Ditemukan 204 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 3362 3862 3562 31622 3.660 36.02 336.1 3.625 3.1.2 3.2.2 3.3.2 3.4.2 3.5.2
Pengadilan PA INDRAMAYU Perdata Agama
Register : 12-12-2018 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PA INDRAMAYU Nomor 8469/Pdt.G/2018/PA.IM
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 7
  • XXXXX,atas nama XXXXXi, bahan bakar Bensin;3.6 Barangbarang bergerak lainnya:3.6.1 Satu unit TV LED ukuran 55 inc.3.6.2 Satu unit TV LED ukuran 24 inc;3.6.3 Satu stel sofa depan;3.6.4 Satu buah springbed;3.6.5 Satu stel meja makan;3.6.6 Satu stel sofa tengah;3.6.7 Satu buah kulkas;3.6.8 Satu buah lemari;Adalah harta bersama (harta gono gini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat,yang belum dilakukan pembagian;7.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Waris
Putus : 20-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 119/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 20 Nopember 2019 — 1. I GUSTI KETUT ARNAWA, dkk melawan 1. ANAK AGUNG PUTU GEDE LANANG,, dkk
112 — 73
  • Soetomo; Sebelah Selatan: Gang Tirta Belong;e menyatakan gugatan Para Penggugat DalamRekonpensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;Dalam Konpensi/ Rekonpensi :e menghukum Penggugat Dalam Konpensi/ TergugatDalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.041.000, (satu juta empat puluh saturidu rupiah);3.6.2.
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 12-02-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 117/Pdt.G/2014/PN.Plg
DJAUHARI EFFENDI BR.ZAINAL ABIDIN - LAWAN - NY. HENNY SUKESI BINTI SUKANDAR, DKK
31 — 5
  • Uang bunga 2 (dua) bulan Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah).3.6.2. Uang Notaris Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah).3.6.3. Uang Hangus Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah).3.6.4. Uang Kepala Kampung Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah).Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PN.PlgOleh karena itu, Tergugat merasa telah ditipu, diperdaya, dandiperas Penggugat, maka pada hari itu juga, Tergugat datang keKantor Notaris Ny.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 28-09-2016 — Putus : 01-02-2017 — Upload : 17-05-2019
Putusan PA SELONG Nomor 955/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 1 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 66
  • pewaris (H.Jumaah) meninggal duniatanggal 03012014 du dusun Dasan Luah, Desa Selbung Ketangga,Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan semasa hidupnyakawin empat (4) kali, istri pertama INAQ ADI, istri ke dua NURAINI, istrike tiga KENOK / INAQ WAHYU dan istri ke empat JUMESAH/ KECAHserta meninggalkan harta warisan berupa : 3.a. sebidang tanah yangdiatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berlantai 2 (dua), 3.b. 2jenis usaha emas yang terdiri dari 3.6.1. emas 700 yang tokonyabernama MANDIRI dan 3.6.2
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama Perceraian
Register : 17-10-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 11-03-2015
Putusan PA SIDOARJO Nomor 3067/Pdt.G/2014/PA.Sda
Tanggal 5 Februari 2015 — PEMOHON & TERMOHON
38 — 4
  • Tanah/bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.3.6.2. Rumah/ tanah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.3.6.3. Tanah/ rumah yang terletak di Kecamatan Sidoarjo KabupatenSidoarjo.3.6.4. Mobil Daihatsu, TERIOS No. Pol. XXXX.3.6.5. Mobil Daihatsu, Ayla No. Pol. XXXX.3.6.6. Mobil Daihatsu, Ayla No. Pol. XXXX.3.6.7. Mobil Daihatsu, Xenia No. Pol.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTPERKEBUNAN MILANO
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituCrude Palm Oil (CPO), dapat dikreditkan;3.6.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapatdikreditkan;3.6.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 723 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
19 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 723/B/PK/PJK/2016Oe 7s3. 8.diserahkan kepada pihak luar maupun pihak dalam yaituke unit Pengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalamdaftar jenis barang Lampiran PP 31) oleh UnitPerkebunan Kelapa Sawit, dibebaskan dari pengenaanPPN.3.6.2.
