Ditemukan 2037 data
127 — 52
jalan By Pass Winagun Maumbi (ring road ) senilai Rp.45.502.877.627,.
jalan By Pass Winagun Maumbi (ring road )tetapi terdakwa ambil dari rekening terdakwa yaitua.
Rek.150.00.0252525.9 sebesar Rp. 7.000.000.000, (tujun milyarrupiah) untuk pembelian alat proyek pelebaran jalan Manado by pass;1 (satu) lembar Cek BTPN No. CC 220830 tanggal 15 April 2016 sebesarRp. 7.500.000.000, (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Cek BTPN No. CC 220828 tanggal 15 Pebruari 2016sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta rupiah);1 (satu) lembar Cek BTPN No.
Normahperiode transaksi 01.02.2016 s.d 31.03.2016.dokumen berupa Foto copy Dokumen Kontrak Pengadaan Barang / JasaNomor : HK.03.02/WIL.V12 /BPJN XI/775/2015, tanggal 18 Desember2015, Pekerjaan Pelebaran Jalan Manado By Pass (Winangun Maumbi)MYC antara Pejabat Pembuat Komitmen Jalan dan Jembatan 06 Wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional XI dengan PT.
Normahperiode transaksi 01.02.2016 s.d 31.03.2016.dokumen berupa Foto copy Dokumen Kontrak Pengadaan Barang / JasaNomor : HK.03.02/WIL.V12 /BPJN XI/775/2015, tanggal 18 Desember2015, Pekerjaan Pelebaran Jalan Manado By Pass (Winangun Maumbi)MYC antara Pejabat Pembuat Komitmen Jalan dan Jembatan 06 Wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional Xl dengan PT.
Terbanding/Terdakwa : Heri Saptono, S.T Bin Sumakno
82 — 82
Wisatria Bin Sudarmo selaku DirektutPT.Indonusa Multi Jaya menerima informasi akan adanya pekerjaankonstruksi preservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, kemudian atasinformasi tersebut Ir.
Wisatria Bin Sudarmo bersama dengan Victor FrederickTomasoa selaku Direktur Utama PT.Indonusa Multi Jaya telah bertemudengan Terdakwa di sebuah rumah makan di Hypermart Kudus, dalampertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa pihaknya selakupemenang lelang dan pelaksana tunggal dalam pekerjaan konstruksipreservasi dan pelebaran jalan RembangBlora senilai R.25.321.760.000,(dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluhribu rupiah), Terdakwa meyampaikan bahwa ia tidak dapat
Artha Bina Sedaya dan PT.Adrian Margakarya.Bahwa pada bulan Januari 2017 Ir.Wisatria Bin Sudarmo selaku DirekturPT.Indonusa Multi Jaya menerima informasi akan adanya pekerjaankonstruksi preservasi dan pelebaran jalan RembangBlora, kemudian atasinformasi tersebut Ir.Wisatria Bin Sudarmo bersama dengan Victor FrederickTomasoa selaku Direktur Utama PT.Indonusa Multi Jaya telah bertemudengan Terdakwa di sebuah rumah makan di Hypermart Kudus, dalampertemuan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa pihaknya
selakupemenang lelang dan pelaksana tunggal dalam pekerjaan konstruksipreservasi dan pelebaran jalan RembangBlora senilai R.25.321.760.000,(dua puluh lima milyar tiga ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluhribu rupiah), Terdakwa meyampaikan bahwa ia tidak dapat melaksanakanpekerjaan tersebut karena kekurangan dana, sehingga menawarkan kepadaIr.Wisatria Bin Sudarmo dan Victor Frederick Tomasoa agar melakukan takeover dengan keuntungan sebesar 20% dan sebagai kompensasi Terdakwameminta fee
Jalan RembangBlora tanggal 25Januari 2017;1 (satu) bendel Akta Kuasa Nomor 010 tanggal 25 Januari 2017 yangditerbitkan oleh Notaris H.
65 — 20
Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa tanah PENGGUGAT sebenarnya adalahmerupakan sebagian dari tanah Hak Milik TERGUGAT yang nantinyadiperuntukan bagi rencana pelebaran jalan Raya Mangunharjo Tembalang..
Bahwa TERGUGAT tidak pernah mengetahui bahwa diatas tanah milikTERGUGAT yang nantinya diperuntukan bagi pelebaran jalan telah terbit sertifikatatas nama PENGGUGAT, dan TERGUGAT baru mengetahui kerika ada petugasBPN melakukan pengukuran diatas tanah tersebut yang katanya akan dilakukansplitsing atas obyek sengketa tersebut. Bahwa atas pengukuran tersebut kemudian TERGUGAT mengajukan keberatankepada kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang ;.
Bahwa walaupun TERGUGAT telah melepaskan sebagaian tanah HGB 1568/Mangunharjo, sesuai dengan peta KRK (Keterangan Rencana Kota) untuk rencanapelebaran jalan bukan berarti TERGUGAT tidak berhak lagi atas tanah tersebutapalagi rencana pelebaran jalan tersebut hingga saat ini belum direalisasikan olehPemerintah Kota Semarang.
jalan kearah sebelah kiri.Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah di jalan Prof Dr Soeharto.Bahwa benar tanah sengketa menghadap ke jalan Kompol R Soehartosebagaiman bukti P2.2.
