Kantor dalam lingkupPemerintahan Daerah yang terlibat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan,pengendalian dan monitoring serta evaluasi yang dimaksud dengan jumlahmaksimum masingmasing sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagiantak terpisahkan.Atas dasar Surat Walikota Nomor: 44 Tahun 2003 tertanggal 1 April 2003 tersebut,Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Pangkalpinang selanjutnya mengeluarkan SuratNomor: 045/304/BAPPEDA/2003 untuk kemudian di tindak lanjuti oleh Umar HSselaku Kepala Badan Kauangan

CHARLI SINAGAtersebut, dan Saksi mengetahui setelah adanya Audit Kauangan Dan PTGlobalindo Agung Lestari bahwa adanya dugaan pemalsuan surat dengancara menambah namanama Absensi di Pocket ChekRoll dan Laporan KerjaHarian (LKH) Jumlah Tonase Hasil pekerjaan Jangkos yang terjadi mulai hariJumat Tanggal, 04 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib sampai dengan 31 Juli2019 di Blok V.32 Estate Mangkatip II Divisi VI PT Globalindo Agung LestariDesa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan

Keberatan ini tidak tunduk padapemeriksaan Peninjauan Kembali, namun demikian Judex Juris tetapakan mempertimbangkan alasan keberatan tersebut;Bahwa mengenai siapa atau lembaga yang berwenang untukmelakukanaudit atas timbulnya kerugian kKeuangan Negara menurut UndangUndangNo.15 Tahun 2006 adalah : (1) Badan Pemeriksa Kauangan, (2) BadanPemeriksa Keuangan Pembangunan, (8) Akuntan Publik.

demikian pula dengan KantorPelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Barat Duabertindak dan atas nama Departemen Kauangan RI ? Padahalmenurut hirarqi tentang bentuk dan susunan dan tata kerjaperangkat daerah mempunyai kebijakan dan tanggung jawabmasingmasing. Apalagi jikahal ini dilakukan dipersidangan yang Nota bene merekaO.06.

Kantor Pelayanan Pajak84Bumi dan Bangunan Jakarta Barat Dua bertindak dan atas namaDepartemen Kauangan RI, padahal mereka mempunyai kebijakan dan tangung jawab masingmasing ; weeceeeeeeeeees85Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tergugat,karena Lurah Kelurahan Cengkareng Barat sebagai Turut Tergugat adalahmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Walikota Madya JakartaBarat, Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat sebagai Turut Tergugat IIjuga merupakan bagian yang tidak terpisahkan

selakuKoordinator Pengawas CV ESPRO membiarkan adanya ketidaksesuaian komponen lift yang terteradalam kontrak dengan komponen lift yang seharusnya dipasang oleh CVMUTIARA ABADI yaitu komponen lift yang seharusnya dipasangadalah merk Fuji ex Japan tetapi pada kenyataannya komponen lift yangdipasang adalah merk Fuji Yida yang didatangkan dari China, tetapiSLAMET SUNDORO membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan setiapMinggu yang isinya menerangkan kemajuan pekerjaan proyekRahabiltasi Overhoull Lift di Gedung Kauangan

Pencairan dana sejumlah Rp.268.650.000,00 (dua ratus enam puluhdelapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnyadipergunakan utuk membayar penghasilan tetap kepada para AparatKampung, tunjangan Bamuskam, Insentif RT/RW, dan Insentif Linmastidak dilaksanakan namun dana tersebut dipergunakan untukkepentingan pribadi Terdakwa membayar hutang dan untuk biayakehidupan Terdakwa seharihari di Kota Merauke, dan terhadap danatersebut tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga mengakibatkankerugian kauangan

Pencairan dana sejumlah Rp.268.650.000,00 (dua ratus enam puluhdelapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnyadipergunakan utuk membayar penghasilan tetap kepada para AparatKampung, tunjangan Bamuskam, Insentif RT/RW, dan Insentif Linmastidak dilaksanakan namun dana tersebut digunakan untuk membayarhutang Terdakwa, dan untuk kehidupan Terdakwa seharihari di KotaMerauke, dan terhadap dana ini tidak ada pertanggungjawabannya,sehingga mengakibatkan kerugian kauangan Negara sejumlahRp

belas ribu dua ratus rupiah);Pencairan danasejumlah Rp268.650.000,00 (dua ratus enam puluhdelapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnyadipergunakan utuk membayar pengasilan tetap kepada para AparatKampung, tunjangan Bamuskan, Insentif RT/RW, dan Insentif Linmastidak dilaksanakan namun dana tersebutdigunakan untuk membayarhutangnya Terdakwa, dan untuk kehidupan Terdakwa seharihari diKota Merauke, dan terhadap dana ini tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga mengakibatkan kerugian kauangan

