastikan

bahwa disamping mengajukan alat Bukti Tertulis tersebutdiatas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yakni Afriyedi Dalimunthedan Masrijal, yang secara melengkapipada pokoknya menerangkan :Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 23/Pat.SusPHI/2016/PN.PBR Bahwa Saksi mendengar dari Penggugat bahwa ia di PHK karenatuduhan menerima uang dari Nasabah, namun saksi tidak tahusecara mendalam masalah Penggugat; Bahwa Penggugat pernah menjadi Pekerja dibawah Pembinaandan pernah pula bermasalah di Dumai; Bahwa menerima

suap atau pemberian dari Nasabah merupakanPelanggaran yang berat bagi BRI walaupun Rp. 1 (Satu Rupiah); Bahwa atas Masalah Penggugat, Pengawasan dan Auditdilakukan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahan dalamJawabannya, Tergugat mengajukan alat Bukti Surat berupa focopy, yakni : T1Kutipan Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004; T2 KutipanPertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 68/PUUXIIV/2015 tanggal 29September 2015; T3 Surat Pernyataan Debitur an.

No.92/Padt.SusPHI/2018/PN.Sby22 Bahwa secara kolektif, saksi tidak tahu namanama yang terlibat, saksitidak ingat Penggugat termasuk didalamnya yang terlibat ; Bahwa apabila terjadi karyawan menerima suap dari ekportir, maka suratpenugasan dari pemerintah/Menteri Kehutanan dicabut ; Bahwa dari permasalahan ini, tidak terjadi pencabutan ijin dariPemerintah, karena pihak Tergugat (PT.

juga keteranganTerdakwa yang di persidangan memberikan keterangan serupa bahwa Terdakwa benarbekerja sebagai wartawan di tabloid Metropol;Bahwa sebagai seorang wartawan, yaitu orang yang secara teratur melaksanakankegiatan jurnalistik (vide Pasal 1 angka 4 Undangundang Nomor 40 tahun 1999 tentangPers), Terdakwa memiliki kewajiban untuk menaati Kode Etik Jurnaslistik (vide Pasal 7angka 2);Bahwa dalam Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik disebutkan: Wartawan Indonesia tidakmenyalahgunakan profesi dan tidak menerima

suap.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suappasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakni Pasal418, 419 dan 420 KUHP.

Dan tindak pidana menerima suap disebut dengan suappasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yangmenerima suap, dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan yakniPasal 418, 419 dan 420 KUHP.

bermitra kerja denganDinas PU itu, melainkan yang bermitra kerja dengan Dinas Pekerjaan Umumadalah Komisi II;Bahwa dalam Tatib DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 tahun 2014ada diatur larangan untuk tidak melakukan KKN;Bahwa Terdakwa sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Barito Selatanadalah sebagai kontraktor;Bahwa Terdakwa sebagai anggota DPRD menerima gaji dari pemerintahdaerah setiap bulannya;Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan memeras namun membuat kesepakatanjahat, sehingga Terdakwa hanya menerima

suap sebesar Rp.100.000.000.sebagaimana yang dijanjikan oleh Silas;Bahwa APBD bisa dirubah, apabila disetujui dalam rapat gabungan, dalamhal ini ada rapat tapi tidak qorum, akan tetapi APBDP ini tetap diajukan keGubernur untuk di evaluasi namun Gubernur belum menyetujuinya karenaada yang kurang yakni surat kesepakatan bersama antara Bupati denganDPRD, dan kemudian surat persetujuan bersama ini ada dibuat oleh 2pimpinan DPRD namun tidak melalui rapat keputusan bersama.

saksi Silas tanpasepengetahuan Terdakwa hanya bisa menyerahkan uang sejumlahRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui saksi Hendra, sebagaimanatelah diuraikan, dan penyerahan uang tersebut secara diamdiam telahdilaporkan oleh saksi Silas Kepada Kejaksaan Negeri Barito Selatan;Menimbang, bahwa dalam keterangan Terdakwa serta dalam notapembelaan Terdakwa maupun dalam nota pembelaan Penasihat HukumTerdakwa, masingmasing yang mengatakan Terdakwa tidak melakukanpemerasan (paksaan), tetapi hanya menerima

suap dari saksi Silas yangdidahului adanya pertemuanpertemuan sehingga terjadi permukatan jahatantara Terdakwa dengan saksi Silas, tapi karena Terdakwa terlalu kritis danvokal dalam hal pemberantasan korupsi di bumi Barito Selatan, makadisekenario oleh Zulkipli dan Silas dan penguasa menjadi pemerasan;Menimbang, bahwa adanya pertemuanpertemuan yang didalilkan olehTerdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah diawali denganTerdakwa sendiri yang mendatangi saksi Edi Kristianto maupun saksi