, oleh karena dari Keterangan Rencana Kotaakan ada pelebaran jalan 30 meter, Tergugat membuat batas tembok mundur dan ternyatasisa tanah dari HGB Tergugat yang diperuntukkan untuk pelebaran jalan tersebutdimohonkan hak oleh Penggugat, sehingga terbitlah HM No.3489 atas nama Penggugattersebut.Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah, maka menjadikewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan
63 — 7
Pyh.saat itu kata Jakfar saya meminta izin dulu kepada Fatimah danakhirnya diberi izin tanah objek perkara tersebut;Bahwa tanah objek perkara yang digunakan untuk pelebaran jalanselebar 1 (satu) meter;Bahwa tanah objek perkara yang dijadikan pelebaran jalan saat itutumbuh 3 (tiga) batang cokelat dan pohon kelapa;Bahwa saksi tidak meminta izin kepada Penggugat karena Penggugat termasuk penggerak dalam pelebaran jalan tersebut bahkan Penggugat menyatakan harus meminta izin kepadaTergugat karena Tergugat
pemilik tanah objek perkara yang akan terkena pelebaran jalan;Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah objekperkara;2.
jalan,saat itu kata Jakfar saya meminta izin dulu kepada Fatimah danakhirnya diberi izin tanah objek perkara tersebut;Bahwa tanah objek perkara yang digunakan untuk pelebaran jalanselebar 1 (satu) meter;Bahwa tanah objek perkara yang dijadikan pelebaran jalan saat itutumbuh 3 (tiga) batang cokelat dan pohon kelapa;Bahwa saksi tidak meminta izin kepada Penggugat karena Penggugat termasuk penggerak dalam pelebaran jalan tersebut bahkan Penggugat menyatakan harus meminta izin kepadaTergugat karena
Tergugat pemilik tanah objek perkara yang akan terkena pelebaran jalan;Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengolah tanah objekperkara;Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.
jalan sebanyak 1 m (satu meter) yang izinatas tanah objek perkara yang terpakai untuk pelebaran jalan diajukankepada pihak Fatimah (Tergugat ) yaitu melalui H.
Okky Fathoni Nugraha, SH
Terdakwa:
EKO SUBIANTORO
460 — 55
Bintan.Bahwa Kegiatan Perataan atau pembersihan jalan atau pelebaranjalan tersebut menggunakan alat berat berupa LOADER.Bahwa Saksi melihat pengerjaan atau Kegiatan Perataan ataupembersihan jalan atau pelebaran jalan di Kawasan Hutan Lindungtersebut.Bahwa Saksi mengetahui lokasi pengerjaan Kegiatan Perataanatau pembersihan jalan atau pelebaran jalan tersebut masuk dalamkawasan Hutan Lindung, karena Saksi ada menggarap dalamlokasi tersebut untuk perkebunan dan Saksi mengetahuinya sudahlama sejak Saksi
Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kegiatan pengerjaanPerataan atau pembersihan jalan atau pelebaran jalan tersebutmemiliki ijin dari Pihak Desa atau Pihak dinas Kehutanan.
Bahwa seingat Saksi kegiatan perataan atau pembersihkan jalanatau pelebaran jalan di kawasan Hutan lindung tersebut kuranglebih 4 (empat) hari Bahwa untuk pepohonan yang berada di lokasi pelebaran ataupembersihkan jalan atau pelebaran jalan tersebut otomatis rusakdan mati.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;6. saksi Kusmanto, pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 27 Putusan Nomor 95/Pid.SusLH/2019/PN TpgBahwa saksi mengetahui adanya Kegiatan Pembuatan Jalan danpemerataan jalan
jalan di lokasi Hutan Lindung tersebut selama 4(empat) hari dan biaya penyewaan alat berat tersebut belum dibayarkan.Bahwa sepengetahuan saksi luas perataan atau pembersihkan jalanatau pelebaran jalan di lokasi Hutan Lindung tersebut seluas kuranglebih 2 (dua) Kilo meter.Bahwa Tujuan dilakukannya pengerjaan Kegiatan Perataan ataupembersihan jalan atau pelebaran jalan di lokasi Hutan tersebutadalah akan di bentuk kelompok tani yang kemungkinan akan banyakmasuk bibit dan pupuk dengan memakai kendaraan
yang setuju dan masyarakat yang mau patungan bersamasama untuk membayar penyewaan alat berat berupa loader dalamkegiatan tersebut selain itu peran saksi adalah orang yang di ajak ataudi tawarkan oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan perataan jalanatau pembersihkan jalan atau pelebaran jalan di lokasi Hutan tersebutnamun saat di ajak dan di tawarkan oleh terdakwa tersebut saksisempat menolak dan melarang terdakwa untuk melakukan kegiatanperataan jalan atau pembersihkan jalan atau pelebaran jalan
53 — 10
jalan yang terkena tanah Penggugat, sedangkantanah saksi tidak terkena pelebaran jalan ;Bahwa, yang melebarkan jalan tersebut adalah Tergugat ;Bahwa, pada waktu mau pelebaran jalan tidak ada rembuk desa ;Bahwa, sejak saksi tinggal di daerah tersebut tidak pernah ada rembuk desa ;Bahwa, ada 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga yang tinggal didaerah sekitartempat tinggal saksi, dimana ketua RT nya adalah Penggugat ;Bahwa, apabila ada yang ingin dibicarakan maka disampaikan dari warga kewarga saja tidak
WKS ;61Bahwa, tanah milik saksi berupa sporadik yang tanda tangan datuk Dirman(Kepala Desa Pematang Lumut) ;Bahwa, menurut sporadik tersebut sebagai tanda kepemilikan tanah menurutkarena bukti yang ada pada waktu itu hanya sporadic ;Bahwa, saksi pada waktu itu tidak ada rembuk dengan masyarakat mengenaiakan dilakukan pelebaran jalan ;Bahwa, anggota kelompok saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, ada buktisecara tertulis yang menyetujui pelebaran jalan ; Bahwa, surat tersebut disimpan oleh kakak
WKS ;Bahwa, saksi tidak mengharapkan ganti rugi atas tanah saksi yang terkena jalankarena saksi mengharapkan aktifitas transportasi di daerah Gunung Masa lancar ;Bahwa, tanah saksi yang terkena pelebaran jalan lebih kurang 6 m, sedangkantanah Penggugat yang terkena pelebaran jalan saksi tidak mengetahuinya ;Bahwa, ketika membuka tanah/lahan untuk pelebaran jalan Penggugat ikut danmengiyakannya saja ;e = =6Bahwa, eeBahwa, Kepala Desa Pematang ketika itu adalah Sudirman DS ;Bahwa, pada waktu itu kiri
jalan dan untukganti rugi.
