• bowdLoodArtinya : Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperolehkemaslahatan;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas ternyatapermohonan para Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan namaayah kandungnya serta perubahan nama ayah kandung Pemohon II tersebutjuga tidak bertentangan dengan maksud Pasal 06 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!

• Keputusan Menter Hukum dan HAM RI Nomor: AHU53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam FatimahCilacap;3.

• Surat Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.302/KPTSIV/1999 tanggal 7 ~~ Mei 1999;Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor : 10/G/2008/PTUN Jkt8. Bahwa, setiap perpanjangan izin HPH tersebut, Tergugatjuga senantiasa mewajibkan Penggugat untukmengalokasikan atau mengalihkan sahamsaham Penggugatkepada badan usaha lain yang ditentukan. Badanbadanusaha tersebut seperti : BUMN(PT.INHUTANI IV) dan BUMN,Koperasi Departemen Kehutanan Pusat dan Daerah, KUDsetempat dan Koperasi Karyawan ; 9.

  Bahwa, Surat Pembaharuan HPH No. 805/KPTSVI/1999tanggal 30 September 1999 sebenarnya bertentangan denganPersetujuan Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.624/MENHUTIV/1996 tanggal 6 Mei 1996 dan PersetujuanMenteri Keuangan Republik Indonesia No.

• halamanPenetapan Nomor 0047 /Pdt.P/2017/PA WngBahwa Pemohon dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukansesuatu hal lagi, dan tetap pada permohonannya, mohon penetapan .Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini .PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

• Pasal19 ayat (3) Peraturan Menter i Perdagangan RepublikIndonesia No. 03/MDAG/PER/02/2006 tanggal 16 Februari 2006tentang Pengadaan, Penyaluran Pupuk Bersubsidi jo.

• KBM SITE SUKAN, perihal akan diadadakannya Perubahan Harikerja dari 13 hari kerja 1 Hari Off menjadi 6 hari kerja 1 hari Offperubahan hari kerja ini dikarenakan Perusahaan mengalami PenurunanProduksi yang cukup drastis yang dari Produksi 450.000 BCM/bulanTurun Menjadi 150.000 BCM/Bulan, Guna mencegah terjadinyaPemutusan Hubungan Kerja dan juga guna menjalankan amant UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan dan SuratEdaran Menter Nomor SE.197/MEN/PHIPPHI/2008 TentangPencegahan Pemutusan

• dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB781/Kua.13.33.20/Pw.01/10/2017 tanggal12 Oktober 2017 yang dikutipdari Kutipan Akta Nikah Nomor:.81/2 tanggalO1 Februari 1973 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KandatKabupaten Kediri, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk dilakukan perubahan pada aktanikahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

• Kawan Saba Blahbatu Gianyar dan Dirampas untuk Negara

• 7 (tujuh) lembar nota atas nama Pauji tetap terlampir dalam berkas perkara;
• Kayu Mahoni sebanyak 6 (enam) Sm (enam Stapel meter) setara dengan 6 M3 (enam menter kubik) dirampas untuk negara melalui PT PERHUTANI;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, ( lima ribu rupiah ) ;

• S.Ked dibawah sumpah jabatan, selaku dokter pada PuskesmasTompobulu yang memeriksa, dengan kesimpulan pada korban terdapat memar ukuransatu senti meter kali dua senti menter di payudara kanan bagian bawah. Terdapatkemerahan di bibir besar dan kecil kemaluan.

  S.Ked dibawah sumpah jabatan,selaku dokter pada Puskesmas Tompobulu yang memeriksa, dengan kesimpulan :pada korban terdapat memar ukuran satu senti meter kali dua senti menter dipayudara kanan bagian bawah. Terdapat kemerahan di bibir besar dan kecilkemaluan.

