Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus menurus memotius meutui
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama Perceraian
Register : 18-08-2014 — Putus : 15-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PA BENGKULU Nomor 456/Pdt.G/2014/PA Bn
Tanggal 15 September 2014 — Penggugat vs Tergugat
17 — 11
  • Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut : Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat terhadap Penggugat ;3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;
    Tergugat tidaklagi berkomunikasi atau bertegur sapa meskipun Tergugat datang kerumah ; bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antaraPenggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ; bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugatkarena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ; bahwa berdasarkan alasanalasan dan dalildalil sebagaimana telahdiuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulumemeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus
    bebas menentukan jalan hidup mereka masingmasing untuk masamasa yang akan datang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutpengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhialasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, olehkarenanya patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalahuntuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 120/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
1.BAMBANG SULISTOMO, SIP.,M.Si
2.Ibu. Yovita L. Ani Wilujeng
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanjung Priok
2.Simon B. P. Panjaitan
3.Dedi Cahyadi
47 — 25

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;---------------------------------
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.061.000.-. (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 120/Pdt.G/2018/PN .Jkt UtrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatanantara:1. Bambang Sulistomo, Sip.,M.Si, bertempat tinggal di JI. Sunter Permai Raya,Kel. Sunter Agung Podomoro, Kec. Tanjung Priok, JakartaUtara , sebagai Penggugat I;2. Ibu. Yovita L.
    Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada kebenaran yang didukungoleh bukti Otentik yang kuat menurut Hukum, maka bersama ini Penggugat (satu) dan Penggugat II (dua) mohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utaraagar lebih bijaksana dan berkenan menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakansecara serta merta meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi(uitvorbaar bij vooraad).Berdasarkan alasan Hukum di atas, Penggugat I (satu) dan Penggugat Il (dua)mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutus
    Graha Mahardika adalah Jual Beli yang dilakukan olehKetua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Rudyono Dharsono kepada PT.Graha Mahardika pada tahun 2010, sedangkan Dedi Cahyadi diberhentikanoleh pihak Yayasan pada tahun 2015, dengan demikian Jual Beli telahdilakukan jauh sebelum Dedi Cahyadi diangkat menjadi Ketua YayasanUniversitas 17 Agustus 1945 Jakarta.Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi danPokok Perkara tersebut di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepadaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus
    Bahwa TERGUGAT XXV dan TURUT TERGUGAT IV menolakgugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya.Maka berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, TERGUGAT II mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan memutusdengan Putusan sebagai berikut:DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Bahwa TERGUGAT II Menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (NietOntvankelijke Verklaard);.DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya; Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar
    Menyatakan Pengadilan Negeri Tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.4.061.000.. (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 oleh kami, SalmanAlfaris., S.H. sebagai Hakim Ketua , Drs. Tugiyanto, Bc.lp., S.W M.H dan Sarwono, S.H.
Pengadilan PN JEMBER Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN JEMBER Nomor 91/Pdt.G/2018/PN Jmr
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penggugat:
SAMI
Tergugat:
1.JIYA
2.MIDA
3.ERMIYATI
4.AGUS
5.JIMA
6.WEL
7.LUSI
64 — 7

  • 1.Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;

    2.Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

    3.Menghukum Penggugat untuk mem,bayar biaya perkara sejumlah Rp. 916.000,00 ( Sembilan ratus enam belas ribu rupiah) ;

    PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2018/PN JmrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Sami, bertempat tinggal di JI. Kepodang 2 Lingkungan Krajan RT. 01 RW.14 Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikankuasa kepada SRI RAHAYUNINGSIH, SH, dkk.,Advokat beralamat Kantor di Jl.
    gugatan halaman 1 pada bagian identitas disebutkan,Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam,sedangkan pada halaman 2 disebutkan, identitas Para Tergugat: WargaNegara Indonesia yang semuanya beragama Islam, berarti Penggugatdan Para Tergugat semuanya/samasama beragama Islam;Bahwa, berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan Pasal 49,UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi "Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus
    Tergugat mengenaikewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebin dahulu eksepsitersebut;Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat merujuk pada kompetensiabsolut Pengadilan Agama yang diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 yang ditentukan bahwa Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
    ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga harusdikabulkan dan dengan demikian Pengadilan Negeri Jember tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan,maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.
    Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenangmemeriksa dan memutus perkara tersebut;3.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Agama Perceraian
Register : 22-04-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Sim
Tanggal 18 Agustus 2016 — ROY MARTIN JAWAK lawan ROSNA YANTI BR. GIRSANG
62 — 19
  • Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan memutus perkara ini dengan verstek;2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.1.206.000,- (satu juta dua ratus enam ribu rupiah) ;
Pengadilan PN TRENGGALEK Perdata
Register : 09-08-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 23-04-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Trk
Tanggal 5 Desember 2023 — Penggugat:
Soegeng Wahyoedi Nyoto
Tergugat:
1.PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
2.Imam Sudjono Hermato, S.H., M.Kn
3.Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H.
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surabaya
5.Dra. Ratna Yanti
6.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
7.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Kabupaten TRENGGALEK
29 — 22
    1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Trenggalek tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.565.000,-(limaratus enampuluhlima ribu rupiah)
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Pertanahan
Register : 01-09-2023 — Putus : 08-09-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor -27/G/2023/PTUN.BJM
Tanggal 8 September 2023 — - Penggugat -1.BAMBANG SANTOSO -2 SUTRISNO -3 Hj. ENDANG SRI RUKMINI
173 — 0
  • Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima 2.Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor27/G/2023/PTUN.BJM ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Register : 14-11-2023 — Putus : 08-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN SEMARANG Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Smg
Tanggal 8 Mei 2024 — Penggugat:
DONNY ISKANDAR SUGIYO UTOMO
Tergugat:
1.(BPKP) Perwakilan Prov. Jawa Tengah
2.KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
3.PT. HARSAM INDO VISITAMA
Turut Tergugat:
1.PT. Bank MANDIRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Semarang
2.AGUS HARTONO
40 — 22

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara No.561/PDT.G/2023/PN.SMG;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp508.000,00 (lima ratus delapan ribu rupiah) ;
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 17-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 174/Pdt.P/2014/PN.Sda
Tanggal 17 September 2014 — KASRIYATI
15 — 8
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ; -------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ; -----------------------------3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2012 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN KEPANJEN Nomor : 91 /Pdt.G/2012/PN.Kpj
Tanggal 22 Nopember 2012 — H.M. SYAIFULLOH. Adv,SH L A W A N : ACHMAD ROSIDI AFIQ, Cs.
68 — 78
  • M E N G A D I L I : - Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara No. 91/Pdt.G/2012/PN.Kpj; - Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.496.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
    Bapak Ketua Majelis Hakim dan HakimAnggota agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :. DALAM EKSEPSI :1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat dan II sertaTurut Tergugat danI untuk seluruhnya.2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan tidak dapat diterima, karena telah keliru di ajukan diPengadilan Negeri yang salah.Il.
    majelisberpendapat eksepsi tergugat , tergugat II, turut tergugat dan turut tergugat IItentang kewenangan relatif tersebut beralasan menurut hukum sehingga dapatdikabulkan:PUTUSAN NOMOR: 91/Pdt.G/2012/PN.Kpj. 21Menimbang, bahwa didalam perkara ini pihak penggugat berada dipihakyang dikalahkan, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 118 ayat (4) HIR serta ketentuan lainnya yangbersangkutan ;MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 23-01-2017 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 58/ Pdt.G / 2017 / PN.Dps
Tanggal 13 Juli 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
208 — 135
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 600.000,00.,- (.enam ratus ribu rupiah .) ;
    Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini melainkankewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp600.000,00., (.enam ratus ribu rupiah .)
Pengadilan PN SAMPANG Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 28-03-2022 — Upload : 26-09-2023
Putusan PN SAMPANG Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Spg
Tanggal 28 Maret 2022 — Penggugat:
Masdar
Tergugat:
1.Bupati Kabupaten Sampang
2.kepala DInas Pendidikan Kabupaten Sampang
3.Kepala Sekolah Dasar Negeri Asem Jaran I dan II
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional
56 — 21