Pengadilan PA PONTIANAK Perdata Agama Waris Islam
Register : 22-06-2011 — Putus : 15-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PA PONTIANAK Nomor 512/Pdt.G/2011/PA.Ptk
Tanggal 15 Desember 2011 — Penggugat Dkk V Tergugat Dkk
31 — 12
  • DEVI bin ISWANDI mendapat 0,582858 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.2. DEBI binti ISWANDI mendapat 0,291429 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.3. DELLY binti ISWANDI mendapat 0,291429 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.4. DEPTI binti ISWANDI mendapat 0,291429 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.5. DEKKY bin ISWANDI mendapat 0,582858 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;397 3.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LANGGENG MUARAMAKMUR
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;Bahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan KelapaSawit ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit;Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran PP 31) oleh Unit Perkebunan KelapaSawit, dibebaskan dari pengenaan PPN;3.6.2.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 19-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 598/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 23 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat II : ABAS BASTIAN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat IX : Ny. JUJU JUARIAH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VII : ASEP SAEPUDIN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat V : Ny. DEVY RIZKYAH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat III : ARTI ANNISA Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat I : MAMAN SUPARMAN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : DIK DIK JAELANI Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VI : MOHAMMAD NAUFAL AL ALAUDDIN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat IV : UJANG BAHRIANTO Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Terbanding/Tergugat II : ADE SUJANA ahli waris almarhum KARSIDI
Terbanding/Tergugat V : FIRDAUS ahli waris almarhumah Ny. PIROH
Terbanding/Tergugat III : Ny. IDA ROYANI ahli waris almarhum AMIR
Terbanding/Ter
73 — 13
  • MOHAMMAD NAUFAL ALALAUDDIN (selakuPEMBANTAH VI):3.6.2. MOHAMMAD ILHAM FADILLAH(dibawah umur);3.6.3. MOHAMMAD FAWAZ DIYYANNUDDIN(dibawah umur) ;3.7. ASEP SAEPUDIN(selaku PEMBANTAH VII) ;3.8. DIK DIK JAELANI (Selaku PEMBANTAH VIII) ;3.9. Ny. JUJU JUARIAH(Selaku PEMBANTAH IX) ;. Bahwa, PARA TERBANTAH pada tanggal 22 Mei 2017, telahmengajukan Permohonan Eksekusi melalui Kepaniteraan PengadilanNegeri Ciamis Klas 1B, sesuai register perkara No.01/Pdt.G/1986/PN.Cms., jo. No. : 29/Pdt/1987/PT.Bdg., jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa SawitBahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan KelapaSawit ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran PP 31) oleh Unit Perkebunan KelapaSawit, dibebaskan dari pengenaan PPN.3.6.2.
Pengadilan PA SAWAHLUNTO Perdata Agama
Register : 02-08-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 10-04-2019
Putusan PA SAWAHLUNTO Nomor 0184/Pdt.G/2017/PA.SWL
Tanggal 26 September 2017 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 5
  • Hal itu yang membuat hati anakanak Pemohon sedih dan kecewa atas sikap Pemohon yang inginmemutuskan hubungan dengan anakanaknya lagi, dan dari siniTermohon beranggapan bahwa Pemohon tidak menyanyangi anakanaknya lagi.3.6.2 Gugatan rekonvensiMenimbang bahwa dalam jawaban atas permohonan Pemohon,Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi secara lisan yang padapokoknya sebagai berikut:1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah)2.