WKS kepada masyarakat ;Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari masyarakat sekitar ;Bahwa, pada waktu akan dilakukan pembangunan/pelebaran jalan tidak adadilakukan sosialisasi karena pada waktu itu belum ada BPD ;Bahwa. tindakan BPD atas pelebaran jalan tersebut tidak ada karena menurutsaski bukan kewenangan BPD ;Bahwa, saksi menjabat sebagai BPD semenjak 5 (lima) tahun yang lalu yaitusejak tahun 2007 ;Bahwa, mengenai Bukti T.11 : diatas nama Jamrin Perkusi adalah benar tandatangan saksi ;69e Bahwa
Pembanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA UTARA
Terbanding/Penggugat : Hj. UMAYA
120 — 117
Hotel Indonesia Natour ( Persero) yang ditujukan kelokasi tanah milik Para Penggugat;
- Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Peta Inventaris Nomor Urut 42 Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan dibuat ke atas nama Tergugat I atas lokasi tanah milik Para Penggugat;
- Menyatakan Para Penggugat berhak atas ganti rugi tanah seluas
2.012 m2 yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 363/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Mei 2013;
- Menolak gugatan
Oleh karena itu MajelisHakim Ttingkat Banding dapat menyetujui petimbangan tersebut dan mengambilalin sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalammemeriksa dan memutus perkara ini, kecuali tentang amar putusan yangmenyatakan Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk memberikan gantirugi atas seluas 2.000 m2 yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan PerintisKemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 (tiga miliar tujuh ratusdelapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan
ribu dua ratus rupiah)yang harus dibayar Tergugat III dan Tergugat IV sekaligus dan seketika setelahperkara a quo berkekuatan hukum tetap (/nkracht van gewijde), yang harusdiperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, yaitu pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan PuloGadung di Kelurahan Kelapa Gading Timur, oleh karena tanah seluas 2.012 m2sebagai bagian dari tanah obyek sengketa masih dalam sengketa antaraTergugat
jalan Perintis Kemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00(tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilanribu dua ratus rupiah) yang harus dibayar Tergugat III dan Tergugat IV sekaligusdan seketika setelah perkara a quo berkekuatan hukum tetap (Inkrachtvan gewijde), sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawahint:;Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamadikuatkan di peradilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Tergugat
Menyatakan tidak sah dan cacat hukum Peta Inventaris Nomor Urut42 Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan dibuat ke atas nama Tergugat atas lokasi tanah milik Para Penggugat;6.
Menyatakan Para Penggugat berhak atas ganti rugi tanah seluas2.012 m2 yang telah dipakai menjadi pelebaran jalan PerintisKemerdekaan sebesar Rp. 3.785.779.200,00 (tiga miliar tujuh ratusdelapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratusrupiah) yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor363/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Mei 2013;7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;8.
128 — 146
Bahwa pada bulan Mei 2015, Penggugat dengan PejabatPembuat Komitmen (PPK)20 membuat Surat Perjajian Kontrayaitu Surat Perjanjian Paket Pekerjaaan Kontsruksi: PelebaranJalan MarosBone 2 (APBNP PA1) Tahun 2015 NomorKontrak: HK.02.03/PPK20.Metro By/386/V/2015, tanggal 27Mei 2015, sebagai penyedia Barang/Jasa (SPPB) untukmelaksanakan pekerjaan Pelebaran Jalan MarosBone 2(APBNP PA1) sebagaimana dalam Surat Perjanjian KontraTOPS DUT je= ase ieteee neeeeeecieeeee3.
Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pelebaran Jalan MarosBone 2 (APBNP PA1) tahun 2015 yang telah disepakatiberdasarkan Perjanjian Kontra, dan Penggugat barumelaksanakan pekerjaannya, pihak Tergugat Pejabat PembuatKomitmen (PPK) 20 mengeluarkan Surat Pemutusan KontrakPekerjaan Pelebaran Jalan MarosBone 2 (APBNP PA1) tahun2015 terhadap Penggugat, kemudian Tergugat PejabatPembuat Komitmen (PPK) juga mengeluarkan SuratPernyataan Wanprestasi Penyedia Jasa Nomor 02.03/PPK20.By/228/20016 tanggal 19 Januari
2016 dan Berita AcaraPemutusan Kontra Paket Pelebaran Jalan MarosBone 2(APBNP PA1) Tahun 2015 Nomor: HK.02.03/PPK20 By/226/1/2016 tanggal 19 Januari 2016; Bahwa setelah PPK mengeluarkan pemutusan kontrak, makaTergugat geluarksan KTUN objek sengketa yang menempatkanPenggugat Dalam Daftar Hitam yang Penggugat barumengetahui dan melihat hasil print out INAPROC portalPengadadan Nasional pada tanggal 28 Oktober 2016 dalamacara undangan Rapat dari Pejabat Pembuat Komitmen, ErdusLantang, S.T., M.M.52020222025Il
106 — 9
Menyatakan bahwa setelah dilakukan pelebaran jalan May.Jend. Sutoyo (dahulu Jalan Let.Jend. S. Parman/Jalan Gunung Sari Ilir) dan sekarang dikenal dengan Jalan Jend. A. Yani hinga menjadi 2 (dua) jalur, maka ex tanah perwatasan seluas 171 M2 yang dijual oleh almarhum H.
ABDUL MUTALIB kepada pewaris Turut Tergugat I (almarhurnABDUL GANI)penentuan titik awalnya untuk ukuran panjang ke belakang adalah dariAS JALAN kepinggir parit lama yang berjarak 4 meter, ditambah panjang di sebelahUtara + 18 meter, dan panjang di sebelah Selatan+ 12 meter;di tahun 1984 terjadi pelebaran jalan Mayjen Sutoyo hingga sekarang ini, Jalan Jend.A.
jalan seperti diuraikan di atas, maka bagian depan lokasi tanahperwatasan seluas + 171 M2 yang diperjual belikan oleh almarhum H.
M2 dalam sebutan BidangBidang Tanah yaitu Tanah A, B,C, Al, A2, A3, CI, C2 beserta ukurannya (sesuai dengan gambar terlampir dalam suratgugatan), yakni sebagaimana perhitunganperhitungan di bawah ini :Luas bidang tanah A (berbentuk segitiga) : Panjang Utara = 6 meter; Panjang Selatan = (0 meter; Lebar Timur & Barat = 9 meter; Luas (6 M X 9 M) dibagi 2 = 27M2;Luas bidang tanah B: Panjang Utara & Selatan = 6 meter; Lebar Timur & Barat = 2 meter; Luas = 12M2;Luas bidang tanah C (setelah terpotong pelebaran
jalan) : Panjang Utara dan Selatan sebelum terpotong = 12,00 meter ; Panjang Utara dan Selatan yang terpotong = 9,15 meter ; Sisa panjang Utara dan Selatan setelah terpotong = 2,85 meter; Lebar Timur dan Barat = 11,00 meter ; Luas setelah terpotong pelebaran: 2,85 M x 11 M = 31,35 M2Jadi bidang tanah C setelah terjadinya pelebaran jalan tinggal menyisakan seluas : bidang tanah A = 27 M2 bidang tanah B = 12 M2 bidang tanah C = 31,35 M2Jumlah = 70,35 M2Dari semula berukuran luas + 171 M2 dengan perincian
Tergugat IV =81 M2.Jumlah = 160 M2. sisa lokasi tanah perwatasan seluas 171 M2setelah pelebaran jalan menjadi 2 jalur = 70.35 M2. jadi bagian tanah peninggalan aim. HAABDULMUTALIB yang dikuasai para Tergugatsecara melawan hak seluruhnya seluas = 89,65 M2.
120 — 17
KPK) meski tidak diganti rugi, Akan tetapiPenggugat tetap menolak permintaan PT.Keumala Prima Kencana tersebut karena terkesanmemaksa dan harga tanah yang ditawarkan tidak selayaknya;Bahwa pada tahun 2010 ada Proyek pembebasan tanah untuk pelebaran Jalan Alue le dariBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)ic.
Menghukum Tergugat dan Tergugat Il untuk membayar/mengembalikan uangganti rugi tanah milik Penggugat atas proyek pelebaran Jalan Alue le yang danTergugat IV pada tahun 2010 seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter) dengan harga Rp.85.000, (Delapan puluh lima ribu rupiah) pemeter dengan nilai Rp. 255.000.000, (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika 7.
jalan, Saksi ada mendatangi lokasi tersebut, Hanya untukmelakukan pemantauan pelaksanaan pelebaran jalan itu ; Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu pembebasan lahan tersebut tidak adapermasalahan dengan pemilik lahan/tanah, karena dari pantauan saksi Pembayarandilakukan dengan sukses, untuk lokasi lahan dalam perkara ini dilakukanpembayaran pada PT.KPK yang diterima oleh kuasa hukumnya Kamal Farza, SH ; Bahwa lama proses pembayaran dalam rangka pembebasan lahan untuk pelebaranjalan tersebut, Seingat
untuk membayar/mengembalikan uangganti rugi tanah milik Penggugat atas proyek pelebaran Jalan Alue le yang dariTergugat IV pada tahun 2010 seluas 3.000 M2 (tiga ribu meter) dengan harga Rp.85.000, (Delapan puluh lima nibu rupiah) pemeter dengan nilai Rp. 255.000.000, (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika 7.