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.180.000,00 (Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata
Register : 05-02-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Psb
Tanggal 9 Juni 2016 — - ZULKENEDI SAID, S.Sos, Cs. -LAWAN -KPU KAB. PASAMAN BARAT, Cs
185 — 34
  • DALAM EKSEPSI:- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I; - Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang (berkompeten) memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini ;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.099.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
    Menurut hukum dalil Penggugat tersebutneitijk verbaar ( batal demi hukum) sebab objek Gugatan SK No 47 Tahun2015 diajukan ke Pengadilan Negeri dimana secara kompetensi absoluttidak berwenang guna memeriksa dan memutus perkara pemilihan, danterkait pula dengan pasalpasal diatas telah kami jelaskan secara detailpada angka 11 dan 13 diatas;Berdasarkan dalildalil yang telah disebutkan diatas, maka kami memohonkankepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara PerdataNomor : 02.
    Walikota Menjadi UndangUndang Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 TentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014Halaman 27 dari 32 HalamamPutusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Psb.Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang JoPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikotabahwa Pengadilan Negeri Memeriksa, Mengadili dan Memutus
    mengenaikompetensi/kewenangan mengadili dikabulkan, maka Penggugat sebagai pihak yangkalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, ketentuan dari UndangUndang, KUHPerdata, Pasal 160RBg, Pasal 162 Rbg, pasal 132 RV dan peraturan lain yang bersangkutan;Halaman 30 dari 32 HalamamPutusan Perdata Gugatan Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Psb.MENGADILIL:DALAM EKSEPSI: Mengabulkan Eksepsi Tergugat ; Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang (berkompeten)memeriksa, memutus
Pengadilan PN SAMPANG Pidana Umum
Register : 15-10-2012 — Putus : 30-10-2012 — Upload : 21-02-2023
Putusan PN SAMPANG Nomor 205/PID.B/2012/PN.SPG
Tanggal 30 Oktober 2012 — Jaksa Penuntut:
H. ENCUP SOPYAN, S.H.
Terdakwa:
SARIPIN al.P. SITI NINGSIH
112 — 9

  • Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/X/2012 Tanggal 21 Oktober 2012 Ketua Mahkamah Agung Indonesia Menunjuk Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa SARIPIN al.P. SITI NINGSIH, MUKSIN, MAT SAPI, HADIRI.

Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 25-03-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 24-08-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 310/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat:
JOHNY PATIRAN, DRS
Tergugat:
MUHAMMAD FAUZIE MARTAK
Turut Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR SURABAYA Cq KEPALA KESATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTABES SURABAYA Cq PENYIDIK UNIT II SATRESKRIM POLRESTABES SURABAYA
68 — 16

  • M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo;

    Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp.765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 24-08-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN STABAT Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Stb
Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
Khairiah
26 — 12

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara permohonan pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
    buktibukti dipersidangan danketerangan saksisaksi dimaksud diatas pula diketahui Pemohon yang inginditunjuk sebagai wali dan Muhammad Ghazy Dzaky Rizal beragama Islam,sehingga Hakim berpendirian bahwa pengadilan yang berwenang untukmenetapkan Pemohon sebagai wali dari Muhammad Ghazy Dzaky Rizal adalahPengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atasmaka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Stabat harus menyatakan tidakberwenang untuk memeriksa dan memutus
    Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang untuk memeriksadan mengadili serta memutus perkara permohonan pemohon;2.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Partai Politik
Register : 17-10-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 20 Januari 2014 — 1. EVI ELVIA ABDULLAH, S.H. 2. MUNHADIYAH, S.E., M E L A W A N GUBERNUR BANTEN
141 — 95
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan objek sengketa in litis; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 229.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
    PUTUSANNomor : 41/ G / 2013 /PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara : 1. EVI ELVIA ABDULLAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,tempattinggal di Jl.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 26-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 120/G/TF/2018/PTUN.BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
357 — 1925

  • -------------------------------------------- M E N G A D I L I ------------------------------------------------

    DALAM EKSEPSI:-------------------------------------------------------------------------------------------

    1 Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat ;-------------------------

    2 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;------------------------------------------------------

    DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------------------

    1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;------------------------------------------------