• Selatan sebagaimanaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 100/Padt.P/2019/PN Kgnperubahan nama Pemohon Il dalam hal para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan pada Kutipan Akta Nikah yang baru atas diri PemohonIl tersebut, hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan sampai saat ini PemohonIl belum merubah namanya dan belum didaftarkan di Kantor Urusan AgamaKecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai perubahannama Pemohon II tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

• Maka dilakukan proses lelang terhadapasetlobjek sengketa a qo oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dalLelang (selaku Tergugat IV), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal4dan pasal 9 Peraturan Menter; Kuangan Nomor .93/P~K.06/2009 yaitu:~ 'Pasal 4: Pengelolaan aset yang dikelola oleh Menteri Kuangan dapatdlakukan dengan cara: Penagihan melalui panitia Urusan Piutang Negara; Penjualan; Pemanfaatan; Penetapan Status Penggunaan".~ "Pasal 9 ayat (1): Penjualan. aset property dilakukan mefalui KantorPelayanan

  peringatan/teguran dalampelunasan utang Pengugat, dan atas aset Penggugat tersebut tidak pemah dilakukansita, Penggugat sangat keberatan dengan perbuatan TergugatTergugat tersebut,karena TergugatTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;.Menimbang, bahwa TergugatTergugat telah menyangkal datil gugatanPenggugat tersebut dengan dalih bahwa tindakan yang dilakukan oleh TergugatTergugat atas objek sengketa sudah tepat dan berdasar hukum karena statusnyamenjadi kekayaan negara dibawah pengelol~an Menter

  sekarang teJah diambil alin oleh BPPN, untuk itu Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan BPPN bermaksud akan menjual aset jaminan Penggugat tidakmelalui proses atau tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam PeraturanPemerintah diatas adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundangundangan;Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh BPPN terhadap aset jaminan milikdebitur/Penggugat tersebut sangat menentukan sekali atau akan berpengaruh dengan 30oleh pihak lain yang dipercayakan oleh Menter

  tentang tatacara pengelolaan kekayaan Negara olehMenteri Keuangan (Pasal 6 ayat (1,2,3), dengan membagi/mengelompokan kekayaanNegara atas 3 kelompok, sedangkan aset kreditljaminan Penggugat yang olehTergugat disebutkan sebagai objek sengketa adalah kekayaan negara yang termasukkelompok sebagaimana yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 yaitu 37termasuk kekayaan negara yang terkait dengan Hak Tanggungan yang ditangani ,oJehPanitia Urusan Piutang Negara ;Menimbang, bahwa dengan Peraturan Menter

  , bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas terbuktilahbahwa terhadap Kekayaan Negara eks BPPN tidak secara serta merta menjadiKekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan yang tidak tunduk terhadapperaturan perundangundangan,tetapi aset jaminan kredit eks keJoJaarBPPN menjad;Kekayaan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan, oleh Menteri KeuanganKekayaan Negara disebut sebagai Aset Kredit yang diserahkelolakan kepada PTPengelola Aset, yang pengelolaannya diatur dengan Peraturan Menter

• Putusan Nomor 2 P/HUM/202022.23.24.tetap mempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayanan pemerintahkepada masyarakat dapat lebih baik;Mengenai argumen Para Pemohon yang menyatakan bahwadengan dikeluarkannya Peraturan Menter!

  Peraturan Menter PANRB Nomor 61 memberikan jaminankepastian dan perlindungan bagi peserta SKD yang ulusberdasarkan PermenPAN 37 untuk ikut tahapan SKB;b. Diperlukan persyaratan dan kondisi tertentu bagi peserta SKDyang tidak lulus berdasarkan PermenPAN 37 untuk mengikutitahapan SKB sebagaimana yang diatur dalam Permenpan 61;c.

  Peraturan Menter' PANRB Nomor 61 Tahun 2018 tetapmenjamin peserta yang lulus SKD berdasar Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018 untuk mengikuti SKB. Dengandemikian, keadilan, kepastian hukum dan perlindungankepentingan peserta yang lulus SKD berdasar Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018 tetap dikedepankan;Halaman 39 dari 58 halaman.

  Oleh karena itu, Pemerintahmenerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 61 Tahun2018 dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhanPegawai Negeri Sipil yang memadai dan tetapmempertimbangkan kualitas agar fungsi pelayananpemerintah kepada masyarakat dapat lebih baik; Telah jelas bahwa norma yang diatur dalam Pasal 3Peraturan Menter PANRB Nomor 61 Tahun 2018memberikan landasan dan kepastian hukum bagi pesertaseleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhinilaiambang batas kelulusan SKD sesuai dengan PeraturanMenter