KPK)meski tida& diganti rugi, Akan tetapi Penggugat tetap menolak permintaan PT.KeumalaPrima Kencana tersebut karena terkesan memaksa dan harga tanah yang ditawarkantidak selayaknya;Bahwa pada tahun 2010 ada Proyek pembebasan tanah untuk pelebaran Jalan Alue ledari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang(BPKS) ic.
104 — 44
Jalan Bts.
Melista Karya dalam item AsphaltFinisher kapasitasnya hanya 810 ton, sementara dalamdokumen pengadaan peralatan untuk item tersebutminimal memiliki kapasitas 30 ton/jam ;Bahwa dugaan kesengajaan POKJA diperkuat denganadanya dokumen lembar kerja klarifikasi / verifikasidata, sebagai berikut :Nama Paket : Pelebaran Jalan Sidareja JeruklegiPenawar : PT.
AgungDarma Intra KSO pada tahap evaluasi harga dalampaket pelebaran jalan Bts. Prov. Jabar Patimunan Sidareja padahal secara nyata penyedia jasa tersebuttidak mencantumkan biaya harga satuan (), sebaliknyadalam harga penawaran dengan item yang sama padapaket pelebaran jalan Sidareja Jeruk Legi hargasatuan pada item tersebut tidaklah Rp. 0, melainkanterdapat biaya harga satuan yang jika dikalikan terdapatperbedaan yang signifikan ;(m) Bahwa harga penawaran yang diajukan PT.
Penetapan Pemenang Lelang Mohon periksa :LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN, hal. 12 ;Sehingga pertanggungjawaban hukum dalamproyek pelebaran jalan Bts. Prov. JabarPatimuanSidareja harus dibebankan kepada KSObukan secara sendirisendiri, karena tidak adakeharusan berbentuk suatu badan hukum baru,karena sifatnya yang sementara untuk kegiatandalam suatu proyek ;2.4.
Jalan SidarejaJeruk Legi, sehingga dugaan adanyaPersekongkolan Horisontal dalam 2 duaPaket Pelebaran Jalan tersebut tidakterbuktisama sekali.Bahwa oleh karena itu.
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia, cq Pemerintah Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia, cq Pemerintah Kota Pekanbaru, cq Dinas Pertahanan Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia, cq Kementrian Pekerjaan Umum, cq Direktorat Jendral BIna Marga
Terbanding/Tergugat IV : Azmi H. Ishak Diwakili Oleh : RUDY P TAMPUBOLON, SH
29 — 24
Bahwa pada point 10 gugatan Penggugat dalam perkara A Quo salah satutanah tanah yang terkena proyek pelebaran Jalan Soebrantas danPenggugat menjelaskan dari hasil tanah Penggugat yang terkena pelebaranJalan adalah 69 x 10 meter = 690 M?
Bahwa pada point 12, 13 gugatan Penggugat mengatakan hasilpengembalian batas yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan KotaPekanbaru atas tanah Sertifikat hak milik 213/Tuah Karya, diperolehhasil bahwa tanah Tergugat IV tersebut adalah masih utuh dan tidakterkena pelebaran jalan dan ......... seterusnya ???
;Bahwa dalam hal ini dalil Penggugat tidak benar, Penggugat mendalilkanluas tanah Tergugat IV berdasarkan SHGB (Sertifikat Hak GunaBangunan) No. 559/Simpang Baru yang sebenarnya tanah Tergugat IV,ikut terkena pelebaran jalan raya Pekanbaru Bangkinang, denganadanya trotoar jalan diatas tanah Tergugat IV. Jadi kalau Penggugatmengatakan tanah Tergugat IV tidak terkena pelebaran jalan, haltersebut haruslah ditolak.
Jalan Soebrantas adalahperbuatanmelawanhukumyangmerugikanPenggugatdan seterusnya!!
Jalan diatasnya ada bangunanbangunan semipermanen sebanyak 5 (lima) unit dan seterusnya. !?
BAIDO ZAIN
22 — 5
Provinsi Jawa Timur;61 Bahwa anak pemohon yang ketiga bernama : ALFIAN RAHMAT MAULANA(masih dibawah umur/belum dewasa), lahir di Probolinggo pada hari : Rabu,tanggal 05 Mei 2004, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dari catatan sipilNo. 542/U/2004 tertanggal 17 Mei 2004;71 Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia semua anak tersebutkumpul dengan pemohon dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon ;8 Bahwa pada saat sekarang Tanah milik almarhum BAMBANG IRIJANTOmendapat konsesi lahan yaitu pelebaran
jalan yang dibutuhkan olehPemerintah atau Negara, maka Pemohon bermaksud untuk menjual hartapeninggalan almarhum BAMBANG IRIJANTO dan semua hasil dari penjualantersebut akan digunakan untuk kebutuhan semua anak hasil perkawinanPemohon dengan almarhum BAMBANG IRIJANTO yaitu untuk biaya hidupdan biaya pendidikan sekolah,untuk keperluan tersebut masih diperlukanpenetapan perwalian dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;Berdasarkam alasanalasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohonkepada Bapak Ketua
jalan;Bahwa menjual tanah pekarangan tersebut nantinya akan dipergunakan untukbiaya hidup seharihari dan biaya pendidikan anakanak pemohon;Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan pemohon cukup, pemohon bekerjasebagai pedagang ;Saksi 2 Totok Sugiarto dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut ;Bahwasaksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah BAIDO ZAIN;Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mengajukan permohonan
jalan;Bahwa menjual tanah pekarangan tersebut nantinya akan dipergunakan untukbiaya hidup seharihari dan biaya pendidikan anakanak pemohon;Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan pemohon cukup, pemohon bekerjasebagai pedagang;Saksi 3 ArtariaMustikadibawah sumpah yang pada pokoknya memberikanketerangan sebagai berikut ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandungsaksi;Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah BAIDO ZAIN;Bahwa saksi mengetahui pemohon telah mengajukan permohonan
jalan;Bahwa menjual tanah pekarangan tersebut nantinya akan dipergunakan untukbiaya hidup seharihari dan biaya pendidikan saksi dan adikadik saksi:;Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 57/Pat.P/2019/PN Krs Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan pemohon cukup, pemohon bekerjasebagai pedagang;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohonmenyatakan benar dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka halhalyang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
telah berubah karena adanyapenyusutan untuk fasilitas umum karena adanya pelebaran jalan yaituseluas 2.513 m ?, sehingga sisa luas tanah adalah 2.942m 7(5.455 m? 2.513 m?);Halaman 2 dari 12 hal. Put.