    PUTUSANNomor : 120/G/TF/2018/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan AcaraBiasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara BandungJalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah memutuskan sebagai berikut dalamsengketa antara:PT.
    Dasar Hukum;1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan TataUsaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan TataUsaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungyang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimanatelah diuraikan di awal Surat Gugatan ini adalah berwenang untukmemeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang
    Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa,Mengadili Dan Memutus Perkara a quo ; Eksepsi Gugatan Diskualifikasi Person ; Eksepsi Objek Gugatan Error In Objecto; 4.
    SVS sebagai importirdikarenakan salah memberitahukan jenis barang dan pos tarif dalampemberitahuan pabean guna menghindari ketentuan pembatasandenganTergugat sebagai pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dibidang impor, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut adalah Pengadilan Pajak.
    Menerima Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara a quo, yang diajukan Tergugat ;2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini ;DALAM POKOK PERKARA:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; 2.
Pengadilan PA TASIKMALAYA Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 24-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA.Tsm
Tanggal 28 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
168 — 51
  • Menyatakan Pengadilan Agama tasikmalaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;:

    2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp;. 1.466.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) di atas, dengan demikianPengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya berwenang untuk memerika danmengadili serta memutus perkara aquo;B. Tentang Dasar Dan Alasan Gugatan1. Bahwa Para Penggugat adalah Pasangan Suami Istri pemilik sebidang tanahberikut bangunan yang terletak di xxxx Kabupaten Tasikmalaya, SertifikatHak Milik No. xxxxx, Luas Tanah 980 m2 Surat Ukur tanggalHal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 2613/Pdt.G/2020/PA. TsmSALINAN00057/Kamulyan/2002.
    Menyatakan Pengadilan Agama Tasikmalaya tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo:2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp; . 1.466.000, (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim PengadilanAgama Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehibertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baim Asari, MH.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sya'roni dan Drs. H.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Partai Politik
Register : 15-01-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 08/G/2014/PTUNMDN
Tanggal 24 Juli 2014 — EKA JAYA SITEPU, SE,Dkk : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
99 — 38
  • ----------------------------------------- M E N G A D I L I --------------------------------- Menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;------------------------------ Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;--------------------- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.634.000,-(Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; ----
    PUTUSANNOMOR: 08/G /2014/ PTUNMDN* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA99Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaraantara !1. EKA JAYA SITEPU, SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AnggotaDPRD Kabupaten Karo, Tempat Tinggal DesaSemangat, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo ;2.
    dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut pengadilan, yaitusebagai berikut : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang Undang No. 5Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.9 Tahun 2004dan diubah kembali dengan Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara (selanjutnya disebut UndangUndang Peradilan Tata Usaha32Negara), Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,memutus
    Pasal 47 dan Pasal 50 UndangUndangPeradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbanganmengenai kewenangan absolut pengadilan oleh karena Pengadilan tidakberwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo makaMajelis Hakim berpendapat cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan ParaPenggugat tidak diterima ;Menimbang ....Menimbang, bahwa oleh karena
    Pasal 112 UndangUndang PeradilanTata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebabkan kepada Para Penggugatyang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;Mengingat Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 jo UndangundangNomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahankedua atas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara serta ketentuan hukum lainnya yang terkait :e Menyatakan Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 17-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1069/Pdt.G/ 2014/PA.Krs
Tanggal 5 Januari 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
33 — 8
  • M E N G A D I L ISebelum memutus pokok perkara1. Menolak eksepsi dari Tergugat; ----------------------------------------------------------2. Menyatakan Pengadilan Agama Kraksaan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; ----------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya; 4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir; ---------------------------------
    Dan puladalam penjelasan resmi pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor: 3 Tahun 2006menyebutkan Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuksekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan obyeksengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subyek sengketa antara orangorangyang beragama Islam; Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan eksepsi para Tergugat dalamhal ini dapat pula dikemukakan penjelasan Umum angka I Undang UndangNomor: 3 Tahun 2006 yang berbunyi :
    dibuktikan oleh para pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berpendapat Pengadilan Agama Kraksaan berwenang memeriksa daanmengadili perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutmaka eksepsi Para Tergugat tidaklah cukup berasalan hukum oleh karenanya patutuntuk ditolak dan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya; Mengingat, segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILISebelum memutus