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 16-01-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PARIAMAN Nomor 2/PDT.G/2014/PN.PRM
Tanggal 9 Desember 2014 — IMRAWATI -MELAWAN- Pemerintah RI, Cq Menteri Dalam Negeri RI, Cq Gubemur Sumatera Barat, Cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, DKK
79 — 10
  • A pada point 1.4 tersebut sebagaimana diuraikan diatas maka MajelisHalaman 51 dari 63 Putusan Nomor 2/Padt.G/2014/PN.Prm52Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan eksepsi Tergugat C point 3.5juga dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;3.6.1 Eksepsi tentang Gugatan penggugat kabur (exceptio Obscuur Libel) karenagugatan Penggugat termasuk kedalam ranah ranah Peradilan Tata UsahaNegara telah dipertimbang dalam putusan sela maka eksepsi tersebut tidakakan dipertimbangkan lebih lanjut;3.6.2
    Majelis Hakimberpendapat bahwa mengenai besaran jumlah ganti rugi yang dimintakanoleh Penggugat hal tersebut merupakan asumsi atau perkiraan biaya yangdimintakan oleh Penggugat kepada para tergugat apabila dalam perkara aquopenggugat adalah sebagai pihak yang menang maka dengan tidakdisebutkannya besaran ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dari awaltidaklah menyebabkan kaburnya suatu gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelisberkesimpulan Eksepsi Tergugat C angka 3.6.2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
270 — 451 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila terpenuhi barulah unsurpelaku usaha dapat terbukti.UNSUR PERSEKONGKOLAN.Bahwa yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalahbentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelakuusaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutanbagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.Bahwa pada halaman 29 angka 3.6.2. putusan TermohonKeberatan, menyatakan unsur bersekongkol unsur pihak lain, unsurmengatur dan atau menentukan pemenangan tender.
    Mestinyaketiga unsur tersebut dipisahpisah dan diurai secara tersendiri :Hal ini bisa dilihat dari halaman 29, angka 3.6.2. yang berbunyi :Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender.Dari definisi di atas, maka sangatlah jelas bahwa elemen utamadalam unsur bersekongkol adalah kerjasama yang bersifat kolusifdilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain , oleh karenanyauntuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan bersekongkolharuslah dibuktikan dengan adan suatu
    Dinas Penerangan Jalan Umum dan SaranaJaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005,khususnya yang terkait dan yang dilakukan oleh PemohonKeberatan, jelas tidak ada persekongkolan.Dalam putusan Termohon Keberatan No. 20/KPPUL/2005,tidak pula menyebutkan dalam kategori persekongkolan apaPemohon Keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan.Dimana unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukanpemenangan tender digabung menjadi satu sebagaimana yangdisebutkan pada halaman 29 angka 3.6.2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2151 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHUBB SAFES INDONESIA
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UndangUndang PPN, dapat diambil kesimpulan bahwa selainpenyerahan di dalam negeri, penyerahan ekspor jugadikenakan PPN dan untuk menguji kepatunan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur JenderalPajak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) UndangUndangKUP berwenang untuk menetapkan besarnya pajak yangterutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar;3.6.2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
23 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa SawitBahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan KelapaSawit ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran PP 31) oleh Unit Perkebunan KelapaSawit, dibebaskan dari pengenaan PPN.3.6.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 03-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LANGGENG MUARAMAKMUR;
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa SawitBahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan KelapaSawit ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran PP 31) oleh Unit Perkebunan KelapaSawit, dibebaskan dari pengenaan PPN.3.6.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-02-2017 — Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHUBB SAFES INDONESIA;
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UndangUndang PPN, dapat diambil kesimpulan bahwa selainpenyerahan di dalam negeri, penyerahan ekspor jugadikenakan PPN dan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur JenderalPajak sesuai dengan Pasal 12 ayat (8) UndangUndangKUP berwenang untuk menetapkan besarnya pajak yangterutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar;3.6.2
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1606/B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHUBB SAFES INDONESIA
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UndangUndang PPN, dapat diambil kesimpulan bahwa selainpenyerahan di dalam negeri, penyerahan ekspor jugadikenakan PPN dan untuk menguji kepatunhan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur JenderalPajak sesuai dengan Pasal 12 ayat (8) UndangUndangKUP berwenang untuk menetapkan besarnya pajak yangterutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar;3.6.2
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 09-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN MAKASSAR Nomor 105/Pdt.Plw-ARB/2016/PN.Mks
Tanggal 9 Mei 2016 —
355 — 114
  • Bahwa Termohon merasa heran dan bingung kenapa Pemohon ikutmengatur dokumen apa yang perlu atau tidak perlu diajukan oleh Termohon dalampemeriksaan dan persidangan Arbitrase tersebut, karena hal tersebut sepenuhnyaadalah hak dari Termohon untuk mengajukan dokumen mana yang dirasa perluatau tidak perlu untuk diajukan dalam persidangan;3.6.2.