Pencairan dana sejumlah Rp268.650.000,00 (dua ratus enam puluhdelapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnyadipergunakan utuk membayar pengasilan tetap kepada para AparatKampung, tunjangan Bamuskam, Insentif RT/RW, dan Insentif Linmastidak dilaksanakan namun dana tersebutdigunakan untuk membayarhutangnya Terdakwa, dan untuk kehidupan Terdakwa seharihari diKota Merauke, dan terhadap dana ini tidak ada pertanggungjawabannya, sehingga mengakibatkan kerugian kauangan Negarasejumlah Rp268.650.000,00

enam puluhdelapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnyadipergunakan utuk membayar pengasilan tetap kepada para AparatHalaman 147 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJapKampung, tunjangan Bamuskam, Insentif RT/RW, dan Insentif Linmastidak dilaksanakan namun dana tersebutdigunakan untuk membayarhutangnya Terdakwa, dan untuk kehidupan Terdakwa seharihari di KotaMerauke, dan terhadap dana ini tidak ada pertanggung jawabannya,sehingga mengakibatkan kerugian kauangan

Fahri, serta tidak menginfokan hal tersebut kewilayah.Hal lain bahwa terdakwa menentukan sendiri angka Fasilitas kreditPAL (Untuk PT.MMM) senilai Rp.1,800.000.000, secara sewenangwenangtanpa didukung dengan datadata yang akurat berupa analisa proyekkeuangan, evaluasi kebutuhan kauangan, serta analisa study kelayakan(feasibility study) yang mencakup kemampuan perusahaan serta bagaimanapembiayaan proyek tersebut, hingga dapat menentukan seberapa besar targetshare BNI atas total belanja dari produk

dalildalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti surat berupa fotokopi suratsurat bermeterai cukup yangdiberi tanda T1 sampai dengan T5, dengan perincian sebagai berikut :iL, T1 Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2252Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pemberhentian DalamJabatan Struktural Atas Nama : WATORI YULIUS YOSEFNIP: 19620701198603 1 025 Dari Jabatan Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KabupatenMamberamo Raya sebagai Staf Ahli Bupati Mamberamo RayaBidang Ekonomi Kauangan

surat edaran Sekjen No.126/2013 yang menyatakanagar Para Penghuni Rumah Dinas Rangkapan Jaya Depok mengosongkan rumahtersebut, namun saat itu Para PENGGUGAT menyampaikan keberatan atas surattersebut, lalu Sekditjentan minta agar Para PENGGUGAT menghadap MenteriPernanian RI, dan yang membuat Para PENGGUGAT masih punya harapan yaituKepala Bagian Perlengkapan ( Drs.Hendrrykris,MM ) menyatakan bahwasebenarnya peningkatan golongan itu bisa kalau Menteri Pertanian RI bersediamengirim surat ke Menteri Kauangan

Rumah Dinas Rangkapan Jaya DepokHalaman 5dari 50 Putusan Sela Nomor 232/Pdt.G/2016/PN Dpk15.16.17.18.mengosongkan rumah tersebut, namun saat itu Para PENGGUGATmenyampaikan keberatan atas surat tersebut, lalu Sekditjentan minta agar ParaPENGGUGAT menghadap Menteri Pernanian RI, dan yang membuat ParaPENGGUGAT masih punya harapan yaitu Kepala Bagian Perlengkapan (Drs.Hendrrykris,MM ) menyatakan bahwa sebenarnya peningkatan golongan itubisa kalau Menteri Pertanian RI bersedia mengirim surat ke Menteri Kauangan