  Putusan Nomor 2 P/HUM/202041.42.43.44.45.Peraturan Menter PANRB Nomor 61 Tahun 2018 juga tidakmencabut Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 danPeraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018, namunmerupakan peraturan yang melengkapi aturan teknis pengadaanCPNS Tahun 2018 sehingga tidak menggantikan Peraturan MenteriPANRB Nomor 37 Tahun 2018;Kembali kami tegaskan bahwa ketentuan teknis mengenai tahapanseleksi sudah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 36Tahun 2018 sehingga Peraturan Menteri

• perubahan identitas yang tercatat dalam buku KutipanAkta Nikah karena adanya kesalahan penulisan tanggaal lahir dalamAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugio KabupatenLamongan dengan nomor : 140/49/IV/2012 tanggal 27 April 2012,Tanggal Lahir Pemohon di dalam Kutipan Buku Nikah tertulis 17September 1990 seharusnya adalah 19 September 1993, sehinggaPemohon dalam mengurus persyaratan akta kelahiran anak mengalamikesulitan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter

• ROYAL PERMAI TOURS & TRAVEL , yang berdasarkan AktaPendirian No. 199 tanggal 23 Nopember1987 dan Keputusan Menteri KehakimanRepublik Indonesia Nomor : C24579.HT.01.01TH. 1988 tanggal 25 Mei 1988 tentangPersetujuan Atas Akta Pendirian No.199 danKeputusan Menter i Kehakiman RepublikIndonesia Nomor : C3514.HT.01.04.TH.1999tanggal 4 Maret 1999 tentang PersetujuanAtas Perubahan Anggaran Dasar, adalah suatuBadan Hukum Indonesia yang beralamat diJalan Ir. H.

• .33/Pdt.P/2017/PA WngPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, bermeterai cukup, bukti yang berupa foto copy telahsesuai dengan aslinya, maka buktibukti tersebut telah memenuhi syarat sebagaialat bukti surat dan dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang samasebagaimana aslinya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

• telah melakukanperbuatan melawan hukum berkaitan pemberian SuratPeringatan Ketiga yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010.2.Bahwa Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang disebutkan bahwa :Pada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter

  SuratPeringatan Ketiga yang bertentangan dengan Pasal 35 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010.2.Bahwa Berdasarkan Pasal 99 Peraturan Menteri Keuangan Nomor27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang disebutkan bahwa :Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 32/Pdt.G/2018/PN WsbPada saat peraturan ini berlaku, Peraturan Menteri KeuanganNomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelangsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter

• lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

• Selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Juncto Keputusan Menter' AgamaRl.

• Jika walinya yang dekatgaib, wali berikutnya tidak berhak mengagadkannya dan yangmengagadkannya talah hakim";Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang dilaksanakanoleh Pemohon dan Pemohon II dengan menggunakan wali yang tidakberhak yang seharusnya menggunakan wali hakim (Peraturan Menter!

• berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor 40 berubahmenjadi SHM No.06137,seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratus tigapuluh empat meter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan,Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, Desa Sarigadung; Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milikTergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung/2007tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribusembilan ratus menter

  Utr.Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan BatuLicin, Desa Sarigadung;Terhadap tanah milik Tergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak MilikNomor 05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung /2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribusembilan ratus menter persegi), terletak di Provinsi Kalimantan Selatan,Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, DesaSarigadung;Terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang berdiri di atasSertipikat Hak

  Sarigadung, sesuai Gambar Situasi nomor : 1267/PT/1989tanggal 27 September 1989seluas 4.534 M2 (empat ribu lima ratustiga puluh empat meter persegi), terletak di Provinsi KalimantanSelatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Batu Licin, DesaSarigadung;Meletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milikTergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik Nomor05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor : 11/Sarigadung/2007tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2 (lima belas ribusembilan ratus menter

  Terhadap tanah milik Tergugat yang berdiri di atas Sertipikat Hak MilikNomor 05039/Sarigadung, sesuai Surat Ukur nomor11/Sarigadung/2007 tanggal 10 September 2007 seluas 15.900 M2(lima belas ribu sembilan ratus menter persegi), terletak di ProvinsiKalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan SimpangEmpat, Desa Sarigadung; Terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat yang berdiri di atasSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 787/Kelurahan Bongkaran,sesuai Surat Ukur nomor : 1152/1988 tanggal 27