telah berubah karena adanyapenyusutan untuk fasilitas umum karena adanya pelebaran jalan yaituseluas 2.513 m?, sehingga sisa luas tanah adalah 2.942 m? (5.455 m?
telah berubah karena adanyapenyusutan untuk fasilitas umum karena adanya pelebaran jalan yaituseluas 2.513 m 7, sehingga sisa luas tanah adalah 2.942 m 7(5.455 m?
telah berubah karena adanyapenyusutan untuk fasilitas umum karena adanya pelebaran jalan yaitu seluas2.513 m?, sehingga sisa luas tanah adalah 2.942 m? (5.455 m? 2.513 m);6. Menyatakan sah dan berharga sebagai bukti SK. MENHAN NomorSKEP/1289/M/VIII/2003 tertanggal 12 Agustus 2003;7.
123 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jalan Lahumbo Lamu;1 (satu) buah fotokopi Shop Drawing Paket Pelebaran Jalan RuasPaguyaman Tabulo;1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelelangan Nasional Paket PekerjaanPelebaran Jalan IsimuPaguyaman (WonggahuTangkobu);1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 8:00/DISPU/SPT/97/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 oleh Kepala DinasPekerjaan Umum untuk pendataan bangunan untuk pelebaran jalan;1 (satu) buah fotokopi Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dariDinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan
Pelebaran Jalan NasionalTrans Sulawesi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (DesaTangkobu, Desa Rejonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, DesaWonggahu);1 (satu) buah fotokopi Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dariDinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan NasionalTrans Sulawesi Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (DesaHal. 71 dari 119 hal.
pendataan bangunan untuk pelebaran jalan;1 (satu) buah fotokopi Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dariDinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan NasionalTrans Sulawesi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo (DesaTangkobu, Desa Rejonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, DesaWonggahu);1 (satu) buah fotokopi Dokumen hasil identifikasi dan inventarisasi dariDinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan NasionalTrans Sulawesi Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo (DesaLahumbo
Jalan Lahumbo Lamu;1 (satu) buah fotokopi Shop Drawing Paket Pelebaran Jalan RuasPaguyaman Tabulo;1 (satu) buah fotokopi Dokumen Pelelangan Nasional Paket PekerjaanPelebaran Jalan IsimuPaguyaman (WonggahuTangkobu);1 (satu) buah fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 800/DISPU/SPT/97/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas PekerjaanUmum untuk pendataan bangunan untuk pelebaran jalan;1 (satu) buah fotokopi Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi dariDinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan
Pelebaran Jalan NasionalTrans Sulawesi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (DesaTangkobu, Desa Rejonegoro, Desa Sosial, Desa Molombulahe, DesaWonggahu);1 (satu) buah fotokopi Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi dariDinas Pekerjaan Umum untuk Pembebasan Pelebaran Jalan NasionalHal. 118 dari 119 hal.
Terbanding/Terdakwa : Joko Adi Wibowo.
109 — 71
(enam puluh juta Rupiah). 1 (satu) bendel Map warna hitam berisi BonBon pengeluaranProyek pelebaran jalan tol Jagorawi Ciawi dari HARYANTO keSubcont Tanah merah dan Sewa Alat Berat dan lainlain. 1 (Satu) bendel Map warna hijau berisi BonBon pengeluaranproyek pelebaran jalan tol Jagorawi Ciawi dari PT. Citra keSubcont Tanah merah dan Sewa Alat Berat dan lainlain.Halaman 5 dari 11halaman Putusan Nomor 284/PID/2016/PT.BDG Dikembalikan kepada saksi HARYANTO.4.
(enam puluh juta Rupiah). 1 (Satu) bendel Map warna hitam berisi BonBon PengeluaranProyek Pelebaran Jalan Tol Jagorawi Ciawi dari HARYANTO keSubcont tanah merah dan sewa alat berat dan lainlain. 1 (Satu) bendel Map warna hijau berisi BonBon PengeluaranProyek Pelebaran Jalan tol Jagorawi Ciawi dari PT. Citra keSubcont tanah Merah dan sewa alat berat dan lainlain.Dikembalikan kepada saksi HARYANTO. 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000. (dua ribu rupiah).