Fahri, serta tidakmenginfokan hal tersebut ke wilayah.Hal lain bahwa terdakwa menentukansendiri angka Fasilitas Kredit PAL (Untuk PT.MMM) senilai Rp.1,800.000.000,secara sewenangwenang tanpa didukung dengan datadata yang akurat berupaanalisa proyek keuangan,evaluasi kebutuhan kauangan, serta analisa studykelayakan (feasibility studi) yang mencakup kemampuan perusahaan sertabagaimana pembiayaan proyek tersebut, hingga dapat menentukan seberapaHal 21 dari 49 Hal. Put. No.3/Pid.SusTPK/2015/PT.

ditanganinya... .Bahwa pihakpihak lain yang disebut oleh Mahkamah Konstitusitersebut diatas adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagaimanaPutusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 236halaman 54 dari 66 hal, putusan No: 80/Pra.Pid/2021PN.JAKSELPK/PID.SUS/2014 tanggal 12 Mei 2015 yang dalam pertimbanganhukum sebagai berikut Bahwa mengenai siapa atau lembaga yangberwenang untuk melakukan audit atas timbulnya kerugian keuanganNegara menurut UndangUndang No.15 Tahun 2006 adalah : (1)Badan Pemeriksa Kauangan

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah selaku Anggota TimMonitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesPengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan PinoRaya tahun 2016 yang berdasarkan Surat Keputusan CamatKecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :09 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapantim monitoring dan evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesPengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan PinoRaya tahun 2016, dengan keanggotaan :a.

Bahwa setahu saksi Tugas dan tanggung jawab TimMonitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesPengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan PinoRaya tahun 2016 termasuk saksi didalamnya selaku anggotaadalah sebagai berikut :a. Melakukan evaluasi Raperdes APBDes dan Verifikasiterhadap kelengkapan dan elemen dokumen APBDestahun 2016 (RPJMDes beserta Perdesnya, RKPDesbeserta Perdesnya, dan Raperdes/RAPBDes sertaPerdes APBDes) termasuk kelengkapan pencairan danaAPBDes tahun 2016.b.

berhakmembuat ranji keturunan suku guci dan atas kesepakatan kaumjuga berhak untuk membuatkan alas hak terhadap tanah pusakokaum guci seperti membuat Sertifikat Hak milik, yang dikenalkemudian SHM No. 679 tertanggal 15 september 1998 ;Bahwa tidak benar dan kami tergugat A.1 dan 2 menolak uraianpenggugat pada halaman 9 termasuk perkiraan perhitungan sewatoko ;Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh penggugat (hal 8 poin8) dengan alasan ; Sebagai mamak kepala waris, tergugat A.1 barumengendalikan kauangan

Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara NomorLHAI5005/PW02/5/2009, tanggal 06 Nopember 2009 perihal Laporan hasilAudit Investigatif atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan AnggaranPanwaslu Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008;v.Surat Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Utara Nomor SR2525/PW.02/5/2010 tanggal 03 Juni 2010 perihal Laporan hasil PerhitunganKerugian Kauangan Negara atas Dugaan TPK pada Penggunaan AnggaranPanwaslu Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2008;w.

Pino Raya Kab.Bengkulu Selatan TA.2016 adalah selaku Anggota TimMonitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesPengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan PinoRaya tahun 2016 yang berdasarkan Surat Keputusan CamatKecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :09 Tahun 2016, tanggal 02 Februari 2016 tentang penetapantim monitoring dan evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesPengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan PinoRaya tahun 2016, dengan keanggotaan :a.

Bahwa setahu saksi Tugas dan tanggung jawab TimMonitoring dan Evaluasi Penyusunan Raperdes APBDesPengelolaan Kauangan Desa (DD/ADD) Kecamatan PinoRaya tahun 2016 termasuk saksi didalamnya selaku anggotaadalah sebagai berikut :Putusan Perkara Nomor 74/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 90 dari 197a.

Faktanya adalah selama usia pernikahan,Pemohon selalu menyerahkan nafkah kauangan rumah tangga kepadaTermohon. Namun tanpa pemberitahuan apapun, pada bulan Januari 2020,Pemohon menemukan catatan perincian pengeluaran rumah tangga yangdibuat Termohon di atas tempat tidur bersama.

Kementrian kauangan Repiblik Indonesia cq DirektoratJenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah Direktorat JenderalKekayaan Negara Sulwesi Utara, Tengah, Gorontalo dan MalukuUtara. Oleh karena itu Tergugat IH tidak mempunyai kualitas untukdapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jikadikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya.

Karo Tahun 2016;