ELIS MUSTIKA, SH
Terdakwa:
WELSON, S.T Alias WILSON, S.T Bin H. UTAMA DANI
52 — 14
Revando Lubay Konsultan;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Pendahuluan Pengawasan Pelaksanaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasya Ruas Jl. Ki. Hi. Agus Anang sampai dengan Jl. Soekarno Hatta tanggal 16 Juli 2014 dari CV. Revando Lubay Konsultan;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Laporan Bulanan I Pengawasan Pelaksanaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasya Ruas Jl. Ki. Hi. Agus Anang sampai dengan Jl. Soekarno Hatta tanggal 3 Agustus 2014 dari CV.
Jalan Sentot Alibasya Ruas Jl.
dengan Jalan Soekarno Hatta;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Foto Dokumentasi (A.34) Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasya Ruas Jalan Ki.Hi Agus Anang sampai dengan Jalan Soekarno Hatta;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Surat Kesepakatan Nomor : /LTPS-UBL/ASPAL/2014 Pekerjaan Core Drill pada Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasya Ruas Jalan Ki.Hi Agus Anang sampai dengan Jalan Soekarno Hatta;
- 1 (satu) Eksemplar Asli
Jalan Sentot Alibasya Ruas Jalan Ki.
Agus Anang sampai dengan Jalan Soekarno Hatta;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasya Ruas Jalan Ki. Hi. Agus Anang sampai dengan Jalan Soekarno Hatta;
- 1 (satu) Eksemplar Asli Dokumen Laporan Bulanan Pekerjaan Peningkatan dan Pelebaran Jalan Sentot Alibasya Ruas Jalan Ki. Hi.
Poenjoto Thijono
Tergugat:
1.Pemerintah RI cq. Kementerian PU cq. Gubernur DKI Jakarta cq. Kepala Dinas Bina Marga
2.Kantor Jasa Penilai Publik Anas Karim Rivai dan Rekan
3.Pemerintah RI cq. Kementrian Agraria BPN cq. Kanwil BPN DKI Jakarta
85 — 105
sebagian ;
- Menyatakan perbuatan tergugat I dan II tidak melakukan musyawarah dan merupakan tindakan sepihak dalam menetapkan nilai ganti rugi terhadap tanah milik penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa luas tanah milik penggugat yang terletak di Jalan Pegangsaan Dua No. 16 RT 05/RW 002, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara yang belum mendapat penggantian dari tergugat I untuk pembangunan pelebaran
Jalan adalah seluas 123 M2 dengan harga ganti rugi per meter sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Menghukum tergugat I untuk melakukan penyetoran dengan cara menitipkan kekurangan pembayaran ganti rugi tanah milik penggugat seluas 123 M2 melalui lembaga Konsinyasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebesar Rp. 835.234.000,- ( delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah , sehingga jumlah uang milik penggugat yang dititipkan melalui
untuk pelebaran jalan terhadap obyek yang sama, tetapi memberikanpenilaian ganti rugi dibawah nilai ganti rugi yang sudah ditetapkan lebihdahulu oleh jasa penilai (turut tergugat) dengan jumlah permeter perseg!sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah tindakan diskriminasiatau sepihak; Oleh karena itu, secara adil penggugat memohon Majelishakim menghukum tergugat membayar ganti rugi tanah seluas 147 M?
Bahwa PENGGUGAT dalam keputusan dimaksud merupakan salah satupihak yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai lokasi yangdigunakan untuk pembangunan pelebaran jalan sebagaimana petaHalaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr10.situasi skaia 12 : 1000 dengan /Nomor Pemeriksaan121/T/PSR/DPKA/III/2015.
Jalan PegangsaanDua Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading, KotaAdministrasi Jakarta Utara, Pembayaran kepada Pengadilan NegeriJakarta Utara;8.
Bukti T.Il3 : Fotocopy dari Print Out Fotofoto Aset Penilai AppraisalPengadaan Tanah Pelebaran Jalan Pegangsaan Dua milik DinasBina Marga Provinsi DKI Jakarta yang Berlokasi di JalanPegangsaan Dua, Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan KelapaGading, Kota Administrasi Jakarta Utara Provinso DKI Jakarta;4.
;Bahwa PENGGUGAT dalam keputusan dimaksud merupakan salahsatu pihak yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai lokasiyang digunakan untuk pembangunan pelebaran jalan sebagaimanapeta situasi skaia 1 : 1000 dengan Nomor Pemeriksaan121/T/PSR/DPKA/III/2015.;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negari Jakarta Utara sudahsepatutnya menolak gugatan aquo karena gugatan salah pihak, atausetidaktidaknya menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (nietontvalijke verklaard).;GUGATAN DALUWARSA.
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sugiono Nomor 6 C Medan untuk meminta bantuan hukum dalammengurus perkaranya atas sebidang tanah harta bersama antara Tergugat dengansuaminya yang bernama Jaina Sitindaon yang telah meninggal dunia pada tahun1992;Bahwa perkara dimaksud adalah sehubungan dengan tidak dibayarkannya uang gantirugi atas tanah tersebut yang kebetulan terkena proyek pelebaran Jalan Asrama TR.16 oleh Pemko Medan;Bahwa alasan Pemko Medan tidak memberikan uang ganti rugi dimaksud adalahadanya keberatan dari pihak lain yaitu
Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK.Pdt/MA/V/2003 tertanggal26 Mei 2003 Penggugat telah beberapa kali menyurati Dinas Tata Kota dan TataBangunan (TKTB) Kota Medan selaku Pelaksana Proyek Pelebaran Jalan TR.16,akan tetapi secara lisan Kepala Dinas TKTB Kota Medan melalui Pimpro yaitu Sdr.Asrizal, S.T., telah menyatakan bahwa mereka akan melakukan pembayaran apabilasudah ada surat keterangan ahli waris dari Kepala Kelurahan setempat yangmenyatakan Tergugat ahli waris dari alm.
Bahwa setelah Penggugat berhasil memperjuangkan uang ganti rugi atas tanahTergugat yang terkena proyek pelebaran Jalan Asrama TR 16 sebesarRp257.107.000,00 sesuai konsignasi di Pengadilan Negeri Medan sebesarRp206.000.000,00 sesuai dengan tambahan setelah disesuaikan dengan SK WalikotaNomor 593.83/453/K/2006 tanggal 24 Mei 2006 yang keseluruhan nya berjumlahRp463.107.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta seratus tujuh ribu rupiah),ternyata Tergugat tidak punya iktikad baik untuk membayar honor
Jalan Asrama TR.16 dengan ukuran danbatasbatas sebagaimana tersebut dalam gugatan;14.Bahwa patut pula dimintakan agar honor/jasa hukum ditetapkan sesuai dengankesepakatan sebesar 25 % dari nilai nominal uang ganti rugi yang telah diterimayakni sebesar: 25 % X Rp257.107.000,00 = Rp64.276.750 (enam puluh empat jutadua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);15.Bahwa patut dan wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar honor atau jasahukum terhadap Penggugat sebesar Rp64.276.750
Bahwa perlu kami paparkan bahwasanya Pemohon Kasasi telah memperjuangkanhakhak Termohon Kasasi sehubungan dengan adanya ganti rugi oleh PemkotMedan atas tanah milik Termohon Kasasi yang terkena pelebaran jalan karena didepan tanah yang terkena ganti rugi adalah jalan umum dikenal dengan nama JalanAsrama/Jalan Helvetia By Pass dan Pelebaran Daerah Aliran Sungai (DAS) karenadi belakang tanah yang terkena ganti rugi adalah sungai Baderah, yang mana jumlahganti rugi keseluruhannya (karena pembayaran
Terbanding/Penggugat : Drs. ZA MUSTOPA
Terbanding/Turut Tergugat : BETTY HAZMIYANI
Turut Terbanding/Tergugat I : SENDY MARDIONO
178 — 85
Tri Kurnia Sejahtera membutuhkan pelebaran jalan untuk masukkedalam proyek yang dibangunnya, dan nantinya jalan tersebut bukanhanya untuk kepentingan perumahan PT. Tri Kurnia Sejahtera tapijuga dapat diakses oleh masyarakat luas;Bahwa selanjutnya untuk merealisasikan maksud dan tujuan PT. TriKurnia Sejahtera untuk pembangunan pelebaran jalan tersebut, makakemudian PT.
Tri Kurnia Sejahtera mencari tahu siapa pemeganghak atas tanah yang akan dibebaskannya untuk pelebaran jalan ini;Bahwa selanjutnya dengan itikad baik dari PT. Tri Kurnia Sejahtera,dimana PT. Tri Kurnia Sejahtera memperoleh informasi bahwa lahanyang akan dibebaskan oleh PT. Tri Kurnia Sejahtera telah dikuasaioleh PT.
Tri Kurnia Sejahtera untukkepentingan pelebaran jalan PT. Tri Kurnia Sejahtera;Bahwa kemudian pada tanggal tanggal 17 Maret 2016, PT. Tri KurniaSejahtera dengan PT. Bangun Ruko Tama mengadakan perjanjianberupa Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Nomor : 06, tanggal 17Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Betty Hazmiyah, SH;Bahwa realisasi dari perjanjian tersebut, dimana PT. Tri KurniaSejahtera telah melakukan pelunasan kepada PT.
Tri Kurnia Sejahtera selaku PIHAKYANG BERITIKAD BAIK (te goeder trow) sebelum melakukanpembebasan lahan untuk kepentingan pelebaran jalan, dimanaterlebih dahulu PT. Tri Kurnia Sejahtera telah melakukan cross checkmengenai siapa yang menguasai lahan tersebut sebelum dibuatkan AktaHalaman 17 dari 24 hal putusan No 392/PDT/2017/PT.BDG.Perjanjian in casu Akta Perjanjian Penggunaan Tanah Nomor : 06,tanggal 17 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris Betty Hazmiyah, SHantara PT.
yangdiperuntukkan untuk pelebaran jalan, dimana tanah tersebutmerupakan bagian dari tanah seluas + 8.530 M2 yang dikuasai olehPT. Bangun Ruko Tama berdasarkan Akta Pelepasan Hak AtasTanah Nomor : 02, tertanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat olehDedeh Aminah, SH, dan PT. Bangun Ruko Tama juga sudahmenerima Risalah Pertimbangan Tekhnis Pertanahan DalamPenerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Nomor156/400.32.73/RPTP.IPPT/2015 tanggal 17 Desember 2015 dariKantor Pertanahan Kota Bandung.